UU 7/1989 tentang Peradilan Agama

Ringkasan

Undang-undang ini mengatur Peradilan Agama dan berlaku sejak 29 Desember 1989. Undang-undang ini menggantikan aturan peradilan agama lama dari masa kolonial dan PP No. 45 Tahun 1957, serta mencabut Pasal 63 ayat (2) UU Perkawinan. Undang-undang ini sudah diubah dua kali, yaitu oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

7

Tahun

1989

Jenis

Undang-Undang

Ditetapkan

Jakarta, 29 Desember 1989

Diundangkan

29 Desember 1989

Mulai berlaku

29 Desember 1989

Sumber

LN.1989/ No.49, TLN No. 3400, website dpr.go.id: 24 HLM

Bidang

HUKUM ACARA DAN PERADILAN

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 25

• Ahli Waris yang Kehilangan Hak: Tidak Patut Menerima Warisan Menurut KUH Perdata dan KHI
• Bentuk-Bentuk Wasiat Menurut KUH Perdata dan Wasiat Menurut KHI
• Gugatan Cerai Bila Suami atau Istri Menghilang Tanpa Kabar
• Hak Istri Nikah Siri Setelah Suami Meninggal: Isbat Nikah, Waris, dan Bukti
• Isbat Nikah: Cara Mengesahkan Pernikahan yang Belum Tercatat
• Cerai gugat dan cerai talak: bedanya di pengadilan agama
• Dokumen yang disiapkan sebelum gugatan cerai didaftarkan
• Menggugat Ahli Waris yang Menguasai Harta Warisan: Tahapan dan Pembuktian
• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya
• Pembagian Waris Islam: Bagian Anak Laki-laki, Perempuan, Istri, Suami, dan Orang Tua