Wali Adhal dan Wali Hakim Nikah: Kapan Pengadilan Agama Menetapkan

Apa itu wali nikah dan siapa yang terkena

Wali nikah adalah laki-laki yang bertindak menikahkan calon mempelai perempuan dalam akad. Dalam hukum Islam yang dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali menjadi salah satu rukun nikah. Tanpa wali yang sah, pernikahan dapat dipersoalkan.

Ada beberapa istilah penting:

• Wali nasab: wali karena hubungan darah, misalnya ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung.
• Wali hakim: wali dari pihak pemerintah, biasanya kepala KUA (Kantor Urusan Agama) atau pejabat yang ditunjuk, yang menikahkan bila wali nasab tidak ada atau tidak dapat hadir.
• Wali adhal: wali nasab yang menolak (enggan) menikahkan padahal calon mempelai dan calon suaminya sudah memenuhi syarat dan saling sekufu menurut hukum.

Artikel ini berguna bagi calon pengantin perempuan yang walinya bermasalah, keluarga yang ingin pernikahannya sah, serta bagi petugas KUA yang ingin memahami alur penetapan. Dasar umumnya dapat dibaca pada wali nikah dan wali hakim. Artikel ini lebih mendalam pada penetapan oleh pengadilan.

Urutan wali dan kapan wali hakim dipakai

Menurut KHI, wali nasab terdiri atas kelompok dengan urutan kedekatan: pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas (ayah, kakek), kedua kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunannya, ketiga paman, dan seterusnya. Urutan itu harus dihormati. Wali yang lebih dekat didahulukan, kecuali ia berhalangan sehingga hak pindah ke wali berikutnya.

Wali hakim dapat bertindak bila:

• wali nasab tidak ada,
• wali nasab tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya (disebut ghaib),
• wali nasab tidak mau menikahkan (adhal), atau
• wali nasab tidak memenuhi syarat, misalnya belum dewasa atau tidak waras.

Pada keadaan adhal, wali hakim hanya dapat bertindak setelah ada penetapan pengadilan agama yang menyatakan wali itu adhal. Pasal 23 KHI memuat prinsip ini. Pada keadaan tidak ada atau ghaib, praktik di KUA berbeda-beda: ada yang cukup dengan surat keterangan dan pengumuman, ada yang meminta penetapan. Tanyakan persyaratan terbaru ke KUA.

Apa itu wali adhal

Wali dianggap adhal bila menolak menikahkan tanpa alasan sah menurut syariat. Alasan yang tidak sah umumnya karena gengsi, beda suku, keberatan pribadi yang tidak berdasar agama, atau karena ingin menjodohkan dengan orang lain. Alasan yang sah dapat berupa calon suami tidak seagama, calon suami masih terikat pernikahan lain dan tidak memenuhi syarat poligami, atau masalah lain yang dibenarkan hukum.

Penetapan adhal oleh pengadilan melindungi hak perempuan untuk menikah. Hakim tidak mudah mengabulkan. Ia memeriksa apakah calon suami sekufu (sepadan) dan memenuhi syarat, serta mendengar alasan wali. Bila alasan wali tidak berdasarkan hukum, hakim dapat menetapkan wali adhal dan memerintahkan wali hakim menikahkan.

Langkah praktis mengurus

1. Daftar wali nasab. Tulis nama ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Catat siapa yang meninggal, tidak diketahui, atau menolak.
2. Datangi KUA. Ajukan pendaftaran nikah dan jelaskan kondisi wali. KUA akan menyarankan langkah, termasuk surat penolakan atau pengantar ke pengadilan agama.
3. Upayakan bicara dengan wali. Hakim biasanya meminta bukti bahwa calon mempelai sudah mencoba membujuk. Catat tanggal dan siapa yang hadir.
4. Siapkan dokumen. KTP calon mempelai, kartu keluarga, akta kelahiran, surat penolakan dari KUA, foto, dan surat lain yang dibutuhkan.
5. Ajukan permohonan ke pengadilan agama di tempat tinggal calon mempelai perempuan. Permohonan menyebut alasan, identitas wali, dan data calon suami.
6. Ikuti sidang. Pengadilan memanggil wali dan menghadirkan saksi. Calon suami dan wali dapat didengar.
7. Ambil penetapan. Setelah ada penetapan wali adhal, bawa ke KUA.
8. Akad nikah dengan wali hakim. Kepala KUA atau penghulu menikahkan dengan saksi, lalu pencatatan dilakukan.

Biaya perkara mengikuti pengadilan agama setempat; tidak ada angka tunggal. Warga tidak mampu dapat bertanya tentang pembebasan biaya (prodeo). Periksa kembali syarat terbaru karena kementerian dapat mengubah prosedur pencatatan nikah.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Tata cara wali hakim dan pencatatan nikah diatur dalam peraturan Menteri Agama, bukan dalam undang-undang. Peraturan jenis ini beberapa kali diganti, sehingga jangan merujuk nomor lama tanpa memeriksa statusnya. Minta KUA menunjukkan peraturan yang sedang dipakai dan cek di basis data peraturan resmi.

Perubahan substansial yang jelas ialah UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Calon mempelai yang berusia di bawahnya memerlukan dispensasi kawin dari pengadilan. Untuk gambaran dispensasi, baca perkawinan anak di bawah umur: sanksi dan upaya pencegahan. Isu wali tetap sama: wali dibutuhkan, dan wali hakim dapat menggantikan dalam keadaan tertentu.

Kesalahan umum

Contoh: Nadia, 26 tahun, ingin menikah dengan Rizal, rekan sekantor yang seagama dan telah memenuhi syarat. Ayahnya, satu-satunya wali yang ada, menolak karena alasan perbedaan suku. Nadia dan Rizal sudah berusaha membujuk dengan melibatkan tokoh agama, tetapi ayahnya tetap menolak. KUA menolak mencatat dan menyarankan permohonan. Nadia mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan agama, membawa saksi yang tahu usaha mediasi. Hakim memeriksa dan, setelah menilai alasan ayah tidak sah, menetapkan wali adhal. Kepala KUA kemudian menjadi wali hakim pada akad. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Bagaimana dengan wali yang meninggal atau tidak diketahui

Bila ayah meninggal dan tidak ada wali nasab lain dalam urutan, atau semua wali nasab tidak diketahui keberadaannya, KUA dapat bertindak sebagai wali hakim setelah pemeriksaan administrasi. Calon mempelai biasanya perlu membawa akta kematian dan surat pernyataan yang menjelaskan tidak adanya wali nasab. Untuk wali yang hilang, kadang diperlukan penetapan pengadilan agama. Rincian bergantung pada kebijakan terkini, sehingga tanyakan kepada KUA di wilayah Anda.

Bagi pasangan beda agama atau pasangan non-Muslim, konsep wali tidak berlaku sama. Pernikahan non-Muslim dicatat melalui pencatatan di catatan sipil.

Syarat sekufu dan alasan penolakan yang sah

Dalam fikih dikenal konsep kafa'ah atau sekufu, yaitu kesepadanan calon suami dengan calon istri. Dalam KHI, kesepadanan ini dipahami sebagai hal yang menjadi hak calon mempelai perempuan dan walinya, dan tidak boleh dijadikan alasan menolak secara sewenang-wenang. Perbedaan suku, status ekonomi, atau pekerjaan biasanya tidak dianggap alasan sah untuk menolak, kecuali menyangkut hal agama yang mendasar. Hakim menimbang kasus per kasus.

Alasan penolakan yang dapat dibenarkan antara lain calon suami tidak seagama, calon suami terbukti masih terikat pernikahan yang tidak diizinkan, atau ada larangan perkawinan karena hubungan darah atau susuan. Bila wali menolak karena alasan semacam itu, hakim cenderung tidak menetapkan adhal.

Peran saksi dan dokumen dalam sidang

Sidang penetapan wali adhal bersifat pembuktian. Pemohon perlu menunjukkan bahwa ia sudah memenuhi syarat, bahwa calon suami memenuhi syarat, dan bahwa wali menolak. Saksi yang berguna adalah tokoh masyarakat atau keluarga yang pernah ikut membujuk wali. Dokumen yang membantu: surat penolakan dari KUA, bukti usia dan status calon mempelai, surat belum menikah atau akta cerai bila pernah menikah, serta pernyataan kesediaan calon suami. Tampilkan sikap yang tenang dan hormat kepada wali. Hakim menilai pula apakah pemohon sudah menempuh musyawarah dengan baik.

Wali hakim dalam akad: siapa yang menikahkan

Setelah penetapan atau pemenuhan syarat, akad nikah dilakukan oleh wali hakim. Dalam praktik, wali hakim adalah kepala KUA kecamatan atau pejabat yang ditunjuk. Ia menjalankan peran yang sama dengan wali nasab: mengucapkan ijab kepada calon suami, yang menjawab dengan kabul di hadapan dua saksi. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, dan buku nikah diterbitkan setelah akad. Calon pengantin dapat bertanya kepada KUA tentang apakah akad akan dilakukan di kantor atau di luar kantor serta dokumen apa yang dibutuhkan pada hari itu. Jika pasangan memiliki rencana resepsi, selaraskan jadwal dengan proses penetapan agar tidak terburu-buru.

Satu hal yang sering terlupa: penetapan wali adhal berlaku untuk pernikahan yang dimohonkan. Bila rencana berubah, misalnya calon suami diganti, penetapan sebaiknya dicek ulang kepada pengadilan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah ayah tiri boleh menjadi wali? Tidak. Ayah tiri bukan wali nasab karena tidak ada hubungan darah. Wali nasab dihitung dari garis keturunan.

Apakah pernikahan dengan wali hakim sama sahnya dengan wali nasab? Ya, bila syaratnya terpenuhi. Wali hakim bertindak menurut hukum ketika wali nasab tidak ada atau tidak dapat bertindak, atau setelah penetapan adhal.

Berapa lama proses penetapan wali adhal? Lama proses bergantung antrean dan kelengkapan berkas. Tidak ada tenggat tunggal yang aman dijanjikan. Tanyakan perkiraan ke pengadilan agama.

Apakah calon suami boleh menjadi pemohon? Pemohon utama biasanya calon mempelai perempuan. Calon suami dapat hadir sebagai pihak yang berkepentingan atau saksi. Pengadilan memberi petunjuk di meja informasi.

Ringkasan

• Wali adalah rukun nikah bagi calon mempelai perempuan Muslim; wali nasab diutamakan sesuai urutan.
• Wali hakim bertindak bila wali nasab tidak ada, ghaib, atau tidak memenuhi syarat.
• Wali adhal harus ditetapkan oleh pengadilan agama sebelum wali hakim menikahkan.
• Dokumentasikan upaya musyawarah dan kelengkapan syarat calon suami.
• Cek peraturan Kementerian Agama terbaru di KUA; jangan memakai nomor yang sudah dicabut.
• Batas usia nikah 19 tahun berlaku sejak UU 16/2019.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.