Apakah Memasang CCTV yang Merekam Tetangga Bisa Dipidana?

Apa maksud pertanyaan ini dan siapa yang terkena

CCTV (kamera pengawas) kini lazim dipasang di rumah. Alasan pemasangnya sah: keamanan. Namun tetangga sering merasa diawasi, apalagi jika kamera menyorot halaman, jendela, atau pintu rumahnya.

Yang terkena adalah pemasang CCTV dan tetangga yang terekam. Pengelola perumahan, pemilik kos, dan pemilik toko juga perlu memahami batas karena kamera mereka menyorot banyak orang.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• Merekam gambar di ruang tidak terbuka untuk umum (Pasal 259 KUHP baru). Memanfaatkan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat atau secara melawan hukum merekam gambar seseorang atau lebih yang berada di dalam rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum dengan alat bantu teknis sehingga merugikan kepentingan hukum orang itu. Juga memiliki gambar hasil rekaman itu atau menyiarkannya melalui teknologi informasi.
• Penyadapan (Pasal 258). Mendengarkan atau merekam transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum. Ini lebih relevan bila kamera juga merekam suara percakapan.
• UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Rekaman wajah dan aktivitas seseorang adalah data pribadi. Memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum dilarang. UU ini mengecualikan pemrosesan untuk kegiatan pribadi atau rumah tangga, tetapi batasnya perlu dibaca pada teks resmi, dan pengecualian itu tidak memberi izin merekam ruang privat orang lain atau menyebarkan rekamannya.
• Hukum perdata. Tetangga yang merasa dirugikan dapat menuntut penghentian dan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Kata kunci dalam Pasal 259 adalah ruangan yang tidak terbuka untuk umum, melawan hukum, dan merugikan kepentingan hukum. Kamera yang merekam jalan umum tidak termasuk. Lihat juga CCTV, privasi, dan merekam orang lain.

Kapan bisa dan tidak bisa dipidana

Faktor lain adalah pemberitahuan. Pemasang yang memberi tahu tetangga, memasang papan pemberitahuan, dan mengatur sudut kamera lebih mudah menunjukkan itikad baik.

Apakah delik aduan

Rumusan Pasal 259 tidak memuat syarat pengaduan dalam kutipan di atas, sehingga polisi dapat memproses laporan dari korban. Dalam praktik, sengketa CCTV antartetangga biasanya diselesaikan lebih dulu dengan pembicaraan dan mediasi. Jika ada penyebaran rekaman disertai tuduhan, bagian pencemaran bersifat delik aduan. Periksa teks resmi untuk kasus yang spesifik.

Perdata dan pidana

Pada tingkat perdata, tetangga dapat meminta pemasang mengubah arah kamera dan membuang rekaman. Bila rekaman tersebar dan menimbulkan kerugian, ganti rugi dapat dituntut. UU PDP juga memberi subjek data hak meminta penghentian pemrosesan dan penghapusan. Baca hak subjek data pribadi dan hak tetangga dan gangguan bangunan.

Langkah praktis bagi yang merasa direkam

1. Pastikan fakta. Foto arah kamera dari area yang boleh Anda akses. Jangan memanjat atau masuk ke properti pemasang.
2. Bicarakan secara sopan dan tertulis. Jelaskan area yang menjadi keberatan.
3. Minta penyesuaian: ubah sudut, tambahkan penutup bagian pandang, atau matikan audio.
4. Libatkan RT/RW sebagai penengah.
5. Kirim surat peringatan bila diabaikan.
6. Lapor ke polisi bila kamera jelas merekam ruang privat atau rekaman disebarkan.
7. Minta penghapusan rekaman yang memuat diri Anda dan simpan bukti permintaan.

Langkah praktis bagi pemasang CCTV

1. Arahkan kamera ke area sendiri: pintu, pagar, dan halaman.
2. Hindari menyorot jendela, kamar, atau halaman tertutup tetangga.
3. Matikan fitur audio bila tidak perlu.
4. Pasang papan pemberitahuan bahwa area diawasi.
5. Batasi akses rekaman hanya untuk keluarga atau pihak yang perlu.
6. Simpan rekaman secukupnya dan hapus berkala.
7. Jangan menyebarkan rekaman tetangga di media sosial. Serahkan ke polisi bila ada kejadian.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dua perubahan penting. Pertama, KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memuat Pasal 258 dan 259 tentang penyadapan dan perekaman gambar secara melawan hukum, sehingga ada dasar pidana yang lebih eksplisit. Kedua, UU PDP sudah berlaku penuh sejak Oktober 2024, tetapi lembaga pengawas data pribadi belum terbentuk per September 2026, sehingga penyelesaian praktis masih bertumpu pada mediasi, gugatan, atau pelaporan ke polisi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak tanggal yang sama; sebagian tata cara teknis mengikuti peraturan pelaksana.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang penghuni memasang kamera di sudut pagar. Sudut pandangnya ternyata menangkap jendela dapur tetangga. Tetangga mengetahui dari tampilan aplikasi yang dibagikan ke grup keluarga. Setelah berbicara baik-baik, pemasang menggeser kamera dan menambahkan penutup bagian jendela. Konflik berhenti. Bila pemasang menolak dan menyimpan rekaman, tetangga dapat meminta bantuan RT dan, jika perlu, melapor.

CCTV di kos, kontrakan, dan tempat usaha

Pemilik kos atau pengelola perumahan sering memasang CCTV di area bersama seperti lorong, parkiran, dan pintu masuk. Area bersama pada umumnya wajar diawasi, asalkan penghuni diberi tahu dan rekaman dipakai untuk keamanan. Kamera di dalam kamar, kamar mandi, atau ruang ganti tidak dibenarkan. Di tempat usaha, karyawan dan pelanggan juga terekam. Pengusaha sebaiknya membuat kebijakan tertulis tentang tujuan, lokasi kamera, siapa yang dapat melihat rekaman, dan berapa lama disimpan.

Rekaman sebagai bukti

Rekaman CCTV sering menolong korban kejahatan. Karena itu, pemilik kamera yang menjadi saksi kejadian dapat diminta menyerahkan rekaman. Serahkan rekaman asli dengan stempel waktu yang jelas, buat salinan untuk diri sendiri, dan catat siapa yang menerima. Jangan mengedit atau memotong rekaman karena dapat menurunkan nilainya sebagai bukti.

Etika bertetangga

Selain hukum, ada etika. Tetangga yang baik berbicara sebelum bertindak. Pemasang CCTV dapat menunjukkan tampilan kamera kepada tetangga untuk menunjukkan bahwa area pribadi mereka tidak terekam. Tetangga yang keberatan dapat menyampaikan dengan tenang, bukan lewat tuduhan di grup warga. Pendekatan yang saling menghargai sering lebih cepat dan murah dibanding proses hukum.

Bila kamera dipasang oleh pihak yang menyewa atau berpindah

Kasus lain terjadi saat penyewa baru memasang kamera di rumah kontrakan, atau saat tetangga baru pindah dan memasang kamera tanpa tahu kebiasaan lingkungan. Kedua situasi menunjukkan pentingnya perkenalan dan komunikasi. Pemilik properti dapat mencantumkan aturan pemasangan kamera dalam perjanjian sewa. Tetangga dapat menyampaikan keberatan secara sopan pada kesempatan pertama, sebelum kebiasaan buruk terbentuk. Jika perselisihan memanas, pencatatan kronologi, foto arah kamera, dan komunikasi tertulis akan sangat berguna bila nanti diperlukan mediasi atau laporan.

Ringkasnya, sebelum memasang kamera, ukur area pandangnya dengan layar ponsel. Jika ada bagian milik tetangga yang terlihat, atur ulang sebelum diaktifkan. Langkah dua menit ini mencegah sengketa berbulan-bulan, dan sekaligus menunjukkan itikad baik bila suatu hari persoalan itu dibawa ke mediasi atau ke aparat penegak hukum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah wajib minta izin tetangga sebelum pasang CCTV? Tidak ada kewajiban umum untuk izin, tetapi memberi tahu tetangga sangat dianjurkan, terutama bila ada kemungkinan terekam.

Apakah CCTV boleh merekam jalan umum? Umumnya boleh karena bukan ruang privat, dengan tetap menjaga penggunaan rekaman.

Bolehkah rekaman CCTV dijadikan bukti di polisi? Boleh, dan sering menjadi bukti penting. Serahkan rekaman asli.

Ringkasan

• Memasang CCTV di rumah sendiri sah; merekam ruang privat tetangga dapat dipidana (Pasal 259 KUHP baru).
• Penyebaran rekaman dan perekaman suara menambah risiko (Pasal 258, UU PDP).
• Selesaikan dengan komunikasi, penyesuaian arah kamera, dan mediasi.
• Pemasang: arahkan ke area sendiri, beri tahu, hapus berkala.
• Aturan data pribadi dan acara dapat berubah; periksa teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• CCTV, Privasi, dan Merekam Orang Lain: Di Mana Batasnya
• Hak Tetangga dan Gangguan Bangunan: Batas Pagar, Limpasan Air, Kebisingan, dan Cara Menyelesaikannya
• Hak Subjek Data Pribadi Menurut UU PDP: Akses, Koreksi, Hapus, dan Gugatan
• Perlindungan Data Pribadi: Hak Anda Berdasarkan UU PDP
• Doxing dan Penyebaran Data Pribadi: Langkah Hukum dan Cara Menghapus Konten

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.