Contoh Pencabutan Laporan Polisi dan Cara Mengisinya

Apa itu pencabutan laporan dan siapa yang terkena

Pencabutan laporan adalah permintaan pelapor kepada polisi agar laporannya tidak dilanjutkan. Alasannya beragam. Para pihak mungkin sudah berdamai, kerugian sudah diganti, atau pelapor merasa tidak ingin meneruskan. Yang terkena adalah pelapor atau korban, terlapor, dan penyidik yang menimbang pencabutan itu.

Penting untuk tahu bahwa pencabutan tidak selalu berarti perkara berhenti. Jawabannya bergantung pada jenis tindak pidana. Pembahasan lengkap ada di pencabutan laporan polisi dan damai, kapan perkara berhenti. Perbedaan laporan dan pengaduan dijelaskan di laporan dan pengaduan, beda arti dan akibatnya.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• Delik aduan. Ini tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan bila korban mengajukan pengaduan. Pada delik aduan, korban dapat menarik kembali pengaduannya dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang. KUHP baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mengatur jenis delik aduan serta batas waktu penarikan. Periksa teks resmi untuk rinciannya.
• Delik biasa. Pada delik biasa, proses dapat berjalan tanpa pengaduan korban. Pencabutan laporan tidak otomatis menghentikan penyidikan. Penyidik dapat melanjutkan perkara bila ada cukup bukti.
• Keadilan restoratif. Kepolisian memiliki peraturan tentang penyelesaian perkara tertentu dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu pemulihan keadaan melalui perdamaian korban dan pelaku. Persyaratannya ketat dan tidak berlaku untuk semua perkara. Periksa peraturan terbaru.
• KUHAP baru. UU No. 20 Tahun 2025 berlaku sejak 2 Januari 2026. Sebagian tata cara teknis mengikuti peraturan pelaksana. Tanyakan kepada penyidik prosedur yang berlaku. Pasal-pasalnya tidak dibahas di sini.
• Damai tidak otomatis menghapus pidana. Surat damai adalah bukti pertimbangan, tetapi keputusan akhir tetap pada aparat penegak hukum.
• Perdata tetap terbuka. Walaupun pidana berhenti, tuntutan ganti rugi secara perdata dapat dipertimbangkan sesuai kesepakatan.

Pencabutan yang dilakukan karena paksaan atau imbalan yang tidak patut bukan pencabutan yang sah. Korban berhak menolak tekanan.

Kerangka surat pencabutan yang dapat disesuaikan

Ganti tanda [....]. Surat ini kerangka umum. Penyidik dapat meminta format sendiri, sehingga tanyakan lebih dulu. Tanpa nama nyata.

• [Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]
• Kepada Yth. Kepala [unit penyidik / kantor polisi]
• Perihal: Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor [....]
• Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
• Nama : [....]
• Nomor KTP : [....]
• Alamat : [....]
• Selaku pelapor/korban atas laporan polisi Nomor [....] tanggal [....] mengenai dugaan [uraian singkat peristiwa], dengan terlapor [nama / inisial].
• Dengan ini saya menyatakan mencabut laporan/pengaduan tersebut dengan alasan: [telah tercapai perdamaian / alasan lain yang benar].
• Saya menyatakan bahwa pencabutan ini dilakukan atas kemauan sendiri, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.
• Saya telah / belum menerima [penggantian kerugian berupa ....] dari terlapor, sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan damai terlampir.
• Saya memahami bahwa keputusan mengenai kelanjutan perkara ada pada penyidik sesuai ketentuan hukum.
• Demikian surat pencabutan ini saya buat dengan sebenarnya.
• Hormat saya, [meterai, tanda tangan, nama terang]
• Lampiran: (1) fotokopi KTP; (2) fotokopi tanda bukti laporan; (3) surat kesepakatan damai bermeterai; (4) bukti penyelesaian kerugian bila ada.

Penjelasan tiap bagian

Tujuan dan nomor laporan. Tulis nomor laporan dan tanggal persis seperti pada tanda bukti. Ketepatan ini mencegah salah berkas.

Identitas. Pelapor atau korban yang menandatangani. Bila laporan dibuat orang tua untuk anak, orang tua yang bertanda tangan sesuai kewenangan.

Alasan pencabutan. Tulis alasan yang benar. Alasan damai harus nyata. Jangan menulis "kesalahpahaman" bila sebenarnya ada kerugian yang belum diselesaikan.

Pernyataan sukarela. Penting karena pencabutan yang dipaksa tidak dapat dibenarkan. Namun kalimat ini hanya bermakna bila benar-benar sukarela.

Penggantian kerugian. Cantumkan bila ada. Rincikan jumlah, tanggal, dan cara bayar, dan lampirkan buktinya.

Pemahaman atas wewenang penyidik. Kalimat ini menegaskan pelapor mengerti bahwa perkara dapat berlanjut pada delik biasa.

Lampiran. Surat kesepakatan damai biasanya terpisah, dibuat para pihak, bermeterai, dan ditandatangani saksi.

Langkah praktis

1. Pahami jenis perkara. Tanyakan kepada penyidik atau advokat apakah perkara berupa delik aduan atau biasa.
2. Bicarakan perdamaian. Dengan itikad baik, bukan tekanan.
3. Tuliskan kesepakatan. Buat surat damai: isi, kewajiban, tanggal, tanda tangan, saksi, meterai.
4. Selesaikan kewajiban. Misalnya ganti rugi, sesuai kesepakatan, dengan bukti.
5. Susun surat pencabutan. Pakai kerangka di atas.
6. Datangi penyidik. Ajukan surat, jelaskan alasan, dan bersedia diperiksa tambahan.
7. Minta tanda terima. Simpan bukti penyerahan.
8. Tunggu keputusan penyidik. Pada delik aduan dalam batas waktu, perkara mungkin dihentikan. Pada delik biasa, penyidik menentukan.
9. Minta pemberitahuan tertulis. Misalnya surat perkembangan.
10. Simpan semua dokumen. Surat damai, bukti pembayaran, dan surat dari polisi.

Surat kesepakatan damai

Surat damai adalah kesepakatan antara korban dan terlapor yang menjelaskan bahwa para pihak telah berdamai, apa yang diberikan, dan bahwa pelapor tidak akan menuntut lagi dalam hal tertentu. Berikut unsur pokoknya.

• Identitas para pihak dan nomor laporan polisi.
• Gambaran singkat peristiwa yang diselesaikan.
• Isi kesepakatan, misalnya permintaan maaf, pembayaran sejumlah uang, atau pemulihan barang.
• Cara dan batas waktu pelaksanaan.
• Pernyataan bahwa kesepakatan dibuat sukarela, tanpa paksaan.
• Tanda tangan para pihak dan saksi di atas meterai.

Peringatan: surat damai tidak boleh dipakai untuk menutup tindak pidana berat, kekerasan terhadap anak, atau kekerasan seksual. Perkara tertentu tidak dapat diselesaikan hanya dengan damai. Untuk kekerasan seksual, misalnya, pendekatan damai dibatasi oleh UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Baca peraturan terkait dan konsultasikan.

Bila Anda berada di posisi terlapor

Terlapor juga perlu memahami pencabutan. Bila pelapor bersedia berdamai, jangan memaksa atau menjanjikan sesuatu yang tidak sanggup dipenuhi. Janji yang dilanggar membuat pelapor kembali dan situasi memburuk. Tawarkan penyelesaian yang realistis, misalnya cicilan dengan jadwal jelas, dan tuangkan secara tertulis.

Terlapor sebaiknya tidak menemui pelapor sendirian dengan membawa orang banyak atau bernada mengancam. Pertemuan semacam itu dapat dianggap tekanan, yang justru menimbulkan masalah baru. Gunakan perantara yang netral, seperti tokoh masyarakat, pengurus lingkungan, atau advokat. Simpan bukti setiap pembayaran, dan minta tanda terima dari pelapor.

Terlapor perlu mengerti bahwa pencabutan laporan bukan jaminan perkara selesai. Penyidik dapat menilai sendiri. Jika penyidikan berlanjut, terlapor tetap harus memenuhi panggilan, dan dapat didampingi advokat. Hak-hak terlapor dalam pemeriksaan dijamin hukum acara pidana, termasuk hak didampingi penasihat hukum. Tata cara teknisnya mengikuti KUHAP baru dan peraturan pelaksananya.

Peran mediasi dan pihak ketiga

Perdamaian yang baik biasanya difasilitasi pihak netral. Dalam lingkup keluarga atau lingkungan, tokoh masyarakat dapat membantu. Dalam perkara tertentu, polisi sendiri menawarkan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu mempertemukan korban, pelaku, dan masyarakat untuk memulihkan keadaan. Pendekatan ini hanya untuk perkara yang memenuhi syarat, dan tidak boleh menjadi alasan menekan korban.

Beberapa hal yang perlu dijaga ketika mediasi berlangsung:

• Korban harus bebas menolak tanpa dihukum secara sosial.
• Jumlah ganti rugi harus sepadan dengan kerugian, bukan untuk membungkam.
• Isi kesepakatan harus jelas dan dapat dilaksanakan.
• Tidak ada pihak yang diminta menandatangani dokumen kosong.
• Hasil kesepakatan sebaiknya dituangkan tertulis, dibaca bersama, dan diparaf tiap halaman.

Bila Anda merasa kesepakatan tidak adil setelah menandatangani, simpan bukti tekanan dan konsultasikan ke advokat. Kesepakatan yang cacat karena paksaan atau penipuan dapat dipersoalkan.

Kesalahan umum

Contoh: Dua tetangga berselisih karena pencemaran nama di media sosial, dan salah satu melapor. Setelah mediasi tokoh masyarakat, terlapor meminta maaf dan menghapus unggahan. Pelapor menyusun surat damai dan surat pencabutan. Penyidik menilai perkara termasuk delik aduan dan pencabutan dilakukan dalam batas waktu, sehingga prosesnya dapat dihentikan sesuai aturan.

Contoh: Seorang korban penipuan mencabut laporan setelah terlapor berjanji mengembalikan uang bertahap. Terlapor berhenti membayar. Karena laporan sudah dicabut, korban kesulitan melanjutkan. Ia kemudian menempuh jalur perdata. Sebelum mencabut, ia seharusnya memastikan pelunasan, atau menunda pencabutan sampai kewajiban dilunasi.

Kapan perlu advokat

Hampir selalu bijak bila berkonsultasi. Akibat pencabutan menyangkut hak penuntutan, ganti rugi, dan risiko perdata. Advokat membantu menilai apakah perkara delik aduan, menyusun surat damai yang aman, dan mendampingi di hadapan penyidik. Bagi terlapor, advokat memastikan perdamaian tidak dimanfaatkan untuk tekanan. Baca tanda bukti laporan polisi untuk memastikan data laporan benar.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai berlaku 2 Januari 2026 dan mengatur ulang delik aduan serta penarikan pengaduan. KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku pada tanggal yang sama, dengan tata cara teknis yang mengikuti peraturan pelaksana. Sebagian aturan lama tentang batas waktu penarikan mungkin berubah. Periksa teks resmi terbaru dan tanyakan penyidik.

Catatan tentang waktu pencabutan

Waktu pencabutan sering menentukan akibatnya. Pada delik aduan, ada batas waktu penarikan pengaduan, dan melewatinya dapat membuat pencabutan tidak lagi menghentikan proses. Pada tahap yang lebih jauh, misalnya perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, pencabutan juga tidak otomatis mengakhiri perkara. Karena itu, bila Anda berniat berdamai, jangan menunda berlarut-larut dan segera tanyakan kepada penyidik atau advokat mengenai posisi perkara serta batas waktu yang berlaku. Simpan semua tanggal penting dalam satu catatan.

Terakhir, catat siapa yang hadir ketika perdamaian disepakati, termasuk perantara dan saksi, dan simpan kontak mereka. Bila di kemudian hari ada yang mengingkari isi kesepakatan, keterangan saksi tersebut dapat membantu penyidik maupun hakim memahami peristiwa sebenarnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah laporan yang dicabut bisa dilaporkan lagi? Pada delik aduan, penarikan dalam batas waktu umumnya mengakhiri hak mengadu untuk peristiwa yang sama. Konsultasikan kasus Anda.

Apakah pencabutan menghentikan semua perkara? Tidak. Pada delik biasa, penyidik dapat melanjutkan.

Apakah wajib ada surat damai? Tidak diwajibkan, tetapi sangat berguna sebagai bukti alasan pencabutan.

Bisakah menuntut ganti rugi perdata setelah damai? Tergantung isi kesepakatan. Bila kesepakatan menyatakan tidak ada tuntutan lagi, tuntutan perdata sulit.

Ringkasan

• Pencabutan laporan tidak selalu menghentikan perkara; bergantung pada delik aduan atau biasa.
• Delik aduan dapat ditarik dalam batas waktu yang diatur; periksa teks resmi.
• Buat surat pencabutan dan surat damai tertulis, bermeterai, dengan bukti.
• Pencabutan harus sukarela, bukan karena tekanan.
• Perkara tertentu tidak dapat diselesaikan hanya dengan damai.
• Contoh ini harus disesuaikan, dan sebaiknya dikonsultasikan ke advokat.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Baca juga

• Pencabutan Laporan Polisi dan Damai: Kapan Perkara Benar-Benar Berhenti?
• Laporan dan Pengaduan: Beda Arti dan Akibatnya dalam Perkara Pidana
• Tanda Bukti Laporan Polisi dan Nomor Laporan: Hak Pelapor dan Cara Memakainya
• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.