Proses PKPU: Tahapan dari PKPU Sementara sampai PKPU Tetap dan Rencana Perdamaian

Apa itu PKPU dan siapa yang terkena

PKPU adalah proses di pengadilan niaga yang memberi debitur waktu untuk menawarkan rencana perdamaian kepada para krediturnya, yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang, termasuk restrukturisasi. Selama proses berjalan, tagihan dan eksekusi dibekukan sementara. Dasarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

Hukum membolehkan dua pihak mengajukan:

• Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tujuannya mengajukan rencana perdamaian (Pasal 222 ayat (2)).
• Kreditur yang memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kreditur dapat meminta agar debitur diberi PKPU supaya mengajukan rencana perdamaian (Pasal 222 ayat (3)).

Syarat dasarnya mirip dengan pailit, yaitu dua kreditur atau lebih; baca syarat permohonan pailit. Karena itu, PKPU sering dipakai debitur sebagai upaya agar tidak langsung dipailitkan, dan dipakai kreditur sebagai cara menekan debitur berunding. Perbedaan umum pailit dan PKPU dijelaskan di PKPU dan pailit dasar.

PKPU relevan bagi pelaku usaha, kreditur, pekerja yang bekerja di perusahaan yang menjalani PKPU, dan pihak yang berniat memberi pinjaman atau pemasok. Bagi pekerja, lihat PHK karena perusahaan melakukan PKPU.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

PKPU sementara. Setelah permohonan diajukan, pengadilan niaga harus segera mengabulkan PKPU sementara dan menunjuk hakim pengawas serta satu atau lebih pengurus. Dalam permohonan dari debitur, pengadilan wajib memutus dalam waktu sangat singkat. PKPU sementara berlaku sejak putusan diucapkan sampai hari sidang pemeriksaan permohonan, dan tidak boleh melebihi 45 hari (lihat Pasal 225 sampai 228; periksa teks resmi untuk ayat pastinya). Tujuannya memberi jeda agar para kreditur dapat dikumpulkan.

Rapat kreditur. Pengurus memanggil semua kreditur untuk menghadiri sidang. Kreditur mendaftarkan tagihan. Pengurus menyusun daftar tagihan yang diakui dan dibantah. Pada sidang, kreditur menentukan apakah PKPU tetap diberikan dan berapa lama.

PKPU tetap. PKPU tetap diberikan atas persetujuan kreditur menurut syarat kuorum suara, yaitu persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir dan haknya diakui, yang mewakili sekurang-kurangnya dua pertiga bagian dari seluruh tagihan, serta persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur separatis (pemegang jaminan) yang hadir dan mewakili sekurang-kurangnya dua pertiga tagihan separatis. Jangka waktu PKPU tetap, termasuk perpanjangannya, tidak boleh melebihi 270 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6)).

Rencana perdamaian. Debitur mengajukan rencana perdamaian, yang dapat berisi pembayaran sebagian utang, penjadwalan ulang, konversi utang menjadi saham, atau penjualan aset. Para kreditur memberi suara. Perdamaian diterima bila disetujui oleh mayoritas yang ditentukan undang-undang. Bila diterima, pengadilan mengesahkannya (homologasi). Pembahasan lanjut di perdamaian dalam PKPU, homologasi, dan pembatalannya.

Bila gagal. Jika rencana perdamaian ditolak atau jangka waktu PKPU habis tanpa kesepakatan, pengadilan menyatakan debitur pailit.

Akibat bagi tagihan. Selama PKPU, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang yang tercakup. Kewenangan mengurus harta tetap pada debitur, tetapi bersama pengurus. Kreditur separatis umumnya dibatasi untuk mengeksekusi jaminan selama jangka waktu tertentu. Jangan menganggap semua utang otomatis berhenti: utang kepada pekerja, pajak, dan utang baru diperlakukan khusus.

Tabel perbandingan PKPU sementara dan PKPU tetap

Langkah praktis bernomor

Bagi debitur:

1. Kumpulkan data keuangan: daftar utang, daftar aset, laporan keuangan, dan proyeksi arus kas.
2. Hitung kemampuan: berapa yang mampu dibayar dan kapan. Rencana yang realistis lebih mudah diterima.
3. Tunjuk advokat untuk mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga yang berwenang; lihat pengadilan niaga.
4. Sampaikan daftar kreditur secara jujur dan lengkap.
5. Bekerja sama dengan pengurus: berikan data, hadiri rapat, dan jangan memindahkan aset tanpa persetujuan.
6. Susun rencana perdamaian yang jelas: skema bayar, jaminan, dan jadwal.
7. Hadiri sidang pemungutan suara dan jelaskan rencana kepada kreditur.
8. Setelah disahkan, laksanakan rencana secara disiplin; kelalaian dapat memicu pembatalan perdamaian dan pailit.

Bagi kreditur:

1. Terima pemberitahuan dan daftarkan tagihan kepada pengurus, lengkap dengan bukti.
2. Periksa daftar tagihan; ajukan keberatan bila tagihan Anda dibantah.
3. Hadiri rapat atau beri kuasa.
4. Nilai rencana perdamaian: bandingkan dengan perkiraan hasil bila debitur dipailitkan.
5. Gunakan hak suara sesuai golongan kreditur Anda. Lihat debitur pailit, kreditur separatis, dan preferen.
6. Awasi pelaksanaan perdamaian.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Ketentuan PKPU dalam UU 37/2004 tidak berubah dalam teks selama bertahun-tahun, tetapi penerapan di pengadilan berkembang. Dalam praktik, PKPU sering dipandang lebih mudah dimasuki dibanding pailit, tetapi syarat dua kreditur dan utang jatuh tempo tetap harus dipenuhi. Selain itu, UU 4/2023 mengatur ulang pihak berwenang yang dapat mengajukan PKPU untuk lembaga keuangan tertentu. Pembaruan lain: layanan perkara elektronik di pengadilan niaga memudahkan pendaftaran. Periksa teks resmi terbaru sebelum bertindak, karena ada pembahasan revisi undang-undang kepailitan.

Kesalahan umum

• Mengajukan PKPU tanpa rencana yang realistis. Rencana yang ditolak membuat debitur dipailitkan.
• Menyembunyikan kreditur atau aset. Dapat membatalkan perdamaian dan berpotensi pidana.
• Kreditur tidak mendaftarkan tagihan. Tagihan yang tidak terdaftar bisa tidak ikut dalam perdamaian.
• Menganggap PKPU menghapus utang. PKPU hanya menunda dan menata ulang.
• Mengabaikan batas waktu. Waktu 270 hari singkat untuk perusahaan besar.
• Menyerahkan semua kepada pengurus. Debitur tetap berperan aktif.

Contoh penerapan

Contoh: Sebuah perusahaan konstruksi menghadapi proyek yang tertunda dan sulit membayar pemasok serta bank. Direksi melihat tanda-tanda akan dipailitkan oleh dua pemasok. Mereka mengajukan permohonan PKPU lewat advokat. Pengadilan memberikan PKPU sementara dan menunjuk pengurus. Para kreditur mendaftarkan tagihan, dan dalam rapat disepakati PKPU tetap. Debitur mengajukan rencana perdamaian: pemasok dibayar 60 persen dalam dua tahun, bank dibayar dengan restrukturisasi, dan sebagian aset dijual. Mayoritas kreditur menyetujui sesuai kuorum. Pengadilan mengesahkan perdamaian, dan perusahaan melanjutkan usaha sambil menjalankan rencana.

Contoh lain: Seorang kreditur besar memohon PKPU terhadap debitur yang tidak membayar. Debitur tidak mengajukan rencana yang layak. Setelah jangka waktu habis tanpa kesepakatan, debitur dinyatakan pailit, dan kurator menjual harta.

Hubungan PKPU dengan kurator, pengurus, dan upaya hukum

Pada PKPU, yang bertugas adalah pengurus; pada pailit, kurator. Perbedaan dan tugasnya dibahas di peran kurator dan pengurus. Tagihan harus didaftarkan dan diverifikasi, seperti diuraikan di rapat verifikasi utang. Terhadap putusan PKPU, pada umumnya tidak ada upaya hukum biasa; periksa teks resmi untuk kemungkinan upaya hukum luar biasa. Bila PKPU berakhir menjadi pailit, kasasi langsung dimungkinkan; lihat kasasi putusan pailit.

Menyiapkan rencana perdamaian yang layak diterima

Banyak PKPU gagal bukan karena hukum, melainkan karena rencana perdamaian tidak meyakinkan. Berikut unsur yang membuat rencana lebih layak.

Dasar angka yang jujur. Rencana harus bersandar pada laporan keuangan, arus kas, dan daftar aset yang dapat diperiksa. Proyeksi pendapatan yang terlalu optimis akan dipertanyakan oleh kreditur dan pengurus.

Perlakuan per golongan. Kreditur separatis, preferen, dan konkuren boleh diperlakukan berbeda sesuai kedudukannya. Beri penjelasan mengapa. Perlakuan berbeda tanpa alasan membuka bantahan.

Jadwal yang dapat dipenuhi. Lebih baik menjanjikan jadwal panjang yang ditepati daripada jadwal pendek yang dilanggar. Cantumkan tanggal, jumlah, dan rekening pembayaran.

Sumber dana yang jelas. Dari mana uang berasal: laba usaha, penjualan aset, tambahan modal, atau pinjaman baru? Kreditur ingin tahu sumber pembayaran.

Jaminan pelaksanaan. Contohnya agunan tambahan, rekening penampung, atau pembatasan pembagian dividen sebelum utang dibayar.

Transparansi pelaporan. Laporan kepada kreditur secara berkala dan pengawas independen meningkatkan kepercayaan.

Perlakuan terhadap pekerja dan pajak. Hak pekerja dan kewajiban kepada negara punya aturan khusus. Rencana yang mengabaikannya bisa ditolak. Lihat PHK karena perusahaan melakukan PKPU untuk perspektif pekerja.

Dialog sejak awal. Kreditur besar sebaiknya diajak berunding sebelum sidang suara. Jika kuorum bergantung pada satu atau dua kreditur, hubungan baik dengan mereka menentukan.

Rencana cadangan. Bila ada risiko tertentu, jelaskan apa yang dilakukan jika target tak tercapai. Misalnya penjualan aset tambahan sebagai cadangan.

Kreditur juga perlu bersikap cermat. Beberapa pertanyaan yang layak diajukan: apakah rencana lebih baik daripada pembagian dalam kepailitan, apakah debitur punya rekam jejak membayar, apakah ada pembatasan terhadap pemilik dan direksi mengambil manfaat sebelum kreditur dibayar, dan apakah ada sanksi tegas jika rencana dilanggar. Kreditur yang menyetujui dengan mata terbuka biasanya lebih puas hasilnya.

Kesalahan administratif. Perhatikan bentuk dokumen. Rencana perdamaian ditulis jelas, ditandatangani sesuai kewenangan, dan dilampiri data pendukung. Dokumen yang kacau mengurangi kepercayaan.

Peran pengadilan. Pengadilan memeriksa apakah rencana tidak bertentangan dengan undang-undang dan terjamin pelaksanaannya. Tahap itu dibahas lebih lanjut di perdamaian dalam PKPU, homologasi, dan pembatalannya. Untuk gambaran pengadilan yang berwenang, lihat pengadilan niaga.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama PKPU berlangsung? PKPU sementara paling lama 45 hari, dan PKPU tetap termasuk perpanjangan paling lama 270 hari sejak putusan PKPU sementara. Periksa teks resmi untuk memastikan ketentuan terbaru.

Apakah pekerja ikut terdampak? Hubungan kerja tidak otomatis berakhir karena PKPU. Hak pekerja tetap dilindungi, dan keputusan PHK mengikuti aturan ketenagakerjaan. Baca artikel khusus tentang PHK karena PKPU.

Bisakah kreditur menolak PKPU? Kreditur dapat memberi suara menolak rencana perdamaian pada rapat. Jika ditolak, debitur dapat dipailitkan.

Apakah PKPU hanya untuk perusahaan? Tidak. Perseorangan juga dapat mengajukan PKPU, meskipun lebih sering dipakai badan usaha.

Ringkasan

• PKPU memberi debitur waktu menawarkan rencana perdamaian kepada kreditur dengan pembekuan tagihan sementara.
• Tahapan: permohonan, PKPU sementara (paling lama 45 hari), rapat dan verifikasi, PKPU tetap (paling lama 270 hari), rencana perdamaian, pengesahan atau pailit.
• Persetujuan perdamaian memakai kuorum jumlah dan nilai tagihan.
• Debitur harus jujur, realistis, dan bekerja sama dengan pengurus.
• Periksa teks resmi terbaru sebelum bertindak.

Dasar hukum

• UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Baca juga

• PKPU dan Pailit: Dasar Penyelesaian Utang Usaha
• Perdamaian dalam PKPU: Homologasi (Pengesahan) dan Pembatalannya bila Debitur Lalai
• Peran Kurator dan Pengurus dalam Pailit dan PKPU: Tugas, Wewenang, dan Pengawasan
• Syarat Permohonan Pailit: Dua Kreditur, Utang Jatuh Tempo, dan Pengadilan Niaga

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.