Eksekusi Objek Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi: Syarat dan Hak Debitur

Apa itu eksekusi fidusia dan siapa yang terkena

Eksekusi adalah pelaksanaan hak kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda jaminan ketika debitur tidak membayar. Dalam fidusia, benda jaminan, misalnya kendaraan, tetap dipegang debitur. Ketika kredit macet, kreditur ingin menarik benda itu dan menjualnya. Persoalannya, bagaimana cara yang sah?

Yang berkepentingan:

• debitur yang menunggak cicilan kendaraan atau barang;
• perusahaan pembiayaan dan bank sebagai kreditur;
• penagih atau pihak ketiga yang diberi kuasa menarik barang;
• keluarga yang tiba-tiba melihat kendaraannya diambil di jalan.

Dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), yang kemudian dimaknai ulang oleh Mahkamah Konstitusi. Latar belakang kewajiban pendaftaran ada di fidusia wajib didaftarkan, dan makna kekuatan eksekutorial sertifikat dibahas di sertifikat fidusia dan titel eksekutorial.

Aturan sebelum putusan MK

UU Fidusia menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat (2)). Bila debitur cidera janji (wanprestasi), penerima fidusia berhak menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 ayat (3)). Pasal 29 mengatur cara eksekusi: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan syarat tertentu.

Dalam praktik, ketentuan ini sering ditafsirkan: sertifikat ada, debitur menunggak, kreditur boleh langsung menarik barang. Tidak sedikit penarikan dilakukan di jalan, secara paksa, oleh petugas penagih. Keberatan terhadap praktik ini kemudian diajukan ke MK.

Yang diputuskan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini diucapkan pada Januari 2020. Intinya, ketentuan tentang kekuatan eksekutorial sertifikat dan hak menjual atas kekuasaan sendiri dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Artinya, ketentuan itu tetap berlaku, tetapi hanya bila dimaknai sesuai putusan: kekuatan eksekutorial berlaku bila debitur mengakui adanya cidera janji dan secara sukarela menyerahkan benda jaminan. Bila debitur keberatan, eksekusi harus melalui pengadilan, bukan dilakukan sendiri oleh kreditur.

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan ini diucapkan pada Agustus 2021 dan memperjelas satu hal penting: siapa yang menentukan cidera janji. Menurut putusan ini, cidera janji tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Cidera janji harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau pada upaya hukum yang menetapkan terjadinya cidera janji, yaitu putusan pengadilan. Bila debitur mengakui cidera janji dan menyerahkan secara sukarela, eksekusi tanpa pengadilan masih dimungkinkan. Bila debitur tidak setuju, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Pembaca disarankan membaca putusan lengkap dari situs resmi MK, karena rumusan putusan lebih rinci daripada ringkasan ini.

Syarat eksekusi yang sah dalam bahasa sehari-hari

Poin yang sering dilupakan: kreditur tidak berhak memakai kekerasan atau ancaman. Penarikan paksa dapat berujung pelaporan pidana dan gugatan ganti rugi.

Langkah praktis bernomor

Jika Anda debitur yang didatangi petugas penagih:

1. Tetap tenang dan jangan menyerahkan barang pada saat itu. Mintalah petugas menunjukkan identitas, surat tugas atau kuasa, dan salinan sertifikat jaminan fidusia.
2. Catat nama, nomor telepon, nama perusahaan, dan waktu. Rekam percakapan dengan cara yang sah bila memungkinkan, dan foto dokumen yang ditunjukkan.
3. Tanyakan dasar penarikan: apakah debitur telah dinyatakan cidera janji dan atas dasar apa.
4. Hubungi kantor perusahaan pembiayaan pada hari yang sama dan minta penjelasan tertulis serta jumlah tunggakan.
5. Ajukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang secara tertulis bila memang mampu membayar sebagian. Lihat restrukturisasi utang dan negosiasi saat gagal bayar.
6. Bila diancam atau dipaksa, hubungi polisi dan laporkan; lihat ancaman debt collector.
7. Bila Anda memilih menyerahkan barang secara sukarela, buat berita acara yang menjelaskan kondisi barang, jumlah utang, dan cara perhitungan hasil penjualan.
8. Jangan menjual, menyembunyikan, atau memindahkan barang; itu dapat menimbulkan perkara pidana.

Jika Anda kreditur:

1. Pastikan sertifikat terdaftar dan data cocok.
2. Kirim surat peringatan tertulis dan usahakan kesepakatan tentang cidera janji.
3. Jika debitur sepakat, buat berita acara penyerahan sukarela.
4. Jika debitur menolak, ajukan permohonan eksekusi atau gugatan ke pengadilan.
5. Gunakan penagih yang memenuhi syarat dan patuhi aturan perilaku penagihan.
6. Jual objek dengan harga wajar dan beri perhitungan tertulis. Kelebihan hasil penjualan menjadi hak debitur.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan terbesar berasal dari dua putusan MK di atas: eksekusi sepihak tidak lagi menjadi cara biasa. Setelah itu, peraturan sektor jasa keuangan diperbarui, terutama mengenai perlindungan konsumen dan perilaku penagihan, termasuk keharusan penagih bersertifikat dan larangan intimidasi. Detail dan nomor aturan terbaru perlu diperiksa dari situs OJK atau teks resmi karena dapat berubah. Perkembangan lain: KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 tetap memuat larangan pemaksaan dan pengancaman, serta penggelapan barang jaminan oleh debitur. Nomor pasal sebaiknya diperiksa pada teks resmi.

Kesalahan umum

• Debitur menyerahkan barang karena takut, tanpa memeriksa dokumen. Penyerahan sukarela dapat dipakai kreditur sebagai dasar eksekusi.
• Debitur menyembunyikan atau menjual barang untuk menghindari penarikan. Ini bisa dipidana sebagai penggelapan.
• Kreditur menyatakan cidera janji sepihak dan langsung menyuruh penagih menarik barang.
• Penagih menarik di jalan dengan paksaan.
• Tidak membuat berita acara saat penyerahan sukarela.
• Mengabaikan hak atas kelebihan hasil penjualan. Bila hasil jual melebihi utang, sisanya milik debitur.

Contoh penerapan

Contoh: Seorang pegawai toko menunggak cicilan mobil tiga bulan. Dua petugas penagih menghentikan mobilnya di tepi jalan dan meminta kunci. Pegawai itu menolak, menanyakan surat tugas, dan memotret kartu identitas mereka. Ia kemudian menghubungi kantor pembiayaan dan menyatakan tidak menyetujui bahwa ia cidera janji karena sedang meminta keringanan. Perusahaan pembiayaan akhirnya menyepakati jadwal pembayaran ulang secara tertulis. Mobil tidak ditarik.

Contoh lain: Seorang pengusaha kecil mengakui tidak mampu melanjutkan cicilan dan menandatangani kesepakatan bahwa ia cidera janji serta menyerahkan mesin secara sukarela. Mesin dijual melalui lelang, dan sisa hasil lelang dikembalikan kepadanya setelah dihitung dengan utang dan biaya.

Jalur penyelesaian sengketa

Debitur yang merasa dirugikan dapat menempuh beberapa jalur: mengadu ke perusahaan, mengadu ke OJK melalui kanal resmi, memanfaatkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, atau menggugat ke pengadilan negeri. Untuk tuntutan nilai kecil, gugatan sederhana dapat dipertimbangkan. Bila barang telah ditarik tanpa dasar, tuntutan dapat berupa pengembalian barang dan ganti rugi. Bila ada kekerasan atau pengancaman, laporan pidana adalah jalur lain. Penjelasan tentang penggelapan kendaraan kredit oleh debitur ada di penggelapan kendaraan kredit dan jaminan fidusia.

Pertanyaan yang perlu diajukan sebelum menyerahkan atau menolak penyerahan barang

Dalam situasi nyata, keputusan sering diambil dalam hitungan menit di pinggir jalan. Menyiapkan daftar pertanyaan di muka membantu Anda tetap tenang.

Pertanyaan kepada petugas penagih:

1. Atas nama perusahaan apa Anda datang? Mana surat tugas atau surat kuasanya?
2. Mana kartu identitas dan kartu tanda pengenal profesi penagihan Anda?
3. Berapa tunggakan menurut perusahaan, dan sejak kapan?
4. Mana salinan sertifikat jaminan fidusia atas kendaraan ini?
5. Apakah ada putusan atau penetapan pengadilan yang memerintahkan penyerahan?
6. Apakah saya sudah dinyatakan cidera janji, dan atas dasar kesepakatan yang mana?

Hal yang perlu dicatat: nama, nomor telepon, nomor kendaraan petugas, jam, lokasi, dan nama saksi. Foto dokumen yang ditunjukkan dengan sopan.

Pilihan bagi debitur: (a) menolak menyerahkan dan meminta pertemuan resmi di kantor; (b) bernegosiasi, misalnya membayar sebagian tunggakan; (c) menyerahkan secara sukarela dengan berita acara lengkap. Ketiganya sah, tetapi akibatnya berbeda. Opsi (c) membuka jalan penjualan barang oleh kreditur, sehingga sebaiknya diambil setelah Anda memahami perhitungan sisa utang.

Berita acara penyerahan sukarela sebaiknya memuat: identitas para pihak, identitas barang termasuk nomor rangka dan mesin, kondisi barang termasuk kilometer dan kerusakan, jumlah tunggakan dan sisa pokok, pernyataan bahwa penyerahan dilakukan tanpa paksaan, cara perhitungan hasil penjualan, kewajiban kreditur menyerahkan perhitungan tertulis, dan hak debitur atas kelebihan. Minta salinan bertanda tangan.

Hak atas kelebihan dan kekurangan. Bila hasil penjualan melebihi utang dan biaya yang sah, kelebihannya milik debitur. Bila kurang, sisa utang umumnya tetap menjadi tanggungan debitur, kecuali perjanjian atau aturan menentukan lain. Karena itu, minta penjualan dilakukan secara terbuka dengan harga wajar.

Tentang tarikan pidana. Debitur kadang diancam akan dilaporkan penggelapan jika tidak menyerahkan barang. Penggelapan memerlukan unsur tertentu, seperti menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Menunggak cicilan saja bukan penggelapan. Menjual atau menyembunyikan barang jaminan bisa menimbulkan persoalan pidana. Pembahasan batasnya ada di uang dipinjam tidak dikembalikan, penipuan, penggelapan, atau utang biasa.

Jika terjadi kekerasan atau perampasan. Segera hubungi polisi dan simpan bukti: rekaman, foto, nama saksi. Buat laporan resmi dan minta tanda bukti laporan; lihat tanda bukti laporan polisi dan nomor laporan. Setelah itu, hubungi kreditur dan OJK untuk pengaduan.

Mempersiapkan diri bukan berarti mengajak berkonflik. Tujuannya agar Anda tidak menandatangani atau menyerahkan sesuatu yang kelak disesali.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah leasing masih boleh menarik motor sekarang? Boleh, tetapi syaratnya ketat. Tanpa kesepakatan cidera janji dan penyerahan sukarela, kreditur perlu mengajukan eksekusi ke pengadilan. Penarikan paksa di jalan berisiko dipersoalkan.

Apakah dengan putusan MK, saya bebas dari utang? Tidak. Utang tetap harus dibayar. Putusan MK hanya mengatur cara eksekusi, bukan menghapus kewajiban.

Apa yang terjadi bila saya menyerahkan barang secara sukarela? Kreditur dapat menjual barang sesuai ketentuan, dan hasilnya diperhitungkan. Mintalah perhitungan tertulis, termasuk hak atas kelebihan hasil penjualan, dan baca lelang agunan bank dan hak debitur sebagai perbandingan prinsip.

Bagaimana jika barang sudah ditarik paksa? Kumpulkan bukti, ajukan keberatan tertulis kepada perusahaan, adukan ke OJK, dan pertimbangkan gugatan atau laporan pidana. Segera konsultasikan dengan advokat.

Ringkasan

• Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dan 2/PUU-XIX/2021 membatasi eksekusi fidusia sepihak.
• Cidera janji tidak boleh ditentukan sepihak oleh kreditur; harus ada kesepakatan atau putusan pengadilan.
• Eksekusi tanpa pengadilan hanya bila debitur mengakui cidera janji dan menyerahkan secara sukarela.
• Utang tetap harus dibayar, dan kelebihan hasil penjualan milik debitur.
• Periksa teks putusan dan aturan terbaru sebelum bertindak.

Dasar hukum

• UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Baca juga

• Jaminan Fidusia Wajib Didaftarkan: Akibat bagi Kreditur dan Debitur bila Tidak Terdaftar
• Kendaraan Ditarik Leasing: Hak Debitur, Fidusia, dan Putusan MK

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.