Perjanjian Jasa Hukum: Isi, Jenis Honorarium Advokat, dan Hak Klien atas Rincian Biaya

Apa itu perjanjian jasa hukum dan siapa yang membutuhkannya

Perjanjian jasa hukum adalah kesepakatan tertulis antara klien dan advokat atau kantor hukum tentang jasa yang akan diberikan dan imbalannya. Dasar umumnya hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kebebasan membuat perjanjian selama memenuhi syarat sah, ditambah UU Advokat dan kode etik. Syarat sah perjanjian dijelaskan pada sebab yang halal dan batalnya perjanjian.

Siapa yang membutuhkan? Hampir semua klien, baik perseorangan maupun perusahaan. Perkara kecil sekalipun sebaiknya tertulis, meski sederhana. Dokumen itu melindungi kedua pihak. Perjanjian jasa hukum berbeda dengan surat kuasa. Surat kuasa memberi wewenang bertindak mewakili klien di hadapan pihak lain. Perjanjian jasa hukum mengatur hubungan internal antara klien dan advokat, terutama tentang biaya. Surat kuasa dibahas pada surat kuasa advokat.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya, dan besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Kata kuncinya wajar dan disepakati. Tidak ada tarif tunggal nasional yang mengikat.

Hal lain yang perlu diketahui:

• Kode etik advokat meminta advokat mempertimbangkan kemampuan klien dan tidak membebani biaya yang tidak perlu.
• Honorarium berbeda dari biaya perkara. Biaya perkara dibayar ke pengadilan. Honorarium dibayar ke advokat.
• Biaya operasional seperti transportasi, fotokopi, penerjemah, dan biaya notaris umumnya di luar honorarium, kecuali diperjanjikan lain.
• Penetapan honorarium berdasarkan persentase hasil perkara dapat dipersoalkan menurut kode etik. Periksa teks kode etik yang berlaku sebelum menyepakatinya.
• Klien berhak mengetahui rincian biaya, terutama bila ada penagihan tambahan.

Aturan ini dapat diperbarui organisasi advokat. Periksa versi terbaru kode etik. Bahasan mengenai hak klien lainnya ada pada kuasa hukum, advokat, hak klien, dan honorarium.

Isi yang sebaiknya ada dalam perjanjian

1. Identitas para pihak. Nama lengkap, alamat, dan nomor identitas klien, serta nama kantor dan advokat yang menangani.
2. Ruang lingkup jasa. Apakah konsultasi, penyusunan dokumen, negosiasi, atau beracara? Tingkat pengadilan mana: pertama, banding, kasasi? Tulis dengan jelas apa yang tidak termasuk.
3. Honorarium dan cara bayar. Jumlah, termin, tanggal jatuh tempo, rekening tujuan.
4. Biaya operasional. Siapa menanggung, bagaimana persetujuan dilakukan untuk biaya besar, dan bagaimana pertanggungjawabannya.
5. Kewajiban klien. Menyerahkan dokumen, menghadiri sidang, memberi keterangan jujur.
6. Kewajiban advokat. Melaporkan perkembangan, menjaga kerahasiaan, bekerja dengan sungguh-sungguh.
7. Tidak ada janji hasil. Pernyataan bahwa advokat tidak menjamin hasil tertentu.
8. Pengakhiran. Bagaimana pembatalan kuasa, penyelesaian honorarium atas pekerjaan yang sudah dilakukan, dan pengembalian dokumen.
9. Penyelesaian sengketa. Pilihan musyawarah, mediasi, atau jalur etik.
10. Tanda tangan dan tanggal. Bermeterai sesuai ketentuan.

Jenis honorarium yang umum

Istilah retainer berarti biaya pengikat agar advokat tersedia melayani klien secara berkelanjutan. Besarnya dan layanan yang tercakup perlu ditulis. Tanpa itu, klien bisa merasa membayar tanpa kepastian layanan.

Langkah praktis menyusun dan menandatangani perjanjian

1. Bahas ekspektasi. Jelaskan hasil yang diharapkan dan keterbatasan anggaran.
2. Minta rancangan tertulis. Baca di rumah dan jangan terburu-buru.
3. Tanyakan hal yang tidak jelas. Minta contoh perhitungan biaya.
4. Negosiasi bila perlu. Honorarium dan termin dapat dibicarakan.
5. Tanda tangan. Pastikan Anda memegang salinan asli.
6. Bayar sesuai jadwal. Gunakan transfer ke rekening kantor dan simpan bukti.
7. Minta kuitansi dan rincian. Untuk biaya operasional, minta bukti pengeluaran.
8. Tinjau berkala. Bila perkara berubah arah, buat addendum.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dasar hukum honorarium advokat dalam UU 18/2003 stabil. Perubahan yang perlu diperhatikan:

• Kewajiban bea meterai untuk dokumen perjanjian mengikuti undang-undang bea meterai yang berlaku. Besarnya dan cara pembayaran meterai elektronik dapat berubah. Periksa ketentuan terbaru.
• Pembayaran digital dan faktur elektronik makin umum, sehingga bukti transaksi lebih mudah disimpan.
• Kode etik advokat dapat diperbarui organisasi. Periksa ketentuan tentang honorarium dan biaya.
• Aturan perpajakan atas jasa hukum tidak dibahas dalam artikel ini; konsultasikan dengan ahli pajak.

Perjanjian untuk badan usaha dan perkara jangka panjang

Perusahaan sering membutuhkan advokat dalam waktu panjang, bukan satu perkara. Untuk kebutuhan ini, perjanjian retainer lazim dipakai. Beberapa hal tambahan perlu diatur:

• cakupan layanan bulanan, misalnya jumlah jam konsultasi, peninjauan kontrak, dan kehadiran rapat;
• waktu respons yang dijanjikan untuk permintaan mendesak;
• pembagian pekerjaan antara advokat senior dan junior;
• pelaporan berkala, misalnya ringkasan bulanan;
• pengaturan penyesuaian honorarium tahunan;
• kerahasiaan dokumen perusahaan dan data pribadi karyawan, termasuk cara menyimpannya.

Untuk perkara jangka panjang, tulis juga mekanisme peninjauan. Misalnya, tiap enam bulan para pihak mengevaluasi biaya dan strategi. Evaluasi semacam ini mencegah kejutan tagihan di akhir.

Hal yang tidak boleh ada dalam perjanjian

Beberapa klausul sebaiknya dihindari atau ditolak:

• janji hasil tertentu, seperti menjamin menang atau hukuman ringan;
• klausul yang membebaskan advokat dari seluruh tanggung jawab, termasuk akibat kelalaiannya;
• kewajiban klien membayar "biaya khusus" untuk pihak lain di luar rincian resmi;
• larangan klien berkonsultasi dengan advokat lain mengenai perjanjian itu sendiri;
• penyerahan hak atas objek sengketa kepada advokat sebagai imbalan tanpa dasar hukum yang jelas.

Klausul semacam ini dapat bertentangan dengan undang-undang atau kode etik, dan berpotensi batal atau dipersoalkan. Bila menemukan klausul seperti itu, mintalah penghapusan atau pertimbangkan advokat lain.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pemilik usaha kecil fiktif menyewa advokat untuk menyelesaikan sengketa utang. Mereka menyepakati honorarium tetap untuk tahap somasi dan gugatan tingkat pertama, dibayar dalam tiga termin. Banding dan kasasi dikecualikan dan akan dibicarakan terpisah. Biaya operasional di atas batas tertentu memerlukan persetujuan tertulis. Ketika perkara berlanjut ke banding, mereka membuat addendum dengan honorarium baru.

Hak klien atas rincian biaya

Klien berhak mengetahui bagaimana uangnya digunakan. Hak itu berlaku untuk dua hal. Pertama, rincian honorarium: apa yang dihitung, tahap apa, berapa jam atau berapa termin. Kedua, rincian biaya operasional: untuk apa, siapa penerimanya, dan bukti pengeluaran bila memungkinkan.

Bila advokat menerima uang untuk disetorkan ke pihak lain, misalnya panjar biaya perkara, klien berhak mendapatkan bukti penyetoran dari pengadilan. Uang panjar bukan milik advokat. Bila ada sisa panjar, sisa itu dikembalikan sesuai ketentuan. Lihat biaya perkara perdata dan panjar.

Bila klien meragukan tagihan, langkah awalnya adalah meminta penjelasan tertulis, lalu berunding. Jika tidak selesai, klien dapat menempuh jalur pengaduan etik sebagaimana dibahas pada pengaduan advokat ke dewan kehormatan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perjanjian jasa hukum wajib dibuat notaris? Tidak wajib. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani kedua pihak sah. Notaris dapat dipakai bila ingin kepastian lebih.

Apakah honorarium dapat dikembalikan bila perkara kalah? Honorarium dibayar atas jasa, bukan atas hasil. Dalam hal advokat tidak melaksanakan kewajiban, klien dapat menuntut pengembalian sebagian sesuai perjanjian.

Bolehkah menetapkan honorarium berdasarkan keberhasilan? Skema semacam itu dapat dipersoalkan menurut kode etik. Periksa teks kode etik yang berlaku dan hati-hati dengan klausul yang terlalu menekan.

Apa yang terjadi bila saya tidak sanggup membayar di tengah jalan? Bicarakan secara terbuka. Sering ada penyesuaian jadwal. Bila sama sekali tidak mampu, pertimbangkan bantuan hukum cuma-cuma.

Ringkasan

• Perjanjian jasa hukum menjelaskan ruang lingkup, honorarium, dan pengakhiran.
• Honorarium harus wajar dan disepakati.
• Pilih jenis honorarium yang sesuai: tetap, per jam, retainer, atau per tahap.
• Klien berhak atas rincian biaya dan bukti pengeluaran.
• Tidak ada janji hasil dalam perjanjian yang sehat.
• Periksa kode etik dan teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Baca juga

• Surat Kuasa Khusus: Apa Isinya dan Kenapa Harus Jelas
• Hak dan Kewajiban Advokat kepada Klien: UU Advokat, Kode Etik, dan Hak Imunitas
• Pengaduan Advokat Nakal ke Dewan Kehormatan: Cara Melapor, Proses, dan Sanksi Etik

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.