Data Kesehatan dan Aplikasi Telemedis: Hak Pasien Telekonsultasi

Apa itu telemedis dan data kesehatan

Telemedis atau telemedicine adalah layanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan memakai teknologi informasi dan komunikasi. Bentuknya bisa konsultasi lewat video, suara, atau pesan teks, termasuk pemeriksaan penunjang yang hasilnya dikirim secara elektronik.

Data kesehatan adalah segala informasi tentang kondisi tubuh dan perawatan seseorang: keluhan, diagnosis, hasil pemeriksaan, obat, riwayat penyakit, sampai catatan konsultasi. Dalam hukum perlindungan data pribadi, data kesehatan termasuk golongan data yang sensitif atau spesifik, sehingga perlindungannya harus lebih ketat daripada data biasa seperti nama dan alamat.

Aturan utama dalam bahasa sehari-hari

Beberapa peraturan yang menjadi rujukan:

• UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjadi dasar layanan kesehatan, termasuk telemedis dan pengelolaan data kesehatan.
• PP No. 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU Kesehatan. Menurut ulasan yang dimuat sebuah kantor hukum, peraturan ini memuat kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan telemedis untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberi hak kepada pemilik data dan mewajibkan pengendali data menjaga keamanan data.
• Peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis dan telemedis. Status dan isi peraturan menteri sering diperbarui, sehingga periksa teks resmi terbaru sebelum merujuknya.

Inti yang mudah diingat: layanan konsultasi medis hanya boleh diberikan oleh tenaga yang berizin praktik, dan data pasien tidak boleh dibuka atau dipakai di luar tujuan layanan tanpa dasar yang sah.

Rekam medis elektronik

Rekam medis adalah catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan layanan lain yang diberikan. Rekam medis elektronik (RME) adalah rekam medis yang dikelola dalam sistem elektronik. Fasilitas kesehatan, seperti klinik dan rumah sakit, diwajibkan mengelolanya dengan aman.

Hal yang perlu dipahami pasien:

• Rekam medis dibuat dan disimpan oleh fasilitas kesehatan. Pasien berhak mengetahui isinya dan, menurut ketentuan yang berlaku, dapat meminta ringkasan atau salinan dengan prosedur yang ditetapkan fasilitas.
• Isi rekam medis bersifat rahasia. Pembukaan kepada pihak lain, seperti penjamin, perusahaan asuransi, atau penegak hukum, hanya dalam keadaan dan prosedur yang diatur.
• Fasilitas wajib menjaga keamanan sistem agar data tidak diubah, dihapus, atau bocor.

Aplikasi telemedis yang hanya menyediakan platform tanpa terhubung ke fasilitas kesehatan berizin memiliki posisi hukum yang berbeda. Menurut ulasan yang sama, platform konsultasi daring yang bukan bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan tidak termasuk telemedis dalam pengertian peraturan. Artinya pasien perlu memeriksa siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas layanan: platform, fasilitas kesehatan, atau dokter.

Persetujuan pasien

Layanan kesehatan pada dasarnya memerlukan persetujuan pasien setelah mendapat penjelasan yang cukup. Dalam telekonsultasi, persetujuan biasanya diberikan secara elektronik, misalnya dengan menekan tombol "saya setuju" atau mencentang kotak.

Persetujuan yang baik memenuhi unsur berikut:

1. Informasi jelas. Pasien tahu siapa dokternya, di fasilitas mana, apa batas layanan jarak jauh, dan bagaimana data dipakai.
2. Sukarela. Pasien tidak dipaksa menyetujui pemakaian data untuk iklan atau pihak ketiga hanya demi dapat berkonsultasi.
3. Spesifik. Persetujuan untuk konsultasi tidak otomatis berarti persetujuan menjual data ke mitra pemasaran.
4. Dapat dibuktikan. Platform menyimpan catatan kapan dan untuk apa persetujuan diberikan.

Menurut UU PDP, pemilik data juga berhak menarik persetujuan pemrosesan data pribadi sesuai ketentuan. Penarikan persetujuan dapat berdampak pada layanan, tetapi tidak boleh dipakai untuk menghukum pasien secara tidak patut.

Hak pasien telekonsultasi

Pasien telemedis memiliki hak seperti pasien pada umumnya, ditambah hak atas data. Garis besarnya:

Hak subjek data secara umum dibahas di hak subjek data pribadi UU PDP. Untuk gambaran perlindungan data pribadi, lihat juga perlindungan data pribadi UU PDP.

Hal yang perlu diperiksa sebelum memakai aplikasi

Sebelum mengunggah data kesehatan, periksa daftar berikut:

• Apakah aplikasi menyebut nama fasilitas kesehatan yang bertanggung jawab dan dokter berizin praktik.
• Apakah kebijakan privasi tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami.
• Apakah ada penjelasan tentang pihak yang menerima data, seperti apotek mitra atau perusahaan asuransi.
• Apakah ada pilihan menolak pemakaian data untuk promosi.
• Apakah ada cara menghubungi petugas perlindungan data atau layanan pengaduan.
• Apakah kanal pembayaran dan pengiriman obat jelas dan resmi.
• Apakah aplikasi meminta akses berlebihan, misalnya kontak dan galeri foto secara keseluruhan.

Bila banyak jawabannya "tidak jelas", pertimbangkan memilih layanan lain.

Contoh: Maya, 29 tahun, mendaftar di sebuah aplikasi konsultasi dokter. Aplikasi meminta akses seluruh galeri foto dan daftar kontak, serta mencentang otomatis kotak "izinkan data dibagikan kepada mitra promosi". Maya mencabut centang itu, hanya mengunggah foto kondisi kulitnya, dan menyimpan tangkapan layar halaman persetujuan. Dua minggu kemudian ia mendapat pesan iklan produk perawatan kulit dari nomor yang tidak dikenal. Bukti persetujuan dan tangkapan layarnya membantu ia menanyakan kepada penyelenggara dari mana nomor itu diperoleh.

Bila data kesehatan bocor atau disalahgunakan

Kebocoran atau penyalahgunaan data kesehatan dapat berdampak serius, mulai dari rasa malu, diskriminasi di tempat kerja, sampai penipuan. Langkah yang dapat ditempuh:

1. Kumpulkan bukti. Tangkapan layar pesan, tanggal, nomor pengirim, dan halaman persetujuan.
2. Hubungi penyelenggara aplikasi secara tertulis. Minta penjelasan sumber data dan penghentian pemakaian.
3. Hubungi fasilitas kesehatan terkait bila data berasal dari rekam medis.
4. Laporkan ke otoritas yang berwenang. Lembaga pengawas khusus pelindungan data pribadi belum terbentuk menurut pemberitaan terakhir yang kami temukan (September 2026; periksa perkembangan terbaru), sehingga pengaduan dapat disampaikan lewat kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, kementerian kesehatan, atau kanal pengaduan konsumen sesuai kasusnya.
5. Pertimbangkan jalur hukum. Gugatan perdata atau laporan pidana dapat dipertimbangkan bila ada kerugian nyata. Ancaman pidana dan dendanya perlu diperiksa pada teks resmi terbaru.

Untuk gambaran kasus serupa, baca doxing dan penyebaran data pribadi.

Pasien anak, lansia, dan keluarga yang mewakili

Anak di bawah umur tidak dapat memberi persetujuan sendiri untuk layanan kesehatan; orang tua atau wali yang memberikannya. Dalam telekonsultasi, pastikan akun dibuat oleh orang tua atau wali dan data anak diunggah dengan pengawasan. Untuk lansia yang kurang mahir teknologi, anggota keluarga sering membantu. Bantuan ini wajar, tetapi sebaiknya lansia tetap diberi penjelasan dan diminta pendapatnya. Bila lansia tidak mampu memutuskan sendiri, rujuk panduan merawat orang tua lansia pikun dan perwalian.

Anggota keluarga yang membantu juga ikut memegang data. Jangan menyebarkan hasil konsultasi ke grup keluarga atau media sosial tanpa izin pasien. Penyebaran semacam itu dapat dianggap melanggar privasi, apalagi bila memuat diagnosis yang membuat pasien malu.

Keamanan teknis yang bisa dilakukan pasien

Perlindungan hukum berjalan beriringan dengan kebiasaan digital yang aman. Beberapa langkah praktis:

• Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk akun aplikasi kesehatan.
• Aktifkan verifikasi dua langkah bila tersedia.
• Unduh aplikasi hanya dari toko aplikasi resmi, dan periksa nama pengembangnya.
• Jangan melakukan telekonsultasi di jaringan Wi-Fi publik tanpa perlindungan.
• Keluar dari akun setelah selesai bila memakai perangkat bersama.
• Periksa tautan yang dikirim lewat pesan; penipu sering menyamar sebagai petugas aplikasi kesehatan.

Penyelenggara aplikasi, sebagai pengendali data, berkewajiban menjaga keamanan data dan memberi tahu pemilik data bila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Batas waktu pemberitahuan dan rincian kewajibannya perlu diperiksa pada teks resmi UU PDP dan peraturan pelaksanaannya, yang pada saat artikel ini ditulis masih berkembang.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengunggah seluruh dokumen medis padahal hanya sebagian yang dibutuhkan.
• Mengunggah foto KTP dan foto wajah bersamaan tanpa memastikan keamanannya.
• Memakai aplikasi yang tidak menyebut dokter dan izin prakteknya.
• Menyetujui semua kotak persetujuan tanpa dibaca.
• Berbagi tangkapan layar hasil konsultasi di media sosial.
• Menganggap resep dari telekonsultasi pasti dapat ditebus di mana saja.
• Menunda ke fasilitas kesehatan padahal gejalanya berat dan tidak cocok ditangani jarak jauh.

Hubungan dengan klaim asuransi dan kerja

Data kesehatan sering diminta pihak lain: perusahaan asuransi, pemberi kerja, atau kampus. Pemberian data ini sebaiknya didasarkan pada persetujuan Anda yang jelas dan terbatas. Perusahaan tidak berhak meminta seluruh riwayat kesehatan hanya untuk alasan administratif. Bila klaim asuransi ditolak karena riwayat penyakit, baca asuransi kesehatan swasta: penolakan klaim dan pengaduan. Untuk pemantauan karyawan, lihat data pribadi karyawan dan pemantauan di tempat kerja.

Jika pelayanan merugikan pasien, misalnya salah diagnosis akibat informasi kurang lengkap, hak pasien dibahas dalam malpraktik dan hak pasien.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah dokter di aplikasi boleh membagikan data konsultasi saya? Tidak boleh tanpa dasar yang sah. Rahasia kedokteran berlaku juga pada layanan jarak jauh. Pengecualian hanya pada keadaan yang diatur peraturan, misalnya permintaan resmi aparat penegak hukum sesuai prosedur.

Bisakah saya meminta data saya dihapus dari aplikasi? Menurut UU PDP, pemilik data dapat meminta penghapusan atau pengakhiran pemrosesan sesuai ketentuan. Namun rekam medis di fasilitas kesehatan memiliki kewajiban penyimpanan tertentu, sehingga permintaan hapus tidak selalu dapat dipenuhi seluruhnya.

Siapa yang bertanggung jawab bila resep dari aplikasi salah? Bergantung pada peran masing-masing: dokter, fasilitas kesehatan, dan platform. Simpan bukti konsultasi, resep, dan percakapan, lalu tanyakan secara tertulis kepada penyelenggara.

Ringkasan

Data kesehatan adalah data sensitif. Telekonsultasi sah bila dilakukan oleh tenaga berizin melalui penyelenggara yang jelas, dan pasien berhak atas informasi, persetujuan, kerahasiaan, serta akses atas datanya. Periksa kebijakan privasi, bagikan data seperlunya, simpan bukti, dan adukan bila data bocor. Karena lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk, gunakan kanal kementerian terkait dan konsultasikan bila kerugian besar.

Dasar hukum

• UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
• PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Baca juga

• Hak Subjek Data Pribadi Menurut UU PDP: Akses, Koreksi, Hapus, dan Gugatan
• Perlindungan Data Pribadi: Hak Anda Berdasarkan UU PDP
• Malpraktik dan Hak Pasien: Persetujuan Tindakan, Rekam Medis, dan Jalur Pengaduan
• Doxing dan Penyebaran Data Pribadi: Langkah Hukum dan Cara Menghapus Konten

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.