Studi Kasus: Komisi Penjualan Sales Tidak Dibayar Perusahaan

1. Kasus singkat

Pak Andi bekerja sebagai sales untuk CV Maju Jaya, distributor peralatan dapur. Ia tidak mendapat gaji tetap; penghasilannya komisi dari penjualan. Surat yang ia tandatangani bernama "perjanjian kemitraan penjualan", tetapi ia diwajibkan hadir tiap pagi, memakai seragam, melapor ke supervisor, dan mengikuti target harian. Pada Maret 2026 ia menutup kontrak pasokan ke sebuah hotel. Komisi yang dijanjikan tidak dibayar dengan alasan pembayaran hotel belum lunas. Pada Juni 2026 hotel sudah lunas, tetapi perusahaan berkata kontrak sudah berakhir dan komisi hangus.

Inti sengketa ada dua. Pertama, apakah hubungan mereka hubungan kerja atau kemitraan. Kedua, apakah klausul "komisi cair setelah lunas" dapat dipakai untuk menggugurkan komisi setelah pelanggan akhirnya lunas.

2. Kronologi

3. Masalah hukum yang muncul

• Apakah Pak Andi pekerja atau mitra, dan mengapa perbedaan itu penting?
• Apakah perjanjian bernama kemitraan menentukan status, atau yang dilihat adalah kenyataan pekerjaan?
• Apakah komisi termasuk upah, dan apa akibatnya?
• Apakah klausul "komisi setelah pelanggan lunas" sah dan bagaimana berlaku setelah kerja sama berakhir?
• Apakah ada hak lain bila ia pekerja, misalnya pesangon atau jaminan sosial?
• Ke mana ia dapat menagih: dinas ketenagakerjaan, pengadilan hubungan industrial, atau pengadilan negeri?
• Bukti apa yang diperlukan untuk menunjukkan penjualan dan besaran komisi?

4. Aturan yang berlaku

Hubungan kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah beberapa kali termasuk oleh UU No. 6 Tahun 2023, ditandai tiga unsur: pekerjaan, upah, dan perintah. Bila ketiganya ada, hubungan itu pada dasarnya hubungan kerja, apa pun nama perjanjiannya. Kemitraan sejati ditandai kebebasan mitra mengatur cara kerja, risiko usaha ditanggung sendiri, dan tidak ada subordinasi seperti kewajiban absen serta seragam.

Gambaran dalam bahasa sehari-hari:

• Nama perjanjian bukan penentu. Pengadilan melihat kenyataan: siapa yang memberi perintah, mengatur jam, menentukan target, dan membayar.
• Upah bisa berbentuk komisi. Penghasilan yang bergantung hasil penjualan tetap dapat dipandang sebagai upah, tetapi upah minimum dan komponen lain perlu diperiksa. Aturan pengupahan ada di PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
• Sengketa hubungan kerja. Penyelesaiannya berjenjang: perundingan bipartit, mediasi di dinas ketenagakerjaan, lalu gugatan ke pengadilan hubungan industrial berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
• Bila benar kemitraan. Hak atas komisi bersumber dari perjanjian. Penagihan memakai jalur perdata: somasi dan gugatan wanprestasi, termasuk gugatan sederhana untuk nilai kecil.
• Klausul syarat pembayaran. Klausul yang menunda komisi sampai pelanggan lunas pada dasarnya dapat disepakati, tetapi tidak boleh dipakai untuk menghilangkan hak setelah syaratnya terpenuhi.

Panduan terkait: komisi dan insentif penjualan, hak pekerja sales, mitra ojol, hubungan kemitraan dan hak pengemudi.

5. Analisis: aturan diterapkan pada fakta

Tiga pertanyaan kunci: siapa yang mengatur kerja harian, apakah komisi tertulis jelas, dan apakah klausul pelunasan berlaku setelah kerja sama berakhir.

Argumen Pak Andi. Ia diwajibkan hadir pagi hari, berseragam, melapor, dan mengejar target. Itu ciri hubungan kerja. Karena itu komisi adalah upah yang tidak boleh ditahan sewenang-wenang. Pelanggan sudah lunas, sehingga syarat pencairan terpenuhi. Pengakhiran kerja sama tidak menghapus komisi atas penjualan yang sudah ia hasilkan.

Argumen perusahaan. Perjanjian bernama kemitraan dan ditandatangani sukarela. Pak Andi tidak menerima gaji tetap dan menanggung biaya transportasi sendiri. Komisi hanya cair bila pelanggan lunas pada masa kerja sama, dan klausul itu disepakati.

Titik lemah Pak Andi.

• Perjanjian tertulis menyebut kemitraan, dan ia menandatanganinya.
• Bila ia tidak memiliki bukti perintah harian atau absensi, pembuktian hubungan kerja berat.
• Besaran komisi harus dibuktikan dari kontrak hotel atau rekap penjualan.
• Bila ada klausul yang jelas tentang gugurnya komisi setelah kerja sama berakhir, ia perlu menunjukkan klausul itu tidak adil atau tidak berlaku pada kasusnya.

Titik lemah perusahaan.

• Praktik di lapangan menunjukkan pengawasan, seragam, target, dan jadwal, yang bertentangan dengan citra kemitraan.
• Alasan "belum lunas" berhenti berlaku ketika hotel sudah lunas.
• Menghanguskan komisi setelah pekerjaan selesai dapat dinilai tidak patut.
• Tidak ada rekap komisi tertulis yang pernah diberikan.

Jalur akhirnya sangat bergantung pada status. Bila dinilai hubungan kerja, jalur ketenagakerjaan terbuka. Bila dinilai kemitraan, jalur perdata berlaku.

6. Langkah yang dapat ditempuh

1. Kumpulkan bukti status. Absensi, seragam, pesan perintah dari supervisor, target tertulis, kartu nama perusahaan, dan jadwal kunjungan.
2. Kumpulkan bukti penjualan dan komisi. Kontrak atau pesanan hotel, faktur, bukti pelunasan, tabel komisi, dan pesan yang mengakui jumlah komisi.
3. Hitung komisi. Buat rekap per transaksi: tanggal, nilai penjualan, persentase, dan jumlah.
4. Ajukan permintaan tertulis. Minta pembayaran dalam tenggat wajar disertai rekap.
5. Perundingan bipartit. Bila dianggap hubungan kerja, undang perusahaan berunding dan buat risalah.
6. Mediasi di dinas ketenagakerjaan. Bila bipartit buntu, catat perundingan dan ajukan mediasi di dinas kabupaten atau kota setempat.
7. Gugatan. Hubungan kerja: pengadilan hubungan industrial. Kemitraan: gugatan wanprestasi di pengadilan negeri, termasuk gugatan sederhana bila nilainya memenuhi syarat.
8. Pertimbangkan kelanjutan. Selesaikan komisi sambil memeriksa hak lain seperti jaminan sosial.

Bukti yang dibutuhkan:

• Perjanjian dan lampiran komisi.
• Pesan atau surel perintah kerja dan target.
• Faktur, bukti pembayaran pelanggan, dan rekap komisi.
• Slip atau bukti transfer komisi bulan-bulan sebelumnya.
• Saksi rekan kerja bila ada.

7. Kemungkinan hasil

Hasil tergantung bukti dan penilaian hakim. Skenario yang masuk akal:

Waktu dan biaya perlu ditimbang. Untuk jumlah kecil, perundingan dan mediasi sering lebih efisien daripada sidang berbulan-bulan.

8. Pelajaran dan kesalahan yang bisa dihindari

9. Contoh surat penagihan komisi

Contoh: Surat berikut hanya ilustrasi fiktif dan perlu disesuaikan dengan fakta serta nasihat advokat.

Kepada Yth. Pimpinan CV Maju Jaya, di tempat. Dengan surat ini saya, Andi, menyampaikan bahwa penjualan kepada pihak hotel sesuai pesanan tanggal 12 Maret 2026 telah dilunasi pelanggan pada Juni 2026. Berdasarkan perjanjian, saya berhak atas komisi sebagaimana rekap terlampir. Saya memohon pembayaran dalam 14 hari sejak surat ini diterima. Bila tidak ada tanggapan, saya akan menempuh penyelesaian melalui jalur yang tersedia menurut hukum. Demikian, terima kasih. Malang, 20 Juli 2026. Andi.

Lampirkan rekap, faktur, dan bukti pelunasan. Simpan bukti pengiriman surat.

10. Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah sales komisi murni selalu mitra? Tidak. Nama perjanjian bukan satu-satunya penentu. Pengadilan melihat unsur kenyataan kerja seperti perintah, jam kerja, dan pengawasan.

Apakah perusahaan boleh menahan komisi sampai pelanggan lunas? Bisa, bila disepakati. Namun setelah pelanggan lunas, komisi pada dasarnya harus dibayar sesuai perjanjian.

Apakah komisi hilang bila kerja sama berakhir? Tergantung klausul dan kepatutannya. Komisi atas penjualan yang sudah dihasilkan tidak otomatis gugur.

Ke mana pertama kali melapor? Bila diduga hubungan kerja, mulai dari perundingan bipartit lalu dinas ketenagakerjaan setempat. Bila kemitraan, mulai dari somasi, lalu mediasi atau gugatan perdata.

Ringkasan

• Status hubungan ditentukan kenyataan kerja, bukan hanya nama perjanjian.
• Komisi dapat dipandang sebagai upah bila hubungan kerja terbukti.
• Kumpulkan bukti penjualan, rekap komisi, dan perintah kerja.
• Mulailah dengan permintaan tertulis, perundingan, mediasi, baru gugatan.
• Hasil perkara tergantung bukti dan penilaian hakim; tidak ada jaminan hasil tertentu.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Baca juga

• Gugatan Sederhana: Cara Menagih Utang Kecil Tanpa Proses Panjang
• Somasi dan Wanprestasi: Langkah Sebelum Menggugat
• Somasi yang menyebut kewajiban, bukan hanya kemarahan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.