⬆ Dasar hukum (1)
UU 12/2012⬅ Diubah / dicabut dengan (0)
tidak adaPP 4/2014Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Mengubah / mencabut ➡ (1)
PP 17/2010⬇ Peraturan pelaksana (22)
PP 31/2024PP 32/2024PP 35/2022PP 36/2022PP 37/2022PP 38/2022PP 39/2022PP 108/2021+14 lainnyaBuka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Dasar hukum (konsiderans) (1)
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (22)
- PP 31/2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta
- PP 32/2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya
- PP 35/2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
- PP 36/2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang
- PP 37/2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
- PP 38/2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala
- PP 39/2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka
- PP 108/2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya
- PP 114/2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
- PP 115/2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang
- PP 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia
- PP 95/2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas
- PP 56/2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret
- PP 23/2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia
- PP 51/2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran
- PP 52/2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
- PP 53/2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
- PP 54/2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- PP 80/2014 tentang Penetapan Universitas Padjajaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- PP 81/2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- PP 82/2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- PP 83/2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini
Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.
Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum
Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.