Contoh Surat Pernyataan Damai dan Cara Mengisinya (Kerangka Siap Adaptasi)

Apa itu surat pernyataan damai

Surat pernyataan damai (sering disebut surat perdamaian) menerangkan bahwa para pihak yang berselisih telah berdamai. Isinya antara lain identitas pihak, peristiwa yang disengketakan, bentuk penyelesaian (misalnya ganti rugi atau permintaan maaf), dan pernyataan tidak akan menuntut lagi. Surat ini dipakai pada perselisihan perdata, perselisihan ringan, dan kadang pada perkara pidana tertentu.

Dalam perkara perdata, perdamaian di pengadilan dituangkan dalam akta perdamaian (akta van dading) yang kekuatannya seperti putusan. Lihat pencabutan gugatan, perdamaian, dan akta van dading. Dalam perkara pidana, kedudukan perdamaian lebih terbatas, seperti dibahas di perdamaian korban dan pelaku: akta perdamaian pidana dan pencabutan laporan polisi dan damai.

Seberapa kuat kekuatan hukumnya

Karena itu surat damai pidana sebaiknya tidak ditulis seolah-olah menghapus tindak pidana. Tulislah apa adanya: para pihak sepakat berdamai dan korban menyatakan tidak berkeberatan, atau bersedia mencabut laporan bila diizinkan hukum.

Kerangka surat pernyataan damai (siap adaptasi)

Salin kerangka berikut, ganti setiap kolom [....], dan hapus bagian yang tidak relevan.

• SURAT PERNYATAAN DAMAI
• Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal], bertempat di [kota], kami yang bertanda tangan di bawah ini:
• Pihak Pertama: nama [nama lengkap], KTP nomor [nomor], alamat [alamat], pekerjaan [pekerjaan], hubungan dengan peristiwa [pelapor/korban/pihak yang dirugikan].
• Pihak Kedua: nama [nama lengkap], KTP nomor [nomor], alamat [alamat], pekerjaan [pekerjaan], hubungan dengan peristiwa [terlapor/pihak yang bertanggung jawab].
• Dengan ini menerangkan bahwa:
• 1. Peristiwa. Pada tanggal [tanggal] di [tempat] telah terjadi [uraian singkat dan netral], yang kemudian dilaporkan pada [tanggal laporan/nomor laporan bila ada].
• 2. Penyesalan dan permintaan maaf. Pihak Kedua menyatakan menyesali kejadian tersebut dan meminta maaf, dan Pihak Pertama menerima permintaan maaf itu.
• 3. Penyelesaian. Para pihak sepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan ketentuan: Pihak Kedua [membayar ganti rugi sebesar Rp ....] dengan cara [sekaligus/cicilan ....] paling lambat [tanggal]; [memperbaiki/mengganti ....]; [kewajiban lain].
• 4. Penerimaan. Pihak Pertama menyatakan telah menerima [jumlah/barang] sebagaimana disebut pada angka 3 sebagai penyelesaian, [atau akan menerimanya sesuai jadwal].
• 5. Laporan atau tuntutan. Pihak Pertama menyatakan [bersedia mencabut laporan/pengaduan nomor .... sepanjang diizinkan ketentuan hukum] dan tidak akan menuntut perkara ini secara perdata apabila Pihak Kedua memenuhi seluruh kewajibannya.
• 6. Jika tidak dipenuhi. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pada angka 3, Pihak Pertama berhak menempuh upaya hukum yang tersedia.
• 7. Kesukarelaan. Para pihak menyatakan surat ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan, tekanan, atau ancaman dari pihak mana pun.
• Demikian surat ini dibuat rangkap [jumlah], bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.
• [Kota], [tanggal]
• Pihak Pertama, [tanda tangan bermeterai], [nama]
• Pihak Kedua, [tanda tangan bermeterai], [nama]
• Saksi 1 [tokoh masyarakat/ketua RT/keluarga]: [nama dan tanda tangan]; Saksi 2: [nama dan tanda tangan]
• Mengetahui (bila ada): [pejabat/penyidik/pendamping hukum]
• Lampiran: [fotokopi KTP], [bukti pembayaran], [salinan laporan polisi bila ada].

Penjelasan tiap bagian

Judul dan identitas. Nama dan nomor KTP lengkap menghindari salah orang. Peran tiap pihak dalam peristiwa dijelaskan agar jelas siapa yang berdamai.

Peristiwa. Uraikan secara netral dan singkat. Hindari kata-kata yang menyalahkan atau mengaku bersalah secara pidana kecuali Anda siap dengan akibatnya. Konsultasikan dengan advokat apabila perkara sedang diproses.

Penyesalan dan maaf. Banyak perdamaian bergantung pada unsur ini. Tulis dengan bahasa wajar.

Penyelesaian. Bagian paling penting. Sebutkan jumlah, tanggal, dan cara pembayaran. Jika berupa perbaikan barang, sebut barang dan batas waktunya.

Penerimaan. Menegaskan apakah pembayaran sudah diterima atau akan diterima. Jangan menulis "sudah diterima" bila belum.

Laporan atau tuntutan. Hati-hati dengan rumusan. Pencabutan laporan tidak selalu berarti perkara berhenti. Gunakan frasa "sepanjang diizinkan ketentuan hukum".

Jika tidak dipenuhi. Menjaga hak pihak yang dirugikan bila kesepakatan dilanggar.

Kesukarelaan. Menegaskan tidak ada paksaan. Kalimat ini tidak menyelamatkan surat yang dibuat dengan tekanan.

Saksi dan tanda tangan. Saksi netral memperkuat bukti. Meterai mengikuti ketentuan bea meterai yang berlaku.

Langkah praktis

1. Pastikan niat berdamai tulus. Tidak ada tekanan, ancaman, atau janji yang tidak realistis.
2. Cek status perkara. Apakah sudah ada laporan, sudah di penyidikan, atau di pengadilan? Status menentukan tujuan dan bentuk surat.
3. Tentukan isi penyelesaian. Ganti rugi, permintaan maaf, perbaikan, atau lainnya.
4. Isi kerangka. Gunakan nama sesuai KTP dan jumlah pasti.
5. Baca bersama. Pastikan kedua pihak paham.
6. Bubuhkan meterai dan tanda tangan. Hadirkan saksi.
7. Bayar lewat transfer atau dengan kuitansi. Simpan bukti.
8. Serahkan salinan kepada penyidik atau jaksa bila perlu. Tanyakan prosedur yang berlaku.
9. Ikuti prosedur pencabutan. Pelapor datang sendiri membuat surat pencabutan di hadapan penyidik bila diperlukan.
10. Simpan arsip. Surat, bukti pembayaran, dan surat pencabutan.

Kapan perlu notaris atau advokat

• Perkara pidana sedang berjalan, terutama bila sudah di penyidikan atau penuntutan.
• Nilai ganti rugi besar atau ada jaminan.
• Ada korban anak, kekerasan seksual, atau KDRT.
• Surat akan diajukan ke pengadilan atau dijadikan akta perdamaian.
• Ada tekanan dari salah satu pihak.
• Ada banyak pihak yang terlibat.

Kesalahan umum

Contoh: Dua pengendara sepeda motor bertabrakan ringan di persimpangan. Salah satu mengalami luka lecet dan kerusakan motor. Mereka bersepakat berdamai, yang menabrak membayar biaya perbaikan lewat transfer dalam dua tahap. Mereka menyusun surat damai dengan kerangka di atas, ditandatangani di atas meterai dan disaksikan ketua RT. Pelapor menyatakan akan mencabut laporan setelah pembayaran selesai, sepanjang diizinkan penyidik. Bukti transfer disimpan oleh keduanya.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Keduanya memuat ketentuan baru yang mendorong penyelesaian di luar pengadilan pada perkara tertentu, tetapi syarat, batas, dan tata caranya perlu dibaca pada teks resmi dan peraturan pelaksana. Jangan mengandalkan kebiasaan lama bahwa "yang penting ada surat damai". Selain itu, aturan internal penegak hukum tentang keadilan restoratif dapat diperbarui; lihat restorative justice di kejaksaan dan restorative justice.

Pertimbangan setelah surat ditandatangani

Setelah surat damai ditandatangani, penuhi isi kesepakatan dengan tertib. Pihak yang membayar sebaiknya mencatat setiap pembayaran dan meminta tanda terima. Pihak penerima sebaiknya memberi tanda terima dan, setelah lunas, membuat surat lunas. Jika pelapor berjanji mencabut laporan, sepakati urutannya: misalnya pencabutan dilakukan setelah pembayaran tahap tertentu. Pastikan juga ada kejelasan bahwa pencabutan dilakukan di hadapan penyidik sesuai prosedur, bukan sekadar surat bawah tangan.

Jika salah satu pihak melanggar, pihak lain dapat menagih lewat jalur perdata atau meneruskan upaya hukum yang tersedia. Karena itu, klausul wanprestasi dan penyelesaian sengketa penting.

Perbedaan surat damai dan akta perdamaian

Surat damai bawah tangan dibuat para pihak sendiri. Akta perdamaian dibuat di hadapan hakim pada perkara perdata yang sedang berjalan, sehingga kekuatannya setara putusan yang berkekuatan hukum tetap. Akta notaris adalah bentuk di antaranya. Jika nilai besar atau Anda ingin kesepakatan dapat dieksekusi, pertimbangkan akta perdamaian di pengadilan atau akta notaris. Lihat penjelasan lengkap pada artikel tentang akta van dading.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah surat damai bisa dipakai di pengadilan perdata? Bisa sebagai bukti kesepakatan, tetapi kekuatannya lebih besar bila dituangkan dalam akta perdamaian di pengadilan atau akta notaris.

Apakah korban boleh menarik laporan setelah menerima uang? Pada delik aduan, ada ketentuan pencabutan dengan batas waktu. Pada delik biasa, pencabutan tidak selalu menghentikan perkara. Tanyakan kepada penyidik dan advokat.

Siapa yang sebaiknya menjadi saksi? Orang netral yang dipercaya kedua pihak, misalnya tokoh masyarakat, ketua RT, atau keluarga yang tidak berpihak.

Apakah surat damai harus di atas meterai? Meterai berkaitan dengan nilai bukti. Sebaiknya dibubuhkan sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku.

Ringkasan

• Surat damai mencatat kesepakatan penyelesaian dan berfungsi sebagai bukti.
• Pada perkara pidana, damai tidak otomatis menghentikan proses.
• Isi: identitas, peristiwa netral, penyelesaian rinci, pembayaran, kesukarelaan, tanda tangan bermeterai, saksi.
• Kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan dengan damai di luar pengadilan.
• Perkara serius atau bernilai besar sebaiknya didampingi advokat atau notaris.
• Kerangka hanya contoh; sesuaikan dengan fakta Anda.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (berlaku sejak 2 Januari 2026; mencabut UU No. 8 Tahun 1981)
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku sejak 2 Januari 2026)

Baca juga

• Surat Perdamaian Korban dan Pelaku dalam Perkara Pidana: Isi, Kekuatan, dan Ganti Rugi
• Pencabutan Laporan Polisi dan Damai: Kapan Perkara Benar-Benar Berhenti?
• Restorative Justice: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan
• Pencabutan Gugatan, Perdamaian, dan Akta Van Dading dalam Perkara Perdata
• KDRT: Mencabut Laporan atau Berdamai, Apa Akibat Hukumnya?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.