Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Pertanian: Aturan Landreform, Angka Hektare, dan Akibat Kelebihan

Apa itu batas maksimum pemilikan tanah pertanian

Batas maksimum adalah luas tertinggi tanah pertanian yang boleh dikuasai satu orang atau satu keluarga. Tanah pertanian di sini meliputi sawah dan tanah kering (ladang, kebun, tegalan). Dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang melaksanakan amanat Undang-Undang Pokok Agraria. UUPA menyatakan bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya dan bahwa penguasaan melampaui batas tidak diperkenankan.

Pelaksanaan teknisnya tersebar di beberapa peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, serta peraturan menteri yang lebih baru. Salah satunya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, yang mulai berlaku 22 April 2016. Karena status peraturan menteri dapat berubah, periksa di peraturan.bpk.go.id apakah ketentuan itu masih berlaku saat Anda membaca.

Siapa yang terkena? Pemilik tanah pertanian dalam jumlah luas, pembeli yang hendak mengumpulkan lahan, ahli waris yang menerima tanah dari pewaris berlahan luas, serta pengurus kelompok atau badan hukum yang menguasai kebun.

Angka batas dalam bahasa sehari-hari

UU Prp 56/1960 Pasal 1 menyatakan satu keluarga hanya boleh menguasai tanah pertanian, baik sawah, tanah kering, atau keduanya, sampai 20 hektare. Menteri dapat menambah batas itu paling banyak 5 hektare dengan memperhatikan keadaan daerah yang sangat khusus. Penjelasan umum undang-undang itu menunjuk angka bervariasi menurut kepadatan penduduk: untuk daerah tidak padat, sampai 15 hektare sawah atau 20 hektare tanah kering; untuk daerah sangat padat, 5 hektare sawah atau 6 hektare tanah kering. Daerah kurang padat diberi contoh 10 hektare sawah atau 12 hektare tanah kering.

Permen ATR/Kepala BPN 18/2016 Pasal 3 ayat (3) menyebut batas bagi perorangan menurut kepadatan wilayah: tidak padat 20 hektare, kurang padat 12 hektare, cukup padat 9 hektare, dan sangat padat 6 hektare. Angka yang paling mudah diingat itu bisa dirangkum:

Kategori dan angka itu perlu dicocokkan dengan peraturan yang berlaku saat ini dan penetapan wilayah. Teks yang dibaca tidak menyebut pembagian kabupaten per kategori. Untuk mengetahui wilayah Anda masuk kategori mana, tanyakan kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota.

Perhatikan juga bahwa batas untuk badan hukum tidak ditentukan sama. Pasal 3 ayat (4) peraturan menteri itu menyatakan batas badan hukum mengikuti surat keputusan pemberian haknya. Kebun besar milik perusahaan, misalnya, tunduk pada hak guna usaha dan izin yang diterbitkan, bukan pada batas keluarga. Penjelasan hak guna usaha ada di HGU, syarat, jangka waktu, dan perpanjangan.

Apa yang dimaksud keluarga dan apa yang dihitung

Batas berlaku untuk satu keluarga, bukan tiap anggota. Karena itu, memecah kepemilikan atas nama istri, anak, atau kerabat demi menghindari batas tidak dibenarkan bila pada kenyataannya tanah itu dikuasai satu keluarga. Yang dihitung adalah seluruh tanah pertanian yang dikuasai, baik milik sendiri, milik orang lain yang dikuasai (misalnya gadai), maupun milik bersama.

Tanah gadai ikut dihitung sebagai penguasaan. Itulah mengapa gadai besar-besaran dapat melanggar batas, seperti dibahas pada gadai tanah pertanian dan batas waktu tebus.

Tanah bukan pertanian, misalnya pekarangan rumah atau tanah untuk bangunan, tidak masuk hitungan batas ini. Namun penggunaan tanah ditentukan kenyataan dan tata ruang, bukan sekadar sebutan di sertipikat. Alih fungsi lahan sawah dilindungi aturan khusus, sebagaimana dijelaskan pada alih fungsi tanah pertanian dan LP2B.

Kewajiban pemilik yang melebihi batas

Pasal 3 UU Prp 56/1960 pada awalnya mewajibkan orang atau keluarga yang menguasai tanah melebihi batas untuk melaporkannya kepada Kepala Agraria Daerah (kini kantor pertanahan) dalam waktu tiga bulan sejak undang-undang itu mulai berlaku. Itu kewajiban peralihan tahun 1960. Untuk kelebihan yang timbul sekarang, tanyakan prosedur terbarunya ke kantor pertanahan. Peraturan yang lebih baru memerintahkan kantor pertanahan melakukan inventarisasi tanah yang melebihi batas, dan menetapkannya sebagai objek landreform atau reforma agraria dan membagikannya kepada petani. Pelanggar dapat dikenai sanksi sesuai undang-undang. Jenis dan besaran pidana perlu diperiksa pada teks resmi terbaru.

Pengambilan tanah kelebihan dilakukan dengan memberi ganti kerugian kepada bekas pemilik. Tanah itu dibagikan kepada petani penggarap dan penerima yang memenuhi syarat. Penjelasannya sejalan dengan reforma agraria dan TORA.

Langkah praktis

1. Daftar seluruh tanah pertanian keluarga. Catat lokasi, luas, jenis (sawah atau kering), dan status hak setiap bidang.
2. Hitung tanah yang dikuasai, bukan hanya yang disertipikatkan. Masukkan tanah gadai dan tanah garapan yang dikuasai sendiri.
3. Tentukan kabupaten dan kategori kepadatan. Tanyakan ke kantor pertanahan kabupaten.
4. Bandingkan dengan batas. Jika total di bawah batas, aman. Bila di atas, ada kelebihan.
5. Ajukan konsultasi ke kantor pertanahan. Sampaikan data secara terbuka. Menyembunyikan lebih berbahaya daripada melapor.
6. Atur penyesuaian. Opsi: menjual kelebihan kepada petani penggarap, menyerahkan kepada negara untuk redistribusi dengan ganti rugi, atau menyelesaikan melalui prosedur yang ditunjuk.
7. Dokumentasikan seluruh langkah dan simpan surat resmi.

Untuk transaksi, pastikan jual beli dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Lihat jual beli tanah, AJB, dan balik nama.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Undang-undang batas maksimum belum dicabut. Namun beberapa perkembangan patut dicatat.

Pertama, ketentuan teknis diperbarui melalui peraturan menteri yang lebih baru, seperti Permen ATR/BPN 18/2016. Karena peraturan menteri bisa dicabut dan diganti, jangan memakai angka hanya dari artikel; cek peraturan.bpk.go.id.

Kedua, dalam program reforma agraria, tanah yang melebihi batas, tanah absentee, dan tanah terlantar menjadi sumber tanah objek reforma agraria (TORA). Cara kerjanya ada pada tanah terlantar dan penertiban. Pemerintah juga membentuk badan bank tanah, seperti dijelaskan pada bank tanah.

Ketiga, UU Cipta Kerja yang lama (UU 11/2020) tidak berlaku lagi dan digantikan UU 6/2023. Peraturan turunannya, termasuk PP 18/2021 tentang hak atas tanah dan pendaftaran tanah, mengubah beberapa ketentuan hak atas tanah. Batas penguasaan tanah pertanian oleh perorangan tetap bersumber dari UU Prp 56/1960.

Keempat, pendaftaran tanah makin berbasis data elektronik. Menurut pemberitaan, bukti lama seperti girik dan letter C tidak lagi diperlakukan sebagai bukti hak setelah batas pendaftaran dalam PP 18/2021 berakhir pada 2 Februari 2026. Dampak bagi pemilik lahan luas: kepemilikan yang tidak terdaftar makin sulit dipertahankan.

Mengapa aturan ini ada dan bagaimana dipahami hari ini

Landreform bertujuan menata kembali penguasaan tanah supaya lebih adil. Pada awal 1960-an, banyak petani tak bertanah menggarap lahan milik tuan tanah besar. Pemerintah ingin mengubahnya dengan dua cara: membatasi luas maksimum dan melarang pemilik tinggal jauh dari tanahnya. Tanah yang melebihi batas diambil dengan ganti kerugian, lalu dibagikan kepada petani yang memerlukan.

Hari ini, tujuan itu tetap relevan, tetapi tantangannya berbeda. Alih fungsi lahan, kenaikan harga tanah, dan pengumpulan lahan oleh investor membuat penguasaan tanah pertanian kembali timpang di sejumlah tempat. Pemerintah menjalankan reforma agraria dengan sumber tanah dari tanah terlantar, kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah kelebihan maksimum. Karena itu, batas maksimum tetap menjadi alat untuk menguji sah tidaknya penguasaan tanah yang sangat luas.

Pemahaman praktisnya: aturan ini bukan larangan memiliki tanah, melainkan batas yang bertujuan menjaga keadilan. Orang tetap dapat memiliki tanah pertanian dalam batas, mewariskan, menjual, dan menggunakannya sebagai agunan. Persoalan muncul hanya ketika total penguasaan melewati batas atau ketika tanah dibiarkan tak diusahakan.

Sengketa seputar kelebihan tanah

Beberapa jenis sengketa sering muncul.

• Pemilik menolak ada kelebihan. Ia mengklaim sebagian tanah milik kerabat atau badan usaha lain. Pemeriksaan akan melihat siapa yang sebenarnya menguasai dan menikmati hasilnya.
• Penggarap mengklaim bagian tanah. Penggarap yang puluhan tahun mengusahakan tanah menuntut hak. Soal klaim penggarap dibahas pada penggarap lahan puluhan tahun, klaim hak atas tanah.
• Perbedaan hitungan luas. Luas di sertipikat dan luas hasil ukur ulang berbeda. Solusinya pengukuran ulang oleh kantor pertanahan, seperti pada sengketa batas tanah dan pengukuran.
• Keberatan atas ganti kerugian. Pemilik menilai ganti kerugian terlalu rendah. Ia dapat menempuh mekanisme keberatan yang ditentukan, bukan menahan tanah.

Dalam semua kasus, mulailah dengan data. Kumpulkan sertipikat, peta, bukti pajak, dan bukti penguasaan. Lakukan mediasi, dan siapkan jalur hukum bila diperlukan. Perkara tata usaha negara memiliki tenggat gugatan yang pendek, jadi catat tanggal diterimanya keputusan.

Catatan praktis

Hitung seluruh tanah pertanian yang dimiliki keluarga inti dan periksa batas wilayah di daerah Anda. Bila ragu, tanyakan ke kantor pertanahan.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Wirya (fiktif) mewarisi 7 hektare sawah dan membeli 6 hektare lagi, sehingga totalnya 13 hektare di kabupaten yang berkategori cukup padat. Ia mengira tidak ada batas. Setelah berkonsultasi, ia mengetahui bahwa batas perorangan di kategori itu sekitar 9 hektare menurut peraturan menteri yang dibaca, sehingga ada kelebihan sekitar 4 hektare. Ia menghadap kantor pertanahan, menjelaskan data, dan menyepakati penjualan kelebihan itu kepada petani penggarap setempat dengan akta PPAT. Ceritanya fiktif dan hanya ilustrasi.

Hubungan dengan waris dan hibah

Batas maksimum ikut berlaku pada perpindahan hak karena waris. Seseorang yang menerima warisan tanah pertanian luas bisa melampaui batas, walaupun ia tidak membeli apa pun. Dalam keadaan itu, biasanya ahli waris diberi waktu untuk menyesuaikan, misalnya dengan membagi tanah di antara ahli waris atau mengalihkan kelebihan. Pembagian di antara beberapa ahli waris sering otomatis mengurangi penguasaan tiap orang. Pembahasan pembagian tanah warisan ada pada pemecahan sertipikat tanah waris banyak ahli waris dan balik nama tanah warisan.

Hibah kepada anak pun tidak bebas dari batas, karena yang dihitung adalah penguasaan satu keluarga. Hibah tanah yang sekadar memindahkan nama tetapi tanah tetap digarap orang tua tidak mengubah kenyataan penguasaan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah batas ini berlaku untuk tanah pekarangan dan rumah? Tidak. Batas ini untuk tanah pertanian: sawah dan tanah kering yang diusahakan sebagai pertanian. Tanah untuk bangunan diatur aturan lain.

Apakah perusahaan perkebunan juga dibatasi 20 hektare? Tidak. Badan hukum mengikuti surat keputusan pemberian haknya, misalnya HGU. Namun perusahaan wajib mengusahakan tanah sesuai peruntukan, dan penelantaran dapat berakibat tanah ditertibkan.

Apa bedanya dengan larangan absentee? Batas maksimum mengatur luas. Larangan absentee mengatur domisili pemilik terhadap letak tanah. Keduanya bagian dari landreform. Pembahasan absentee ada pada pemilikan tanah absentee, larangan, dan pengecualian.

Apakah kelebihan tanah langsung diambil negara? Tidak langsung. Prosesnya melibatkan inventarisasi, penetapan, dan ganti kerugian. Pemilik juga dapat menyelesaikan lebih dulu melalui pengalihan yang sah. Konsultasikan ke kantor pertanahan.

Ringkasan

• Satu keluarga dibatasi luas tanah pertanian yang boleh dikuasai (UU Prp 56/1960).
• Angka bergantung pada kepadatan penduduk wilayah; peraturan menteri menyebut 20, 12, 9, atau 6 hektare untuk perorangan.
• Kelebihan wajib dilaporkan dan dapat menjadi objek redistribusi dengan ganti kerugian.
• Badan hukum mengikuti surat keputusan haknya.
• Waris dan hibah tidak menghapus batas.
• Selalu periksa status dan angka terbaru di peraturan.bpk.go.id dan kantor pertanahan.

Dasar hukum

• UU Prp No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
• PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
• Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
• UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Baca juga

• Tanah Pertanian Absentee: Larangan Memiliki Tanah di Luar Kecamatan, Pengecualian, dan Akibatnya
• Reforma Agraria dan TORA: Redistribusi Tanah, Siapa Penerimanya, dan Syarat Umumnya
• Alih Fungsi Sawah dan Lahan Pertanian: LP2B, Larangan, dan Pengecualiannya
• Tanah Terlantar: Ciri, Tahapan Penertiban, dan Cara Pemilik Mempertahankan Haknya
• Gadai Tanah Pertanian: Aturan Tujuh Tahun, Cara Menghitung Uang Tebusan, dan Hak Pemilik

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.