Apakah Menjual Barang Kredit yang Belum Lunas Bisa Dipidana?

Apa itu barang kredit dan jaminan fidusia

Barang kredit adalah barang yang dibeli dengan cicilan, umumnya kendaraan, elektronik, atau perabot. Pada kredit kendaraan, barangnya biasanya dijaminkan dengan fidusia. Fidusia adalah penyerahan hak kepemilikan atas barang sebagai jaminan utang, sementara barangnya tetap dikuasai pemakai. Jadi pembeli memakai motornya, tetapi hak jaminan ada pada perusahaan pembiaya (leasing atau bank) sampai cicilan lunas.

Karena itu, "motor saya, bebas saya jual" tidak sepenuhnya benar sebelum lunas. Selama cicilan berjalan, ada kewajiban dalam perjanjian dan undang-undang untuk tidak mengalihkan barang tanpa persetujuan pembiaya.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• UU Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999). Pemberi fidusia, yaitu debitur, dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang yang menjadi objek fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Undang-undang itu juga memuat ketentuan pidana untuk pelanggarannya. Rincian pasal dan ancamannya dapat berubah karena penyesuaian pidana; periksa teks resmi terbaru.
• Penggelapan (Pasal 486 KUHP baru). Memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya secara melawan hukum. Dalam fidusia, status kepemilikan formal berada pada pembiaya, sehingga debitur yang menjual barang dapat dinilai menggelapkan.
• Penipuan (Pasal 492). Bila debitur menjual kepada pembeli dengan menyembunyikan status jaminan dan membuat pembeli menyerahkan uang, unsur tipu muslihat atau rangkaian kata bohong dapat dibahas.
• Eksekusi oleh pembiaya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi sepihak atas jaminan fidusia tidak otomatis sah bila tidak ada kesepakatan cidera janji atau debitur keberatan menyerahkan barang secara sukarela. Lihat kendaraan ditarik leasing.

Kapan bisa dan tidak bisa dipidana

Pembeli yang tidak tahu dan beritikad baik mempunyai posisi lebih kuat, tetapi tetap berisiko kehilangan barang bila pembiaya menarik. Pembeli yang ingin aman perlu memeriksa dokumen sebelum membeli.

Apakah delik aduan

Ketentuan pidana fidusia dan penggelapan dalam bentuk dasar pada umumnya bukan delik aduan. Pembiaya, sebagai pihak yang dirugikan, dapat melapor. Penuntutan atas penggelapan ringan dan keluarga dekat mengikuti ketentuan khusus. Penyelesaian damai seperti pelunasan dan pengembalian barang sering menjadi pertimbangan penyidik, tetapi tidak menjamin perkara berhenti.

Perdata dan pidana pada barang kredit

Dari sisi perdata, debitur yang menunggak diberi somasi, dan perjanjian dapat diakhiri. Pembiaya dapat menarik barang sesuai prosedur dan menjual untuk pelunasan. Dari sisi pidana, tindakan debitur yang mengalihkan barang dinilai tersendiri. Debitur yang melunasi kemudian tidak otomatis bebas dari proses pidana, tetapi pelunasan bisa meringankan.

Lihat kredit motor macet: leasing tarik kendaraan, apa hak Anda dan kredit macet, restrukturisasi, dan SLIK.

Langkah praktis bagi debitur yang ingin menjual

1. Baca perjanjian pembiayaan. Cari bagian tentang pengalihan, pelunasan dipercepat, dan penalti.
2. Minta rincian sisa utang dari pembiaya.
3. Ajukan persetujuan tertulis untuk menjual atau mengalihkan kredit.
4. Jual dengan pembeli yang paham status. Buat perjanjian jual beli tertulis yang menyebut sisa cicilan.
5. Lunasi lebih dulu atau pastikan hasil penjualan langsung melunasi ke pembiaya.
6. Minta surat lunas dan pengembalian dokumen (BPKB bila kendaraan), lalu serahkan ke pembeli.
7. Simpan semua bukti pembayaran dan serah terima.

Langkah praktis bagi calon pembeli

1. Minta lihat BPKB dan perjanjian kredit. Dokumen kepemilikan kendaraan yang asli sering ditahan pembiaya sampai lunas.
2. Tanyakan langsung ke pembiaya tentang status utang.
3. Jangan membayar tunai kepada penjual tanpa kepastian pelunasan.
4. Bila ingin mengambil alih cicilan, lakukan melalui pembiaya dengan dokumen resmi.
5. Curiga bila harga jauh di bawah pasar atau penjual enggan menunjukkan dokumen.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dua perubahan menjadi sorotan. Pertama, KUHP baru sejak 2 Januari 2026 mengganti Pasal 372 dan 378 menjadi Pasal 486 dan 492, dengan sistem denda berkategori. Kedua, UU Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026) menyesuaikan ancaman pidana di undang-undang di luar KUHP, sehingga ancaman fidusia sebaiknya dicek ulang. Putusan MK tentang eksekusi fidusia juga memengaruhi cara pembiaya mengambil barang, bukan hak debitur untuk menjual tanpa izin.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pengendara menunggak tiga bulan cicilan motor. Karena tidak mampu, ia menawarkan motor itu kepada tetangga dengan harga murah tanpa menyebut status kredit. Tetangga mengira motor sudah lunas. Pembiaya kemudian menelusuri dan menarik motor. Tetangga yang rugi dapat mempertimbangkan gugatan dan laporan terhadap penjual. Bila penjual lebih dulu menghubungi pembiaya dan meminta pengalihan kredit resmi, masalah ini dapat dihindari.

Contoh isi kesepakatan pengalihan yang aman

Bila pembiaya menyetujui pengalihan, kesepakatannya sebaiknya memuat beberapa hal: identitas lengkap penjual dan pembeli, identitas barang (nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi untuk kendaraan), sisa utang pada tanggal tertentu, siapa yang menanggung sisa utang, tanggal pelunasan, dan tanggal penyerahan dokumen. Kesepakatan ini ditandatangani para pihak dengan meterai dan sebaiknya diketahui pembiaya.

Dengan dokumen seperti ini, pembeli terlindungi dari klaim pembiaya di kemudian hari, dan penjual terlindungi dari tuduhan menyembunyikan status. Untuk barang bernilai besar, pertimbangkan meminta notaris atau advokat memeriksa dokumennya.

Bagaimana jika barang sudah terlanjur dijual

Penjual yang terlanjur menjual barang kredit tanpa persetujuan sebaiknya tidak menunggu pembiaya menemukan sendiri. Langkah yang membantu: hubungi pembiaya dan sampaikan kondisi dengan jujur, hubungi pembeli untuk menjelaskan dan mengusahakan pelunasan atau pengembalian barang, kumpulkan semua bukti pembayaran, dan tawarkan penyelesaian tertulis. Itikad baik dan pelunasan lazimnya menjadi pertimbangan yang meringankan. Namun keputusan tetap pada pembiaya dan aparat penegak hukum; tidak ada yang dapat dijanjikan.

Pembeli yang terlanjur membeli barang berstatus kredit juga sebaiknya segera menghubungi pembiaya, menunjukkan bukti pembelian, dan mencari solusi pelunasan atau pengalihan resmi. Jangan memindahtangankan lagi barang itu kepada orang lain, karena menambah rantai masalah.

Pertimbangan bagi keluarga dan pasangan

Barang kredit sering dibeli dalam rumah tangga. Bila salah satu pasangan menjualnya tanpa sepengetahuan yang lain, timbul sengketa harta bersama selain masalah dengan pembiaya. Kesepakatan pasangan sebaiknya dicatat tertulis sebelum menjual aset yang dibeli dengan cicilan. Bagi pasangan yang sedang berpisah, pembagian utang kredit dan barangnya sebaiknya dituangkan dalam kesepakatan tertulis agar tidak ada pihak yang menjual sepihak.

Kesulitan keuangan adalah alasan paling umum orang menjual barang kredit. Perlu dicatat bahwa kesulitan itu bukan pembenaran hukum, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai latar belakang saat bernegosiasi. Pembiaya umumnya lebih terbuka pada debitur yang datang lebih dulu dengan proposal realistis daripada yang menghilang. Banyak pembiaya menyediakan restrukturisasi, yaitu penataan ulang jadwal cicilan, yang dapat mencegah penjualan terburu-buru dan masalah hukum sesudahnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah menggadaikan motor kredit pidana? Dapat, karena itu mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan.

Apakah pembeli bisa menuntut penjual? Bisa, melalui gugatan perdata dan laporan pidana bila ada tipu muslihat.

Apakah pembiaya boleh langsung menarik barang? Tidak otomatis. Penarikan harus mengikuti prosedur dan putusan MK 18/PUU-XVII/2019. Lihat sumber resmi.

Ringkasan

• Menunggak cicilan adalah perdata; menjual barang jaminan fidusia tanpa persetujuan dapat berurusan dengan pidana.
• Dasar pidana terkait: UU Jaminan Fidusia, penggelapan (Pasal 486), dan penipuan (Pasal 492).
• Minta persetujuan tertulis, lunasi, dan dokumentasikan.
• Pembeli perlu cek BPKB dan status kredit sebelum membayar.
• Ancaman di UU khusus dapat berubah; periksa teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Menjual atau Menggadaikan Kendaraan yang Masih Kredit: Fidusia, Penggelapan, dan Perdata
• Kendaraan Ditarik Leasing: Hak Debitur, Fidusia, dan Putusan MK
• Kredit Motor Macet dan Penarikan Kendaraan oleh Leasing: Apa Hak Anda?
• Kredit Macet: Restrukturisasi, Catatan SLIK OJK, dan Hak Debitur
• Penipuan dan Penggelapan: Perbedaan Unsur, Contoh Kasus, dan Aturan KUHP Lama serta Baru

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.