KDRT: Mencabut Laporan atau Berdamai, Apa Akibat Hukumnya?

Apa masalahnya dan siapa yang terkena

Dalam hukum pidana, ada dua jenis perkara menurut cara memprosesnya. Delik aduan hanya diproses bila korban mengadu. Delik biasa dapat diproses polisi walaupun korban tidak mengadu atau kemudian mencabut aduannya. KDRT mengenal keduanya. Karena itu, mencabut laporan tidak selalu menghentikan perkara.

Persoalan ini menyangkut korban, pelaku, anak, keluarga besar, polisi, jaksa, dan pendamping.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menentukan beberapa kekerasan antara suami dan istri sebagai delik aduan:

Artinya, kekerasan fisik atau psikis yang menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan, kekerasan yang menimbulkan luka berat atau kematian, penelantaran, dan kekerasan terhadap anggota rumah tangga selain pasangan tidak termasuk daftar delik aduan tersebut. Perkara semacam itu pada dasarnya dapat dilanjutkan polisi meskipun korban mencabut laporan. Penerapan pada kasus tertentu sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat karena penilaian "menimbulkan penyakit atau halangan" bergantung pada bukti medis.

Untuk delik aduan, korban dapat mencabut aduan. Bila aduan dicabut sesuai ketentuan, penyidikan atau penuntutan dapat dihentikan. Aturan umum tentang batas waktu pencabutan diatur dalam hukum pidana umum, sehingga periksa teks resmi KUHP baru dan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Untuk delik biasa, korban tidak dapat "menarik" perkara begitu saja. Pencabutan keterangan dapat memengaruhi pembuktian, tetapi polisi dan jaksa tetap dapat memakai bukti lain, seperti visum, saksi, dan rekaman.

Khusus kekerasan seksual, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur bahwa perkara kekerasan seksual pada dasarnya tidak diselesaikan di luar pengadilan. Cara memadukan hal ini dengan sifat delik aduan dalam UU PKDRT perlu diperiksa pada teks resmi dan praktik. Baca Kekerasan Seksual Tidak Dapat Diselesaikan Damai.

Peran polisi

Polisi biasanya tidak langsung mencabut berkas hanya karena korban meminta. Mereka akan:

1. memeriksa apakah perkara delik aduan atau delik biasa;
2. menanyakan alasan pencabutan secara terpisah dari pelaku, untuk memastikan tidak ada ancaman;
3. menilai risiko terhadap korban dan anak;
4. membuat berita acara pencabutan bila memang delik aduan dan pencabutan sah;
5. melanjutkan perkara bila delik biasa.

Anda berhak meminta didampingi pendamping hukum saat menyampaikan keinginan mencabut laporan.

Konsekuensi mencabut laporan

Sebelum memutuskan, pikirkan konsekuensi berikut.

• Perlindungan dapat berakhir. Perintah perlindungan bergantung pada perkara dan penetapan pengadilan. Tanyakan apakah perlindungan tetap berlaku setelah laporan dicabut. Lihat Perintah Perlindungan KDRT.
• Kesulitan melapor ulang. Korban yang mencabut laporan sering kesulitan bila kekerasan berulang. Pada delik aduan, ada batas waktu mengadu menurut hukum pidana umum.
• Dampak pada proses perdata. Bila Anda berencana bercerai, bukti kekerasan penting. Pencabutan laporan tidak menghapus fakta, tetapi bukti bisa melemah.
• Risiko berulang. Kekerasan dalam rumah tangga sering berulang dan meningkat. Janji berubah belum tentu bertahan.
• Dampak bagi anak. Anak yang melihat kekerasan terdampak jangka panjang. Lihat Anak Menyaksikan KDRT.
• Konsekuensi bagi pelaku. Pencabutan dapat membebaskan pelaku dari proses pidana pada delik aduan, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab perdata, misalnya nafkah.

Contoh: Bu Nia (fiktif) melaporkan suaminya karena beberapa kali ditampar. Luka tidak menimbulkan halangan bekerja. Dua minggu kemudian suaminya datang membawa keluarga besar, meminta maaf, dan berjanji berhenti. Bu Nia ragu. Pendamping membantunya memikirkan syarat: konseling, perjanjian tertulis untuk tidak mengulangi, serta perintah perlindungan. Bu Nia mencabut aduan setelah ada kesepakatan itu dan ia tetap menyimpan bukti. Contoh ini fiktif dan tidak berarti pencabutan selalu aman.

Langkah praktis bila Anda berniat mencabut

1. Tunda keputusan beberapa hari dan pikirkan. Jangan memutuskan saat terdesak atau diancam.
2. Bicara dengan pendamping atau advokat. Mereka dapat menjelaskan jenis delik dan akibatnya pada kasus Anda.
3. Pastikan Anda aman. Jika pelaku masih serumah, cari tempat aman atau minta perlindungan.
4. Tanyakan pada penyidik. Apakah perkara Anda delik aduan atau biasa, dan apa dampaknya.
5. Tulis alasan secara pribadi. Jelaskan mengapa Anda ingin mencabut, tanpa dibacakan atau didikte orang lain.
6. Minta kesepakatan tertulis. Misalnya konseling, larangan kekerasan, dan hak anak.
7. Simpan semua bukti. Visum, foto, rekaman tetap disimpan meski laporan dicabut.
8. Ingat jalur lain. Anda tetap dapat meminta perlindungan, bercerai, atau menggugat nafkah.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Konsep delik aduan dalam UU PKDRT ada sejak 2004. Aturan intinya relatif stabil. Perubahan yang perlu diketahui: UU TPKS (2022) menegaskan bahwa kekerasan seksual pada umumnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan; KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat aturan umum tentang pengaduan, pencabutan, dan penghentian perkara yang dapat berbeda dari KUHP dan KUHAP lama; UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku pada tanggal yang sama. Dampaknya: batas waktu mengadu, syarat pencabutan, dan prosedur penghentian perlu dicek pada teks resmi dan ditanyakan kepada advokat.

Kesalahan umum

Perspektif korban, pelaku, dan keluarga

Memutuskan mencabut laporan bukan perkara sederhana. Dari sudut korban, ada ketakutan kehilangan nafkah, kekhawatiran terhadap anak, rasa bersalah karena melihat pelaku diperiksa, serta tekanan keluarga dan lingkungan. Dari sudut pelaku, ada janji berubah, rasa malu, dan kadang ancaman terselubung. Dari sudut keluarga, sering ada dorongan menjaga nama baik. Penting mengenali bahwa tekanan-tekanan ini nyata, tetapi tidak sama dengan keinginan bebas korban.

Pendamping yang baik akan membantu korban memisahkan tiga hal: apa yang diinginkan, apa yang ditakutkan, dan apa yang diharapkan dari proses hukum. Kadang yang korban inginkan bukan penjara bagi pelaku, melainkan agar kekerasan berhenti. Tujuan itu bisa dicapai lewat berbagai cara, misalnya perintah perlindungan, kesepakatan perubahan perilaku yang diawasi, konseling pelaku, atau pisah rumah, tanpa harus menutup semua pintu hukum.

Perdamaian dan mediasi: kapan bermanfaat, kapan berbahaya

Mediasi yang aman mensyaratkan kedudukan yang seimbang. Dalam KDRT, kedudukan itu sering timpang karena ada relasi kuasa dan rasa takut. Karena itu, mediasi tatap muka dengan pelaku tanpa pendamping dapat berbahaya. Hal yang membuat perdamaian lebih aman antara lain:

• korban didampingi pendamping dan dapat berbicara terpisah dari pelaku;
• tidak ada ancaman atau tekanan keluarga;
• ada perjanjian tertulis yang jelas tentang perilaku, nafkah, dan pengasuhan anak;
• ada mekanisme pemantauan, misalnya pertemuan berkala dengan konselor;
• ada kesepakatan bahwa pelanggaran akan berujung pada tindakan hukum;
• korban dapat membatalkan kesepakatan bila kekerasan terulang.

Perdamaian tidak otomatis menghentikan perkara. Pada delik biasa, polisi dan jaksa dapat melanjutkan. Pada delik aduan, pencabutan mengikuti hukum acara. Surat damai bisa berguna sebagai pertimbangan, tetapi tidak boleh ditandatangani dalam keadaan terpaksa.

Bila kekerasan terulang setelah laporan dicabut

Pola yang sering terlihat: kekerasan berkurang sementara, kemudian kembali. Bila ini terjadi, korban tidak kehilangan haknya untuk melapor lagi atas kejadian baru. Langkah yang dapat dilakukan:

1. Kumpulkan bukti kejadian baru dengan cepat: visum, foto, pesan.
2. Hubungi pendamping dan polisi.
3. Ajukan atau perpanjang perintah perlindungan.
4. Tunjukkan kronologi lengkap, termasuk laporan terdahulu yang dicabut dan alasannya.
5. Pertimbangkan jalur perceraian atau pisah tempat tinggal bila keselamatan tidak dapat dijamin.

Aparat umumnya memahami bahwa pencabutan laporan sering terjadi karena tekanan, sehingga tidak menutup kemungkinan penanganan laporan baru. Namun penerapannya berbeda-beda; konsultasikan dengan advokat.

Bila yang ingin mencabut adalah anak atau orang tua korban

Kadang yang ingin mencabut laporan bukan korban dewasa, melainkan orang tua dari korban anak, atau keluarga yang mewakili korban yang tidak mampu bicara. Dalam kekerasan terhadap anak, kedudukan hukumnya berbeda: kekerasan terhadap anak pada umumnya delik biasa, sehingga perkara bisa dilanjutkan walau keluarga ingin mencabut. Polisi juga akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, bukan hanya keinginan keluarga. Jika pelaku adalah anggota keluarga yang dekat, aparat dapat menggandeng pekerja sosial untuk menilai keselamatan anak. Lihat Kekerasan terhadap Anak: Ancaman Pidana.

Pertimbangan tambahan sebelum menandatangani pencabutan

Sebelum menandatangani surat pencabutan, bacalah isinya dengan cermat. Periksa apakah surat itu hanya menyatakan pencabutan aduan atau juga memuat pernyataan lain yang merugikan, misalnya melepaskan hak nafkah, menyatakan tidak akan menuntut apa pun, atau mengakui kesalahan sendiri. Minta salinan surat yang sudah ditandatangani. Jika ada ketentuan yang tidak Anda pahami, tunda penandatanganan dan tanyakan kepada pendamping. Surat yang disusun oleh pihak pelaku atau keluarganya perlu diperiksa dengan sangat hati-hati.

Catatan penting tentang waktu

Pada delik aduan, hukum pidana umum biasanya membatasi jangka waktu untuk mengadu dan, di beberapa aturan, untuk mencabut aduan. Batas waktu itu dapat berbeda antara KUHP lama dan KUHP baru. Karena ketentuan peralihan berlaku sejak 2 Januari 2026, jangan menebak; tanyakan kepada penyidik atau advokat tentang tenggat yang berlaku pada perkara Anda, dan catat tanggalnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua laporan KDRT bisa dicabut? Tidak. Kekerasan tertentu antara suami dan istri tergolong delik aduan dan dapat dicabut. Kekerasan yang berat atau terhadap anggota keluarga lain umumnya delik biasa dan dapat dilanjutkan polisi.

Bagaimana jika pelaku mengancam agar saya mencabut? Ancaman itu sendiri dapat dilaporkan. Ceritakan kepada polisi atau pendamping dan minta perlindungan.

Apakah perdamaian keluarga cukup untuk menghentikan perkara? Tidak otomatis. Perdamaian dapat menjadi pertimbangan, tetapi sah atau tidaknya penghentian perkara ditentukan hukum acara dan jenis delik.

Bolehkah saya melapor lagi setelah mencabut? Pada delik aduan, ada batas waktu dan syarat; pada kekerasan baru, Anda dapat melapor kejadian baru. Tanyakan kepada advokat.

Ringkasan

• KDRT dapat berupa delik aduan atau delik biasa; hanya kekerasan tertentu antara suami dan istri tergolong delik aduan menurut UU PKDRT.
• Pada delik biasa, polisi dapat melanjutkan perkara walaupun korban mencabut laporan.
• Polisi memeriksa apakah pencabutan sukarela dan tidak ada tekanan.
• Konsekuensi: perlindungan bisa berakhir, kekerasan dapat berulang, dan bukti dapat melemah.
• Konsultasi dengan pendamping, simpan bukti, dan periksa teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Perlindungan bagi Korban KDRT: Langkah Pertama yang Bisa Dilakukan
• Kekerasan Seksual Tidak Dapat Diselesaikan Damai di Luar Pengadilan
• Perintah Perlindungan KDRT: Perlindungan dari Polisi dan Penetapan Pengadilan
• Kekerasan dalam rumah tangga: laporan dan gugatan itu dua jalur

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.