Putusan Berkekuatan Tetap Sebelum 2026: Apakah Bisa Berubah karena KUHP Baru?

Apa itu putusan berkekuatan hukum tetap

Putusan berkekuatan hukum tetap, disebut juga inkrah, adalah putusan yang tidak dapat lagi diubah dengan upaya hukum biasa. Hal itu terjadi, misalnya, ketika masa mengajukan banding atau kasasi telah lewat tanpa permohonan, atau ketika upaya hukum biasa telah selesai dengan putusan terakhir. Setelah inkrah, jaksa menjalankan putusan (eksekusi). Terpidana kemudian menjalani pidana, membayar denda, atau melaksanakan pidana lain sesuai amar putusan.

Putusan inkrah dihormati karena menjamin kepastian hukum. Meski demikian, hukum mengenal pengecualian. Pengecualian yang paling dikenal adalah peninjauan kembali, grasi, dan, sejak KUHP baru, mekanisme peralihan untuk keadaan ketika aturan pidana berubah. Gambaran pengecualian itulah yang dibahas di sini.

Apa kata prinsip peralihan KUHP baru

KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menganut asas bahwa bila aturan berubah sesudah perbuatan, aturan yang menguntungkan pelaku dipakai. Prinsip ini juga menjangkau putusan yang sudah tetap, dengan dua gagasan pokok.

1. Bila perbuatan tidak lagi merupakan tindak pidana menurut aturan baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
2. Bila pidana yang dijatuhkan lebih berat daripada ancaman menurut aturan baru, pelaksanaan pidana disesuaikan dengan batas ancaman baru.

Rumusan pasti, syarat, dan tata caranya perlu dibaca pada teks resmi dan peraturan pelaksana. Bagian ini tidak mengutip nomor pasal selain yang terverifikasi. Pembahasan lanjutan: Terpidana Menjalani Pidana Lama dan Ancaman Lebih Ringan di KUHP Baru: Mekanisme Penyesuaian dan Perbuatan yang Tidak Lagi Dipidana di KUHP Baru: Nasib Perkara Berjalan dan Terpidana.

Apa yang tidak berubah

Penting untuk menempatkan harapan secara proporsional. Berikut hal-hal yang pada dasarnya tidak berubah karena KUHP baru.

• Putusan tidak otomatis batal. Kesalahan pada tahap penilaian fakta tidak berubah karena aturan berubah.
• Perbuatan yang masih dipidana tetap dipidana. Yang berubah barangkali nomor pasal atau rumusannya.
• Pidana tambahan dan kewajiban lain mengikuti amar putusan dan aturan terkait; penyesuaiannya perlu ditanyakan khusus.
• Hak korban atas ganti rugi atau restitusi yang telah ditetapkan tidak otomatis hilang.
• Pembinaan di lembaga pemasyarakatan berjalan seperti biasa.

Karena itu, jangan mengambil keputusan besar, seperti menghentikan kewajiban atau mengubah rencana keluarga, hanya berdasarkan harapan akan penyesuaian. Tunggu penetapan resmi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dampak praktis: lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, dan pengadilan perlu menyelaraskan prosedur. Pada masa awal, wajar bila ada ketidakseragaman. Pembaca disarankan memantau Peraturan Pelaksana KUHP Baru dan KUHAP Baru yang Perlu Diketahui Warga.

Langkah praktis bagi terpidana dan keluarga

1. Minta salinan putusan semua tingkat dan petikan putusan yang menyatakan inkrah.
2. Catat tanggal perbuatan, pasal, dan pidana. Dari putusan, bukan dari ingatan.
3. Cari padanan aturan dalam KUHP baru. Gunakan teks resmi; minta bantuan penasihat hukum.
4. Tentukan kategori: perbuatan tidak lagi dipidana; ancaman baru lebih ringan; atau tidak ada perubahan berarti.
5. Tanyakan jalur formal. Siapa yang mengajukan, kepada siapa, dengan dokumen apa. Tanyakan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dan kejaksaan yang melaksanakan putusan.
6. Ajukan permohonan tertulis dengan dasar jelas, melalui penasihat hukum bila ada.
7. Pantau tanpa menunda kewajiban. Selama belum ada penetapan, putusan tetap dilaksanakan.
8. Gunakan jalur lain secara paralel bila relevan, seperti remisi atau pembebasan bersyarat sesuai syarat.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang terpidana menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 2024 atas suatu perbuatan. Keluarganya membaca di media sosial bahwa perbuatan sejenis "dihapus" dalam KUHP baru. Penasihat hukum memeriksa teks resmi dan menemukan bahwa rumusan tidak hilang, hanya berpindah dan sedikit berubah unsurnya. Karena perbuatan terpidana masih memenuhi unsur rumusan baru, penghapusan pelaksanaan putusan tidak berlaku. Namun ancaman maksimum dalam rumusan baru ternyata lebih rendah daripada pidana yang dijatuhkan, sehingga penasihat hukum menyiapkan permohonan penyesuaian. Hasilnya bergantung pada penilaian lembaga yang berwenang.

Peran jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan

Tiga lembaga berperan pada tahap pelaksanaan. Jaksa melaksanakan putusan. Pengadilan negeri yang memutus perkara di tingkat pertama memegang peran pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan sesuai ketentuan. Lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan dan mencatat masa pidana. Siapa di antara mereka yang menjadi pintu masuk permohonan penyesuaian perlu dipastikan pada teks resmi; jangan menebak. Bila diarahkan ke lembaga tertentu, mintalah arahan itu secara tertulis.

Putusan denda dan pidana tambahan

Tidak semua putusan berupa penjara. Ada putusan denda, pidana tambahan seperti pencabutan hak, dan pidana yang telah dibayar sebagian. Untuk denda, periksa bagaimana kategori denda baru memengaruhi putusan lama; pembahasan ada di Pidana Denda Lama dan Penyesuaian ke Kategori Denda KUHP Baru. Nominal tidak ditulis di sini; periksa teks resmi. Untuk pidana tambahan, tanyakan apakah ia dapat disesuaikan bersama pidana pokok atau perlu proses terpisah.

Mengapa kepastian hukum dan keadilan harus ditimbang

Hukum pidana selalu berada di antara dua nilai: kepastian dan keadilan. Kepastian menuntut agar putusan yang sudah tetap tidak diganggu gugat sembarangan, supaya masyarakat dan aparat dapat bergantung pada putusan itu. Keadilan menuntut agar orang tidak terus menjalani hukuman atas perbuatan yang oleh masyarakat tidak lagi dianggap pantas dipidana, atau hukuman yang jauh melampaui ukuran yang kini berlaku. Ketentuan peralihan KUHP baru adalah upaya menyeimbangkan keduanya: pintu dibuka hanya untuk dua keadaan yang jelas, bukan untuk setiap perbedaan penilaian.

Bagi terpidana, pemahaman ini penting agar tidak terjebak pada harapan berlebihan. Perbedaan kecil antara rumusan lama dan baru belum tentu cukup. Yang dicari adalah perubahan nyata: perbuatan yang tidak lagi dirumuskan sebagai pidana, atau ancaman maksimum baru yang jelas lebih rendah daripada pidana yang dijalani. Selain itu, penghitungan ulang tidak otomatis berarti pembebasan; yang dihitung ulang adalah sisa pidana yang masih harus dijalani, dengan memperhatikan masa yang telah dilalui.

Contoh hitungan sederhana

Contoh: Anggap seorang terpidana dijatuhi pidana penjara dalam angka tertentu berdasarkan ancaman lama. Setelah KUHP baru berlaku, ancaman maksimum perbuatan itu ternyata di bawah pidana yang dijatuhkan. Dalam keadaan ini, prinsip penyesuaian mengarahkan agar pelaksanaan pidana tidak melebihi batas ancaman baru. Jika terpidana telah menjalani masa pidana yang sudah melampaui batas baru tersebut, kemungkinan pelaksanaan pidana dinilai telah terpenuhi. Jika belum, sisa pidana dihitung sampai batas baru. Contoh ini sengaja tidak memakai angka karena angka sebenarnya bergantung pada pasal dan rumusan masing-masing; perhitungan yang sah harus dilakukan oleh pihak berwenang berdasarkan teks resmi.

Langkah mengecek kesiapan sebelum mengajukan

Sebelum mengajukan permohonan, pastikan lima hal ini. Pertama, putusan benar-benar telah berkekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan petikan atau keterangan resmi. Kedua, pasal dan pidana yang dijatuhkan tercatat jelas. Ketiga, padanan aturan baru sudah dicari dari teks resmi, bukan dari berita. Keempat, perbedaan dirangkum dalam tabel sederhana. Kelima, jalur pengajuan telah dikonfirmasi pada pihak berwenang. Bila salah satu belum jelas, tunda pengajuan sampai lengkap, karena permohonan yang tidak tertib dapat ditolak dan membuang waktu.

Bila terpidana berada di lembaga pemasyarakatan, tanyakan juga kepada petugas pembinaan tentang catatan masa pidana, remisi yang sudah diterima, dan perkiraan tanggal bebas. Data ini sangat berguna untuk menilai ulang hitungan setelah ada penyesuaian.

Catatan tentang grasi dan jalur lain

Selain penyesuaian pidana, terpidana mengenal jalur lain yang tidak bergantung pada perubahan aturan, yaitu grasi (pengampunan dari kepala negara), remisi (pengurangan masa pidana), dan pembebasan bersyarat. Masing-masing memiliki dasar, syarat, dan pejabat berwenang sendiri. Jalur-jalur itu dapat ditempuh paralel, tetapi jangan dicampur dalam satu permohonan. Mintalah penasihat hukum memetakan jalur mana yang paling relevan, serta urutan pengajuannya agar tidak saling mengganggu.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya otomatis bebas bila perbuatan saya tidak lagi dipidana? Prinsip peralihan membuka penghapusan pelaksanaan putusan, tetapi pelaksanaan tetap memerlukan prosedur resmi. Jangan menghentikan kewajiban sebelum ada penetapan.

Apakah penyesuaian berarti saya bebas? Tidak selalu. Penyesuaian dapat berarti pidana yang tersisa dihitung ulang, bukan pembebasan langsung.

Apakah remisi dan pembebasan bersyarat tetap berjalan? Ya, sesuai syarat masing-masing, secara terpisah dari penyesuaian.

Siapa yang bisa mengajukan? Terpidana, keluarga, atau kuasa hukum, melalui jalur yang ditentukan. Pastikan pada teks resmi.

Ringkasan

• Putusan inkrah pada dasarnya final, tetapi KUHP baru yang berlaku 2 Januari 2026 membuka penghapusan atau penyesuaian pelaksanaan dalam keadaan tertentu.
• Penghapusan berlaku bila perbuatan tidak lagi dipidana; penyesuaian berlaku bila pidana melebihi ancaman baru.
• Tidak otomatis; perlu prosedur resmi, dan selama belum ada penetapan, putusan tetap dilaksanakan.
• Bedakan penyesuaian dari PK, grasi, dan remisi.
• Periksa teks resmi dan jangan percaya perantara.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Terpidana Menjalani Pidana Lama dan Ancaman Lebih Ringan di KUHP Baru: Mekanisme Penyesuaian
• Perbuatan yang Tidak Lagi Dipidana di KUHP Baru: Nasib Perkara Berjalan dan Terpidana
• Peninjauan Kembali dan Peralihan KUHAP Baru bagi Terpidana: Dasar Hukum dan Hak
• Ketentuan Peralihan KUHP Baru: Gambaran Umum untuk Awam dan Siapa yang Terdampak
• Pidana Denda Lama dan Penyesuaian ke Kategori Denda KUHP Baru

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.