Angka Pengenal Importir (API-U dan API-P): Syarat Menjadi Importir dan Kewajibannya

Apa itu API dan siapa yang terkena

Angka Pengenal Importir (API) adalah tanda pengenal yang menunjukkan bahwa seseorang atau badan usaha berhak melakukan kegiatan impor. Pengaturan perdagangan, termasuk impor, bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk peraturan menteri perdagangan.

Dua jenis API yang paling sering disebut:

Pembagian ini penting karena menentukan barang apa yang boleh diimpor dan untuk tujuan apa. Pemegang API-P tidak boleh memperjualbelikan barang impor yang diperuntukkan bagi produksinya, sedangkan pemegang API-U tidak boleh memakai statusnya untuk menyamarkan impor bahan baku yang peruntukannya lain. Pelanggaran terhadap peruntukan bisa dikenai sanksi.

Yang terkena adalah pelaku usaha yang mengimpor secara usaha, termasuk usaha kecil. Orang yang membeli barang pribadi dari luar negeri dalam jumlah kecil berada di jalur berbeda, yaitu barang kiriman atau barang bawaan penumpang, yang tidak dibahas di sini. Lihat juga pajak impor barang kiriman bagi pembeli perorangan. Pembahasan ini berfokus pada identitas dan izin, bukan pajak.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dahulu API diterbitkan sebagai dokumen tersendiri oleh instansi perdagangan. Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, fungsi API diintegrasikan ke dalam NIB. Artinya, pelaku usaha yang memiliki NIB dengan kode usaha yang mencakup kegiatan impor dan memenuhi persyaratannya dapat menggunakan NIB itu sebagai API. Mekanisme rinci, istilah, dan klasifikasinya perlu diperiksa pada peraturan menteri perdagangan terbaru, sebab ketentuan impor sering diperbarui.

Prinsip-prinsip yang lazim:

1. Impor hanya boleh dilakukan oleh importir terdaftar. Barang yang masuk atas nama pihak yang tidak berstatus importir dapat dipersoalkan.
2. Hanya barang yang diperbolehkan yang boleh diimpor. Ada barang yang bebas diimpor, ada yang dibatasi, dan ada yang dilarang. Rinciannya dibahas dalam barang dilarang dan dibatasi ekspor impor.
3. Untuk barang yang diatur tata niaga impornya, diperlukan persetujuan atau perizinan tambahan, misalnya persetujuan impor dari kementerian terkait. Syaratnya berbeda menurut barang, seperti bahan baku industri, produk tertentu pertanian, atau barang elektronik.
4. Barang yang diimpor harus baru, kecuali ada pengecualian yang diatur. Impor barang bekas pada dasarnya dibatasi atau dilarang. Periksa daftar terbaru.
5. Importir wajib menyampaikan data dan laporan sesuai ketentuan, serta menyimpan dokumen impor.
6. API tidak boleh dipindahtangankan atau dipinjamkan. Meminjam nama importir (sering disebut "bendera") adalah risiko besar bagi kedua pihak.

Aspek kepabeanan berjalan terpisah tetapi bersamaan. Importir perlu terdaftar di sistem kepabeanan untuk membuat pemberitahuan impor. Penjelasannya ada dalam dasar kepabeanan bagi importir kecil.

Langkah praktis bernomor

1. Tentukan model impor Anda: dijual lagi (cenderung API-U) atau dipakai untuk produksi sendiri (cenderung API-P). Bila dua-duanya, minta penjelasan dari instansi.
2. Dirikan atau siapkan bentuk usahanya: perorangan, CV, atau PT. Perhatikan bahwa modal, kegiatan, dan tanggung jawab berbeda pada tiap bentuk usaha. Pembahasan umum ada pada tanggung jawab PT dan CV.
3. Daftar di OSS dan peroleh NIB. Pilih kode KBLI perdagangan atau industri yang sesuai kegiatan impor. Panduan memilih kode ada di memilih kode KBLI di NIB.
4. Lengkapi persyaratan perizinan lain sesuai tingkat risiko. Lihat perbedaan NIB, sertifikat standar, dan izin.
5. Periksa status barang yang akan diimpor: kode klasifikasi barang, apakah ada larangan atau pembatasan, SNI wajib, ketentuan label, dan izin edar bila pangan atau obat.
6. Bila perlu, ajukan persetujuan impor melalui sistem yang disediakan pemerintah, lengkap dengan data pemasok, jumlah, dan peruntukan.
7. Daftarkan akses kepabeanan agar dapat membuat pemberitahuan impor dan membayar kewajiban kepabeanan.
8. Lakukan impor sesuai izin, simpan semua dokumen (faktur, daftar kemasan, dokumen pengangkutan, pemberitahuan impor), dan sampaikan laporan bila diwajibkan.

Biaya perolehan NIB pada dasarnya tidak dipungut, tetapi biaya lain muncul: jasa pengurusan kepabeanan, pengangkutan, pengujian, dan sebagainya. Hindari perantara yang menawarkan "API siap pakai" untuk dipinjam.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Peraturan impor termasuk yang paling sering berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mengubah ketentuan impor beberapa kali: ada barang yang pembatasannya diperketat, ada yang dilonggarkan, dan ada yang kembali diatur. Tata cara pengajuan persetujuan impor juga bergeser ke sistem elektronik terpadu. Selain itu, integrasi API ke NIB berarti kegiatan impor mengikuti status perizinan berusaha: NIB yang dibekukan atau dicabut berdampak pada kemampuan mengimpor. Lihat NIB dicabut atau diblokir.

Dampaknya praktis: jangan mengandalkan pengalaman importir lain beberapa tahun lalu. Sebelum memesan barang, periksa status pengaturan barang itu pada hari yang sama, bukan hanya pada saat merencanakan bisnis.

Kesalahan umum

Contoh penerapan

Contoh: Seorang pemilik toko perlengkapan dapur ingin mengimpor peralatan masak dari pemasok luar negeri untuk dijual di tokonya. Ia memastikan NIB-nya mencakup perdagangan besar dan kegiatan impor. Sebelum memesan, ia memeriksa apakah peralatan yang bersentuhan dengan makanan memiliki ketentuan khusus dan apakah ada SNI wajib atau izin edar. Setelah yakin, ia memesan dalam jumlah kecil sebagai percobaan, menyimpan seluruh dokumen, dan mencatat kewajiban pelaporan.

Contoh lain: Sebuah usaha kecil produksi komponen memerlukan mesin dari luar negeri untuk pabriknya sendiri. Ia menyadari bahwa barang itu untuk dipakai sendiri sebagai barang modal, sehingga statusnya berbeda dari importir yang menjual ulang. Ia menanyakan persyaratan kepada instansi terkait sebelum menandatangani kontrak pembelian.

Kontrak dengan pemasok dan konsekuensi hukum

Aspek hukum impor tidak hanya soal izin. Kontrak dengan pemasok luar negeri menentukan siapa menanggung risiko kerusakan di jalan, kapan hak milik berpindah, dan hukum mana yang berlaku bila terjadi sengketa. Istilah perdagangan seperti FOB dan CIF dibahas dalam Incoterms dan risiko pengiriman, sedangkan pilihan hukum dan forum sengketa dibahas dalam kontrak jual beli internasional. Pembayaran lintas negara, termasuk L/C, diuraikan dalam letter of credit dan pembayaran.

Pembeli di dalam negeri juga punya hak. Barang impor yang dijual wajib memenuhi ketentuan label dan, bila ada, jaminan purna jual. Kekurangan di sini dapat menimbulkan gugatan konsumen.

Peran penyedia jasa dan siapa yang bertanggung jawab atas dokumen

Banyak importir pemula memakai perusahaan jasa pengurusan transportasi atau kuasa pengurusan pabean untuk menyiapkan dokumen dan berhubungan dengan petugas. Jasa seperti ini sah dan membantu. Namun, tanggung jawab atas kebenaran data tetap berada pada importir sebagai pemilik barang. Jika uraian barang, jumlah, atau nilai yang diberitahukan tidak benar, importir yang pertama kali ditanya, bukan hanya penyedia jasa.

Karena itu, buat kesepakatan tertulis dengan penyedia jasa. Tuliskan ruang lingkup pekerjaan, biaya yang ditagih, siapa yang menyimpan dokumen asli, dan apa yang terjadi bila terjadi kesalahan pengisian. Minta salinan setiap dokumen yang diajukan atas nama Anda dan periksa sebelum dikirim. Bila ada pertanyaan dari petugas, Anda perlu dapat menjelaskan asal barang, fungsi barang, dan alasan harga yang tercantum.

Perhatikan pula keamanan akses. Akun dan sertifikat elektronik importir sebaiknya tidak diserahkan begitu saja. Jika harus diserahkan untuk keperluan tertentu, batasi waktunya dan catat dalam perjanjian. Perubahan data pada akun importir, misalnya alamat atau pengurus, harus segera diperbarui agar komunikasi resmi tidak tersasar.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perorangan tanpa PT bisa menjadi importir? Dalam sistem perizinan berusaha, pelaku usaha perorangan dapat memiliki NIB. Namun, kemampuan mengimpor barang tertentu bergantung pada jenis barang dan persyaratan. Periksa ketentuan untuk barang yang Anda tuju.

Apakah NIB otomatis memberi hak impor semua barang? Tidak. NIB dengan kode usaha yang sesuai menjadi dasar, tetapi barang yang diatur tetap memerlukan persetujuan atau persyaratan sesuai jenisnya.

Bolehkah importir menjual barang yang diimpor untuk produksi sendiri? Pada prinsipnya peruntukan harus sesuai. Penjualan ulang barang yang diimpor untuk produksi dapat dipersoalkan, kecuali ada ketentuan yang membolehkan.

Bagaimana jika barang tertahan di pelabuhan? Segera pelajari alasannya dari pemberitahuan resmi, lengkapi dokumen bila itu masalahnya, dan konsultasikan ke penyedia jasa kepabeanan atau advokat sebelum menandatangani pernyataan apa pun.

Ringkasan

• API menandai hak mengimpor. API-U untuk impor yang dijual lagi, API-P untuk impor yang dipakai sendiri dalam produksi.
• Dalam sistem perizinan berbasis risiko, fungsi API terintegrasi dalam NIB dengan kode usaha yang sesuai.
• Barang yang dilarang, dibatasi, atau memerlukan persetujuan impor harus diperiksa sebelum memesan.
• Jangan meminjam atau meminjamkan API. Daftar juga di sistem kepabeanan dan simpan dokumen.
• Aturan impor sering berubah. Periksa peraturan menteri perdagangan terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
• UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
• PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Baca juga

• Barang Dilarang dan Dibatasi Ekspor Impor (Lartas): Cara Mengecek Sebelum Memesan Barang
• Kepabeanan Dasar bagi Importir Kecil: PIB, Jalur Pemeriksaan, dan Kewajiban Pabean
• NIB, Sertifikat Standar, dan Izin di OSS: Apa Bedanya dan Mana yang Perlu Usaha Anda
• Kontrak Jual Beli Internasional: Memilih Hukum yang Berlaku dan Tempat Sengketa
• NIB dan Perizinan Usaha Kecil: Langkah Legal untuk UMKM

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.