Undang-UndangBerlaku

UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Ringkasan

Undang-undang ini mengatur perlindungan pekerja migran Indonesia pada tiga tahap, yaitu sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Isinya mencakup hak dan kewajiban pekerja beserta keluarganya, jaminan sosial, serta tugas pemerintah pusat dan daerah. UU ini mencabut UU Nomor 39 Tahun 2004.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor: 18
Tahun: 2017
Jenis: Undang-Undang
Ditetapkan: Jakarta, 22 November 2017
Diundangkan: 22 November 2017
Mulai berlaku: 22 November 2017
Sumber: LN 2017 No. 242; TLN No. 6141; LL SETNEG: 54 hlm.
Bidang: Ketenagakerjaan, Kewarganegaraan dan Imigrasi

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Diubah oleh 3

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU ada di InfoHukum
Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ada di InfoHukum
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ada di InfoHukum

Mencabut 1

Mencabut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 1

Pekerja Migran Indonesia: Penempatan, Biaya, dan Perlindungan Hukum

Sumber data: Peraturan BPK (JDIH). Dicek Oktober 2026. Status dapat berubah, periksa sumber resmi sebelum dijadikan rujukan.