Peta PP 13/1998: hubungan dengan peraturan lain

Mencabut (1)

• PP 28/1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero)

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (31)

• PP 9/2005 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
• PP 15/2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
• PP 30/2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
• PP 41/2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
• PP 42/2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
• PP 60/2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
• PP 61/2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
• PP 7/2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
• PP 31/2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri
• PP 45/2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
• PP 59/2002 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
• PP 66/2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
• PP 21/2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
• PP 24/2001 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Pembubaran Perusahaan Negara Lokananta
• PP 64/2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
• PP 103/2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
• PP 133/2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia
• PP 23/2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
• PP 31/2000 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
• PP 34/2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)
• PP 49/2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta
• PP 90/2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
• PP 91/2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
• PP 94/2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
• PP 95/2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
• PP 11/1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
• PP 53/1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
• PP 93/1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
• PP 94/1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
• PP 78/1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Otorita Jatiluhur
• PP 81/1998 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

Merujuk (1)

• PP 3/1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero)

Dirujuk oleh (1)

• PP 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini

Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum

Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.