Tanah Ulayat dan Tanah Adat: Pengakuan serta Pendaftarannya

Apa itu hak ulayat

Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengatur, dan memanfaatkan tanah serta sumber daya di wilayah adatnya. Hak ini dimiliki bersama oleh masyarakat, bukan oleh perorangan, dan biasanya dikelola oleh kepala adat atau lembaga adat.

UUPA mengakui hak ulayat dengan syarat: sepanjang kenyataannya masih ada, sesuai kepentingan nasional dan negara, serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Dasar pengakuan

UUD 1945 menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Pengakuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA dan peraturan menteri agraria tentang tata cara penetapan hak komunal dan pendaftaran tanah ulayat.

Mahkamah Konstitusi juga pernah menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, sehingga pengakuan wilayah adat berpengaruh pada pengelolaan kawasan.

Syarat pengakuan secara umum

• Ada masyarakat hukum adat yang terorganisasi dan dikenal.
• Ada wilayah dengan batas yang dikenal bersama.
• Ada tatanan adat yang masih berjalan dalam mengatur tanah.
• Penetapan dilakukan melalui proses pemerintah daerah sesuai aturan.

Contoh

Contoh: Masyarakat adat fiktif Desa Sendang Lestari dipimpin Pak Ketut. Mereka ingin wilayah adatnya dipetakan agar tidak diklaim perusahaan. Pak Ketut mengundang warga bermusyawarah, mencatat batas bersama tetangga desa, lalu mengajukan permohonan pengakuan ke pemerintah daerah. Setelah pengakuan, mereka mendaftarkan tanah ulayat di kantor pertanahan atas nama masyarakat hukum adat.

Perbedaan dengan hak milik perorangan

Tanah ulayat bukan milik perorangan dan umumnya tidak boleh dijual bebas oleh satu orang. Tanah yang telah dibagi kepada warga untuk digarap atau ditempati dapat didaftarkan menjadi hak perorangan, tetapi prosesnya mengikuti musyawarah adat dan peraturan. Tanpa kesepakatan masyarakat, pelepasan tanah ulayat berisiko sengketa.

Bila ada investor atau proyek

Jika pihak luar ingin memakai tanah ulayat, mekanismenya melalui musyawarah dan kesepakatan tertulis yang jelas, termasuk jangka waktu dan manfaat bagi masyarakat. Libatkan pendamping hukum dan pastikan keputusan diambil oleh pihak yang berwenang menurut adat, bukan oleh satu orang saja.

Simpan risalah musyawarah dan daftar hadir sebagai bukti.

Peran pemerintah daerah

Pemerintah daerah berperan menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat, biasanya melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Tanpa penetapan, kantor pertanahan sulit mencatat tanah ulayat. Karena itu, komunikasikan rencana Anda dengan pemerintah daerah sejak awal.

Ketersediaan dukungan lembaga pendamping dan perguruan tinggi juga sering mempercepat pemetaan.

Mengapa pendaftaran penting

Pendaftaran memberi kepastian dan perlindungan terhadap klaim pihak lain. Tanah ulayat yang sudah dipetakan dan dicatat lebih sulit diserobot, dan masyarakat memiliki dasar kuat bila berhadapan dengan perusahaan atau instansi.

Hal yang perlu dijaga masyarakat

Dokumentasikan sejarah, nama tempat, dan batas wilayah dalam bentuk tertulis dan foto. Libatkan generasi muda agar pengetahuan adat tidak hilang. Dokumentasi yang rapi sangat membantu bila pemerintah atau pengadilan meminta bukti keberadaan masyarakat adat.

Sengketa dan penyelesaiannya

Sengketa tanah ulayat dapat terjadi antar masyarakat adat, antara masyarakat adat dan perusahaan, atau antara masyarakat adat dan instansi. Penyelesaian lazimnya dimulai dari musyawarah dan mediasi, termasuk melalui lembaga adat. Bila tidak berhasil, jalur pengadilan terbuka dengan bukti sejarah, peta, dan keterangan saksi adat.

Bukti lisan yang kuat pun lebih meyakinkan jika sudah dicatat sejak dini dalam dokumen tertulis.

Hak komunal dan hak perorangan di atas tanah ulayat

Selain tanah ulayat yang dikelola bersama, ada pula hak komunal atas tanah yang digunakan bersama oleh masyarakat, misalnya tanah pemakaman, balai adat, atau padang penggembalaan. Anggota masyarakat juga bisa memperoleh hak garap atas bagian tertentu. Kejelasan pembagian ini sebaiknya dituangkan dalam kesepakatan adat tertulis supaya tidak menimbulkan salah paham antar generasi.

Contoh dokumen kesepakatan

Kesepakatan adat sebaiknya memuat tanggal musyawarah, daftar peserta, batas wilayah, pihak yang diberi kuasa mewakili, dan pernyataan persetujuan. Tanda tangan atau cap jempol saksi dari desa tetangga turut memperkuat dokumen tersebut.

Hal yang sering keliru

• Menganggap satu tokoh dapat menjual tanah ulayat sendirian.
• Memetakan wilayah tanpa menyepakati batas dengan desa tetangga.
• Menandatangani kesepakatan dengan investor tanpa pendampingan dan risalah resmi.

Dasar hukum

• UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)
• UU 5/1960 (UUPA) Pasal 3
• Permen ATR/BPN tentang pendaftaran tanah hak ulayat

Dalam kategori yang sama

• Sertifikat di Atas Tanah Negara: Jenis Hak dan Batas Waktunya
• Tanah Pesisir: Bisakah Ada HGB di Atas Laut?
• Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok: Status dan Aturan Pemakaiannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.