Undang-UndangTidak berlaku
UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Penting: Ringkasan dan teks di halaman ini dibuat otomatis dari berkas PDF peraturan dan dapat memuat kesalahan, terutama karena PDF berasal dari hasil pindaian. Ini bukan naskah resmi. Periksa selalu naskah resmi (PDF) dan status berlaku peraturan di sumber resmi sebelum dijadikan rujukan atau dasar tindakan hukum. Bukan nasihat hukum.
Ringkasan
UU ini mengatur penyelenggara pemilihan umum. Pengaturan ini berangkat dari pandangan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dicabut dengan: UU No. 15 Tahun 2011
Ringkasan dibuat otomatis dan belum diperiksa advokat. Periksa status berlaku di BPK, karena peraturan dapat sudah diubah atau dicabut.
Baca teks peraturan
Memuat teks…
Teks hasil pengenalan otomatis dari PDF dan bisa mengandung salah ketik. Untuk naskah yang sah, unduh PDF di atas.
Peraturan terkait
Dicabut dengan (1)
Mencabut (2)
Dasar hukum (konsiderans) (5)
- PERPU No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
- PERPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Menjadi dasar hukum bagi (30)
- PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- PP 14/2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
- UU 12/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau
- UU 13/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
- UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 22/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
- UU 23/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara
- UU 24/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
- UU 25/2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
- UU 26/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- UU 27/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
- UU 28/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
Lihat 18 lainnya
- UU 29/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 30/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
- UU 31/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku
- UU 32/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- UU 33/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
- UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- UU 45/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
- UU 46/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
- UU 47/2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
- UU 48/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
- UU 49/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
- UU 50/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
- UU 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
- UU 52/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU 53/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
- UU 54/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
- UU 55/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
- UU 56/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
Disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK; bisa ada yang terlewat atau keliru. Telusuri lebih jauh di Peta Peraturan.
Putusan yang mengutip peraturan ini
Data peraturan
Sumber data: Peraturan BPK (JDIH).