Persaingan Usaha, Kartel, dan KPPU: Apa yang Dilarang dan Cara Melapor

Apa itu hukum persaingan usaha

Hukum persaingan usaha menjaga agar pasar tetap terbuka dan adil. Tujuannya melindungi kepentingan umum, pelaku usaha kecil, dan konsumen dari praktik yang merusak persaingan. Dasarnya adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023.

Lembaga pengawasnya adalah KPPU, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU berwenang menerima laporan, memeriksa dugaan pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi administratif. UU ini juga beberapa kali diuji dan diubah, sehingga membaca teks yang terbaru penting.

Hukum persaingan tidak melarang pelaku usaha menjadi besar. Yang dilarang adalah cara yang merusak persaingan, misalnya bersekongkol, menyalahgunakan kekuatan pasar, atau menghalangi pesaing secara tidak sah.

Istilah penting

Monopoli dan posisi dominan sendiri tidak otomatis melanggar. Pelanggaran terjadi bila kekuatan itu disalahgunakan atau dicapai dengan cara yang dilarang.

Larangan pokok dalam bahasa sehari-hari

UU 5/1999 memuat tiga kelompok larangan: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan.

Perjanjian yang dilarang antara lain:

• Penetapan harga: pesaing sepakat menjual dengan harga sama atau tidak menjual di bawah harga tertentu.
• Pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar.
• Pemboikotan: bersepakat menolak berhubungan dengan pesaing atau pemasok tertentu.
• Kartel: pesaing bersepakat mengatur produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa untuk memengaruhi harga (Pasal 11).

Kegiatan yang dilarang antara lain monopoli dan persekongkolan, termasuk persekongkolan tender.

Penyalahgunaan posisi dominan meliputi tindakan yang menghalangi pesaing atau konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing, atau menetapkan syarat yang membatasi.

Periksa teks resmi terbaru karena UU telah diubah.

Kartel: mengapa sulit dibuktikan

Kartel hampir selalu rahasia. Pelakunya jarang menulis kesepakatan. Karena itu KPPU sering memakai bukti tidak langsung, misalnya data pergerakan harga yang seragam, komunikasi antarpelaku, atau pertemuan yang tidak wajar. Harga yang serupa belum tentu kartel, sebab pelaku usaha bisa menaikkan harga bersamaan karena biaya bahan baku naik. Perbedaannya terletak pada adanya kesepakatan atau tindakan terkoordinasi.

Pengakuan atau dokumen komunikasi sangat membantu pembuktian. Di pengadilan, perdebatan tentang bukti tidak langsung masih sering terjadi. Hal ini menjadi salah satu sebab kasus kartel termasuk perkara yang rumit.

Contoh: Lima pemilik pabrik tahu di sebuah kota bertemu dan sepakat menaikkan harga jual ke pasar secara bersamaan dan tidak saling menjual di bawah harga itu. Karena mereka seharusnya bersaing, kesepakatan tersebut berpotensi masuk kategori penetapan harga atau kartel. Sebaliknya, bila kelimanya menaikkan harga masing-masing karena harga kedelai naik dan tanpa berunding, belum tentu ada pelanggaran.

Persekongkolan tender

Persekongkolan tender terjadi ketika peserta tender bersepakat mengatur siapa yang menang atau berapa harga yang diajukan, sehingga tender seolah-olah bersaing. Bentuk yang sering ditemukan: peserta "pendamping" yang sengaja kalah, pengaturan harga penawaran, atau kerja sama dengan panitia. Persekongkolan semacam ini merugikan pemberi kerja dan peserta jujur. Untuk tender pemerintah, perilaku seperti ini juga bisa menyentuh hukum pidana, misalnya korupsi. Baca Gratifikasi dan Suap.

Apa yang dilakukan KPPU

KPPU antara lain bertugas menilai perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan; mengambil tindakan; memberi saran kepada pemerintah; dan menyusun pedoman. KPPU juga menerima pemberitahuan penggabungan atau pengambilalihan perusahaan menurut peraturan yang berlaku.

Tahap perkara umumnya:

1. Laporan atau inisiatif KPPU. Setiap orang yang mengetahui atau menduga ada pelanggaran dapat melapor.
2. Penelitian dan klarifikasi. KPPU menilai kelengkapan dan kelayakan laporan.
3. Pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan. Pelaku usaha terlapor diperiksa, saksi dan ahli didengar.
4. Putusan KPPU. Bila terbukti, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif.
5. Keberatan. Terlapor yang tidak puas dapat mengajukan keberatan ke pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Periksa pengadilan mana yang berwenang menurut aturan terbaru.

Sanksi

UU memberi KPPU kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, misalnya perintah menghentikan perbuatan, pembatalan perjanjian, dan denda. Ketentuan sanksi dalam UU 5/1999 telah disesuaikan melalui perubahan oleh UU Cipta Kerja. Besaran denda dan rumusnya sebaiknya dibaca dalam teks UU terbaru. Selain sanksi administratif, UU juga mengatur sanksi pidana yang diproses melalui pengadilan.

Selain KPPU, pihak yang dirugikan juga dapat mempertimbangkan gugatan perdata atas kerugiannya, bergantung pada fakta. Untuk gugatan semacam itu, baca Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan.

Cara melapor ke KPPU

1. Identifikasi dugaan. Apakah ini harga yang disepakati, pengaturan tender, penolakan menjual, atau penyalahgunaan posisi?
2. Kumpulkan bukti. Contohnya daftar harga, dokumen tender, pesan atau surat, saksi, dan keterangan tentang pasar.
3. Susun kronologi. Siapa, kapan, di mana, apa yang terjadi, dan kerugian yang timbul.
4. Siapkan identitas pelapor. Pelapor boleh meminta identitasnya dirahasiakan menurut ketentuan yang berlaku.
5. Sampaikan laporan tertulis melalui kanal resmi KPPU. Lihat laman resmi KPPU untuk alamat dan tata cara terbaru.
6. Ikuti perkembangan. KPPU dapat meminta tambahan data.

Bagi pelaku usaha: cara menjaga diri

Pelaku usaha, termasuk UMKM dan asosiasi, perlu berhati-hati.

• Jangan membahas harga masa depan, wilayah, atau jatah produksi dengan pesaing.
• Dalam pertemuan asosiasi, hindari pembicaraan yang berujung kesepakatan harga.
• Tetapkan harga secara mandiri berdasarkan biaya dan strategi sendiri.
• Dalam tender, jangan berbagi informasi harga penawaran dengan pesaing.
• Simpan notulen pertemuan yang menunjukkan bahwa topiknya sah.
• Jika ragu, minta nasihat hukum sebelum bertemu pesaing.

Kerja sama sah antarpelaku usaha, seperti usaha patungan atau kerja sama pembelian bersama yang tidak membatasi persaingan, tidak otomatis dilarang. Perjanjian agen dan distributor juga dinilai berdasarkan isinya. Lihat Perjanjian Agen, Distributor, dan Reseller dan Waralaba (Franchise): Aturan Dasar.

Penggabungan dan pengambilalihan perusahaan

Persaingan juga dapat berkurang bila dua perusahaan besar bergabung. UU mengatur bahwa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dilarang. Peraturan pelaksana mengatur kapan perusahaan wajib memberitahukan transaksinya kepada KPPU, biasanya berdasarkan nilai aset atau penjualan gabungan. Ketentuan batas nilai dan waktu pemberitahuan dapat berubah, sehingga pelaku usaha perlu memeriksa peraturan terbaru dan bertanya kepada penasihat hukum. Untuk transaksi saham secara umum, baca Jual Beli Saham PT dan Perubahan Pengurus.

Perbedaan persaingan usaha dan perlindungan konsumen

Banyak orang mengira hukum persaingan usaha sama dengan hukum perlindungan konsumen. Keduanya saling mendukung, tetapi berbeda.

Jadi, konsumen yang membeli barang cacat tidak melapor ke KPPU, melainkan memakai jalur konsumen. Sebaliknya, dugaan kesepakatan harga antarpenjual yang merugikan banyak pembeli adalah wilayah KPPU.

Contoh: Warga sebuah kota mendapati harga elpiji kemasan di semua agen sama persis dan naik bersamaan setiap bulan. Untuk dugaan ini, warga tidak bisa langsung menyimpulkan ada kartel, karena harga dapat ditetapkan pemerintah atau oleh pemasok. Warga dapat mengumpulkan informasi: apakah harga memang diatur pemerintah, apakah agen bebas menentukan harga, dan apakah ada pertemuan agen yang membahas harga. Jika ada indikasi kesepakatan, laporan ke KPPU dapat disampaikan dengan bukti yang ada.

Contoh sederhana pencegahan

Contoh: Sebuah asosiasi pedagang beras mengadakan rapat bulanan. Ketua mengingatkan bahwa rapat hanya membahas kualitas, pelatihan, dan advokasi kebijakan, bukan harga jual atau pembagian pelanggan. Notulen disimpan. Bila ada anggota mulai membicarakan harga, ketua menghentikan pembahasan. Kebiasaan sederhana seperti ini menurunkan risiko dugaan kartel.

Catatan untuk pelapor

Laporan yang disertai kronologi, nama pelaku usaha, dan bukti awal lebih mudah ditindaklanjuti. Hindari menyebarkan tuduhan di luar jalur resmi sebelum ada penilaian lembaga yang berwenang.

Kesalahan umum

• Menyamakan harga yang sama dengan kartel tanpa melihat adanya kesepakatan.
• Menganggap perusahaan besar otomatis melanggar.
• Membicarakan harga di pertemuan asosiasi tanpa batas.
• Berbagi informasi penawaran tender dengan "kenalan" di perusahaan lain.
• Melapor tanpa bukti dan kronologi.
• Mengira KPPU dapat menyelesaikan sengketa kontrak biasa. Sengketa dagang biasa tetap diselesaikan lewat gugatan, mediasi, atau arbitrase.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua kesepakatan antarpesaing dilarang? Tidak. Yang dilarang adalah kesepakatan yang mengurangi persaingan atau merugikan pasar, misalnya penetapan harga dan pembagian wilayah. Kerja sama lain dinilai dari isi dan dampaknya.

Apakah konsumen bisa melapor? UU membuka kesempatan bagi setiap orang yang mengetahui atau menduga adanya pelanggaran untuk melapor. Laporan sebaiknya disertai bukti dan kronologi.

Apakah KPPU memberi ganti rugi kepada konsumen? Sanksi KPPU bersifat administratif dan tidak otomatis mengganti kerugian individu. Untuk ganti rugi, pertimbangkan jalur perdata atau jalur konsumen. Baca Hak Konsumen dan BPSK.

Ringkasan

UU No. 5 Tahun 1999 melarang perjanjian dan kegiatan yang merusak persaingan, seperti penetapan harga, pembagian wilayah, kartel, persekongkolan tender, dan penyalahgunaan posisi dominan. KPPU menerima laporan, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi administratif, dengan keberatan ke pengadilan. Kartel sulit dibuktikan sehingga bukti tidak langsung sering dipakai. Pelaku usaha perlu menetapkan harga mandiri dan berhati-hati dalam pertemuan dengan pesaing. Pelapor perlu bukti dan kronologi. Untuk perkara bernilai besar, konsultasikan dengan advokat.

Dasar hukum

• UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain Pasal 11 tentang kartel.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, sepanjang mengubah UU 5/1999.

Baca juga

• Hak Konsumen dan Cara Mengadu ke BPSK
• Perjanjian Agen, Distributor, dan Reseller: Perbedaan, Risiko, dan Klausul Penting
• Waralaba (Franchise): Aturan Dasar, Prospektus, STPW, dan Perjanjian
• Perbuatan Melawan Hukum: Dasar Gugatan Ganti Rugi
• Gratifikasi dan Suap: Panduan bagi Warga dan Pegawai

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.