Merek Ditiru Pesaing: Langkah UMKM dari Bukti Pendaftaran, Somasi, hingga Gugatan

Apa itu merek dan mengapa pendaftaran penting

Merek adalah tanda yang membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain. Bisa berupa nama, logo, huruf, angka, susunan warna, atau gabungannya. Merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang sebagian ketentuannya diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja).

Indonesia menganut sistem first to file: hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan dengan itikad baik. Artinya, siapa yang mendaftar lebih dulu pada dasarnya memiliki hak eksklusif atas merek tersebut untuk jenis barang atau jasa yang didaftarkan. Merek yang belum didaftarkan jauh lebih sulit dipertahankan. Bukan mustahil, tetapi pembuktiannya lebih berat dan jalurnya berbeda.

Pendaftaran dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Perlindungan umumnya berlaku untuk jangka waktu tertentu sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang. Periksa ketentuan jangka waktu pada teks resmi. Pembahasan dasarnya ada di pendaftaran merek dagang dan nama usaha dan merek.

Apa yang dimaksud meniru

Tidak semua kemiripan adalah pelanggaran. Hukum merek menilai apakah ada persamaan pada pokoknya, yaitu kemiripan yang menimbulkan kesan sama dalam bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, atau bunyi ucapan. Pertimbangan lain adalah apakah barang atau jasa yang dijual sejenis, serta apakah konsumen mudah keliru.

Contoh kemiripan yang sering dipersoalkan: perubahan satu huruf pada nama, pergantian ejaan yang bunyinya sama, logo dengan komposisi warna dan bentuk yang nyaris identik, atau kemasan yang menyerupai. Sebaliknya, nama yang sama untuk bidang usaha yang jauh berbeda belum tentu bermasalah. Penilaian akhir ada di tangan hakim atau lembaga yang berwenang.

Memeriksa posisi Anda lebih dulu

Sebelum menyerang, periksa kekuatan sendiri.

1. Apakah merek Anda sudah terdaftar? Cek di pangkalan data merek resmi DJKI. Catat nomor pendaftaran, kelas barang atau jasa, tanggal penerimaan, dan masa berlaku.
2. Apakah merek pihak lain terdaftar? Bila mereka mendaftar lebih dulu, posisi Anda berbeda. Perhatikan tanggalnya.
3. Apakah kelas barang atau jasa sama atau sejenis? Perlindungan terkait kelas yang didaftarkan.
4. Sejak kapan Anda memakai merek itu? Bukti pemakaian awal berguna, misalnya nota, foto produk, iklan, dan arsip media sosial.
5. Apakah ada pihak lain yang sudah memakai nama sama sebelum Anda? Hal ini mempengaruhi risiko Anda sendiri digugat balik.

Bila merek Anda belum terdaftar, jangan menunda. Daftarkan segera. Anda tetap dapat mempertimbangkan jalur lain seperti gugatan atas perbuatan melawan hukum atau persaingan usaha tidak sehat, tetapi kekuatannya sangat bergantung pada bukti pemakaian dan itikad pihak lain.

Mengumpulkan bukti peniruan

Bukti adalah modal utama. Kumpulkan:

• Tangkapan layar toko daring, media sosial, dan situs pihak yang meniru, lengkap dengan tanggal, alamat laman, dan nama akun.
• Foto produk, kemasan, papan nama, dan brosur pembanding berdampingan dengan milik Anda.
• Bukti konsumen yang keliru: pesan pelanggan yang salah mengira, ulasan, atau keluhan yang ditujukan ke Anda padahal berasal dari produk mereka.
• Bukti pembelian percobaan (test purchase) dari mereka berikut nota dan kemasannya.
• Data kerugian: penurunan penjualan, pembatalan pesanan, biaya klarifikasi kepada pelanggan.
• Bukti kepemilikan Anda: sertifikat atau bukti pendaftaran merek, dokumen desain logo, perjanjian dengan desainer.

Simpan secara teratur dan jangan mengubah tangkapan layar. Untuk bukti penting, pertimbangkan meminta notaris atau pihak berwenang mengesahkan hasil tangkapan. Lihat alat bukti perdata dan bukti elektronik.

Somasi: surat peringatan yang efektif

Somasi adalah peringatan tertulis yang meminta pihak lain menghentikan perbuatan atau memenuhi kewajiban dalam waktu tertentu. Untuk merek, somasi biasanya berisi:

1. Identitas Anda dan bukti hak atas merek (nomor dan tanggal pendaftaran).
2. Uraian perbuatan pihak lain dan bukti singkat.
3. Dasar hukum secara garis besar, tanpa berlebihan.
4. Tuntutan yang jelas: berhenti memakai merek, menarik produk, mengubah nama, mengganti kemasan, menutup akun, dan atau memberi penjelasan tertulis.
5. Batas waktu yang wajar, misalnya tujuh sampai empat belas hari.
6. Konsekuensi bila tidak dipenuhi, yaitu langkah hukum lanjutan.

Nada surat sebaiknya tegas tetapi sopan. Ancaman berlebihan atau tuduhan pidana yang tidak terukur dapat menjadi bumerang. Kirim dengan bukti penerimaan. Pembahasan lengkap ada di somasi yang jelas dan somasi dan wanprestasi.

Contoh: Warung kopi "Kopi Pelangi" (nama fiktif) di sebuah kota sudah mendaftarkan mereknya. Setahun kemudian muncul "Kopi Pelangi Asli" dengan logo hampir sama di kota sebelah. Pemilik pertama mengumpulkan foto cabang pesaing, tangkapan layar akun daring, dan salinan sertifikat mereknya. Ia mengirim somasi tertulis meminta pesaing mengganti nama dan logo dalam empat belas hari. Pesaing membalas dan bersedia berunding, sehingga mereka menandatangani kesepakatan perubahan nama tanpa perlu masuk pengadilan.

Jalur lain selain pengadilan

• Laporan ke marketplace dan media sosial. Banyak platform memiliki prosedur pelaporan pelanggaran kekayaan intelektual. Siapkan bukti pendaftaran dan bukti peniruan. Hasilnya berupa penurunan listing atau penutupan akun, tetapi syarat tiap platform berbeda.
• Mediasi atau negosiasi. Kerap lebih cepat dan murah. Hasilnya dapat berupa perjanjian untuk berhenti, mengubah merek, atau berdamai dengan koeksistensi.
• Perjanjian damai tertulis. Sebaiknya dibuat resmi, memuat batas waktu, sanksi, dan tidak ada klausul yang merugikan Anda. Baca akta perdamaian dan kekuatannya.
• Pengaduan pidana. UU Merek memuat ketentuan pidana terkait penggunaan merek yang sama atau mirip tanpa hak. Pelanggaran merek dalam UU Merek termasuk delik aduan menurut ketentuannya, artinya diproses bila pemilik merek melapor. Ancaman pidananya periksa pada teks resmi terbaru karena penyesuaian pidana berlaku sejak 2 Januari 2026. Pertimbangkan dengan hati-hati, karena proses pidana tidak menggantikan ganti rugi perdata.

Gugatan perdata di Pengadilan Niaga

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak memakai merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Tuntutan yang lazim:

• Ganti rugi atas kerugian yang diderita.
• Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemakaian merek tersebut.

Gugatan merek diajukan ke Pengadilan Niaga yang berwenang, biasanya di daerah hukum tempat tergugat berada. Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara merek berbeda dari perdata biasa; periksa ketentuan terbaru untuk mengetahui apakah langsung ke kasasi. Selain gugatan pelanggaran, ada pula gugatan pembatalan pendaftaran merek pihak lain, misalnya bila pendaftarannya dilakukan dengan itikad tidak baik atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah ada. Gugatan pembatalan pada umumnya dibatasi jangka waktu tertentu sejak pendaftaran, dengan pengecualian untuk alasan tertentu. Periksa teks resmi karena batas waktu ini menentukan.

Gugatan memerlukan biaya, waktu, dan pembuktian yang teliti. Pertimbangkan sejauh mana kerugian Anda, apakah penyelesaian damai lebih efisien, dan apakah tergugat mampu membayar. Konsultasikan dengan advokat atau konsultan kekayaan intelektual sebelum memutuskan. Gambaran biaya perdata umum ada di biaya dan tahapan gugatan perdata.

Istilah yang perlu diketahui

• Hak eksklusif: hak pemilik merek terdaftar untuk memakai sendiri atau memberi izin kepada pihak lain.
• Persamaan pada pokoknya: kemiripan yang menimbulkan kesan sama dalam bentuk, bunyi, atau cara penulisan.
• Itikad tidak baik: niat membonceng reputasi atau menghalangi pemilik merek yang sebenarnya.
• Kelas barang atau jasa: pengelompokan jenis barang atau jasa dalam pendaftaran merek.
• Pengadilan Niaga: pengadilan khusus yang antara lain menangani perkara merek.
• Somasi: surat peringatan tertulis.
• Test purchase: pembelian percobaan untuk memperoleh bukti peniruan.
• Delik aduan: tindak pidana yang diproses bila pihak berhak mengadu.

Daftar periksa bagi pemilik merek kecil

1. Merek terdaftar di DJKI, dan sertifikatnya mudah ditemukan.
2. Kelas pendaftaran mencakup produk dan rencana pengembangan.
3. Bukti pemakaian awal (foto, nota, iklan) tersimpan rapi.
4. Hak cipta logo dari desainer sudah diserahkan secara tertulis.
5. Pencarian berkala dilakukan atas nama dan logo yang mirip di marketplace dan media sosial.
6. Template somasi dan daftar kontak platform pelaporan sudah disiapkan.
7. Masa berlaku pendaftaran dicatat agar tidak lupa diperpanjang.

Bila pihak yang meniru juga memiliki pendaftaran

Kadang pesaing mengaku sudah mendaftarkan merek yang mirip. Jangan langsung menyerah atau berasumsi mereka salah. Periksa tanggal permohonan, kelas barang, dan apakah pendaftaran mereka disetujui. Jika pendaftaran mereka lebih awal, posisi Anda lebih sulit. Jika pendaftaran mereka lebih belakang atau diajukan dengan itikad tidak baik, tersedia mekanisme keberatan dan gugatan pembatalan. Perundingan sering menghasilkan jalan tengah, misalnya pembagian wilayah, perubahan logo, atau lisensi. Bila ada kesepakatan, tuangkan dalam perjanjian tertulis supaya tidak kembali menjadi sengketa.

Contoh: Pemilik toko kue, Lina (nama fiktif), mengetahui toko lain memakai nama hampir sama dengan logo berbeda sedikit di kota yang sama. Ia melakukan pembelian percobaan, mendokumentasikan kemasan, dan mengirim somasi. Pihak lawan mengatakan mereka sudah memakai nama itu lebih dulu. Lina mengecek pangkalan data dan membuktikan permohonan mereknya lebih awal serta sudah terdaftar. Mereka akhirnya sepakat mengganti nama dalam tiga bulan dan menarik kemasan lama.

Merek terkenal dan merek yang mirip dengan nama orang

Merek terkenal mendapat perlindungan lebih luas, termasuk untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dalam keadaan tertentu. Pelaku usaha kecil yang merek miliknya mirip dengan merek terkenal justru berisiko ditolak atau digugat. Sebaliknya, nama orang atau badan hukum tertentu tidak boleh didaftarkan sebagai merek tanpa persetujuan. Periksa kemungkinan bentrok sebelum memilih nama, dan konsultasikan dengan konsultan kekayaan intelektual agar tidak menginvestasikan biaya cetak dan promosi pada merek yang sulit dilindungi. Pemeriksaan pendahuluan di pangkalan data jauh lebih murah daripada mengganti nama setelah usaha berkembang.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menunda mendaftarkan merek sampai usaha besar, lalu didahului pihak lain.
• Mendaftarkan merek di kelas yang tidak sesuai dengan produk yang dijual.
• Tidak menyimpan bukti pemakaian awal.
• Mengirim somasi tanpa bukti, atau menuntut hal yang tidak masuk akal.
• Membiarkan peniruan bertahun-tahun sehingga merek menjadi lemah atau pesaing berdalih sudah lama dipakai.
• Memakai nama atau logo hasil desainer tanpa perjanjian hak cipta yang jelas. Lihat hak cipta desain, logo, dan kekayaan intelektual usaha.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah merek yang belum didaftarkan bisa dipertahankan? Sulit tetapi tidak mutlak mustahil. Anda perlu membuktikan pemakaian lebih dahulu dan itikad tidak baik pihak lain, dan jalurnya lebih berat dibandingkan merek terdaftar. Segera daftarkan merek Anda.

Apakah cukup melapor ke marketplace? Laporan ke marketplace dapat menurunkan produk yang meniru, tetapi tidak menggantikan ganti rugi atau putusan atas hak. Untuk kerugian yang besar atau peniruan berulang, jalur somasi dan gugatan tetap perlu dipertimbangkan.

Berapa lama proses di Pengadilan Niaga? Lama proses bergantung pada perkara dan tahapan, serta aturan acara yang berlaku. Karena itu, minta perkiraan kepada advokat dan siapkan bukti sejak awal.

Ringkasan

Merek yang terdaftar memberi posisi paling kuat untuk melawan peniruan. Periksa status pendaftaran Anda, kumpulkan bukti peniruan dan kerugian, kirim somasi yang tegas dan sopan, manfaatkan jalur pelaporan platform dan perundingan, lalu pertimbangkan gugatan di Pengadilan Niaga bila perlu. Hindari tuduhan publik tanpa dasar. Karena ketentuan pidana disesuaikan sejak 2 Januari 2026, periksa teks resmi terbaru dan konsultasikan dengan advokat.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan perbuatan melawan hukum.

Baca juga

• Pendaftaran Merek Dagang di DJKI: Syarat, Prosedur, Jangka Waktu, dan Sengketa
• Nama usaha dan merek: dipakai belum tentu terdaftar
• Somasi yang menyebut kewajiban, bukan hanya kemarahan
• Sengketa Nama Domain: Hak Pemilik Situs, Mekanisme PPND, dan Pencegahan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.