Upaya Administratif: Keberatan dan Banding Administratif sebelum ke PTUN

Apa itu upaya administratif dan siapa yang terkena

Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh warga masyarakat yang tidak puas terhadap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan. Ada dua tingkat: keberatan, yang diajukan kepada pejabat yang menetapkan keputusan, dan banding administratif, yang diajukan kepada atasan pejabat tersebut atau pejabat lain yang ditentukan. Dasarnya UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Yang terkena: setiap warga dan badan hukum perdata yang dirugikan keputusan pejabat, misalnya izin ditolak, tunjangan dihentikan, atau penetapan tertentu. Pejabat pemerintahan juga terkena kewajiban menanggapi. Ringkasan yang lebih singkat ada di keberatan atas keputusan pejabat sebelum gugat ke PTUN.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Menurut UU 30/2014, warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding.

• Keberatan: diajukan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan keputusan, dalam jangka waktu yang diatur undang-undang, dihitung sejak keputusan diumumkan atau diterima. Pejabat wajib memutuskan dalam jangka waktu tertentu.
• Banding administratif: bila tidak puas dengan penyelesaian keberatan, warga dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Atasan wajib memutus dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 77 hingga 78 UU 30/2014 memuat angka-angkanya. Secara umum sering dikutip: keberatan dalam 21 hari kerja sejak keputusan diumumkan, diputus pejabat dalam 10 hari kerja, banding administratif dalam 10 hari kerja sejak keputusan atas keberatan diterima, dan diputus atasan dalam 10 hari kerja. Karena angka dan penafsiran dapat berubah, periksa teks resmi sebelum mengandalkannya.

Hubungan dengan PTUN. Menurut UU 5/1986 Pasal 48, bila peraturan dasar memberi wewenang upaya administratif, sengketa baru dapat diajukan ke pengadilan setelah upaya itu ditempuh. UU 30/2014 mengarahkan hal serupa, dan Perma 6/2018 mengatur pedoman beracara bagi PTUN dalam menerima gugatan setelah upaya administratif. Perma itu juga menyebut bahwa gugatan diajukan dalam 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima. Periksa teks resmi Perma untuk rinciannya.

Langkah praktis bernomor

1. Baca keputusan. Catat nomor, tanggal, penerbit, dan tanggal Anda menerimanya.
2. Periksa apakah upaya administratif tersedia. Lihat bagian penutup keputusan atau peraturan sektor yang mengatur. Tanyakan kepada kantor penerbit.
3. Hitung tenggat. Gunakan kalender hari kerja.
4. Susun surat keberatan. Muat identitas, keputusan yang diajukan keberatan, alasan hukum dan fakta, serta permintaan (pencabutan, perubahan, atau penundaan). Lampirkan bukti.
5. Serahkan dan minta tanda terima. Foto tanda terima dan catat tanggal.
6. Tunggu keputusan atas keberatan. Bila lewat waktu tanpa jawaban, perhatikan akibat hukum yang diatur: sebagian ketentuan menyebut keberatan dianggap dikabulkan atau ditolak. Periksa teks resmi.
7. Ajukan banding administratif. Bila ditolak atau tidak ditanggapi, kirim surat banding kepada atasan.
8. Gugat ke PTUN. Setelah upaya administratif selesai, ajukan gugatan dalam tenggat yang berlaku. Lihat gugatan PTUN tahapan pemeriksaan pendahuluan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Sebelum UU 30/2014, upaya administratif hanya berlaku bila peraturan sektor mengaturnya, sehingga banyak sengketa langsung ke PTUN. Setelah 2014, upaya administratif diatur secara umum, tetapi apakah ia bersifat wajib sebelum menggugat masih diperdebatkan. Putusan Mahkamah Agung dan Perma 6/2018 memberi arah bahwa bila upaya administratif tersedia menurut peraturan, ia perlu ditempuh dulu. UU 6/2023 mengubah beberapa ketentuan UU 30/2014 yang dapat memengaruhi tata cara tertentu, sehingga periksa teks terbaru. Untuk sengketa pertanahan, kepegawaian, dan perizinan, aturan sektor sering memuat jalur sendiri.

Apa yang terjadi bila pejabat tidak menanggapi

Salah satu kekhawatiran terbesar adalah keberatan yang tidak dijawab. Dalam hukum administrasi, sikap diam pejabat memiliki akibat hukum tertentu. UU 30/2014 mengatur bahwa bila keberatan tidak diselesaikan dalam batas waktu, ada konsekuensi bagi pejabat tersebut, antara lain dapat dikenai sanksi administratif, dan pemohon dapat meneruskan ke tahap berikutnya. Dalam praktik, jangan menunggu tanpa batas. Bila jangka waktu penyelesaian lewat, catat tanggalnya, kirim surat pengingat, dan lanjutkan ke banding administratif atau gugatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk permohonan yang bersifat izin, sikap diam juga berkaitan dengan konsep keputusan fiktif sebagaimana dibahas pada objek sengketa PTUN. Dua konsep ini sering tertukar: fiktif berkaitan dengan permohonan yang tidak ditanggapi, sedangkan keberatan berkaitan dengan keputusan yang sudah ada. Pastikan Anda berada pada jalur yang benar.

Siapa pejabat yang memutus banding administratif

Banding administratif diajukan kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Bila pejabat penerbit adalah kepala dinas, atasannya biasanya kepala daerah. Bila penerbit adalah pejabat tingkat daerah dari kementerian, atasannya dapat berada pada kementerian. Untuk keputusan yang diterbitkan pejabat yang tidak memiliki atasan langsung, peraturan memberi ketentuan khusus. Bila ragu, tanyakan kepada kantor penerbit atau sekretariat instansi, dan mintalah jawaban tertulis.

Atasan wajib menilai keputusan dari sisi kewenangan, prosedur, dan substansi, serta dapat menguatkan, mengubah, atau mencabut keputusan. Ia juga dapat memerintahkan pejabat bawahan memperbaiki keputusan. Bila keputusan atas banding dinilai merugikan, jalur pengadilan terbuka.

Hal yang perlu disimpan sepanjang proses

Upaya administratif memerlukan arsip yang disiplin. Simpan: salinan keputusan awal dengan tanda terima, surat keberatan beserta lampiran, tanda terima penyerahan, surat jawaban pejabat, surat banding, jawaban atasan, catatan telepon dan pertemuan, serta bukti kerugian yang terus bertambah. Susun secara kronologis dan beri nomor. Berkas yang sama akan menjadi bundel bukti ketika Anda menggugat.

Contoh kerangka surat banding administratif

Surat banding dapat memakai kerangka serupa dengan keberatan: identitas, keputusan awal, keputusan atas keberatan beserta tanggal diterima, alasan mengapa keputusan atas keberatan dinilai keliru, permintaan kepada atasan untuk membatalkan atau mengubah, dan lampiran. Jelaskan secara singkat apa yang berbeda dari keberatan sebelumnya, misalnya bukti baru yang ditemukan atau kekeliruan dalam jawaban pejabat. Sampaikan surat langsung kepada atasan atau melalui kantor penerbit sesuai ketentuan, dan tetap minta tanda terima.

Kapan sebaiknya langsung menggugat

Jika peraturan tidak mensyaratkan upaya administratif dan tenggat 90 hari hampir habis, langsung menggugat dapat lebih aman daripada menunggu hasil keberatan. Namun jangan mengambil keputusan sendiri; tanyakan kepada advokat atau pos bantuan hukum. Bila masih ragu, ajukan keduanya secara berurutan dengan tetap menjaga tenggat.

Kesalahan umum

Contoh: Pak V menerima surat penolakan izin pada 3 Maret. Ia menghitung 21 hari kerja dan mengajukan keberatan tertulis ke dinas penerbit pada 15 Maret, dengan tanda terima. Dinas menolak. Pak V membuat surat banding administratif ke kepala daerah sebagai atasan. Setelah keputusan atas banding diterima, ia menghitung 90 hari untuk menggugat ke PTUN dan mengajukan gugatan jauh sebelum batas. Seluruh surat dan tanda terimanya disimpan dalam satu map.

Menyusun surat keberatan yang efektif

Surat keberatan yang baik pendek tetapi lengkap. Gunakan susunan berikut: kop identitas pemohon, nomor dan tanggal keputusan yang diajukan keberatan, ringkasan kerugian, alasan hukum (sebutkan aturan atau asas yang dilanggar), permintaan konkret, daftar lampiran, dan tanda tangan. Hindari kalimat emosional.

Alasan hukum bisa mengikuti kerangka yang digunakan di PTUN: wewenang, prosedur, dan substansi. Penjelasannya ada pada alasan gugatan PTUN dan AUPB. Dengan demikian, jika keberatan ditolak, bahan itu dapat dipakai kembali untuk gugatan. Mintalah juga penundaan pelaksanaan keputusan bila keputusan akan segera dilaksanakan; lihat penundaan pelaksanaan keputusan TUN.

Pengaduan ke Ombudsman sebagai jalur lain

Selain upaya administratif, warga dapat mengadu kepada Ombudsman Republik Indonesia bila menduga maladministrasi dalam pelayanan publik, seperti penundaan berlarut atau penyimpangan prosedur. Ombudsman tidak memutus seperti hakim, tetapi dapat memberi rekomendasi kepada instansi. Jalur ini tidak menggantikan tenggat gugatan. Baca pengaduan layanan publik ke Ombudsman.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah upaya administratif wajib sebelum PTUN? Bila peraturan yang mendasari keputusan menyediakannya, upaya itu perlu ditempuh lebih dulu. Periksa peraturan sektor dan Perma 6/2018.

Berapa lama tenggat keberatan? Umumnya dikutip 21 hari kerja menurut UU 30/2014, tetapi periksa teks resmi.

Apakah upaya administratif menunda keputusan? Tidak otomatis. Mintalah penundaan secara tertulis dan jelaskan alasannya.

Bagaimana jika pejabat tidak menjawab? UU 30/2014 mengatur akibat diamnya pejabat dalam tahap tertentu. Periksa teks resmi dan konsultasikan dengan advokat.

Ringkasan

• Upaya administratif terdiri dari keberatan kepada pejabat penerbit dan banding kepada atasan.
• Dasarnya UU 30/2014; Perma 6/2018 menjadi pedoman bagi PTUN.
• Ajukan tertulis, tepat tenggat, dan simpan tanda terima.
• Setelah upaya administratif selesai, gugat ke PTUN dalam waktu yang berlaku.
• Perhatikan aturan sektor dan perubahan lewat UU 6/2023.
• Gunakan bahasa tenang dan alasan hukum yang jelas.

Dasar hukum

• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
• UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Baca juga

• Objek Sengketa PTUN: Keputusan Tata Usaha Negara yang Dapat Digugat
• Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN Selama Gugatan Berjalan
• Pengaduan Layanan Publik ke Ombudsman: Hak Warga, Tahapan, dan Hasilnya
• Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan Gugatan PTUN: Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.