Perkara Sebelum 2 Januari 2026: Aturan Mana yang Berlaku?

Apa itu masa peralihan dan siapa yang terkena

Setiap kali undang-undang pidana diganti, pasti ada perbuatan yang dilakukan menurut aturan lama tetapi diadili setelah aturan baru berlaku. Aturan yang mengatur situasi ini disebut aturan peralihan. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai berlaku pada 2 Januari 2026, menggantikan KUHP peninggalan Belanda. KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku pada tanggal yang sama, menggantikan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) yang sudah dicabut.

Yang terkena antara lain tersangka atau terdakwa yang perbuatannya terjadi pada 2025 atau lebih awal, korban yang laporannya masuk sebelum 2 Januari 2026, serta keluarga dari mereka. Pelaku usaha, pegawai, dan warga yang pernah melakukan perbuatan yang kemudian diatur berbeda juga berkepentingan.

Perlu dipisahkan dua hal. Hukum pidana materiil (KUHP) menentukan apa perbuatan yang dipidana dan ancamannya. Hukum acara pidana (KUHAP) menentukan bagaimana proses penyidikan sampai putusan. Keduanya punya asas peralihan yang tidak sama.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Hukum pidana materiil. Asas pokoknya adalah legalitas: seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang sudah dilarang undang-undang pada saat perbuatan dilakukan. Karena itu perbuatan sebelum 2 Januari 2026 pada dasarnya dinilai menurut aturan saat itu. Namun KUHP baru menegaskan ketentuan peralihan: bila setelah perbuatan dilakukan ada perubahan peraturan, yang diterapkan adalah peraturan yang paling menguntungkan bagi pelaku, kecuali ada pengecualian tertentu. Periksa teks resmi dan penjelasan KUHP baru, termasuk bagian ketentuan peralihan, untuk bunyinya yang pasti.

Dalam bahasa sehari-hari:

• Perbuatan terjadi sebelum KUHP baru, tetapi KUHP baru lebih ringan: bisa memakai ketentuan yang lebih ringan.
• Perbuatan terjadi sebelum KUHP baru, dan KUHP baru lebih berat: tidak boleh diterapkan secara surut; tetap yang lebih ringan atau yang berlaku saat itu.
• Perbuatan yang dulu dipidana tetapi kini bukan lagi tindak pidana: dapat memengaruhi proses perkara.
• Perbuatan yang baru dilarang oleh KUHP baru: tidak dapat dipidana bila terjadi sebelum berlakunya.

Hukum acara. Hukum acara umumnya berlaku sejak diundangkan atau sejak tanggal berlaku, sedangkan tahapan yang sudah selesai sebelumnya tidak diulang. Periksa ketentuan peralihan KUHAP baru untuk perkara yang sedang berjalan pada 2 Januari 2026. Karena KUHAP baru adalah aturan penting, jangan mengutip nomor pasalnya dari sumber yang tidak jelas. Ikuti penjelasan resmi dan penyidik atau jaksa.

Pidana di luar KUHP. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menyelaraskan ancaman pidana di undang-undang lain. Peralihan juga relevan untuk perubahan tersebut. Lihat UU 1/2026 tentang penyesuaian pidana.

Contoh perbandingan yang sering muncul

Nomor pasal di tabel hanya untuk penipuan dan penggelapan yang telah dikenal publik. Untuk delik lain, periksa teks resmi.

Langkah praktis memeriksa posisi perkara

1. Catat tanggal perbuatan. Gunakan tanggal paling akurat, termasuk bila perbuatan berlangsung lama atau berulang.
2. Catat tahap perkara. Laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang, banding, atau eksekusi.
3. Siapkan salinan dokumen. Laporan polisi, surat panggilan, surat penetapan tersangka, surat dakwaan, atau putusan.
4. Cari rumusan lama dan baru. Bandingkan unsur dan ancaman pada KUHP lama dan KUHP baru.
5. Tentukan mana yang paling menguntungkan. Biasanya melibatkan ancaman, unsur, pidana alternatif, dan alasan penghapus pidana.
6. Periksa hukum acara. Tanyakan kepada penyidik, jaksa, atau pengadilan aturan acara apa yang dipakai pada tahap Anda.
7. Sampaikan argumen secara tertulis. Bila Anda tersangka atau terdakwa, pendamping hukum dapat mengajukan keberatan atau pembelaan.
8. Pantau perubahan. Peraturan pelaksana dan penafsiran dapat berkembang.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Poin penting: (1) KUHAP lama UU 8/1981 tidak berlaku lagi karena dicabut UU 20/2025; (2) KUHP baru menggantikan KUHP lama sejak 2 Januari 2026; (3) UU 1/2026 menyelaraskan ancaman pidana di luar KUHP; dan (4) UU 3/2026 memperbarui pelindungan saksi dan korban. Perubahan lain yang perlu diperhatikan: konsep pidana baru seperti pidana kerja sosial, pengakuan bersalah, dan keadilan restoratif dalam hukum acara. Lihat KUHAP baru: keadilan restoratif dan pengakuan bersalah. Praktik peradilan masih berkembang, sehingga putusan dan petunjuk teknis dapat berbeda antardaerah.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Bambang dilaporkan pada Februari 2026 atas dugaan penggelapan yang terjadi pada Agustus 2025. Penyidik menerapkan rumusan KUHP baru. Pendamping hukum Pak Bambang membandingkan rumusan lama dan baru, lalu meminta agar yang paling menguntungkan digunakan sesuai ketentuan peralihan. Mereka juga memastikan tahapan pemeriksaan mengikuti hukum acara yang berlaku saat itu. Hasil akhirnya tetap ditentukan penegak hukum dan hakim. Contoh ini fiktif dan tidak menjamin hasil apa pun.

Korban dan pelapor dalam masa peralihan

Korban yang melapor sebelum 2 Januari 2026 mungkin bertanya apakah haknya berubah. Hak korban dalam KUHAP baru, seperti informasi perkembangan perkara, diperkuat, dan sebagian berlaku sejak tanggal berlakunya. Tanyakan kepada penyidik hak apa yang dapat dipakai pada tahap perkara Anda. Lihat KUHAP baru: hak korban dan pelapor. Bagi korban yang membutuhkan perlindungan, lihat permohonan perlindungan LPSK.

Hubungan dengan upaya hukum dan eksekusi putusan

Putusan yang dijatuhkan sebelum 2 Januari 2026 pada dasarnya tetap dilaksanakan menurut aturan yang berlaku, tetapi perubahan yang menguntungkan dapat membuka ruang tertentu. Terpidana atau keluarganya yang ingin mengetahui apakah perubahan memengaruhi hukumannya sebaiknya berkonsultasi dengan advokat. Upaya hukum yang tersedia, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Lihat upaya hukum dari putusan.

Perbuatan berkelanjutan dan perbuatan yang berlangsung lintas tanggal

Tidak semua perbuatan selesai pada satu hari. Ada perbuatan yang berlangsung berbulan-bulan, misalnya penggelapan berulang atau penipuan dengan beberapa kali transfer, dan ada akibat yang baru muncul kemudian. Untuk perbuatan yang dimulai sebelum 2 Januari 2026 dan berlanjut setelahnya, penegak hukum menilai bagian mana yang terjadi sebelum dan sesudah tanggal itu, serta apakah rangkaiannya dipandang sebagai satu perbuatan. Penilaian ini rumit dan dapat memengaruhi pasal serta ancaman. Karena itu, penting mencatat setiap kejadian secara tertib dengan tanggal.

Pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya

Selain soal pasal, perubahan juga menyangkut jenis pidana. KUHP baru memperkenalkan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pedoman pemidanaan yang menekankan alternatif selain penjara untuk perbuatan ringan. Terdakwa yang perbuatannya terjadi sebelum 2 Januari 2026 dapat meminta hakim mempertimbangkan apakah ketentuan yang lebih menguntungkan ini dapat diterapkan, sesuai ketentuan peralihan. Putusan tetap bergantung pada penilaian hakim dan fakta perkara.

Bagaimana dengan perkara yang sedang diperiksa atau sudah berkekuatan tetap

Perkara yang masih berjalan pada 2 Januari 2026 dapat menghadapi perubahan acara dan perubahan rumusan. Pada tahap penyidikan, penyidik biasanya menyesuaikan dokumen. Pada tahap sidang, majelis hakim dapat memberi kesempatan kepada para pihak menyampaikan pendapat tentang aturan yang berlaku. Untuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, perubahan tidak otomatis membatalkan putusan, tetapi dalam hal tertentu dapat relevan dengan pelaksanaan pidana. Informasi ini umum dan bukan jaminan.

Pembaca yang ingin memahami sidang di bawah KUHAP baru dapat melihat panduan sidang KUHAP baru 2026.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua perkara lama otomatis memakai KUHP baru? Tidak. Perbuatan sebelum 2 Januari 2026 dinilai dengan memperhatikan asas legalitas dan ketentuan peralihan yang mengutamakan aturan yang paling menguntungkan.

Apakah hukum acara baru berlaku untuk perkara yang sudah berjalan? Sebagian ketentuan berlaku sejak tanggal berlaku, tetapi tahapan yang sudah selesai tidak diulang. Tanyakan kepada pengadilan atau jaksa dan periksa peralihan KUHAP baru.

Bagaimana jika saya sudah divonis sebelum 2026? Putusan berkekuatan tetap tetap berlaku, tetapi ada kemungkinan perubahan tertentu relevan. Konsultasikan.

Siapa yang menentukan aturan yang paling menguntungkan? Pada akhirnya hakim, setelah mendengar para pihak.

Ringkasan

• KUHP baru dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026; KUHAP lama UU 8/1981 sudah dicabut.
• Perbuatan sebelum tanggal itu dinilai dengan asas legalitas dan ketentuan peralihan yang mengutamakan aturan paling menguntungkan.
• Hukum acara punya peralihan sendiri; jangan dicampur dengan hukum materiil.
• Siapkan garis waktu dan dokumen; konsultasikan dengan advokat.
• Periksa teks resmi, bukan ringkasan tidak jelas sumbernya.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya
• Perbedaan KUHP dan KUHAP Lama vs Baru 2026: Penipuan, Penggelapan, dan Sidang
• Panduan Sidang Pidana Sesuai KUHAP Baru 2026: Dari Pembukaan sampai Penutup
• UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana: Isi dan Dampaknya bagi Awam

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.