Keberatan atas Keputusan Pejabat sebelum Gugat ke PTUN

Apa itu keputusan tata usaha negara

Keputusan tata usaha negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat pemerintahan dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Contohnya penerbitan atau penolakan izin, pencabutan izin, sertifikat, penetapan sanksi administratif, atau keputusan kepegawaian.

Tata cara berperkara juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Hukum administrasi pemerintahan diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peradilan yang memeriksa sengketanya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya. Sebagian besar warga mengenal PTUN lewat sengketa tanah dan kepegawaian; gambaran perbedaannya dengan pengadilan negeri ada di PTUN dan pengadilan negeri.

Apa itu upaya administratif

Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh warga yang tidak puas dengan keputusan pejabat, di lingkungan pemerintahan itu sendiri, sebelum atau tanpa lebih dulu ke pengadilan. Bentuknya dua:

• Keberatan: pengajuan kepada pejabat yang menetapkan keputusan (atau atasan yang ditentukan) agar meninjau ulang.
• Banding administratif: pengajuan kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau instansi lain yang berwenang, bila keberatan tidak memuaskan.

Upaya administratif memberi kesempatan kepada pemerintah memperbaiki keputusannya sendiri. Bagi warga, cara ini sering lebih cepat dan murah, tetapi ada tenggat yang harus dijaga.

Tenggat waktu yang perlu diketahui

Tenggat adalah bagian paling berbahaya dari perkara administrasi. Berikut yang tercatat dalam rujukan yang dibuka.

Rujukan yang sama menunjukkan bahwa penulisan "90 hari" dan "90 hari kerja" tidak konsisten antar sumber. Karena itu, hitung dengan konservatif, yaitu paling cepat, dan periksa teks asli peraturan. Tenggat banding administratif tidak dapat dipastikan dari rujukan tersebut; periksa teks UU 30/2014.

Hubungan antara upaya administratif dan gugatan

Dahulu, perkara sering dianggap harus menempuh upaya administratif terlebih dulu. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 mengatur pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Menurut peraturan itu, bila upaya administratif ditempuh, hitungan tenggat 90 hari dimulai dari saat keputusan atas upaya tersebut diterima atau diumumkan. Dengan demikian, upaya administratif tidak membuat hak menggugat hilang bila dijalankan tepat waktu.

Namun, bila keputusan telah diterima dan upaya administratif tidak ditempuh, tenggat gugatan terus berjalan. Jangan menunggu tanggapan pejabat tanpa batas. Tulis surat keberatan dan catat tanggal diterimanya.

Langkah praktis mengajukan keberatan

1. Kumpulkan keputusan. Simpan surat keputusan, amplop atau bukti penerimaan, dan tanggal Anda menerimanya.
2. Pahami alasan keputusan. Catat dasar hukum dan pertimbangan yang tertulis dalam keputusan.
3. Susun surat keberatan. Tulis identitas, keputusan yang dipersoalkan, alasan keberatan, dan permintaan (mencabut atau mengubah keputusan).
4. Lampirkan bukti. Dokumen yang mendukung alasan Anda.
5. Serahkan sebelum tenggat. Minta tanda terima bertanggal atau kirim tercatat.
6. Catat jawaban. Bila dijawab, hitung tenggat baru dan nilai apakah banding administratif atau gugatan diperlukan.
7. Siapkan gugatan paralel. Bila waktu hampir habis, tanyakan advokat apakah sebaiknya mengajukan gugatan.

Contoh: Seorang pemilik usaha menerima surat penolakan permohonan izin pada tanggal tertentu. Ia mencatat tanggal terima, membuat surat keberatan dalam seminggu dengan lampiran dokumen, dan menyerahkan ke kantor pejabat dengan tanda terima. Pejabat membalas menguatkan penolakan. Ia lalu menghitung 90 hari sejak surat balasan diterima dan menyiapkan gugatan bersama advokat sebelum tenggat berakhir.

Isi surat keberatan yang baik

Surat keberatan sebaiknya singkat dan tertata. Kepala surat ditujukan kepada pejabat yang menetapkan keputusan atau pejabat yang ditunjuk dalam keputusan. Isinya memuat nomor dan tanggal keputusan, kerugian yang dialami, alasan keputusan dianggap keliru (misalnya syarat sebenarnya sudah dipenuhi, atau prosedur dilanggar), dan permintaan yang konkret. Hindari kalimat bernada menuduh. Fokus pada fakta dan dasar hukum.

Lampirkan salinan keputusan, bukti identitas, bukti pemenuhan syarat, dan bukti penerimaan keputusan. Simpan salinan seluruh berkas yang Anda serahkan.

Bila pejabat diam

Kadang pejabat tidak menjawab sama sekali. Rujukan Mahkamah Agung menyebut bahwa bila upaya administratif tidak dijawab dalam batas waktu tertentu, gugatan dapat diajukan dalam 90 hari berikutnya. Untuk tindakan pejabat yang diam atas permohonan (tindakan diam), ada rumusan kamar peradilan tata usaha negara yang mengatur penghitungan hari. Karena rumusan ini teknis dan dapat berubah, mintalah advokat memeriksa aturan terbaru sebelum menghitung.

Kesalahan umum

• Terlambat mengajukan karena menunggu itikad baik pejabat.
• Menghitung tenggat dari tanggal yang salah, misalnya tanggal surat, bukan tanggal diterima.
• Menyampaikan keberatan secara lisan tanpa bukti.
• Mengajukan ke pejabat yang keliru.
• Menyamakan keberatan dengan gugatan; keduanya berbeda.
• Mengabaikan keputusan yang sudah jelas merugikan karena merasa "tidak akan didengar".

Ringkasan istilah yang perlu diketahui

Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan. Tergugat adalah badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan. Objek sengketa adalah keputusan yang dipersoalkan. Eksepsi adalah keberatan formal tergugat, misalnya gugatan terlambat. Putusan sela adalah putusan sementara, misalnya penundaan pelaksanaan keputusan. Memahami istilah ini membuat Anda lebih mudah mengikuti nasihat advokat dan membaca putusan.

Contoh keputusan yang sering dipersoalkan

Beberapa jenis keputusan yang paling sering dibawa ke upaya administratif dan PTUN:

• Penolakan atau pencabutan izin usaha, izin bangunan, atau izin lain.
• Penerbitan atau pembatalan sertifikat tanah.
• Sanksi administratif, seperti denda administratif, penghentian kegiatan, atau pembekuan izin.
• Keputusan kepegawaian bagi aparatur sipil negara, misalnya pemberhentian atau penurunan jabatan.
• Penolakan permohonan layanan publik tanpa alasan yang jelas.

Tidak semua tindakan pejabat adalah keputusan yang dapat digugat. Surat yang hanya berisi pemberitahuan atau pendapat tanpa akibat hukum biasanya tidak termasuk. Sengketa kepegawaian tertentu memiliki jalur khusus yang diatur Perma No. 2 Tahun 2023, termasuk banding ke badan yang berwenang sebelum gugatan; rujukan yang dibuka menyebut hitungan 90 hari dimulai setelah keputusan badan tersebut diterima. Karena aturan sektor berbeda-beda, selalu periksa peraturan khusus yang mengatur keputusan Anda.

Siapa yang berhak mengajukan

Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan dapat mengajukan keberatan dan gugatan. Pihak ketiga yang tidak menjadi alamat keputusan, tetapi dirugikan, misalnya tetangga yang dirugikan oleh izin yang diberikan kepada orang lain, juga dapat berkepentingan. Untuk pihak ketiga, hitungan tenggat gugatan dapat dimulai sejak ia pertama kali mengetahui keputusan, menurut rujukan yang dibuka yang mengutip surat edaran Mahkamah Agung. Karena itu, bukti kapan Anda mengetahui keputusan perlu disimpan.

Badan hukum seperti perseroan dan yayasan mengajukan melalui pengurus yang berwenang. Bila memakai kuasa, siapkan surat kuasa yang sah.

Menghitung tenggat dengan benar

Menghitung tenggat sering menjadi sumber kesalahan. Beberapa praktik baik:

1. Tentukan tanggal awal: tanggal keputusan diterima atau diumumkan, bukan tanggal tertera pada surat.
2. Tentukan jenis hari: hari kerja atau hari kalender, sesuai ketentuan masing-masing tahap.
3. Tandai hari libur nasional dan cuti bersama bila tenggat dihitung dalam hari kerja.
4. Tambahkan waktu aman: ajukan beberapa hari sebelum batas, bukan pada hari terakhir.
5. Simpan bukti pengiriman dan penerimaan.
6. Catat tanggal setiap balasan karena dapat membuka hitungan baru.

Rujukan yang dibuka juga menyebut bahwa tenggat untuk sengketa pertanahan tertentu yang telah memiliki putusan perdata berkekuatan hukum tetap dapat berbeda. Pengecualian seperti ini sangat teknis, jadi mintalah advokat memeriksa.

Bukti dan isi gugatan di PTUN

Jika upaya administratif tidak berhasil, gugatan diajukan ke PTUN yang berwenang menurut wilayah. Gugatan memuat identitas para pihak, keputusan yang digugat, alasan gugatan, dan permintaan, misalnya agar keputusan dinyatakan batal atau tidak sah. Alasan gugatan umumnya berkisar pada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, kecermatan, dan ketidakberpihakan.

Bukti yang berguna: keputusan itu sendiri, surat keberatan dan bukti terimanya, jawaban pejabat, dokumen persyaratan yang sudah Anda penuhi, dan keterangan saksi. Hakim PTUN menilai keabsahan keputusan, bukan sekadar siapa yang lebih dahulu benar. Perhatikan pula bahwa sidang PTUN dapat berbeda sistem pembuktiannya dengan perkara perdata.

Peran Ombudsman

Selain keberatan dan gugatan, warga dapat mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi, misalnya penundaan berlarut-larut, penyimpangan prosedur, atau permintaan imbalan. Pengaduan ke Ombudsman tidak menghentikan tenggat gugatan. Jadi, pengaduan tersebut bukan pengganti hitungan hari yang tetap berjalan. Gunakan Ombudsman sebagai jalur tambahan, bukan satu-satunya.

Contoh: Seorang warga yang izin usahanya dicabut mengajukan keberatan dan sekaligus mengadu ke Ombudsman karena prosedur pencabutan dianggap menyimpang. Ia tetap mencatat tenggat gugatan dan mengajukan gugatan sebelum batas, tanpa menunggu hasil pengaduan. Dengan begitu, hak menggugatnya tidak hilang.

Mengelola ekspektasi

Proses administrasi dan PTUN memerlukan waktu, biaya, dan kesabaran. Hasil tidak dapat dijanjikan. Beberapa gugatan dikabulkan, sebagian ditolak, dan sebagian dinyatakan tidak diterima karena alasan formal. Kekuatan posisi Anda sangat bergantung pada dokumen dan ketepatan prosedur. Karena itu, pertimbangkan jalur damai: dialog dengan pejabat, melengkapi persyaratan yang kurang, atau mengajukan permohonan baru yang lebih lengkap. Dalam sebagian keadaan, mengajukan ulang permohonan lebih cepat daripada berperkara.

Peran konsultasi hukum sejak dini

Tenggat yang pendek membuat konsultasi sejak awal bernilai. Advokat dapat membantu menilai apakah keputusan Anda termasuk objek sengketa tata usaha negara, apakah upaya administratif wajib, bagaimana menghitung tenggat, dan bukti apa yang perlu dikumpulkan. Bawa semua dokumen saat berkonsultasi: keputusan, amplop atau bukti penerimaan, surat permohonan awal, dan korespondensi. Jangan menunda konsultasi sampai tenggat hampir habis.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah keberatan wajib sebelum gugat? Tergantung peraturan yang mengatur keputusan tertentu. Beberapa bidang mewajibkan upaya administratif, misalnya kepegawaian. Periksa peraturan sektornya.

Apakah keberatan menghentikan berlakunya keputusan? Umumnya tidak otomatis. Keputusan tetap berlaku kecuali ditunda. Tanyakan kepada advokat kemungkinan meminta penundaan.

Siapa yang menghitung tenggat? Anda sendiri. Pengadilan tidak mengingatkan. Hitung dengan hati-hati dan konsultasikan.

Ringkasan

• Upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding administratif.
• Keberatan menurut UU 30/2014 diajukan dalam 21 hari kerja.
• Gugatan ke PTUN umumnya 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan, dan Perma 6/2018 mengatur hitungan setelah upaya administratif.
• Periksa tenggat banding administratif dan aturan sektor pada teks resmi.
• Simpan bukti terima dan kirim surat tertulis.
• Konsultasikan dengan advokat bila tenggat hampir habis.

Dasar hukum

• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
• UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Baca juga

• PTUN dan pengadilan negeri: beda yang digugat
• Gugatan Kabur dan Putusan Tidak Dapat Diterima: Penyebab dan Cara Menghindarinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.