Memakai Jasa Advokat: Hak Klien, Honorarium, dan Cara Mengadu bila Ada Masalah

Siapa advokat dan apa tugasnya

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah pemberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa itu antara lain konsultasi, pendampingan, mewakili klien, menyusun dokumen hukum, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Sebelum berpraktik, advokat bersumpah atau berjanji di sidang terbuka pengadilan tinggi, dan sumpah itu mencakup larangan memberi suap serta kewajiban bertindak jujur dan adil.

Advokat bekerja berdasarkan kuasa dari klien. Ia bukan hakim dan bukan penentu hasil. Peran utamanya adalah memberi pendapat hukum yang jujur, menyusun strategi yang masuk akal, dan menjalankan kuasa dengan itikad baik. Dalam perkara, ia juga tunduk pada kode etik profesi.

Hak klien terhadap advokat

Hak klien tidak ditulis dalam satu daftar tunggal, tetapi dapat disimpulkan dari UU Advokat dan prinsip hukum perjanjian.

UU Advokat memberi perlindungan khusus pada kerahasiaan: berkas, dokumen, dan komunikasi elektronik advokat dilindungi dari penyitaan, pemeriksaan, dan penyadapan. Perlindungan ini menjaga agar klien berani terbuka kepada advokatnya. Tetapi perlindungan itu tidak dapat dipakai untuk menyembunyikan rencana kejahatan.

Kontrak jasa hukum

Meskipun UU tidak mewajibkan bentuk tertentu, kontrak jasa hukum tertulis sangat dianjurkan. Kontrak melindungi kedua pihak dan mencegah salah paham tentang biaya. Isi yang sebaiknya ada:

1. Para pihak dan identitas. Nama klien, nama advokat atau kantor, dan alamat.
2. Ruang lingkup jasa. Perkara apa, tingkat apa (misalnya hanya tingkat pertama), dan apa yang tidak termasuk.
3. Honorarium. Besarnya, cara hitung, dan jadwal pembayaran.
4. Biaya di luar honorarium. Biaya perkara, transportasi, pengiriman, dan biaya ahli, disebut jelas apakah ditanggung klien.
5. Kewajiban klien. Menyampaikan fakta dan dokumen secara jujur dan tepat waktu.
6. Kewajiban advokat. Melaporkan perkembangan, menjaga kerahasiaan, dan menjalankan kuasa dengan itikad baik.
7. Pengakhiran kontrak. Bagaimana kontrak dapat diakhiri dan apa akibat finansialnya.
8. Penyelesaian sengketa. Bagaimana perselisihan tentang honorarium atau layanan diselesaikan.

Hubungan antara kontrak dan surat kuasa perlu dipahami. Kontrak mengatur hubungan jasa dan biaya. Surat kuasa memberi wewenang bertindak mewakili klien. Pembahasan surat kuasa ada di Surat Kuasa Advokat dan Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Insidentil.

Honorarium: wajar dan disepakati

UU Advokat menyatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan, dan besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Tidak ada tarif tunggal yang ditetapkan negara. Besar honorarium dipengaruhi oleh kompleksitas perkara, waktu, keahlian advokat, dan nilai sengketa.

Skema yang umum dikenal:

Perbedaan antara honorarium dan biaya perkara juga penting. Biaya perkara dibayar ke pengadilan, sedangkan honorarium dibayar kepada advokat. Kekeliruan yang sering terjadi, klien mengira biaya perkara sudah termasuk honorarium. Pelajari Gugatan Perdata: Biaya dan Tahapan Lengkap untuk gambaran biaya perkara.

Yang tidak boleh dijanjikan advokat

Advokat tidak dapat menjamin hasil perkara. Hasil ditentukan hakim berdasarkan bukti dan hukum. Kode Etik Advokat Indonesia melarang advokat menjamin bahwa perkara yang ditangani pasti menang. Klien perlu curiga bila ada tawaran seperti "pasti menang", "bisa mengatur hakim", atau "ada orang dalam". Tawaran itu bukan hanya melanggar etika, tetapi dapat menjadi penipuan atau bahkan ajakan suap. Sumpah advokat sendiri melarang pemberian suap.

Klien juga tidak boleh meminta advokat melanggar hukum, misalnya memalsukan dokumen, menghilangkan bukti, atau mengarahkan saksi berbohong. Advokat yang menuruti permintaan semacam itu melanggar kode etik dan dapat dihukum, dan klien dapat ikut bertanggung jawab. Di sisi lain, UU Advokat memberi imunitas: advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pembelaan yang dilakukan dengan itikad baik di sidang pengadilan.

Memilih advokat

Memilih advokat sebaiknya tidak hanya berdasarkan harga atau janji. Beberapa hal yang dapat diperiksa:

Konsultasi pertama adalah kesempatan menilai. Bawa ringkasan kronologi, daftar dokumen, dan daftar pertanyaan: strategi yang mungkin, perkiraan waktu, rincian biaya, dan risiko terburuk. Jawaban yang jujur, termasuk pengakuan bahwa hasilnya tidak pasti, adalah tanda baik.

Konflik kepentingan dan hal yang dijaga

Advokat tidak boleh mewakili dua pihak yang kepentingannya bertentangan dalam perkara yang sama. Bila klien pernah berkonsultasi di kantor yang kemudian mewakili lawannya, hal itu menimbulkan persoalan etika. Klien berhak menanyakan apakah ada hubungan semacam itu. Sebaliknya, klien juga perlu jujur mengungkapkan semua pihak yang terlibat agar advokat dapat memeriksa konflik sejak awal.

Hubungan keuangan antara advokat dan klien, seperti pinjam-meminjam atau pembelian objek sengketa oleh advokat, termasuk hal yang sebaiknya dihindari karena mudah memicu konflik kepentingan. Bila ada hal demikian, periksa kode etik atau tanyakan ke organisasi advokat.

Mengakhiri kuasa dan berganti advokat

Klien berhak mencabut kuasa kapan saja. Pencabutan sebaiknya dilakukan tertulis dan diberitahukan kepada advokat serta pengadilan bila perkara sedang berjalan, agar tidak ada keraguan siapa yang berwenang. Pencabutan kuasa tidak menghapus kewajiban membayar honorarium untuk pekerjaan yang sudah dilakukan sesuai kontrak. Sebaliknya, advokat yang mengundurkan diri sebaiknya berbuat dengan cara yang tidak merugikan klien, misalnya memberi waktu mencari pengganti pada perkara yang mendesak.

Saat berganti advokat, minta pengembalian dokumen asli, salinan berkas perkara, dan penjelasan status terakhir. Jangan sampai ada tenggat penting, seperti batas waktu banding, yang terlewat dalam masa peralihan.

Contoh: Ibu Dewi menggugat mitra dagangnya dan menyewa seorang advokat. Mereka menandatangani kontrak yang menyebut honorarium untuk tingkat pertama, biaya perkara yang ditanggung Ibu Dewi, dan kewajiban advokat melapor setiap selesai sidang. Dua bulan kemudian, Ibu Dewi merasa tidak mendapat kabar. Ia mengirim pesan tertulis meminta laporan perkembangan sesuai kontrak. Advokat menjawab dan menjelaskan status. Karena hubungan memburuk, Ibu Dewi mencabut kuasa secara tertulis dan membayar honorarium untuk pekerjaan yang sudah selesai, lalu menunjuk advokat lain. Kontrak yang jelas mengurangi perselisihan.

Bila ada masalah dengan advokat

Masalah klien yang sering muncul: tidak ada kabar, tenggat terlewat, biaya melonjak tanpa penjelasan, janji hasil, bocornya rahasia, atau penelantaran perkara. Langkah yang dapat ditempuh:

1. Kumpulkan bukti. Kontrak, surat kuasa, bukti bayar, korespondensi, dan catatan kejadian.
2. Sampaikan keberatan tertulis kepada advokat. Sering masalah selesai pada tahap ini.
3. Pertimbangkan mediasi atau musyawarah. Terutama bila sengketanya tentang honorarium.
4. Adukan ke organisasi advokat. UU Advokat menugaskan organisasi advokat menyusun dan mengawasi kode etik. Dewan kehormatan memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik. Dewan kehormatan dibentuk di tingkat pusat dan daerah: daerah mengadili pada tingkat pertama, dan pusat pada tingkat banding dan terakhir.
5. Pahami sanksi. UU Advokat menyebut jenis sanksi: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu, dan pemberhentian tetap. Advokat berhak membela diri sebelum sanksi dijatuhkan.
6. Laporkan pidana bila ada unsur pidana. Putusan dewan kehormatan tidak menghapus tanggung jawab pidana bila pelanggaran mengandung unsur pidana.
7. Gugatan perdata. Untuk kerugian akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, klien dapat menggugat. Pertimbangkan bahwa advokat dilindungi imunitas untuk pembelaan beritikad baik di sidang.

Pengaduan sebaiknya faktual dan tidak emosional. Sebutkan klausul kontrak atau kejadian yang dipermasalahkan, beserta buktinya.

Bantuan hukum cuma-cuma

Orang yang tidak mampu membayar honorarium tidak sepenuhnya tanpa pilihan. UU Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu ada lembaga bantuan hukum dan pos bantuan hukum di pengadilan. Syaratnya dijelaskan di Bantuan Hukum Gratis, Posbakum, dan Syaratnya. Advokat yang memberi bantuan cuma-cuma tidak semestinya meminta imbalan dari klien yang berhak atas bantuan itu.

Kewajiban klien

Hubungan ini berlaku dua arah. Klien wajib menyampaikan fakta secara jujur, termasuk fakta yang merugikan, karena advokat tidak dapat menyusun strategi yang baik dari informasi yang dipotong. Klien juga wajib menyerahkan dokumen tepat waktu, hadir saat dibutuhkan, membayar sesuai kesepakatan, dan menjawab pertanyaan advokat. Klien yang sulit dihubungi atau terlambat memberi dokumen dapat menyebabkan tenggat terlewat, dan akibatnya tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada advokat.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menyerahkan perkara tanpa kontrak tertulis.
• Tidak menanyakan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam honorarium.
• Membayar tunai tanpa kuitansi.
• Tergiur janji pasti menang atau janji "mengurus" hakim.
• Menyerahkan dokumen asli tanpa tanda terima.
• Menyembunyikan fakta yang merugikan dari advokat.
• Tidak menghubungi advokat berkala sehingga tidak tahu tenggat penting.
• Menandatangani surat kuasa kosong.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya wajib memakai advokat di pengadilan? Dalam perkara perdata biasa, pihak boleh berperkara sendiri. Dalam perkara pidana, ada hak untuk didampingi penasihat hukum dan pada keadaan tertentu pendampingan diwajibkan. Lihat Didampingi Penasihat Hukum. Pada perkara yang rumit, pendampingan sangat disarankan.

Bolehkah honorarium dikembalikan bila perkara kalah? Tidak ada aturan umum bahwa honorarium otomatis dikembalikan bila kalah, karena advokat menjual jasa, bukan hasil. Pengembalian dapat dituntut bila advokat tidak melaksanakan pekerjaan yang dijanjikan atau melanggar kontrak, tergantung isi perjanjian dan hasil pengaduan.

Apakah advokat boleh membuka rahasia klien kepada polisi? Prinsipnya advokat wajib merahasiakan informasi klien, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengecualian bersifat terbatas dan ditafsirkan ketat. Klien yang khawatir sebaiknya menanyakan hal ini sejak awal.

Ringkasan

Hubungan klien dan advokat diatur UU Advokat dan kode etik. Klien berhak atas penjelasan jujur, kerahasiaan, honorarium yang wajar dan disepakati, informasi perkembangan, serta dokumen yang dikembalikan. Advokat tidak boleh menjamin kemenangan atau menjanjikan hal yang melanggar hukum. Buat kontrak tertulis, bedakan honorarium dan biaya perkara, dan simpan bukti. Bila ada pelanggaran, adukan ke dewan kehormatan organisasi advokat, dan tempuh jalur pidana atau perdata bila perlu.

Dasar hukum

• UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
• Kode Etik Advokat Indonesia.

Baca juga

• Surat Kuasa Khusus: Apa Isinya dan Kenapa Harus Jelas
• Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Insidentil: Syarat Sah dan Kesalahan Umum
• Bantuan Hukum Gratis, Posbakum, dan Syaratnya bagi Warga Tidak Mampu
• Didampingi penasihat hukum: untuk apa di ruang pemeriksaan
• Gugatan Perdata: Biaya Perkara, Tahapan, dan Lama Prosesnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.