Peserta BPJS Kesehatan PBI Dinonaktifkan: Sebab dan Cara Reaktivasi

Apa itu PBI dan siapa yang menanggung iurannya

PBI adalah singkatan dari penerima bantuan iuran. Peserta PBI adalah warga yang dinilai tidak mampu atau rentan miskin, sehingga iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibayarkan oleh pemerintah. Mereka tetap peserta BPJS Kesehatan, hanya saja tidak membayar sendiri.

Kepesertaan JKN diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Rincian program jaminan kesehatan, termasuk golongan peserta, ada dalam Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta perubahannya.

Hak peserta PBI sama dengan peserta lain: pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, rujukan, dan rawat inap sesuai ketentuan. Yang berbeda hanya siapa yang membayar iuran.

Mengapa kepesertaan bisa dinonaktifkan

Peserta PBI tidak "menunggak". Kepesertaannya nonaktif karena data kelayakannya berubah di basis data pemerintah. Pemberitaan tentang penonaktifan massal menyebut bahwa pemerintah memperbarui data dan menghentikan bantuan bagi sebagian peserta yang dinilai sudah membaik tingkat kesejahteraannya. Beberapa penyebab yang umum:

• Pemutakhiran data. Pemerintah memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu basis data yang dipakai untuk menentukan penerima bantuan sosial. Peringkat kesejahteraan keluarga dapat berubah.
• Data kependudukan tidak cocok. Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, tidak valid, atau belum sinkron dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
• Peserta meninggal atau pindah. Data tidak dihapus tepat waktu, atau sebaliknya salah terhapus.
• Peserta pindah ke segmen lain. Misalnya mulai bekerja dan didaftarkan perusahaan sebagai peserta pekerja penerima upah.
• Kesalahan administrasi. Salah ketik nama, tanggal lahir, atau alamat.

Penyebab pastinya tidak selalu tampak bagi peserta. Karena itu langkah pertama adalah mencari tahu status dan alasannya.

Dampak bagi pasien

Dampak paling terasa ketika pasien sedang membutuhkan layanan. Kartu nonaktif dapat membuat rumah sakit meminta pasien membayar sebagai pasien umum atau meminta jaminan lain. Situasi ini mencemaskan, terutama bagi pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal atau kanker yang berobat rutin.

Menurut pemberitaan, pemerintah menyediakan jalur khusus bagi peserta yang nonaktif tetapi mengidap penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis yang mengancam jiwa. Pada kondisi darurat, fasilitas kesehatan tetap wajib menolong pasien dan kelengkapan berkas diproses kemudian. Rincian kebijakannya bisa berubah, jadi periksa pengumuman terbaru dari BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial setempat.

Langkah mengecek dan mengaktifkan kembali

1. Cek status. Gunakan aplikasi Mobile JKN, layanan telepon resmi BPJS Kesehatan, atau datang ke kantor cabang. Catat tanggal pengecekan dan tangkapan layar status.
2. Pastikan data kependudukan benar. Periksa NIK dan Kartu Keluarga (KK). Bila ada kesalahan, perbaiki lebih dulu. Panduannya ada di perbaikan data NIK dan KK yang salah.
3. Datangi pengurus RT dan kelurahan atau desa. Mintalah bantuan untuk memastikan keluarga Anda tercatat sebagai keluarga tidak mampu dalam data setempat.
4. Ajukan reaktivasi ke Dinas Sosial kabupaten atau kota. Dinas Sosial memverifikasi kelayakan. Menurut pemberitaan, bila layak, Dinas Sosial menerbitkan surat keterangan dan mengajukan reaktivasi lewat sistem informasi kesejahteraan sosial milik pemerintah.
5. Siapkan surat keterangan berobat dari puskesmas atau rumah sakit bila Anda sedang sakit berat. Dokumen ini mempercepat proses.
6. Pantau hasilnya. Setelah diajukan, cek ulang status di aplikasi. Bila berkas lengkap, kepesertaan dapat aktif dengan cepat, tetapi lamanya berbeda di tiap daerah.
7. Ajukan pengaduan bila macet. Gunakan kanal pengaduan BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, atau Ombudsman.

Dokumen yang biasa diminta

Jenis dokumen yang diminta dapat berbeda antardaerah. Yang umum disiapkan:

Jangan menyerahkan dokumen asli bila salinan cukup. Minta tanda terima setiap kali menyerahkan berkas.

Contoh: Pak Dimas, buruh tani berusia 52 tahun, membawa istrinya yang mengidap gagal ginjal ke rumah sakit untuk cuci darah. Petugas menyatakan kartu BPJS istrinya nonaktif. Pak Dimas meminta surat keterangan berobat dari dokter, lalu membawa KTP, KK, dan surat pengantar RT ke Dinas Sosial. Setelah verifikasi, Dinas Sosial mengajukan reaktivasi. Selama proses berjalan, ia meminta rumah sakit mencatat bahwa pengurusan sedang dilakukan dan menanyakan kebijakan penanganan sementara. Hasil pengurusan tetap bergantung pada hasil verifikasi data.

Bila memang sudah tidak layak PBI

Tidak semua penonaktifan keliru. Bila hasil verifikasi menunjukkan keluarga sudah mampu, bantuan iuran dapat dihentikan. Peserta tidak perlu kehilangan jaminan kesehatan. Beberapa pilihan:

• Mendaftar sebagai peserta mandiri dan membayar iuran sendiri. Pilih kelas atau ketentuan yang berlaku saat ini.
• Melalui pemerintah daerah. Sebagian pemerintah daerah menanggung iuran warganya lewat anggaran daerah. Tanyakan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial setempat.
• Melalui pemberi kerja. Bila Anda bekerja, minta perusahaan mendaftarkan Anda. Jika perusahaan tidak melakukannya, lihat perusahaan tidak mendaftarkan BPJS karyawan.

Jika menunggak sebagai peserta mandiri, baca tunggakan BPJS Kesehatan.

Hak untuk menyanggah dan mengadu

Warga berhak atas informasi dan penjelasan mengenai keputusan yang memengaruhi layanan kesehatannya. Anda dapat meminta penjelasan tertulis mengapa kepesertaan dinonaktifkan dan data apa yang dipakai. Sampaikan sanggahan secara tertulis ke Dinas Sosial, sertakan bukti bahwa kondisi ekonomi keluarga belum membaik, misalnya foto rumah, bukti penghasilan yang tidak tetap, atau surat dari RT.

Jika pelayanan publik dinilai lambat atau tidak ada tanggapan, Anda dapat mengadu ke Ombudsman. Langkahnya ada di permohonan ke Ombudsman langkah lengkap. Untuk hak pasien saat klaim ditolak, lihat klaim BPJS Kesehatan dan hak pasien.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira kartu nonaktif karena menunggak iuran, lalu membayar ke pihak yang mengaku petugas.
• Menunggu sampai sakit parah baru mengurus, padahal pengecekan bisa dilakukan sejak dini.
• Tidak membawa dokumen KK dan NIK yang benar.
• Mengurus lewat calo yang meminta biaya.
• Tidak menyimpan tanda terima pengajuan.
• Mengabaikan pembaruan data ketika pindah alamat atau ada anggota keluarga yang meninggal.
• Memberi keterangan penghasilan yang tidak sesuai kenyataan, yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Peran RT, kelurahan, dan Dinas Sosial

Pengurus RT dan RW sering menjadi pintu pertama warga. Mereka mengenal kondisi tetangga dan dapat memberi surat pengantar. Namun mereka tidak menentukan status PBI. Keputusan kelayakan bertumpu pada basis data nasional dan hasil verifikasi dan validasi (verval), yaitu pemeriksaan data di lapangan oleh petugas daerah.

Kelurahan atau desa membantu dengan data kependudukan dan surat keterangan. Dinas Sosial kabupaten atau kota adalah pihak yang berwenang mengusulkan pembaruan data dan reaktivasi. Karena itu, bila warga hanya berhenti di RT, urusannya tidak selesai. Pastikan berkas sampai ke Dinas Sosial dan minta tanda terima atau nomor pengajuan.

BPJS Kesehatan sendiri bukan pihak yang menentukan siapa yang berhak menerima bantuan iuran. BPJS Kesehatan menjalankan kepesertaan berdasarkan data yang diterimanya. Karena itu, petugas BPJS biasanya akan mengarahkan Anda kembali ke Dinas Sosial untuk urusan kelayakan, dan ke Dukcapil untuk urusan identitas.

Bila anak atau lansia dalam satu keluarga terdampak

Kepesertaan JKN dicatat per orang, tetapi pemeriksaan kelayakan dilakukan per keluarga. Itu sebabnya satu Kartu Keluarga bisa membuat beberapa anggota sekaligus nonaktif. Anak yang baru lahir juga perlu didaftarkan agar tercatat. Lansia yang tinggal sendiri tetapi masih tercatat dalam KK anak yang mampu dapat dianggap tidak layak, walau kenyataannya hidup dalam kekurangan.

Bila ini terjadi, jelaskan kondisi nyata kepada petugas dan sertakan bukti. Dalam beberapa situasi pemisahan KK menjadi solusi, tetapi langkah itu harus sesuai kenyataan tempat tinggal. Mengubah KK semata-mata demi mendapat bantuan dapat dianggap memanipulasi data. Baca panduan pindah domisili dan perubahan data KK sebelum mengurusnya.

Rekam bukti sejak awal

Bila terjadi sengketa tentang layanan, bukti sangat membantu. Simpan:

• Tangkapan layar status kepesertaan sebelum dan sesudah nonaktif.
• Nota atau rincian biaya yang Anda bayar sendiri saat kartu nonaktif.
• Surat keterangan dokter yang menunjukkan penyakit dan kebutuhan pengobatan.
• Tanda terima pengajuan reaktivasi dari Dinas Sosial.
• Catatan nama petugas, tanggal, dan hasil percakapan.

Biaya yang sudah dibayar sendiri saat kartu nonaktif tidak selalu dapat dikembalikan. Kemungkinan penggantian bergantung pada kebijakan yang berlaku dan hasil verifikasi. Tanyakan hal ini kepada BPJS Kesehatan dan rumah sakit, dan simpan jawabannya secara tertulis.

Mencegah kartu nonaktif di kemudian hari

Beberapa kebiasaan sederhana mengurangi risiko kejutan di loket rumah sakit. Pertama, samakan data di KTP, KK, dan kartu BPJS. Perbedaan satu huruf pada nama atau satu angka pada NIK dapat membuat data tidak terbaca. Kedua, laporkan perubahan keluarga, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, atau pindah alamat, ke kantor Dukcapil dan Dinas Sosial. Ketiga, ikuti pendataan yang dilakukan petugas di lingkungan Anda dan berikan keterangan yang benar. Keempat, pasang aplikasi resmi dan aktifkan notifikasi supaya perubahan status terlihat lebih awal.

Orang tua yang mengurus anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, atau lansia sebaiknya menyimpan salinan surat keterangan dokter terbaru bersama kartu. Dengan begitu, bila status berubah, dokumen pendukung langsung tersedia.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah kartu PBI nonaktif berarti saya menunggak? Tidak. Peserta PBI tidak membayar iuran, sehingga tidak ada tunggakan. Penonaktifan terjadi karena status kelayakan atau data berubah.

Apakah saya bisa berobat saat kartu belum aktif? Pada kondisi darurat, fasilitas kesehatan wajib menangani pasien. Untuk layanan non-darurat, pengobatan biasanya menunggu kartu aktif atau pasien membayar sendiri, kecuali ada kebijakan khusus yang berlaku. Tanyakan ke petugas rumah sakit dan Dinas Sosial.

Berapa lama proses reaktivasi? Lamanya bergantung pada kelengkapan berkas dan kecepatan verifikasi di daerah. Dalam kondisi tertentu kepesertaan dapat aktif cepat, tetapi tidak ada jaminan waktu yang sama untuk semua orang.

Ringkasan

Kartu PBI nonaktif bukan akibat tunggakan, melainkan perubahan data atau status kelayakan. Cek status, perbaiki data NIK dan KK, lalu ajukan reaktivasi ke Dinas Sosial dengan dokumen yang diminta, termasuk surat keterangan berobat bagi pasien sakit berat. Bila memang tidak lagi layak, ada jalur peserta mandiri, pemerintah daerah, atau pemberi kerja. Gunakan hanya kanal resmi dan simpan bukti pengajuan.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
• UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
• Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (beserta perubahannya).

Baca juga

• Klaim BPJS Kesehatan: Hak Peserta, Rujukan, Penolakan Rumah Sakit, dan Pengaduan
• Tunggakan BPJS Kesehatan: Apa Dampaknya dan Cara Menyelesaikannya
• Pengaduan Layanan Publik ke Ombudsman: Hak Warga, Tahapan, dan Hasilnya
• Pindah Domisili dan Perubahan Data Kartu Keluarga: Alur, Dokumen, dan Tips

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.