Contoh Surat Pernyataan Tidak Menuntut dan Cara Mengisinya

Apa itu surat pernyataan tidak menuntut

Surat ini dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan, disebut pihak pembuat pernyataan, untuk pihak lain yang dituju. Isinya: pembuat sudah menerima penyelesaian atas suatu peristiwa dan menyatakan tidak akan menuntut lagi, baik secara perdata maupun melalui laporan. Dalam praktik ia dipakai setelah kecelakaan lalu lintas ringan, pinjam barang yang rusak, perselisihan antar tetangga, atau selesainya hubungan kerja sama.

Surat ini berfungsi sebagai bukti bahwa persoalan telah diselesaikan secara damai. Namun ia bukan pengganti putusan atau akta perdamaian. Bila sengketa sudah masuk pengadilan, bentuk yang lebih kuat adalah akta perdamaian. Lihat akta perdamaian dan kekuatannya dan contoh perjanjian perdamaian.

Surat ini sering disalahpahami sebagai pelepasan semua hak tanpa batas. Tidak demikian. Hukum tidak mengizinkan orang melepaskan hak yang oleh undang-undang dilindungi secara memaksa, dan tidak semua tindak pidana dapat dihentikan hanya dengan surat damai.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Dasar umumnya adalah asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata, aslinya Burgerlijk Wetboek) dan ketentuan tentang perdamaian. Beberapa pegangan praktis:

• Penyelesaian di luar pengadilan sah bila dibuat dengan kesepakatan sukarela. Pernyataan di bawah paksaan atau penipuan dapat dibatalkan.
• Orang boleh melepaskan hak perdata yang sudah timbul dan dapat ia lepaskan. Hak yang belum timbul, atau hak yang dilindungi aturan memaksa, tidak dapat dilepaskan begitu saja. Misalnya, hak pekerja atas upah dan pesangon yang diatur undang-undang tidak dapat dihapus lewat pernyataan sepihak.
• Surat tidak menuntut hanya mencakup peristiwa yang disebut. Peristiwa lain di luar uraian tidak ikut terlepas.
• Dalam perkara pidana, tidak semua delik dapat dihentikan karena korban berdamai. Sebagian delik hanya dapat diproses bila ada pengaduan korban, sebagian lain tidak. Penghentian perkara menjadi kewenangan aparat penegak hukum, bukan sekadar surat. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak tanggal yang sama. Periksa teks resmi terkini sebelum bergantung pada surat damai.
• Dokumen ini lazimnya dibuat di atas meterai sesuai UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bacaan terkait perdamaian setelah putusan: berdamai setelah putusan atau saat banding.

Kerangka surat yang dapat disesuaikan

Ganti tanda [....] dengan data Anda.

• SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT
• Yang bertanda tangan di bawah ini:
• Nama lengkap : [....]; Nomor KTP : [....]; Alamat : [....]; Pekerjaan : [....]. Selanjutnya disebut Pembuat Pernyataan.
• Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
• Pasal 1 Peristiwa: Pada tanggal [....] di [tempat] telah terjadi [uraikan singkat dan netral], yang melibatkan Pembuat Pernyataan dan [Nama Lengkap pihak lain], Nomor KTP [....], selanjutnya disebut Pihak Lain.
• Pasal 2 Penyelesaian: Atas peristiwa tersebut, Pihak Lain telah [membayar ganti rugi Rp ... / memperbaiki ... / melakukan ...] pada tanggal [....], dan Pembuat Pernyataan telah menerimanya dengan baik.
• Pasal 3 Pernyataan Tidak Menuntut: Dengan diterimanya penyelesaian tersebut, Pembuat Pernyataan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan, gugatan, atau klaim lain kepada Pihak Lain terkait peristiwa pada Pasal 1, sepanjang penyelesaian pada Pasal 2 dilaksanakan dan sepanjang tidak ada kerugian baru yang tidak diketahui saat surat ini dibuat.
• Pasal 4 Pengecualian: Surat ini tidak meniadakan hak Pembuat Pernyataan atas [hak yang tidak dilepaskan, bila ada], dan tidak menghalangi kewajiban hukum lain yang berlaku.
• Pasal 5 Kesukarelaan: Pernyataan ini dibuat dengan sukarela, tanpa paksaan, setelah memahami isinya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
• [Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]
• Pembuat Pernyataan [meterai, tanda tangan, nama terang]; Pihak Lain (mengetahui) [tanda tangan, nama]; Saksi 1 [....]; Saksi 2 [....].

Penjelasan tiap bagian

Identitas. Tulis nama dan alamat persis sesuai KTP. Untuk badan usaha, tulis nama badan dan jabatan penandatangan.

Peristiwa. Uraikan netral dan singkat. Tulis tanggal, tempat, dan kejadian. Hindari kalimat yang menyalahkan atau mengakui kesalahan berlebihan, kecuali memang itu kesepakatan. Peristiwa yang tidak diuraikan tidak tercakup.

Penyelesaian. Sebut apa yang diterima. Bila ada uang, sebut jumlahnya. Bila ada perbaikan, sebut hasilnya. Lampirkan kuitansi. Pernyataan tidak menuntut tanpa penyelesaian nyata mudah dipersoalkan, karena tidak ada alasan jelas mengapa seseorang melepas haknya.

Pernyataan tidak menuntut. Ini inti surat. Perhatikan dua batasan dalam kerangka: surat berlaku sepanjang penyelesaian dilaksanakan, dan tidak mencakup kerugian baru yang belum diketahui, misalnya cedera yang baru muncul kemudian. Batasan ini adil bagi pembuat pernyataan.

Pengecualian. Sebut hak yang tetap ada. Misalnya, klaim asuransi atau hak yang dilindungi undang-undang.

Kesukarelaan. Kalimat ini penting untuk membantah dalil paksaan, namun harus benar adanya.

Langkah praktis

1. Pastikan penyelesaian sudah diterima. Jangan menandatangani sebelum uang atau perbaikan benar-benar diterima.
2. Catat kronologi. Tanggal, tempat, pihak yang terlibat, dan kerugian.
3. Periksa kemungkinan kerugian lanjutan. Misalnya cedera atau kerusakan tersembunyi yang belum terlihat.
4. Susun surat. Gunakan kerangka di atas dan sesuaikan peristiwanya.
5. Baca bersama dan tanyakan yang belum jelas.
6. Tanda tangan di atas meterai dan di hadapan saksi.
7. Simpan kuitansi dan bukti penyelesaian bersama surat.
8. Beri salinan kepada kedua pihak.

Lampiran yang disarankan

• Fotokopi KTP pembuat pernyataan dan pihak lain.
• Kuitansi atau bukti penerimaan ganti rugi.
• Foto atau dokumen yang menunjukkan kerusakan dan perbaikan.
• Laporan kejadian atau surat keterangan bila ada, misalnya dari kelurahan atau kepolisian.

Kapan perlu notaris atau advokat

Pertimbangkan bantuan hukum bila:

• kerugian besar atau ada korban luka serius;
• peristiwa menyangkut tanah, warisan, atau kepemilikan usaha;
• ada laporan polisi yang sudah berjalan;
• pembuat pernyataan adalah pekerja yang diminta menandatangani pernyataan tidak menuntut saat berhenti bekerja;
• isi surat yang diajukan pihak lain terlalu luas, misalnya melepas semua hak untuk selamanya.

Bila pernyataan diminta saat pemutusan hubungan kerja, baca perselisihan hubungan industrial, dan ingat bahwa sebagian hak pekerja tidak dapat dilepaskan.

Kesalahan umum

Contoh: Dua pengendara sepeda motor bertabrakan ringan. Pengendara yang menabrak membayar biaya perbaikan sepeda motor lawan. Pengendara yang dirugikan menerima uang itu dan menandatangani surat tidak menuntut atas kerusakan kendaraan, dengan pengecualian bila di kemudian hari ditemukan cedera yang berhubungan dengan kejadian. Kuitansi dilampirkan, dan keduanya menyimpan salinan.

Contoh: Seorang pekerja diminta menandatangani surat "tidak menuntut apa pun" sebagai syarat menerima uang akhir kerja. Isi surat tidak menyebut komponen hak apa yang dibayar. Ia menandatangani tanpa membaca. Belakangan ia merasa ada hak yang belum dibayar, tetapi surat itu menjadi hambatan pembuktian. Lebih aman bila rincian hak ditulis lengkap, dan pernyataan hanya mencakup yang benar-benar sudah dibayar.

Hubungan dengan laporan polisi dan perkara perdata

Dua hal sering ditanyakan. Pertama, bila pernyataan dibuat setelah laporan polisi, surat itu tidak otomatis menghentikan penyidikan. Pencabutan laporan atau penghentian perkara mengikuti ketentuan hukum acara dan kebijakan aparat. Pihak yang berdamai sebaiknya melaporkan kesepakatan itu secara resmi kepada pemeriksa perkara, bukan hanya menyimpan surat. Kedua, bila sudah ada gugatan perdata, penggugat yang berdamai dapat mencabut gugatannya atau meminta perdamaian dikuatkan pengadilan. Baca pencabutan gugatan, perdamaian dan akta van dading. Surat tidak menuntut yang dibuat di luar pengadilan tetap berguna sebagai bukti tambahan, tetapi tidak menggantikan prosedur pengadilan.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

Prinsip kebebasan berkontrak dan perdamaian dalam KUH Perdata relatif stabil. Yang berubah adalah hukum pidana dan hukum acaranya. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026, dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026, termasuk pengaturan keadilan restoratif. Karena itu, pengaruh perdamaian terhadap perkara pidana perlu diperiksa pada aturan terbaru dan, bila perlu, ditanyakan pada advokat. Bea meterai diatur UU No. 10 Tahun 2020.

Contoh isian peristiwa yang netral

Bagian peristiwa sering menjadi sumber masalah karena terlalu panjang atau terlalu emosional. Berikut contoh penulisan yang netral: "Pada tanggal [....], sekitar pukul [....], di [nama jalan], terjadi benturan antara kendaraan milik Pembuat Pernyataan dan kendaraan yang dikemudikan Pihak Lain, yang menimbulkan kerusakan pada [bagian kendaraan]." Kalimat ini menyebut waktu, tempat, dan akibat tanpa menyebut siapa yang bersalah. Jika para pihak memang sepakat bahwa salah satu bertanggung jawab, kesepakatan itu dapat ditulis di pasal penyelesaian, bukan di uraian peristiwa. Pemisahan ini membantu bila surat suatu hari dibaca pihak ketiga, misalnya perusahaan asuransi.

Jangka waktu dan kerugian yang baru muncul

Pernyataan tidak menuntut dibuat pada satu saat, padahal akibat suatu peristiwa kadang baru terlihat belakangan. Cedera ringan dapat berkembang, kerusakan mesin dapat baru terasa setelah beberapa minggu, atau kerugian usaha baru dapat dihitung setelah beberapa bulan. Karena itu, pertimbangkan menunggu beberapa waktu sebelum menandatangani, atau tambahkan klausul yang menyisakan hak atas kerugian yang belum diketahui. Lamanya masa tunggu bergantung pada jenis kerugian. Untuk cedera, konsultasikan dengan dokter dan simpan hasil pemeriksaan. Pihak yang membayar penyelesaian biasanya ingin kepastian sebanyak mungkin, sedangkan pihak yang menerima perlu ruang untuk hal baru. Titik tengahnya adalah rumusan yang jujur tentang apa yang sudah diketahui kedua pihak pada hari surat ditandatangani.

Bila ragu, minta nasihat advokat sebelum menandatangani. Satu konsultasi singkat sering lebih murah daripada kehilangan hak yang sebenarnya dapat dipertahankan.

Pernyataan tidak menuntut dalam hubungan kerja dan sewa

Dua situasi sering meminta pernyataan tidak menuntut: berakhirnya hubungan kerja dan berakhirnya sewa. Pada hubungan kerja, perusahaan kadang meminta pekerja menandatangani pernyataan setelah menerima uang akhir. Pekerja sebaiknya memeriksa rincian: upah terakhir, cuti, tunjangan, dan hak lain menurut peraturan. Pernyataan yang melepas hak di luar yang dibayarkan dapat dipersoalkan. Pada sewa, pemilik dan penyewa kadang saling menandatangani pernyataan setelah serah terima, menyatakan tidak ada tuntutan atas kerusakan atau tunggakan. Pastikan kondisi bangunan telah diperiksa bersama dan deposit dihitung sebelum menandatangani. Bacaan terkait: deposit jaminan sewa rumah kos.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah surat tidak menuntut bisa dicabut? Pembuat dapat menyatakan keberatan, tetapi akibat yang sudah terjadi tidak otomatis hilang. Jika surat dibuat karena paksaan atau penipuan, pembuat dapat meminta pembatalan melalui jalur hukum.

Apakah berlaku selamanya? Hanya untuk peristiwa dan cakupan yang tertulis. Hal baru di luar itu tidak ikut terlepas.

Apakah surat ini bisa dipakai di pengadilan? Dapat diajukan sebagai alat bukti tertulis. Hakim menilainya bersama bukti lain.

Ringkasan

• Surat tidak menuntut menyatakan persoalan tertentu telah selesai dan tidak akan dituntut lagi.
• Cakupannya harus jelas, dan penyelesaian harus benar-benar diterima.
• Tidak semua hak dapat dilepas, dan tidak semua perkara pidana berhenti karena surat damai.
• Sertakan kuitansi dan simpan salinan.
• Jangan menandatangani di bawah tekanan atau tanpa memahami isi.
• Sesuaikan contoh dengan keadaan Anda.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), bagian perjanjian dan perdamaian
• UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Akta Perdamaian dan Kekuatannya: Damai di Luar dan di Dalam Pengadilan
• Berdamai Setelah Putusan atau Saat Banding: Cara dan Akibatnya
• Pencabutan Gugatan, Perdamaian, dan Akta Van Dading dalam Perkara Perdata
• Kesepakatan Perdamaian Hasil Mediasi dan Akta Perdamaian
• Bukti Pelunasan Utang: Kuitansi, Surat Lunas, dan Hak Debitur Meminta Bukti

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.