Restitusi dan Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual: Hak Korban atas Pemulihan

Apa itu hak pemulihan korban

Hak pemulihan adalah hak korban untuk dikembalikan, sejauh mungkin, ke keadaan sebelum kejadian: sehat secara fisik dan mental, aman, dan tidak menanggung kerugian sendirian. UU TPKS (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) memuat hak ini dalam beberapa bentuk.

Ada tiga hal yang perlu dibedakan.

Ketiganya dapat dipakai bersama. Restitusi tidak menghapus hak atas layanan, dan layanan tidak menggantikan restitusi.

Restitusi: ganti rugi dari pelaku

Restitusi adalah pembayaran oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang dialami. Menurut UU TPKS, restitusi dapat mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan akibat tindak pidana, biaya perawatan medis dan psikologis, serta kerugian lain yang diderita korban. Daftar ini ada di Pasal 30 UU TPKS.

Beberapa hal yang perlu dipahami:

• Hak korban. Restitusi diminta oleh korban atau wakilnya. Untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi (Pasal 16 UU TPKS). Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberi tahu korban tentang hak ini.
• Pengajuan dini. Permohonan dapat disampaikan sejak tahap penyidikan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat membantu menghitung kerugian dan mengajukannya.
• Perhitungan. Korban perlu menyiapkan bukti kerugian, seperti kuitansi pengobatan, bukti kehilangan penghasilan, dan biaya konseling.
• Pembayaran. Restitusi diberikan paling lambat 30 hari sejak salinan putusan diterima. Penyidik dapat menyita harta pelaku sebagai jaminan dengan izin pengadilan negeri, dan harta itu dapat dilelang bila restitusi tidak dibayar. Bila harta tidak cukup, pelaku dikenai pidana penjara pengganti, dan negara memberi kompensasi atas kekurangannya melalui Dana Bantuan Korban (Pasal 33 dan 35).

Untuk gambaran restitusi pada tindak pidana umum, lihat Restitusi Korban Tindak Pidana.

Dana bantuan korban

Dana bantuan korban adalah dana yang disediakan negara untuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Menurut UU TPKS, dana ini dipakai untuk membayar kekurangan restitusi bila harta pelaku yang disita tidak mencukupi.

Dana ini dapat berasal dari filantropi, masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, sumber sah lain, dan anggaran negara. Sumber, peruntukan, dan pemanfaatannya diatur dengan peraturan pemerintah. Status pelaksanaannya perlu ditanyakan kepada LPSK, UPTD PPA, atau pendamping sebelum korban menggantungkan harapan.

Syarat dan tata cara pengajuan perlu diperiksa pada peraturan pelaksana yang berlaku. Jangan berasumsi bahwa nominal atau prosedurnya sama di semua daerah.

Layanan pemulihan

Layanan pemulihan adalah dukungan nonuang yang sering lebih mendesak. UU TPKS menyebut hak atas penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pendampingan, dan upaya reintegrasi sosial. Dalam praktik:

• Kesehatan: pemeriksaan fisik, perawatan luka, tindakan darurat, dan pemeriksaan kesehatan reproduksi.
• Psikologis: konseling oleh psikolog atau konselor, termasuk dukungan bagi anggota keluarga.
• Bantuan hukum: advokat atau lembaga bantuan hukum yang mendampingi dari pelaporan sampai sidang.
• Perlindungan: rumah aman bila korban terancam, serta perlindungan identitas.
• Reintegrasi: bantuan pendidikan atau pekerjaan agar korban dapat kembali menjalani hidup.

Layanan ini dapat diakses lewat UPTD PPA di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, lembaga layanan berbasis masyarakat, rumah sakit, dan LPSK. Lihat Permohonan Perlindungan LPSK.

Langkah praktis mengajukan restitusi

1. Kumpulkan bukti kerugian. Kuitansi rumah sakit, resep, biaya konseling, bukti gaji yang hilang, biaya transportasi, dan biaya pindah tempat tinggal bila relevan.
2. Susun daftar kerugian. Tulis per jenis dan nominalnya. Penghitungan yang rapi memudahkan penyidik, jaksa, dan hakim.
3. Beri tahu penyidik sejak awal. Sampaikan bahwa Anda ingin mengajukan restitusi. Jangan menunggu sampai sidang.
4. Hubungi LPSK atau pendamping. Mereka dapat membantu menghitung dan menyiapkan permohonan.
5. Pantau tuntutan jaksa. Pastikan restitusi dimasukkan dalam berkas dan tuntutan.
6. Periksa putusan. Lihat apakah hakim menetapkan restitusi, jumlahnya, dan batas waktu pembayaran.
7. Tagih pelaksanaan. Bila pelaku belum membayar, minta jaksa melaksanakan eksekusi atau tanyakan ketersediaan dana bantuan korban.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Sebelum UU TPKS, restitusi lebih sering muncul pada perkara tertentu seperti anak, perdagangan orang, atau terorisme. Untuk korban kekerasan seksual dewasa, ganti rugi sering hanya lewat gugatan perdata yang mahal dan lama. UU TPKS menjadikan restitusi bagian dari perkara pidana, sehingga korban tidak perlu mengajukan gugatan terpisah.

Perubahan berikutnya adalah KUHP dan KUHAP baru sejak 2 Januari 2026, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban yang baru (UU Nomor 3 Tahun 2026) yang menggantikan UU 13/2006. Sebelum mengandalkan prosedur tertentu, cek bagaimana ketentuan baru mengatur restitusi dan kompensasi. Jangan mengutip nomor pasal dari sumber lama.

Siapa yang dapat membantu

Korban tidak harus mengurus sendiri. Beberapa pihak yang dapat membantu:

• UPTD PPA di kabupaten/kota atau provinsi: menerima pengaduan, menyediakan pendampingan, dan menghubungkan ke layanan kesehatan serta bantuan hukum.
• LPSK: dapat membantu menghitung kerugian, mengajukan restitusi, dan memberi perlindungan fisik atau prosedural bagi korban dan saksi.
• Lembaga bantuan hukum dan organisasi pendamping korban: mendampingi di kepolisian, kejaksaan, dan sidang.
• Fasilitas kesehatan: memberi pelayanan medis dan rujukan psikologis.
• Penyidik dan jaksa: wajib memberi tahu korban tentang hak restitusi.

Bawa dokumen identitas, bukti laporan polisi, dan kuitansi saat menghubungi mereka. Bila Anda tidak memiliki kartu identitas karena kejadian, tetap datang. Layanan darurat biasanya tidak menolak korban.

Bagaimana hakim menetapkan restitusi

Hakim biasanya memperhatikan beberapa hal.

1. Apakah kerugian dibuktikan dengan dokumen atau keterangan yang meyakinkan.
2. Apakah kerugian berhubungan langsung dengan tindak pidana.
3. Kemampuan pelaku membayar, walaupun ini tidak menghapus hak korban.
4. Kelayakan nominal dibanding kerugian nyata.

Hakim dapat menetapkan lebih rendah daripada permintaan bila bukti kurang. Karena itu, kelengkapan dokumen penting. Kerugian immaterial, seperti penderitaan batin, lebih sulit dihitung dan biasanya dinilai dari laporan psikologis serta dampak pada kehidupan korban.

Restitusi yang tidak dibayar sesuai batas waktu dapat dieksekusi. Jaksa berwenang melaksanakan putusan. Tanyakan kepada jaksa penuntut umum tentang perkembangan eksekusi, dan catat nomor perkara serta nama jaksa agar mudah ditindaklanjuti.

Hubungan dengan gugatan perdata

Selain restitusi dalam perkara pidana, korban kadang mempertimbangkan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan perdata. Pertimbangannya: gugatan perdata lebih lama, perlu biaya, dan beban pembuktiannya ada pada penggugat. Restitusi dalam pidana biasanya lebih praktis, tetapi terbatas pada kerugian yang diakui undang-undang. Mana yang cocok bergantung pada fakta kasus. Konsultasikan dengan advokat agar tidak ada hak yang terlewat.

Contoh komponen kerugian yang dapat dihitung

Agar permohonan tidak kosong, susun kerugian ke dalam kelompok yang jelas.

Jangan menunggu semua kerugian selesai terjadi. Ajukan sesuai yang sudah ada, lalu perbarui bila ada tambahan sebelum putusan.

Mengapa dokumentasi sejak awal penting

Restitusi dihitung dari kerugian yang dapat dibuktikan. Banyak korban baru menyadari pentingnya dokumen setelah proses berjalan lama. Karena itu, mulai dari hari pertama simpan kuitansi, resep, catatan transportasi, dan bukti kehilangan penghasilan. Catat juga dampak yang sulit dihitung, misalnya gangguan tidur atau berhenti bekerja, dan minta laporan psikolog. Dokumentasi yang rapi menunjukkan kerugian nyata dan mencegah tawar-menawar tidak sehat dengan pihak yang menekan korban agar menerima nominal murah.

Restitusi untuk korban anak dan penyandang disabilitas

Korban anak dan penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh orang tua, wali, atau pendamping. Penyidik dan jaksa perlu menjelaskan hak ini dengan bahasa yang mudah dipahami, dan kebutuhan pemulihan jangka panjang, seperti terapi dan pendidikan, dapat dimasukkan ke dalam perhitungan. Bacaan lanjutan ada di Anak Korban Tindak Pidana dan Kekerasan terhadap Lansia dan Penyandang Disabilitas.

Kesalahan umum

Contoh: Lina, korban kekerasan seksual, mengeluarkan biaya pengobatan dan konseling selama enam bulan. Ia menyimpan seluruh kuitansi, lalu bersama pendamping menyusun tabel kerugian dan menyerahkannya kepada penyidik. LPSK membantu penghitungan. Hakim kemudian menetapkan restitusi yang dibayar pelaku dalam jangka waktu tertentu. Contoh ini fiktif.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah restitusi otomatis diberikan? Tidak sepenuhnya otomatis. Untuk perkara yang ancamannya penjara 4 tahun atau lebih, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi, tetapi jumlahnya bergantung pada bukti kerugian. Karena itu korban atau wakilnya perlu menyiapkan dan menyampaikan bukti sejak awal.

Bagaimana kalau pelaku tidak mampu membayar? Negara dapat memberi dana bantuan korban, tetapi pelaksanaannya bergantung pada peraturan teknis dan ketersediaan anggaran. Tanyakan statusnya.

Apakah korban dewasa dan anak sama-sama berhak? Ya. Korban anak mendapat perhatian tambahan, termasuk lewat aturan perlindungan anak. Lihat Anak Korban Tindak Pidana.

Apakah mengambil restitusi menghilangkan hak menggugat perdata? Tergantung situasi. Konsultasikan dengan advokat agar tidak terjadi penghitungan ganda atau hak yang terlewat.

Ringkasan

• UU TPKS memberi tiga jalur pemulihan: restitusi dari pelaku, dana bantuan korban dari negara, dan layanan pemulihan.
• Restitusi diajukan sejak penyidikan dan ditetapkan hakim.
• Dana bantuan korban bergantung pada peraturan pelaksana. Tanyakan status terbaru.
• Simpan semua bukti kerugian dan minta bantuan LPSK atau pendamping.
• Cek perubahan aturan perlindungan saksi dan korban yang terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UU No. 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Permohonan Perlindungan LPSK: Syarat dan Prosedur Mengajukan
• Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut UU TPKS
• Kekerasan Seksual: Hak Korban Menurut UU TPKS

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.