Tanah Negara dan Hak Menguasai Negara: Konsep Dasar

Dasar konstitusional

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UUPA menjabarkan hal ini dalam Pasal 2 sebagai hak menguasai dari negara.

Kata dikuasai di sini sering disalahpahami. Ia tidak berarti negara memiliki semua tanah seperti pemilik pribadi.

Apa saja kewenangan negara

Menurut UUPA, hak menguasai negara memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah; menentukan hak-hak yang dapat dimiliki atas tanah; serta mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah dan perbuatan hukum mengenai tanah.

Wewenang tersebut dijalankan untuk kemakmuran rakyat, sehingga tidak boleh dipakai sewenang-wenang.

Apa itu tanah negara

Tanah negara dalam arti sederhana adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah tertentu dan tidak dimiliki atau dikuasai pihak lain berdasarkan hak. Dari tanah negara itulah negara dapat memberikan hak milik, HGB, HGU, atau hak pakai kepada warga atau badan hukum melalui permohonan.

Tanah negara juga dapat berupa tanah bekas hak yang telah berakhir, atau tanah yang dikuasai instansi pemerintah.

Contoh

Contoh: Bu Sinta menemukan lahan kosong tak bertuan dekat rumahnya dan ingin menanaminya. Ia mengira karena milik negara, boleh dipakai bebas. Sesudah bertanya ke kelurahan, ia tahu lahan itu tercatat sebagai tanah dikuasai instansi. Untuk menggunakannya, ia perlu mengajukan permohonan hak sesuai prosedur dan memperoleh izin, bukan sekadar menggarap.

Hak warga atas tanah negara

Warga yang telah lama menguasai tanah negara dengan itikad baik dapat mengajukan permohonan hak, dengan bukti penguasaan dan pemenuhan syarat peraturan. Pemberian hak tidak otomatis, dan ada kewajiban seperti membayar biaya perolehan dan menjaga fungsi tanah.

Penguasaan tanpa izin di tanah milik instansi bisa berujung penertiban.

Batas kewenangan negara

Kewenangan negara dibatasi oleh hak warga. Pencabutan hak atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya boleh dilakukan melalui prosedur dan ganti kerugian yang layak, misalnya sesuai UU 2/2012 tentang pengadaan tanah. Warga berhak menempuh upaya hukum bila merasa dirugikan.

Mengapa konsep ini perlu dipahami

Salah paham tentang tanah negara sering memicu penggusuran, jual beli tanah tak bertuan, atau klaim palsu. Dengan memahami bahwa negara mengatur, bukan semata memiliki, warga dapat menempatkan haknya dengan benar dan menempuh langkah yang sah.

Tanah terlantar dan kewajiban pemegang hak

Pemegang hak atas tanah wajib memanfaatkan tanahnya sesuai peruntukan. Tanah yang sengaja tidak diusahakan dalam jangka waktu tertentu dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar melalui proses bertahap dengan peringatan, dan tanahnya kembali dikuasai negara. Aturan rincinya ada pada peraturan pemerintah tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Prosesnya tidak serta-merta, sehingga pemegang hak memiliki kesempatan membela diri.

Cara memeriksa status sebidang tanah

Sebelum membeli atau menggarap lahan yang tidak jelas pemiliknya, minta informasi ke kantor pertanahan dan kelurahan. Tanyakan apakah bidang tersebut sudah bersertifikat, apakah termasuk aset instansi, atau berada di kawasan khusus seperti sempadan sungai dan kawasan hutan.

Hasil pengecekan menentukan apakah bidang itu bisa dimohonkan hak atau tidak.

Hak pengelolaan

Selain hak atas tanah untuk warga, ada hak pengelolaan yang diberikan kepada instansi atau badan tertentu atas tanah negara. Pemegang hak pengelolaan boleh menyerahkan sebagian tanah kepada pihak ketiga melalui hak seperti HGB atau hak pakai. Itulah sebabnya banyak HGB di kawasan industri dan perumahan berdiri di atas hak pengelolaan.

Contoh sikap yang tepat bagi pembeli

Jika seseorang menawarkan lahan yang katanya tanah negara dengan harga murah, jangan tergiur. Pembayaran kepada orang yang tidak punya hak tidak menghasilkan hak apa pun bagi Anda. Mintalah dasar penguasaannya dan cek di kantor pertanahan. Bila memang tanah negara, jalurnya adalah permohonan hak kepada negara, bukan jual beli dengan perorangan.

Hal yang sering keliru

• Menyamakan hak menguasai negara dengan kepemilikan pribadi.
• Menggarap atau menjual tanah negara tanpa izin atau hak.
• Mengira lama menguasai otomatis membuat tanah menjadi milik.

Dasar hukum

• UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)
• UU 5/1960 (UUPA) Pasal 2
• UU 2/2012 tentang pengadaan tanah

Dalam kategori yang sama

• Tanah Pecatu: Hak Menggarap Tanah Desa dan Batasannya
• Tanah Perhutani dan Kawasan Hutan: Hak Warga yang Perlu Diketahui
• Sultan Ground dan Magersari: Memahami Tanah di Yogyakarta

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.