Studi Kasus: Siswa SMP Dirundung Teman Sekelas, Tanggung Jawab Sekolah

Kasus singkat

Raka, 13 tahun, siswa kelas 8 SMP. Selama dua bulan, tiga teman sekelasnya mengejek penampilannya, menyembunyikan tasnya, dan menyebarkan foto yang diedit di grup chat kelas. Pada suatu hari, saat jam istirahat, salah satu dari mereka mendorong Raka hingga membentur meja dan lengan Raka memar. Raka takut bercerita, sampai ibunya, Bu Sari, melihat memar dan menemukan Raka sering murung. Setelah didesak, Raka menceritakan semuanya. Bu Sari melapor kepada wali kelas, namun jawabannya hanya "nanti dinasihati".

Kronologi

Masalah hukum yang muncul

1. Apakah perundungan itu hanya "kenakalan anak" atau perbuatan yang punya akibat hukum?
2. Apa kewajiban sekolah dalam mencegah dan menangani?
3. Bagaimana jalur pidana bila pelakunya anak?
4. Apakah orang tua pelaku dan sekolah dapat dimintai tanggung jawab perdata?
5. Bagaimana memulihkan korban?

Aturan yang berlaku

Perlindungan anak. UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan perlindungan anak dari kekerasan, termasuk di lingkungan satuan pendidikan. Ketentuan ini juga melarang kekerasan terhadap anak dan memuat ancaman pidana bagi pelakunya. Rincian pasal dan ancaman perlu diperiksa pada teks resmi, termasuk dampak UU No. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

Pencegahan dan penanganan di sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mewajibkan satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan pemerintah daerah membentuk satuan tugas. Peraturan ini mencakup kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan bentuk lain. Rincian tugas tim, tahapan penanganan, dan sanksi perlu dibaca pada teks resmi di situs JDIH.

Sistem peradilan pidana anak. Bila pelaku adalah anak berusia 12 sampai di bawah 18 tahun, perkara diproses menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi (penyelesaian di luar peradilan melalui musyawarah restoratif) diupayakan bila ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Anak di bawah 12 tahun tidak diproses seperti pelaku dewasa. Lihat Anak Berhadapan dengan Hukum: Diversi.

Tanggung jawab perdata. Orang tua dan sekolah dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian akibat kelalaian pengawasan (Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata). Penilaiannya bergantung pada fakta, termasuk apa yang sekolah ketahui dan lakukan.

Perundungan siber. Penyebaran foto editan di grup chat dapat berkaitan dengan UU ITE. Rincian pasal perlu diperiksa pada teks resmi. Lihat Perundungan Siber Remaja dan Peran Orang Tua.

Panduan umum. Perundungan (Bullying) Anak di Sekolah dan Perkelahian di Sekolah dan Orang Tua Murid Melapor.

Istilah yang perlu dipahami

• Perundungan (bullying): perilaku agresif berulang yang merugikan korban, baik fisik, verbal, maupun daring.
• TPPK: Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan.
• Diversi: penyelesaian perkara anak di luar peradilan secara restoratif.
• Pemulihan: upaya mengembalikan kondisi fisik dan psikologis korban.
• Satuan pendidikan: sekolah atau lembaga pendidikan formal lain.

Ciri perundungan dan tanda pada anak

Orang tua perlu mengenali tanda: anak menjadi pendiam, enggan sekolah, sering sakit tanpa sebab jelas, barang hilang atau rusak, nilai menurun, atau tampak cemas saat menerima pesan. Perundungan dapat berbentuk fisik, verbal, sosial (dikucilkan), dan daring. Ciri utamanya berulang dan ada ketimpangan kekuatan. Bicara dengan anak secara tenang, di tempat nyaman, dan hindari pertanyaan yang menyudutkan. Tujuan utamanya agar anak merasa aman bercerita.

Analisis

Pihak Raka dan orang tuanya

• Perundungan terjadi berulang dan berdampak pada kesehatan dan semangat sekolah Raka.
• Sekolah sudah diberi tahu tetapi tidak menindaklanjuti.
• Sekolah wajib menyediakan lingkungan aman dan mekanisme penanganan.
• Korban berhak atas pemulihan.

Pihak sekolah

• Sekolah menyebut sudah menasihati siswa dan menganggap ini masalah antarteman.
• Sekolah belum memiliki bukti lengkap dan sedang mengumpulkan keterangan.
• Sekolah ingin penyelesaian kekeluargaan agar nama sekolah terjaga.

Pihak orang tua pelaku

• Mereka menyatakan anaknya hanya bercanda.
• Mereka bersedia mediasi, tetapi tidak ingin anaknya diproses hukum.

Titik lemah

Perundungan biasanya dibedakan dari konflik sesaat melalui ciri berulang, ada ketimpangan kekuatan, dan merugikan korban. Dalam kasus ini, ejekan selama dua bulan, penyebaran foto, dan kekerasan fisik memperlihatkan pola. Penilaian akhir tetap oleh pihak berwenang.

Contoh: Pak Andi, orang tua korban lain dalam cerita fiktif ini, menulis kronologi, memotret memar, menyimpan tangkapan layar pesan, dan membawa anaknya ke dokter untuk visum sederhana sebelum bertemu sekolah. Dengan dokumen itu, pertemuan lebih terarah dan sekolah tidak dapat menganggapnya sepele. Hasil akhir tetap tergantung penilaian pihak berwenang.

Langkah yang dapat ditempuh

1. Dengarkan dan lindungi anak. Beri rasa aman, jangan menyalahkan. Pastikan ia tidak sendirian dengan pelaku.
2. Dokumentasikan. Foto cedera, tangkapan layar pesan dan foto editan, tanggal dan nama saksi. Catat kronologi.
3. Periksa kesehatan. Bawa ke dokter dan simpan hasil pemeriksaan. Bila ada dampak psikologis, konsultasi dengan psikolog.
4. Laporkan secara tertulis kepada sekolah. Kirim surat kepada kepala sekolah, minta penanganan oleh TPPK dan jawaban tertulis. Minta tanda terima.
5. Minta rencana penanganan. Meliputi pemisahan sementara korban dan pelaku bila perlu, pendampingan psikososial, dan pemantauan.
6. Libatkan dinas pendidikan bila sekolah tidak menanggapi. Pemerintah daerah memiliki satuan tugas sesuai Permendikbudristek 46/2023.
7. Libatkan lembaga perlindungan anak di daerah untuk pendampingan.
8. Pertimbangkan laporan polisi. Bila terdapat kekerasan fisik, ancaman, atau penyebaran konten, laporan dapat diajukan. Karena pelaku anak, proses mengikuti UU SPPA, termasuk diversi.
9. Pertimbangkan mediasi. Mediasi yang didampingi pihak netral dapat memulihkan hubungan dan menyepakati langkah pemulihan.

Bukti yang dibutuhkan

• Foto cedera dan hasil pemeriksaan dokter atau psikolog.
• Tangkapan layar pesan dan konten.
• Surat atau pesan ke sekolah dan jawabannya.
• Keterangan saksi (teman, guru).
• Catatan kronologi.

Menjaga proses tetap berpihak pada anak

Pada semua tahap, kepentingan terbaik anak harus menjadi pegangan. Hindari publikasi nama anak korban maupun pelaku di media sosial. Libatkan psikolog atau konselor sekolah untuk korban dan, bila perlu, pelaku. Pantau perkembangan dalam beberapa bulan ke depan, termasuk kondisi di kelas dan di grup daring. Jika sekolah menawarkan pemindahan kelas atau pendampingan, diskusikan dengan anak agar ia ikut menentukan pilihan yang membuatnya merasa aman.

Kemungkinan hasil

Hasil tergantung bukti dan penilaian hakim atau pihak berwenang. Skenario:

Tidak semua kasus perlu ke polisi. Kondisi korban, pola, dan kesediaan pihak sekolah menentukan jalur yang tepat.

Pelajaran dan kesalahan yang bisa dihindari

Dokumen dan contoh surat singkat

Contoh: "Kepada Yth. Kepala SMP Maju Jaya. Perihal: Laporan perundungan terhadap anak kami. Kami Bu Sari, orang tua dari Raka (kelas 8). Sejak ... anak kami mengalami ejekan berulang, penyebaran foto editan di grup kelas, dan pada tanggal ... didorong hingga memar. Kami melampirkan foto, tangkapan layar, dan keterangan dokter. Kami memohon agar sekolah menindaklanjuti melalui Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sesuai Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, memberi pendampingan kepada anak kami, dan memberi jawaban tertulis dalam 7 hari. Hormat kami, Sari." Surat ini fiktif.

Dokumen yang menyertai:

• Foto dan tangkapan layar.
• Surat dokter dan psikolog.
• Kronologi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah sekolah bisa dimintai pertanggungjawaban? Sekolah memiliki kewajiban mencegah dan menangani kekerasan. Bila terbukti lalai, tanggung jawab perdata dan administratif dapat dipertimbangkan. Penilaian bergantung pada fakta.

Apakah pelaku anak bisa dipidana? Anak usia 12 sampai di bawah 18 tahun dapat diproses menurut UU SPPA, dengan diversi diutamakan dan penahanan sebagai upaya terakhir.

Apakah laporan ke polisi wajib? Tidak selalu. Bergantung tingkat keseriusan dan kehendak keluarga. Banyak kasus ditangani lewat sekolah dan mediasi.

Bagaimana dengan perundungan di grup chat? Konten daring dapat menjadi bukti. Simpan dengan lengkap dan laporkan ke sekolah dan, bila perlu, aparat.

Ringkasan

• Perundungan adalah perilaku berulang yang merugikan; bukan sekadar candaan.
• Sekolah wajib mencegah dan menangani kekerasan; Permendikbudristek 46/2023 mengatur TPPK dan satuan tugas.
• Pelaku anak diproses menurut UU SPPA; diversi diutamakan.
• Dokumentasi, laporan tertulis, dan pemulihan korban adalah kunci.
• Hasil tergantung bukti dan penilaian hakim atau pihak berwenang.

Dasar hukum

• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Baca juga

• Anak Berhadapan dengan Hukum: Batas Umur, Diversi, Hak Anak, dan Proses Menurut UU SPPA
• Studi Kasus: Remaja 16 Tahun Ikut Tawuran, Anak Berhadapan dengan Hukum

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.