Contoh Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban dan Cara Mengisinya

Apa itu permohonan perlindungan saksi dan korban

Saksi adalah orang yang mengetahui sendiri suatu peristiwa pidana. Korban adalah orang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Keduanya kadang menghadapi tekanan, ancaman, atau bujukan agar mengubah keterangan. Permohonan perlindungan adalah surat resmi untuk meminta negara menjaga keselamatan dan hak mereka selama proses hukum.

Lembaga yang lazim menerima permohonan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pembahasan umum tentang syarat dan prosesnya ada di permohonan perlindungan LPSK dan perlindungan saksi dan LPSK. Artikel ini fokus pada surat permohonannya.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Berikut pegangan yang membantu menulis surat.

• Pelindungan saksi dan korban kini diatur dalam UU No. 3 Tahun 2026. Undang-undang itu menggantikan UU No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya. Rincian hak dan syaratnya perlu dibaca pada teks resmi.
• Permohonan dapat diajukan oleh saksi atau korban sendiri, keluarga, atau kuasa. Bila ada pejabat yang menawarkan jalur lain, tanyakan dasar dan prosedurnya.
• Bentuk perlindungan yang lazim dikenal antara lain perlindungan keamanan pribadi dan keluarga, kerahasiaan identitas, bantuan medis dan psikologis, serta pendampingan. Jenis yang dapat diberikan ditentukan lembaga setelah menilai permohonan.
• Lembaga umumnya menilai tingkat ancaman, pentingnya keterangan, dan kondisi pemohon. Penilaian ini tidak otomatis menghasilkan persetujuan.
• KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Pada tahap pemeriksaan, hak saksi dan korban dapat bersinggungan dengan aturan itu, sehingga periksa teks resmi.
• Menghalangi saksi atau memengaruhi keterangan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana menurut KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Nomor pasal dapat diperiksa pada teks resmi.

Kerangka permohonan perlindungan yang dapat disesuaikan

Tanda [....] harus diganti dengan data Anda. Hapus yang tidak relevan.

Kepada Yth. Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (atau lembaga lain yang berwenang), di [kota]

• Perihal : Permohonan Perlindungan sebagai [Saksi / Korban / Saksi Korban]
• Yang bertanda tangan di bawah ini:
• Nama lengkap : [....]
• Nomor KTP : [....]
• Tempat dan tanggal lahir : [....]
• Alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi : [....]
• Kedudukan dalam perkara : [saksi / korban / pelapor]
• Perkara : [jenis dugaan tindak pidana], Laporan Polisi Nomor [....] tanggal [....] di [kantor penyidik], dengan terlapor [Nama Terlapor].
• Tahap perkara saat ini : [penyelidikan / penyidikan / penuntutan / persidangan].
• Uraian singkat keterangan yang saya ketahui : [....].
• Ancaman atau gangguan yang dialami:
• 1. Pada tanggal [....], [uraikan bentuk ancaman atau intimidasi].
• 2. Pada tanggal [....], [uraikan kejadian berikutnya].
• Bukti ancaman yang ada : [pesan, rekaman, saksi lain, foto], terlampir.
• Perlindungan yang dimohonkan : [keamanan pribadi / keamanan keluarga / kerahasiaan identitas / bantuan medis / bantuan psikologis / pendampingan / lainnya].
• Saya menyatakan akan bersikap kooperatif selama proses permohonan dan memberi keterangan yang benar.
• Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya.
• [Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]
• Pemohon, [tanda tangan] [nama terang]

Penjelasan tiap bagian

Alamat tujuan dan perihal. Tulis lembaga yang menerima. Perihal cukup satu kalimat yang menyebut jenis perlindungan secara umum.

Identitas. Cantumkan nomor telepon yang aktif. Petugas perlu menghubungi Anda untuk wawancara. Jika Anda khawatir nomor itu diawasi, sampaikan hal tersebut secara terpisah kepada petugas.

Kedudukan. Jelaskan peran Anda: saksi, korban, atau keduanya. Lembaga menilai persyaratan berdasarkan peran ini.

Perkara dan tahap. Nomor laporan membantu lembaga memeriksa kepada penyidik atau jaksa bahwa perkara benar ada. Tahap perkara menentukan siapa yang perlu dihubungi.

Uraian keterangan. Tidak perlu membocorkan seluruh isi keterangan. Jelaskan secukupnya agar lembaga mengerti mengapa keterangan Anda penting.

Ancaman. Tulis kronologis, lengkap tanggal dan bentuknya. Fakta lebih meyakinkan daripada perasaan takut yang umum. Hindari menuduh orang tertentu bila belum ada bukti. Cukup tulis apa yang terjadi.

Perlindungan yang dimohon. Pilih bentuk yang benar-benar dibutuhkan. Permintaan yang terlalu luas dan tidak berdasar dapat memperlambat penilaian.

Pernyataan kooperatif. Perlindungan biasanya mensyaratkan kesediaan mengikuti prosedur dan memberi keterangan benar. Pernyataan ini menegaskan komitmen itu.

Daftar lampiran

• Fotokopi KTP pemohon dan, bila ada, kartu keluarga.
• Salinan laporan polisi atau surat panggilan sebagai saksi.
• Bukti ancaman, misalnya tangkapan layar pesan lengkap dengan tanggal dan nomor pengirim.
• Surat keterangan dokter atau psikolog bila ada akibat kesehatan.
• Surat kuasa dan identitas kuasa, jika permohonan dibuat melalui advokat. Lihat surat kuasa khusus.
• Dokumen lain yang diminta lembaga setelah penilaian awal.

Langkah praktis

1. Catat setiap ancaman. Tulis tanggal, jam, tempat, dan bentuknya dalam satu buku catatan.
2. Amankan bukti. Cadangkan pesan dan rekaman. Jangan menghapus percakapan.
3. Hubungi petugas perkara. Beri tahu penyidik atau jaksa bahwa Anda merasa terancam.
4. Tulis surat. Gunakan kerangka di atas dan kalimat pendek.
5. Ajukan permohonan. Serahkan atau kirim lewat jalur resmi lembaga, lalu minta tanda terima.
6. Ikuti penilaian. Siap diwawancarai dan menyerahkan dokumen tambahan.
7. Patuhi syarat perlindungan. Bila perlindungan diberikan, ikuti arahan petugas.

Menyusun kronologi ancaman yang baik

Bagian ancaman adalah jantung surat. Penilai ingin tahu apa yang terjadi, bukan seberapa besar rasa takut Anda. Karena itu susun kronologi secara berurutan.

Gunakan pola sederhana berikut untuk setiap kejadian.

• Kapan. Tanggal dan perkiraan jam.
• Di mana. Tempat atau sarana, misalnya di depan rumah, lewat pesan singkat, atau lewat telepon.
• Apa. Kata-kata atau tindakan yang dialami, ditulis setepat mungkin.
• Siapa. Pelaku bila dikenal, atau tulis "orang tidak dikenal" bila tidak diketahui.
• Bukti. Rekaman, tangkapan layar, atau orang lain yang melihat.

Jika Anda tidak yakin siapa pelakunya, jangan menebak. Tulis apa yang Anda lihat dan dengar. Dugaan tanpa dasar dapat menjadi masalah baru bagi Anda. Bila ancaman datang lewat orang lain, tuliskan siapa yang menyampaikan dan apa katanya.

Setelah permohonan diajukan

Surat terkirim belum berarti perlindungan langsung berjalan. Biasanya ada tahap pemeriksaan administrasi, wawancara, dan penilaian. Lama dan bentuk tahapannya perlu ditanyakan pada lembaga. Selama menunggu, lakukan hal-hal berikut.

• Tetap penuhi panggilan penyidik atau jaksa. Permohonan tidak menggantikan kewajiban memberi keterangan.
• Catat setiap ancaman baru dan sampaikan sebagai tambahan.
• Hindari bertemu atau berkomunikasi dengan pihak yang dituduh tanpa pendamping.
• Jaga kerahasiaan lokasi tinggal bila memang perlu.
• Beri tahu keluarga cara menghubungi Anda secara aman.

Bila lembaga meminta dokumen tambahan, serahkan secepatnya dan minta tanda terima. Simpan juga nama petugas yang menangani. Kerja sama yang baik membantu penilaian berjalan lancar, meski tidak ada jaminan hasil.

Perbedaan perlindungan fisik dan perlindungan hak prosedural

Banyak orang mengira perlindungan berarti pengawalan fisik. Padahal bentuknya beragam. Ada perlindungan yang menyangkut keselamatan, ada yang menyangkut hak selama pemeriksaan, dan ada yang menyangkut pemulihan.

Pilih jenis yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Permohonan yang menjelaskan kebutuhan spesifik lebih mudah dinilai daripada permintaan umum agar "dilindungi".

Kesalahan umum

Contoh: Seorang saksi atas kasus penipuan menerima pesan bernada ancaman dari orang tak dikenal sesudah memberi keterangan kepada penyidik. Ia menyimpan tangkapan layar, mencatat tanggal tiap pesan, lalu menyusun surat permohonan dengan lampiran. Ia juga memberi tahu penyidik. Dengan data yang runtut, lembaga lebih mudah menilai kebutuhan perlindungan, meskipun keputusan akhir tetap ada di lembaga.

Contoh: Seorang korban kekerasan dalam rumah tangga mengajukan permohonan melalui kuasanya karena takut keluar rumah. Kuasa melampirkan surat kuasa, laporan polisi, dan keterangan dokter. Surat menjelaskan bahwa korban memohon pendampingan dan bantuan psikologis, bukan perlindungan fisik. Permintaan yang spesifik seperti ini lebih mudah ditanggapi.

Kapan perlu advokat atau notaris

Notaris tidak diperlukan. Advokat sangat membantu bila ancaman serius, pelaku berpengaruh, korban anak, atau perkara sudah dalam pemeriksaan sidang. Advokat dapat mendampingi wawancara, memastikan lampiran lengkap, dan menjaga komunikasi dengan penyidik. Untuk prosedur peradilan, bentuk resmi mengikuti ketentuan pengadilan dan hukum acara yang berlaku, termasuk KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

Pelindungan saksi dan korban sekarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2026, yang menggantikan undang-undang yang lama. Menurut pemberitaan, kewenangan LPSK diperkuat, tetapi rincian hak tambahan dan syarat teknisnya perlu dibaca langsung dari teks resmi. KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan dapat mengubah posisi saksi serta korban dalam proses. Surat-surat contoh yang beredar sebelum tanggal itu perlu diperiksa ulang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua saksi bisa mendapat perlindungan? Tidak. Lembaga menilai perkara, ancaman, dan keterangan. Permohonan yang kuat bukti ancamannya lebih mudah dinilai.

Apakah permohonan harus lewat polisi? Tidak selalu. Pemohon dapat mengajukan ke lembaga yang berwenang, tetapi lembaga mungkin menghubungi penyidik untuk memastikan perkara.

Apakah ada biaya? Pengajuan permohonan pada lembaga negara pada dasarnya tidak ditujukan untuk memungut biaya dari pemohon. Periksa informasi resmi lembaga untuk memastikan.

Bagaimana jika permohonan ditolak? Tanyakan alasan secara tertulis. Anda dapat memperbaiki permohonan dengan bukti baru atau meminta pendampingan advokat.

Ringkasan

• Permohonan perlindungan dipakai saksi atau korban yang terancam.
• Isi kerangka dengan identitas, perkara, tahap, kronologi ancaman, dan bentuk perlindungan.
• Lampirkan bukti ancaman dan salinan laporan.
• Dasar utamanya UU No. 3 Tahun 2026, periksa teks resmi.
• Surat tidak menjamin hasil.
• Dalam bahaya langsung, hubungi aparat dahulu.

Dasar hukum

• UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Permohonan Perlindungan LPSK: Syarat dan Prosedur Mengajukan
• Perlindungan Saksi dan Korban: Peran LPSK dan Haknya
• Pelapor, saksi, dan tersangka bukan sebutan yang sama
• Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Insidentil: Syarat Sah dan Kesalahan Umum
• Perlindungan bagi Korban KDRT: Langkah Pertama yang Bisa Dilakukan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.