Peta PP 12/2023: hubungan dengan peraturan lain

⬆ Dasar hukum (6)

Perppu 2/2022 UU 3/2022 UU 25/2007 UU 17/2006 UU 10/1995 UU 8/1983

⬅ Diubah / dicabut dengan (1)

PP 29/2024

PP 12/2023Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantaraberlaku, sudah diubah

Mengubah / mencabut ➡ (1)

UU 7/1983

⬇ Peraturan pelaksana (0)

tidak ada

Buka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif

Diubah dengan (1)

PP 29/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Mengubah (1)

UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan

Dasar hukum (konsiderans) (6)

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara
UU 25/2007 tentang Penanaman Modal
UU 17/2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
UU 10/1995 tentang Kepabeanan
UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Dirujuk oleh (1)

PP 27/2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.