Hutan Adat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Syarat, Putusan MK 35/2012, dan Tata Caranya

Apa itu masyarakat hukum adat dan hutan adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang terikat oleh asal-usul leluhur, wilayah, dan tatanan adat yang masih dijalankan. Mereka punya pemimpin adat, aturan bersama, dan hubungan khusus dengan tanah dan hutan di wilayahnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.

Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Posisi hukumnya berubah besar karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan itu menyatakan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Hutan adat adalah hutan hak, yaitu hutan yang berada di tanah yang dibebani hak, sehingga pengelolanya adalah masyarakat adat itu sendiri.

Siapa yang terkena persoalan ini?

• komunitas adat yang hutannya masuk peta kawasan hutan negara;
• pemerintah desa dan pemerintah daerah yang menerima permohonan pengakuan;
• perusahaan yang memegang izin di wilayah yang diklaim masyarakat adat;
• warga yang ingin menyewakan atau menjual tanah di wilayah adat (lihat sewa tanah adat ke investor).

Aturan pokok dalam bahasa sehari-hari

Ada dua lapis pengakuan yang harus dibedakan.

Lapis pertama: pengakuan terhadap masyarakat hukum adatnya. Pengakuan ini diberikan pemerintah daerah. Bentuknya peraturan daerah, atau keputusan kepala daerah menurut aturan yang berlaku. Rujukan nasional untuk tata cara pengakuan, antara lain, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan pertanahan yang lebih baru, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, juga menyebut bahwa penetapan masyarakat hukum adat dilakukan melalui peraturan daerah atau peraturan dan keputusan gubernur, bupati, atau wali kota.

Lapis kedua: penetapan hutan adatnya. Setelah masyarakat adat diakui, wilayah hutannya diusulkan ditetapkan sebagai hutan adat. Penetapan dilakukan oleh menteri yang membidangi kehutanan, melalui keputusan menteri, setelah verifikasi. Sejak pemisahan kementerian pada 2024, urusan ini berada di Kementerian Kehutanan. Tata cara teknis dapat berubah sehingga periksa peraturan menteri terbaru.

Kedua lapis itu perlu karena hutan adat tidak berdiri sendiri. Tanpa pengakuan masyarakat adatnya, tidak ada subjek yang bisa dinyatakan sebagai pemegang hutan adat.

Putusan MK 35/PUU-X/2012 dalam bahasa sederhana

Perkara ini diajukan oleh organisasi masyarakat adat dan kelompok komunitas yang menguji Undang-Undang Kehutanan. Pokoknya:

• Kata "negara" pada definisi hutan adat dalam undang-undang dihapus. Dengan begitu hutan adat tidak digolongkan hutan negara.
• Hutan adat tetap berada di bawah penguasaan negara dalam arti luas, tetapi pengelolaannya ada pada masyarakat adat.
• Syarat keberadaan masyarakat hukum adat tetap harus dipenuhi dan dibuktikan.

Dalam praktik, putusan itu membuka jalan, tetapi tidak otomatis mengubah peta. Setiap komunitas masih harus menyiapkan dokumen dan mengikuti verifikasi.

Dokumen yang biasanya diminta

Daftar persis ada pada peraturan, tetapi pada umumnya yang diminta meliputi:

Berkas-berkas ini tidak dibuat dalam satu hari. Kelengkapan peta dan kesepakatan batas dengan tetangga sering menjadi pekerjaan terlama.

Langkah praktis

1. Bentuk tim komunitas. Pilih perwakilan, termasuk perempuan dan pemuda, yang mengerjakan data dan berkomunikasi dengan pihak luar.
2. Susun sejarah dan silsilah. Tuliskan asal-usul, tokoh, tempat penting, dan perubahan penguasaan wilayah dari masa ke masa. Rekam kesaksian tetua.
3. Petakan wilayah secara partisipatif. Libatkan warga untuk menentukan batas. Gunakan penanda alam dan koordinat. Hasilnya didiskusikan dengan komunitas tetangga.
4. Sepakati batas dengan tetangga. Buat berita acara yang ditandatangani. Sengketa batas yang belum selesai akan menghambat verifikasi.
5. Ajukan permohonan pengakuan kepada pemerintah daerah. Sampaikan melalui bupati atau wali kota. Biasanya ada panitia yang meneliti dan melakukan verifikasi lapangan.
6. Tunggu penetapan pengakuan. Bila diterbitkan dalam bentuk peraturan daerah, prosesnya melibatkan DPRD sehingga bisa lama.
7. Usulkan hutan adat ke kementerian. Sertakan dokumen pengakuan dan peta.
8. Ikuti verifikasi dan pembuktian. Tim akan memeriksa data, peta, dan tumpang tindih dengan izin lain.
9. Terima penetapan dan kelola. Setelah penetapan, susun aturan pengelolaan yang menjaga fungsi hutan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Beberapa perubahan perlu dicatat.

Pertama, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sudah tidak berlaku, digantikan UU 6/2023. Undang-undang kehutanan tetap memuat pengakuan hutan adat, tetapi sejumlah rumusan perizinan berubah.

Kedua, pengaturan administrasi pertanahan untuk tanah ulayat diperbarui dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, yang mencabut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019. Bagi komunitas yang wilayah ulayatnya berupa tanah di luar kawasan hutan, peraturan ini menyediakan pencatatan dalam daftar tanah ulayat dan pendaftaran hak. Uraian lebih rinci ada pada pendaftaran tanah ulayat dan hak komunal.

Ketiga, rancangan undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat sudah lama dibicarakan. Penulis tidak dapat memastikan status terbarunya per Oktober 2026, sehingga periksa situs DPR atau peraturan.go.id sebelum menganggap undang-undang itu sudah ada atau belum.

Keempat, Mahkamah Konstitusi dalam putusan 181/PUU-XXII/2024 memberi perlindungan tertentu bagi masyarakat yang hidup turun-temurun di hutan dan berkebun bukan untuk tujuan komersial. Putusan ini relevan bagi komunitas yang belum memperoleh pengakuan formal. Pembahasannya ada pada tanah warga dalam kawasan hutan.

Peran pemerintah daerah dan kendala yang sering muncul

Pemerintah daerah memegang kunci pada lapis pertama. Tanpa kemauan daerah menerbitkan pengakuan, usulan hutan adat sulit bergerak. Di beberapa daerah, penyusunan peraturan daerah memerlukan naskah akademik, pembahasan di DPRD, dan anggaran. Karena itu masyarakat perlu bersabar sekaligus aktif: menghadiri rapat, menyerahkan data tambahan, dan mengawal agar prosesnya tidak berhenti di meja.

Kendala yang paling sering terdengar adalah sebagai berikut.

• Tumpang tindih izin. Wilayah yang diklaim ternyata sudah memuat izin perkebunan, pertambangan, atau hak pengusahaan hutan. Verifikasi harus menelaah izin-izin itu, dan penyelesaiannya tidak selalu cepat.
• Perbedaan data. Peta komunitas, peta desa, dan peta kementerian tidak selalu sama. Penyelarasan memerlukan pengukuran bersama.
• Perpecahan internal. Ada komunitas yang tidak satu suara tentang siapa pemimpin adat sah atau di mana batas wilayahnya. Perbedaan ini harus dibicarakan dulu secara adat.
• Keterbatasan sumber daya. Pemetaan, transportasi ke lokasi, dan penyusunan dokumen memerlukan biaya. Banyak komunitas dibantu lembaga pendamping.
• Ketakutan akan kriminalisasi. Warga yang tetap mengambil hasil hutan di wilayah yang dipersengketakan kadang dilaporkan. Dokumentasi perjalanan proses pengakuan membantu menunjukkan itikad baik.

Walaupun jalannya panjang, ada nilai tambah pengakuan bagi seluruh warga: kepastian wilayah, posisi tawar kuat terhadap investor, serta dasar hukum untuk menjaga hutan dari perusakan.

Hubungan hutan adat dengan tanah ulayat di luar hutan

Wilayah adat biasanya tidak hanya berupa hutan. Ia dapat mencakup ladang, sawah, kebun, sungai, kuburan, dan permukiman. Bagian yang berada dalam kawasan hutan mengikuti jalur hutan adat. Bagian yang berada di luar kawasan hutan, yang disebut tanah ulayat, mengikuti jalur administrasi pertanahan. Permen ATR/BPN 14/2024 mendefinisikan tanah ulayat sebagai tanah dalam wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang masih ada dan tidak dilekati hak atas tanah lain.

Artinya, komunitas yang wilayahnya terbagi dua perlu menempuh dua jalur yang berjalan berdampingan, dengan peta yang konsisten. Pastikan pemetaan partisipatif memuat seluruh wilayah, lalu bagi menurut kewenangan instansi. Cara ini mengurangi risiko satu bagian wilayah diakui sedangkan bagian lainnya dilupakan. Bandingkan juga dengan penjelasan di hak komunal dan hak milik pribadi, karena komunitas sering perlu memilih bentuk hak yang paling cocok untuk bagian berbeda dari wilayahnya.

Daftar periksa kesiapan sebelum mengajukan

Sebelum menyerahkan permohonan, komunitas dapat memeriksa pertanyaan berikut.

1. Apakah anggota komunitas sepakat tentang siapa yang mewakili mereka?
2. Apakah sejarah kampung sudah ditulis dan ditandatangani para tetua?
3. Apakah peta wilayah sudah diverifikasi bersama dan disepakati tetangga?
4. Apakah aturan adat tentang hutan sudah dicatat secara tertulis?
5. Apakah ada daftar warga dan kepala keluarga yang jelas?
6. Apakah semua izin pihak lain di wilayah itu sudah diketahui?
7. Apakah ada rencana pengelolaan hutan setelah penetapan?

Semakin banyak jawaban "ya", semakin lancar prosesnya. Jawaban "belum" tidak berarti gagal, hanya menunjukkan pekerjaan yang masih perlu dituntaskan.

Kesalahan umum

Contoh: Komunitas adat di sebuah kampung (fiktif) mengelola hutan di sekitar mata air selama berabad-abad. Peta pemerintah menggambarkan hutan itu sebagai hutan produksi. Warga lalu menyusun sejarah kampung, memetakan batas bersama dua kampung tetangga, dan menyerahkan permohonan pengakuan kepada kabupaten. Setelah pengakuan diterbitkan, mereka mengusulkan hutan adat ke kementerian. Proses memakan waktu lebih dari dua tahun, tetapi dokumen yang rapi membantu verifikasi berjalan. Ceritanya fiktif dan hanya ilustrasi.

Hak dan batasan setelah hutan adat ditetapkan

Penetapan hutan adat memberi masyarakat kewenangan mengatur pemanfaatan hutan menurut hukum adat. Tetapi hak itu bukan kebebasan tanpa batas. Masyarakat tetap harus menjaga fungsi hutan, mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan, dan tidak mengalihkan hutan adat seperti barang dagangan. Hutan adat umumnya dipahami sebagai milik bersama yang tidak untuk dijual.

Bila ada rencana kerja sama dengan pihak luar, misalnya pemanfaatan jasa lingkungan atau wisata, bicarakan dalam musyawarah adat. Pastikan perjanjiannya tertulis, mudah dipahami, dan menjelaskan pembagian manfaat serta cara mengakhirinya.

Sengketa di dalam komunitas biasanya lebih dulu diselesaikan secara adat. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dibaca pada penyelesaian sengketa desa dan musyawarah adat. Bila perkara menyangkut pihak luar atau izin pemerintah, jalur pengadilan terbuka, misalnya pengadilan tata usaha negara untuk keputusan pejabat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pengakuan masyarakat adat harus berbentuk peraturan daerah? Pada banyak kasus, ya. Peraturan pertanahan terbaru menyebut peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Bentuk yang tepat bergantung pada ketentuan setempat, sehingga tanyakan ke bagian hukum pemerintah daerah.

Apakah hutan adat otomatis aman dari izin perusahaan? Tidak otomatis. Penetapan hutan adat membuat wilayah itu bukan lagi hutan negara untuk diberi izin, tetapi tumpang tindih izin lama harus diperiksa dan diselesaikan. Karena itu, peta yang akurat sangat penting.

Apakah masyarakat adat boleh menjual hutan adat? Sebagai hutan hak yang melekat pada komunitas, hutan adat dipahami sebagai milik bersama lintas generasi. Peralihan kepemilikan kepada pihak luar bertentangan dengan tujuan pengakuan, dan sebaiknya tidak dilakukan.

Berapa lama prosesnya? Tidak ada angka pasti. Lamanya bergantung pada kelengkapan dokumen, kesepakatan batas, dan kecepatan pemerintah daerah serta kementerian. Siapkan waktu yang cukup panjang.

Ringkasan

• Hutan adat adalah hutan di wilayah masyarakat hukum adat, bukan hutan negara menurut putusan MK 35/PUU-X/2012.
• Prosesnya dua lapis: pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah, lalu penetapan hutan adat oleh kementerian.
• Peta partisipatif, sejarah, kelembagaan, dan kesepakatan batas adalah dokumen kunci.
• Aturan pertanahan untuk tanah ulayat diperbarui oleh Permen ATR/BPN 14/2024.
• Status RUU Masyarakat Hukum Adat perlu diperiksa pada sumber resmi.
• Hindari penandatanganan perjanjian sebelum musyawarah adat.

Dasar hukum

• UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)
• UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Baca juga

• Tanah Ulayat dan Hak Masyarakat Adat: Pengakuan, Pendaftaran, dan Sengketa
• Tanah Warga di Dalam Kawasan Hutan: Status, Klaim, dan Jalan Penyelesaiannya
• Pendaftaran Tanah Ulayat dan Sertipikat Hak Komunal: Tahapan menurut Permen ATR/BPN 14/2024

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.