Studi Kasus: Pengurus RT Memungut Biaya Tinggi untuk Surat Pengantar

Kasus singkat

Pak Yanto warga RT 05 membutuhkan surat pengantar RT untuk mengurus surat keterangan di kelurahan. Ketua RT, Pak Gunawan, menyatakan biaya surat pengantar Rp150.000 (fiktif) dan tidak mau memberi kuitansi. Pak Yanto sebelumnya mendengar bahwa tetangga biasanya hanya membayar sukarela atau sangat sedikit. Ketika ia bertanya dasarnya, Pak Gunawan berkata itu "aturan RT" dan surat tidak akan ditandatangani sebelum dibayar. Pak Yanto merasa keberatan tetapi membutuhkan surat dengan cepat untuk keperluan administrasi.

Kronologi

Masalah hukum yang muncul

• Apa kedudukan RT, dan apakah RT berwenang memungut biaya?
• Apakah iuran warga boleh ditetapkan sepihak oleh pengurus?
• Kapan pungutan dapat dikategorikan pungutan liar?
• Apakah surat pengantar RT boleh ditahan sebelum pembayaran?
• Ke mana warga dapat mengadu, dan bukti apa yang diperlukan?

Kelima pertanyaan ini menyentuh dua wilayah sekaligus: hukum administrasi dan hukum pidana. Pada tingkat RT, yang pertama biasanya lebih relevan. Pembinaan, teguran, dan musyawarah adalah jalan awal. Hukum pidana baru masuk bila ada paksaan nyata, ancaman, atau penyalahgunaan dana yang jelas.

Aturan yang berlaku

Kedudukan RT

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan, yaitu wadah partisipasi warga yang menjadi mitra pemerintah desa atau kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa mengatur lembaga seperti RT dan RW. Menurut ringkasan Hukumonline atas aturan itu, tugas RT antara lain membantu kepala desa dalam pelayanan pemerintahan dan membantu menyediakan data kependudukan serta perizinan. RT bukan instansi pemerintah dengan wewenang memungut tarif pelayanan. Untuk RT di wilayah kelurahan perkotaan, pengaturan lebih rinci biasanya ada pada peraturan daerah atau peraturan wali kota setempat, sehingga perlu dicek di daerah masing-masing.

Iuran warga

Hukumonline menjelaskan bahwa aturan tentang iuran RT bergantung pada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Contoh Peraturan Gubernur DKI Jakarta menyebut bahwa RT hanya boleh menarik iuran setelah ditetapkan dalam musyawarah warga, yang beranggotakan kepala keluarga dalam RT. Ketentuan di daerah lain dapat berbeda. Karena itu, aturan di kota atau kabupaten tempat warga tinggal perlu diperiksa, misalnya lewat kelurahan atau bagian hukum pemerintah daerah.

Prinsipnya: iuran yang ditentukan lewat musyawarah dan dikelola transparan lebih sah daripada pungutan sepihak. Keputusan musyawarah harus tercatat, dan penggunaan dananya dilaporkan kepada warga.

Pelayanan publik

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan sesuai standar. Pelayanan administrasi pemerintahan, termasuk surat keterangan di kelurahan, dilakukan oleh instansi pemerintah dan biayanya mengikuti ketentuan resmi. RT hanya membantu pengantar. Pengurus RT tidak seharusnya menjadikan surat pengantar sebagai komoditas.

Pungutan liar

Pungutan liar atau pungli adalah pungutan yang tidak punya dasar hukum yang sah. Dalam bahasa sehari-hari, pungutan tanpa dasar peraturan atau persetujuan warga dapat dikategorikan pungli. Satuan Tugas Saber Pungli sebelumnya menangani pengaduan pungli, tetapi satgas itu sudah dibubarkan lewat Perpres No. 49 Tahun 2025. Pengaduan kini ditempuh lewat kanal lain: kelurahan, kecamatan, inspektorat daerah, Ombudsman, atau aparat penegak hukum.

Pidana

Perbuatan memaksa orang memberi uang dengan ancaman dapat masuk ranah pemerasan. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Apakah pungutan oleh ketua RT memenuhi unsur pemerasan atau tindak pidana korupsi bergantung pada status pelaku dan fakta, dan itu perlu dinilai penyidik. Untuk tindak pidana korupsi, periksa teks resmi undang-undang tersebut. Nomor pasal tidak dikutip di sini.

Pengawasan administratif

Ombudsman Republik Indonesia berwenang menerima laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik (UU No. 37 Tahun 2008). Pembinaan RT berada pada pemerintah kelurahan atau desa. Pengaduan administratif ke lurah atau camat dapat meminta pembinaan atau pergantian pengurus.

Istilah yang perlu dipahami

• RT dan RW adalah rukun tetangga dan rukun warga, tingkat paling bawah organisasi warga.
• Lembaga kemasyarakatan adalah wadah partisipasi warga yang bermitra dengan pemerintah.
• Musyawarah adalah pertemuan warga untuk memutuskan hal bersama, biasanya dengan kuorum tertentu.
• Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dalam pelayanan publik.
• Inspektorat adalah unit pengawas internal pemerintah daerah.
• Kuitansi adalah bukti tertulis penerimaan uang.

Perbedaan iuran dan tarif

Iuran adalah sumbangan bersama yang ditetapkan warga untuk kepentingan bersama, seperti kebersihan dan keamanan. Tarif pelayanan adalah biaya yang ditetapkan peraturan untuk layanan tertentu. Surat pengantar RT sebenarnya tidak termasuk layanan bertarif. Karena itu, bila ada biaya, pembayarannya lebih baik berupa iuran sukarela yang ditetapkan musyawarah dan tidak dijadikan syarat penandatanganan surat.

Analisis: bagaimana aturan diterapkan pada fakta

Argumen Pak Yanto

Pak Yanto akan berkata bahwa tidak ada dasar pungutan Rp150.000. Musyawarah warga tidak pernah membahas biaya surat, tidak ada kuitansi, dan tarif berbeda-beda untuk tiap warga. Surat pengantar adalah tugas pelayanan RT, bukan barang dagangan. Menahan surat sampai dibayar sama dengan memaksa. Ia memiliki saksi tetangga dan bukti pembayaran.

Titik lemahnya: ia membayar tanpa kuitansi, sehingga pembuktian jumlah dan pembayaran bergantung pada saksi dan bukti lain. Ia juga membayar secara sukarela dalam arti tidak ada paksaan fisik. Karena itu ia perlu menunjukkan bahwa ia membayar karena terdesak dan surat tidak akan diberikan bila ia menolak.

Argumen Pak Gunawan

Pak Gunawan akan berkata bahwa biaya itu untuk operasional RT: kertas, cetak, tinta, dan kegiatan lingkungan. Ia mungkin berkata bahwa sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada warga yang keberatan sebelumnya. Ia bisa menyebut bahwa dana kas RT kekurangan sehingga perlu iuran tambahan.

Titik lemahnya: kebiasaan tidak sama dengan dasar hukum. Bila tidak ada keputusan musyawarah yang mencatat tarif, ia sulit membuktikan pungutan sah. Tidak memberi kuitansi dan tidak melaporkan penggunaan dana memperkuat dugaan bahwa pungutan tidak transparan. Penahanan surat sebagai syarat pembayaran juga sulit dibenarkan.

Titik temu

Banyak masalah semacam ini selesai bila ada musyawarah terbuka yang menetapkan iuran wajar, pencatatan penerimaan, dan laporan penggunaan. Warga yang tidak mampu dapat dibebaskan. Dengan begitu, kebutuhan operasional RT terpenuhi tanpa tuduhan pungli.

Bagaimana kelurahan atau Ombudsman biasanya menimbang

Pertama, apakah ada keputusan musyawarah yang mencatat tarif. Tanpa itu, pungutan dianggap tidak berdasar. Kedua, apakah ada penahanan pelayanan sebagai syarat pembayaran. Penahanan seperti ini yang membuat sebuah iuran berubah menjadi pungutan paksa. Ketiga, apakah ada transparansi penggunaan dana: kuitansi, laporan kas, dan pertanggungjawaban pada rapat warga.

Keempat, pola: apakah pungutan dilakukan kepada banyak warga dengan tarif tidak seragam. Pola seperti ini memperkuat dugaan penyimpangan. Kelima, bukti: semakin banyak saksi dan dokumen, semakin mudah lembaga pengawas menindaklanjuti.

Soal pembayaran yang sudah dilakukan

Warga yang sudah membayar bukan berarti kehilangan hak mengadu. Pembayaran di bawah tekanan atau karena tidak ada pilihan tetap dapat diadukan. Namun bukti pembayaran tentu menolong. Karena itu, sedapat mungkin bayar lewat transfer atau minta kuitansi, atau minimal catat tanggal dan saksi.

Langkah yang dapat ditempuh

1. Tanyakan dasar pungutan dengan sopan dan tertulis, misalnya lewat pesan: apa dasar tarif, kapan ditetapkan, dan ke mana dananya dipakai.
2. Minta kuitansi. Bila dibayar, mintalah bukti dengan tanggal, jumlah, dan tanda tangan.
3. Kumpulkan saksi dan bukti. Catat tarif yang dibayar warga lain, simpan pesan, dan foto bukti.
4. Sampaikan keberatan ke RW dan kelurahan. Mintalah pembinaan atau klarifikasi tertulis.
5. Adukan ke kecamatan dan inspektorat bila tidak ada tanggapan.
6. Lapor ke Ombudsman bila ada dugaan maladministrasi pelayanan publik. Ombudsman menerima laporan warga secara gratis.
7. Laporkan ke aparat penegak hukum bila ada paksaan, ancaman, atau indikasi tindak pidana. Konsultasikan dulu dengan advokat.

Bukti yang dibutuhkan: identitas pelapor, kronologi, bukti pembayaran, pesan, saksi, dan catatan tarif warga lain.

Rincian praktis per langkah

Menyusun kronologi. Tulis satu halaman: tanggal, siapa yang meminta, berapa, dan alasan yang disampaikan. Cantumkan nama saksi.

Berbicara dengan warga lain. Ajak tetangga berdiskusi secara baik. Banyak warga ternyata mengalami hal sama. Pengaduan bersama biasanya lebih meyakinkan.

Menggunakan jalur musyawarah. Minta ketua RW atau tokoh masyarakat memfasilitasi rapat warga untuk menetapkan iuran dan aturan pelayanan. Rapat yang terbuka mengurangi kecurigaan.

Mengadukan ke kelurahan. Bawa kronologi dan bukti. Minta pengaduan dicatat dan minta tanda terima.

Mengadukan ke Ombudsman. Ombudsman meminta pelapor lebih dulu menyampaikan keberatan kepada pihak terkait. Karena itu, simpan surat keberatan sebagai bukti.

Kemungkinan hasil

Tergantung bukti dan penilaian pihak yang berwenang, beberapa skenario berikut dapat terjadi.

Hasil bergantung pada bukti, itikad pihak terkait, dan hukum daerah setempat.

Dalam banyak kasus di tingkat lingkungan, hasil yang paling realistis adalah pembinaan dan kesepakatan baru, bukan hukuman. Pengurus yang bersedia memperbaiki tata kelola, menjelaskan penggunaan dana, dan mengembalikan kelebihan biasanya diberi kesempatan. Pergantian pengurus lewat musyawarah dapat terjadi bila kepercayaan warga hilang.

Proses pidana jarang ditempuh untuk nilai kecil dan hubungan bertetangga. Meski demikian, jika ada paksaan atau penyalahgunaan dana besar, jalur hukum tetap terbuka.

Pelajaran dan kesalahan yang bisa dihindari

Pelajaran dari kasus ini: transparansi adalah kunci. Pengurus yang mencatat penerimaan, melaporkan penggunaan, dan menetapkan iuran bersama warga hampir tidak pernah dituduh pungli. Warga, di sisi lain, sebaiknya aktif hadir di rapat dan meminta kuitansi, sehingga masalah dapat dicegah sebelum membesar.

Contoh surat keberatan ke kelurahan

Contoh: "Kepada Yth. Lurah. Saya Yanto, warga RT 05 RW 02. Pada 14 Agustus 2026 saya membayar Rp150.000 kepada Ketua RT untuk surat pengantar tanpa kuitansi. Saya tidak menemukan keputusan musyawarah warga yang menetapkan tarif tersebut. Saya mohon Bapak Lurah memberi klarifikasi tentang dasar pungutan dan melakukan pembinaan kepada pengurus RT agar pelayanan surat pengantar tidak dipungut di luar ketentuan. Saya bersedia dimintai keterangan. Demikian, terima kasih."

Bacaan lanjut: Pungutan liar dalam pelayanan publik, Pungli dan pengaduan pungutan liar, dan Surat keterangan domisili lewat RT/RW dan kelurahan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah RT boleh meminta uang untuk surat pengantar? Tergantung aturan daerah dan keputusan musyawarah warga. Pungutan sepihak tanpa dasar dan tanpa kuitansi sulit dibenarkan.

Apakah saya boleh menolak membayar iuran RT? Iuran yang disepakati musyawarah biasanya mengikat secara sosial, tetapi bentuk dan sanksinya bergantung aturan daerah. Pelayanan dasar sebaiknya tidak dihentikan karena iuran belum dibayar.

Ke mana mengadu bila ketua RT tidak mau menandatangani? Sampaikan ke RW, kelurahan, atau kecamatan. Bila pelayanan publik terhambat, Ombudsman dapat menerima laporan.

Apakah pengaduan pungli masih lewat Saber Pungli? Satgas Saber Pungli sudah dibubarkan lewat Perpres No. 49 Tahun 2025. Gunakan kanal pemerintah daerah, Ombudsman, atau aparat penegak hukum.

Ringkasan

• RT adalah lembaga kemasyarakatan yang membantu pelayanan, bukan instansi yang menetapkan tarif sendiri.
• Iuran warga sebaiknya ditetapkan lewat musyawarah dan dikelola transparan.
• Pungutan tanpa dasar dan tanpa kuitansi dapat dikategorikan pungli.
• Jalur pengaduan: RW, kelurahan, kecamatan, inspektorat, Ombudsman, lalu aparat penegak hukum bila perlu.
• Hasil tergantung bukti dan penilaian pihak berwenang.

Dasar hukum

• UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
• Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
• Perpres No. 49 Tahun 2025 (pembubaran Satgas Saber Pungli)

Baca juga

• Pungli dan Pengaduan Pungutan Liar: Hak Warga dan Cara Melapor
• Pengaduan Layanan Publik ke Ombudsman: Hak Warga, Tahapan, dan Hasilnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.