Tanah Pesisir: Bisakah Ada HGB di Atas Laut?

Mengapa laut tidak untuk disertifikatkan

Hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria diberikan atas permukaan bumi berupa tanah. Perairan laut termasuk ruang yang dikuasai negara dan dipakai bersama, sehingga tidak dapat dimiliki perorangan dengan hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai seperti tanah daratan.

Mahkamah Konstitusi juga pernah membatalkan aturan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena dinilai membuka privatisasi perairan. Sejak itu kegiatan di perairan diatur lewat izin pemanfaatan, bukan lewat hak milik atas laut.

Perbedaan sertifikat tanah dan izin ruang laut

Pemanfaatan ruang laut, misalnya untuk dermaga, budi daya, atau bangunan di perairan, memerlukan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan pemerintah. Izin ini bersifat pemanfaatan, bukan kepemilikan, dan memuat kewajiban serta batas waktu.

Dalam beberapa waktu terakhir, publik ramai membicarakan pagar laut dan sertifikat yang dilaporkan terbit di area perairan. Pemerintah menyatakan akan meninjau dan membatalkan sertifikat yang terbukti cacat prosedur atau berada di luar garis pantai. Untuk rincian peristiwa tertentu, rujuklah pada keterangan resmi pemerintah.

Contoh: Pak Aris, pembeli fiktif, menerima tawaran kavling tepi pantai berbentuk sertifikat. Setelah dicek, sebagian bidang berada di wilayah perairan menurut peta. Ia menunda pembelian dan meminta pengukuran ulang. Langkah ini mencegahnya membeli bidang yang rawan dibatalkan.

Tanah timbul dan reklamasi

Tanah timbul adalah daratan baru akibat proses alam seperti endapan. Tanah ini dikuasai negara dan hak atasnya dapat diberikan melalui permohonan sesuai peraturan, termasuk pemeriksaan oleh pemerintah. Pemilik tanah di sebelahnya tidak otomatis menjadi pemilik tanah timbul.

Reklamasi adalah kegiatan menimbun perairan menjadi daratan. Kegiatan itu hanya sah bila ada izin lokasi, persetujuan lingkungan, dan persetujuan pemanfaatan ruang laut. Setelah reklamasi selesai dan lahan menjadi daratan, barulah hak atas tanah dapat diajukan, umumnya melalui hak pengelolaan atau hak lain menurut peraturan.

Sempadan pantai dan tata ruang

Garis sempadan pantai adalah batas minimal ruang yang dijaga di sepanjang pantai dan ditetapkan pemerintah daerah. Di area sempadan, pembangunan dibatasi untuk melindungi pantai, nelayan, dan keselamatan.

Karena itu, sebelum membeli tanah pesisir, periksa rencana tata ruang dan zonasi daerah. Tanya juga apakah bidang itu termasuk kawasan lindung, kawasan nelayan, atau jalur hijau yang tidak boleh dibangun.

Langkah aman bagi pembeli dan nelayan

Pembeli: minta sertifikat, lakukan pengecekan di kantor pertanahan, minta pengukuran ulang bila batas dekat pantai, dan jangan membayar penuh sebelum status jelas.

Nelayan dan warga pesisir: bila merasa akses ke laut atau lahan tradisional terhalang bangunan atau pagar, kumpulkan foto dan koordinat, lalu laporkan kepada dinas kelautan dan perikanan, kantor pertanahan, atau lembaga bantuan hukum. Pelaporan tertulis lebih kuat daripada lisan.

Bila sertifikat dipersoalkan

Sertifikat yang terbit di luar kewenangan, misalnya di atas perairan, dapat ditinjau dan dibatalkan oleh pemerintah. Pembatalan dapat dilakukan karena cacat administrasi, cacat prosedur, atau pelaksanaan putusan pengadilan. Pemegang sertifikat berhak mengetahui alasan dan dapat menempuh upaya hukum, termasuk gugatan ke pengadilan tata usaha negara dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Bagi pembeli beritikad baik, kerugian bisa timbul meski ia tidak bersalah. Karena itu bukti pemeriksaan sebelum membeli sangat berharga: simpan hasil pengecekan, peta bidang, dan akta. Dokumen itu membantu menuntut ganti rugi kepada penjual atau pihak lain yang menyesatkan.

Contoh: Bu Tini, pembeli fiktif, membayar uang muka kavling tepi pantai. Sebelum akta, ia menemukan bahwa pengukuran menunjukkan sebagian bidang berada di perairan. Ia berhenti membayar, meminta pengembalian uang muka secara tertulis, dan menyimpan seluruh bukti pengiriman uang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah nelayan menambatkan perahu di tepi pantai? Penggunaan tradisional untuk menambatkan perahu umumnya diakui, tetapi pembangunan tetap perlu mengikuti aturan sempadan dan izin.

Apakah tanah yang tergerus abrasi tetap milik pemegang sertifikat? Persoalan ini rumit dan bergantung pada fakta dan peraturan, sehingga perlu penilaian kantor pertanahan dan advokat.

Hal yang sering keliru

• Menganggap sertifikat yang tampak resmi pasti sah tanpa mencocokkan peta dan garis pantai.
• Mencampuradukkan izin pemanfaatan laut dengan kepemilikan tanah.
• Membangun di sempadan pantai tanpa izin karena merasa lahan milik sendiri.

Dasar hukum

• UU Nomor 5 Tahun 1960
• UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU 1/2014
• Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010

Dalam kategori yang sama

• Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok: Status dan Aturan Pemakaiannya
• Tanah Negara dan Hak Menguasai Negara: Konsep Dasar
• Tanah Pecatu: Hak Menggarap Tanah Desa dan Batasannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.