Aset Kripto di Indonesia: Legalitas, Pengawasan OJK, dan Risiko bagi Pembeli

Apa itu aset kripto dan siapa yang terkena

Aset kripto adalah aset digital yang dibuat dengan teknologi kriptografi dan dicatat dalam jaringan terdistribusi, misalnya blockchain. Nilainya ditentukan pasar dan sangat fluktuatif. Contoh yang dikenal luas ialah Bitcoin dan Ethereum, serta berbagai token lain.

Yang terlibat: pembeli dan penjual (investor atau pedagang), platform atau bursa tempat jual beli, pedagang aset kripto berizin, penyimpan aset (kustodian), dan pengawas.

Aset kripto berbeda dari uang elektronik. Uang elektronik bernilai rupiah dan sah sebagai alat pembayaran. Kripto bernilai menurut pasar dan di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Pembahasan tentang risiko kripto dan NFT ada di kripto, NFT, dan aset digital, risiko hukum serta contoh kasus pada studi kasus aplikasi investasi kripto gagal tarik dana.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Bukan alat pembayaran. Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia menurut UU Mata Uang dan peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran. Jadi, menawarkan atau menerima kripto untuk membayar barang dan jasa bertentangan dengan ketentuan ini.

Boleh sebagai aset yang diperdagangkan. Sebelum pengalihan pengawasan, aset kripto diatur sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dengan Bappebti sebagai pengawas. Pedagang fisik aset kripto harus terdaftar, dan hanya aset yang ditetapkan dalam daftar resmi yang boleh diperdagangkan.

Peralihan ke OJK. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memasukkan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, ke dalam kerangka sektor keuangan. Pengaturan dan pengawasan beralih ke OJK dalam masa transisi. Setelah masa transisi, peraturan OJK mengatur penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Periksa peraturan OJK terbaru dan situs OJK untuk tanggal pasti, syarat perizinan, dan daftar pelaku berizin.

Perlindungan konsumen. Pembeli aset kripto di platform berizin berhak atas informasi yang jelas, keamanan data, dan jalur pengaduan. Hak ini dikuatkan dalam UU Perlindungan Konsumen dan aturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Namun risiko pasar tetap ditanggung pembeli. Perlindungan tidak menjamin keuntungan atau mengganti kerugian akibat harga turun.

Platform tidak berizin. Menawarkan perdagangan aset kripto tanpa izin dapat dikategorikan kegiatan tanpa izin. Pelaporan ke OJK dan pemblokiran aplikasi dapat ditempuh. Pembeli di platform tidak berizin hampir tidak punya perlindungan.

Kaitan dengan pidana. Penipuan berkedok investasi kripto, pencucian uang lewat aset kripto, dan penyebaran informasi bohong dapat dipidana menurut KUHP baru (berlaku sejak 2 Januari 2026), UU ITE, dan undang-undang pencucian uang. Nomor pasal dan ancamannya perlu diperiksa pada teks resmi.

Cara memilih platform dan memeriksa legalitas

1. Periksa izin di situs OJK. Cari nama badan usaha pedagang aset keuangan digital atau aset kripto yang berizin atau terdaftar. Periksa juga daftar aset yang boleh diperdagangkan.
2. Pastikan nama badan usaha cocok dengan nama pada aplikasi, syarat dan ketentuan, dan alamat kantor.
3. Waspadai tawaran keuntungan tetap. Janji "pasti untung" bukan ciri investasi kripto yang sah. Lihat investasi bodong dan perlindungan korban.
4. Baca syarat penarikan. Biaya, batas, dan waktu penarikan harus jelas.
5. Aktifkan keamanan akun. Verifikasi dua langkah, kata sandi unik, dan jangan memberikan kata sandi atau frasa pemulihan kepada siapa pun.
6. Pahami cara penyimpanan. Dompet yang dikelola platform berbeda dengan dompet pribadi yang Anda kendalikan sendiri. Kehilangan kunci pribadi berarti kehilangan aset.
7. Mulai dengan nilai yang siap hilang. Karena fluktuasi tinggi, gunakan dana yang tidak mengganggu kebutuhan pokok.
8. Simpan catatan transaksi. Riwayat beli, jual, dan penarikan penting untuk pelaporan dan bila terjadi sengketa.

Risiko utama bagi pembeli

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan terpenting adalah peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK menyusul UU P2SK (2023), dengan peraturan OJK yang menata ulang perizinan, pelaku, dan pelindungan konsumen. Bappebti sebelumnya mengatur lewat peraturannya. Istilah "aset kripto" kini ditempatkan dalam kerangka "aset keuangan digital". Aturan perpajakan atas kripto juga pernah berubah, tetapi topik pajak tidak dibahas di sini; tanyakan kepada pihak berwenang. Selain itu, Bank Indonesia tetap melarang kripto sebagai alat pembayaran. Karena transisi pengaturan masih berjalan dan rinciannya dapat berubah, jangan mengandalkan artikel lama atau unggahan media sosial. Periksa peraturan di situs resmi OJK dan situs peraturan pemerintah.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pekerja tertarik membeli kripto dan memeriksa bahwa platform yang dipilihnya tercantum sebagai pelaku berizin di situs OJK. Ia mengaktifkan verifikasi dua langkah, membeli dalam nominal kecil secara bertahap, dan menyimpan riwayat transaksi. Ketika platform mengalami gangguan sementara, ia mengadu lewat kanal resmi dan mendapat penjelasan tertulis.

Contoh lain: Seorang pengguna mengikuti tawaran aplikasi yang menjanjikan keuntungan harian tetap dari "robot perdagangan kripto". Setelah menyetor dana, penarikan terus ditunda dengan alasan biaya. Aplikasi itu tidak berizin. Ia mengumpulkan bukti, melapor ke OJK dan polisi, tetapi pemulihan dana sulit karena dana sudah berpindah.

Jika terjadi masalah

Mulailah dengan pengaduan tertulis kepada platform: sertakan nomor akun, nomor transaksi, kronologi, dan tuntutan. Simpan nomor tiket. Jika tidak selesai atau platform tidak berizin, lapor ke OJK dan kepolisian. Pengaduan konsumen sektor keuangan dapat ditempuh lewat OJK. Untuk penipuan, simpan semua bukti sebagaimana dijelaskan pada tangkapan layar chat sebagai bukti, cara mengamankan. Mintalah nasihat advokat bila nilai besar. Perlu dipahami bahwa pemulihan dana pada kasus kripto sering sulit, terutama bila dana sudah dipindahkan ke dompet pelaku atau lintas negara.

Hak dan kewajiban pelaku usaha kripto

Penyelenggara perdagangan aset kripto yang berizin memikul kewajiban yang dapat dituntut pembeli. Secara umum, kewajiban itu mencakup:

• Menyampaikan informasi yang benar tentang aset, biaya, dan risiko, tanpa menjanjikan keuntungan.
• Menjaga keamanan sistem dan aset pelanggan, termasuk pemisahan aset pelanggan dari aset perusahaan.
• Melakukan pengenalan pelanggan (know your customer, disingkat KYC) dan mencegah pencucian uang. Karena itu, platform meminta identitas dan swafoto.
• Menyediakan layanan pengaduan dan menanggapinya dalam batas waktu yang wajar.
• Menyimpan catatan transaksi dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas.

Bagi pembeli, kewajiban KYC bukan gangguan, melainkan bagian dari perlindungan. Platform yang tidak meminta identitas sama sekali patut dicurigai. Di sisi lain, pembeli wajib memberikan data yang benar. Memakai identitas orang lain atau meminjamkan akun untuk transaksi bermasalah dapat menjerat Anda. Lihat rekening dipinjam dan pencucian uang.

Kripto dalam warisan, perceraian, dan utang

Aset kripto juga muncul dalam urusan keluarga dan penagihan. Aset itu dapat menjadi bagian harta yang dibagi saat pewaris meninggal atau dalam perkara harta bersama, asalkan keberadaannya dapat dibuktikan. Masalah praktisnya: ahli waris tidak dapat mengakses aset tanpa kunci pribadi atau akun. Karena itu, catat keberadaan aset dan cara pemulihannya secara aman untuk dipercayakan kepada orang yang tepat, tanpa membuka kunci kepada banyak orang. Pembahasan harta digital dalam warisan ada di studi kasus harta digital dan rekening bank pewaris.

Dalam penagihan utang, kreditor biasanya mengejar harta yang dapat diidentifikasi. Penyembunyian aset kripto dari kreditor atau dalam proses pembagian harta dapat dipersoalkan bila terbukti dilakukan untuk menghindari kewajiban.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah memiliki kripto melanggar hukum di Indonesia? Tidak. Memiliki dan memperdagangkannya lewat penyelenggara berizin diperbolehkan. Yang dilarang adalah memakainya sebagai alat pembayaran.

Siapa yang mengawasi kripto sekarang? Menurut UU P2SK, OJK menjadi pengawas aset keuangan digital termasuk aset kripto. Pengawasan beralih dari Bappebti ke OJK efektif sejak 10 Januari 2025. Detail perizinan perlu diperiksa pada peraturan OJK.

Apakah dana saya dijamin bila platform bangkrut? Tidak ada jaminan serupa simpanan bank. Karena itu pahami cara platform menyimpan aset pelanggan, dan baca syarat pemisahan aset.

Apakah menjual kripto ke teman lewat chat dibolehkan? Jual beli antarpribadi pada dasarnya tidak dilarang, tetapi sangat berisiko penipuan dan tidak mendapat perlindungan platform. Hati-hati, terutama untuk nominal besar.

Ringkasan

• Kripto bukan alat pembayaran sah di Indonesia, tetapi boleh diperdagangkan sebagai aset lewat penyelenggara berizin.
• Pengawasan beralih dari Bappebti ke OJK setelah UU P2SK. Periksa peraturan OJK terbaru.
• Cek izin platform di situs OJK, jaga keamanan akun, dan waspadai janji untung pasti.
• Risiko pasar tetap ditanggung pembeli.
• Simpan bukti dan adukan secara bertahap bila ada masalah.

Dasar hukum

• UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Kripto, NFT, dan Aset Digital: Legalitas, Pengawasan OJK, dan Risiko Penipuan
• Studi Kasus: Pengguna Tidak Bisa Menarik Dana dari Aplikasi Aset Kripto
• Investasi Bodong: Ciri-Ciri, Jalur Hukum, dan Perlindungan bagi Korban
• Tertipu Investasi Bodong: Langkah Lapor dan Peluang Dana Kembali
• Hak Nasabah Bank dan Cara Mengajukan Pengaduan hingga ke OJK

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.