Kontrak Jual Beli Internasional: Memilih Hukum yang Berlaku dan Tempat Sengketa

Apa itu kontrak jual beli internasional dan siapa yang terkena

Kontrak jual beli internasional adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang berada di negara berbeda atau yang barangnya melintasi batas negara. Isinya serupa kontrak jual beli biasa: barang, harga, jumlah, mutu, waktu dan tempat penyerahan, pembayaran, serta akibat bila salah satu pihak lalai. Bedanya, ada unsur asing yang membuat pertanyaan hukum bertambah: hukum yang mana, pengadilan yang mana, dan bagaimana melaksanakan putusan di negara pihak lawan.

Yang terkena adalah eksportir dan importir, termasuk usaha kecil yang berdagang lewat pameran, platform lintas negara, atau perkenalan dagang. Pembahasan tentang syarat awal ekspor ada pada syarat menjadi eksportir pemula, dan tentang pembagian risiko pengiriman pada Incoterms.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Kebebasan berkontrak. Hukum perdata Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menganut asas kebebasan berkontrak: para pihak bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang bagi pembuatnya. Syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal, tetap berlaku.

Pilihan hukum. Dalam praktik hukum perdata internasional, para pihak umumnya diperkenankan memilih hukum yang berlaku bagi kontraknya. Pilihan itu biasanya dihormati pengadilan, dengan batas ketertiban umum. Jadi kontrak dapat menyatakan, misalnya, "kontrak ini diatur oleh hukum Republik Indonesia". Tanpa klausul, hakim atau arbiter harus menentukan hukum yang berlaku berdasarkan kaidah hukum perdata internasional, hasilnya sulit diprediksi.

Konvensi jual beli internasional. Ada perjanjian internasional yang mengatur jual beli barang lintas negara, yaitu Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG). Indonesia, sepanjang yang diketahui, belum menjadi pihak pada konvensi itu. Namun, kontrak bisa jadi diatur CISG bila hukum yang dipilih adalah hukum negara yang menjadi pihak CISG. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi kejutan; kontrak dapat secara tegas mengecualikannya bila tidak dikehendaki. Status keikutsertaan perlu dicek pada sumber resmi PBB.

Perlu dibedakan dengan UU Perjanjian Internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur perjanjian antar-negara atau subjek hukum internasional yang dibuat pemerintah. Undang-undang itu bukan dasar bagi kontrak dagang antara pelaku usaha swasta. Kontrak dagang swasta diatur oleh KUH Perdata, aturan perdagangan, dan klausul yang disepakati.

Bahasa kontrak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta peraturan presiden turunannya tentang penggunaan bahasa Indonesia, mengatur bahwa perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia, dan dapat ditulis juga dalam bahasa asing atau bahasa Inggris. Pengadilan di Indonesia pernah memutus bahwa perjanjian yang tidak berbahasa Indonesia tidak sah, tetapi penerapan aturan ini dan perkembangan penafsirannya perlu dibaca dalam teks dan putusan terbaru. Pendekatan aman: sediakan versi bahasa Indonesia, dan nyatakan versi mana yang diutamakan bila terjadi perbedaan penafsiran.

Forum sengketa. Para pihak dapat memilih pengadilan suatu negara atau arbitrase. Pengadilan negeri di Indonesia mengadili perkara perdata menurut aturan kewenangan, dan putusan pengadilan asing pada dasarnya tidak otomatis dapat dilaksanakan di Indonesia. Sebaliknya, putusan pengadilan Indonesia tidak otomatis dapat dieksekusi di negara lain. Sementara itu, putusan arbitrase asing lebih mudah diakui dan dilaksanakan karena Indonesia menjadi pihak Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, dan UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur pelaksanaannya di Indonesia. Karena itulah arbitrase kerap menjadi pilihan; lihat arbitrase dan klausul arbitrase dan menggugat pihak di luar negeri.

Langkah praktis bernomor

1. Periksa identitas lawan transaksi: nama badan hukum, alamat terdaftar, orang yang berwenang menandatangani, dan reputasi usaha. Minta dokumen pendirian atau bukti pendaftaran perusahaan.
2. Sepakati syarat dagang: barang, spesifikasi, harga, mata uang, kuantitas, syarat penyerahan (Incoterms), jadwal, dan cara pembayaran (lihat letter of credit dan pembayaran).
3. Pilih hukum yang berlaku dan tulis secara tegas. Bagi pelaku usaha Indonesia, hukum Indonesia sering lebih mudah diprediksi dan diketahui penasihat setempat. Namun, pembeli asing mungkin menolak; negosiasikan.
4. Pilih mekanisme sengketa: pengadilan negeri tertentu di Indonesia, pengadilan negara lain, atau arbitrase. Untuk lintas negara, arbitrase dengan tempat dan aturan yang jelas sering dipilih. Tuliskan lembaga, tempat, bahasa, dan jumlah arbiter.
5. Tentukan bahasa kontrak dan versi yang berlaku. Siapkan terjemahan yang akurat bila perlu.
6. Tambahkan klausul penting: mutu dan inspeksi, keterlambatan dan denda, hak membatalkan, keadaan kahar, kerahasiaan, pengalihan hak, dan pemberitahuan resmi (alamat dan email untuk surat menyurat).
7. Pastikan penandatangan berwenang dan simpan dokumen asli atau salinan yang sah. Tanda tangan elektronik dapat dipakai bila memenuhi ketentuan; lihat kontrak elektronik dan UU ITE.
8. Selama pelaksanaan, simpan seluruh korespondensi dan bukti: pesanan, faktur, bukti kirim, bukti bayar, dan keluhan. Dokumen ini menjadi alat bukti.

Biaya penyusunan kontrak bervariasi menurut kerumitan. Untuk nilai transaksi yang berarti, biaya konsultasi hukum biasanya jauh lebih kecil daripada kerugian akibat kontrak yang lemah.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUH Perdata tentang kontrak relatif stabil. Perubahan yang perlu diperhatikan datang dari arah lain. Pertama, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak menjadi isu yang lebih diperhatikan setelah beberapa putusan pengadilan dan penerbitan peraturan turunannya. Kedua, transaksi elektronik membuat kontrak sering terbentuk lewat pertukaran pesan; keabsahannya diatur UU ITE dan perubahannya. Ketiga, ketentuan ekspor impor, kepabeanan, dan devisa terus diperbarui. Keempat, pidana yang terkait pelanggaran perdagangan mengalami penyesuaian sejak awal 2026. Konsekuensinya, kontrak lama perlu dibaca ulang sebelum diperpanjang, dan template kontrak dari internet jangan dipakai tanpa penyesuaian.

Kesalahan umum

Contoh penerapan

Contoh: Sebuah usaha kerajinan menjual produk kepada distributor di negara lain. Sebelum menandatangani, pengusaha meminta bukti pendaftaran perusahaan distributor dan menyusun kontrak dalam dua bahasa. Kontrak menyatakan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku dan arbitrase di kota tertentu sebagai forum sengketa. Distributor menawar: mereka ingin hukum negaranya. Setelah negosiasi, disepakati hukum negara netral dan arbitrase di tempat netral. Ketika pembayaran terlambat, kedua pihak sudah tahu jalur penyelesaiannya.

Contoh lain: Seorang eksportir berjual beli lewat pesan singkat dengan pembeli yang tidak pernah ia temui. Barang dikirim, pembayaran tidak datang. Ia tidak memiliki kontrak tertulis, hanya foto dan percakapan. Karena tidak ada klausul pilihan hukum maupun forum, biaya dan waktu untuk menagih menjadi besar.

Alat bukti dan penyelesaian awal

Sebelum perkara ke forum resmi, banyak sengketa dagang lintas negara dapat diselesaikan lewat komunikasi tertulis yang teratur. Kirim pemberitahuan keluhan secara resmi, sebut pasal kontrak yang dilanggar, dan tetapkan tenggat. Pembahasan tentang somasi dan wanprestasi ada pada somasi, wanprestasi, dan gugatan bisnis. Bila memungkinkan, coba mediasi lebih dulu; baca mediasi bisnis dan alternatif penyelesaian sengketa.

Alat bukti yang berguna: kontrak, pesanan pembelian, faktur, dokumen pengangkutan, foto atau laporan inspeksi, dan seluruh korespondensi. Pastikan pesan elektronik tersimpan lengkap dengan tanggal dan identitas pengirim.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah memilih hukum asing untuk kontrak dengan pihak Indonesia? Pada umumnya boleh dalam batas ketertiban umum, tetapi ketentuan tertentu di Indonesia, seperti aturan tentang bahasa dan hal-hal yang bersifat memaksa, tetap perlu diperhatikan. Konsultasikan sebelum menandatangani.

Apakah kontrak lewat email dan pesan sah? Bisa sah bila unsur kesepakatan terpenuhi, tetapi pembuktiannya lebih sulit daripada dokumen yang ditandatangani. Gunakan dokumen tertulis yang jelas.

Pengadilan mana yang berwenang bila tidak ada klausul? Tidak ada jawaban sederhana. Kewenangan bergantung pada aturan hukum acara dan fakta, seperti domisili tergugat dan tempat pelaksanaan. Itulah alasan klausul forum penting.

Apakah arbitrase lebih murah dari pengadilan? Tidak selalu. Arbitrase menawarkan kerahasiaan dan kemudahan pelaksanaan putusan di banyak negara, tetapi biayanya bisa tinggi. Timbang nilai sengketa.

Ringkasan

• Kontrak jual beli internasional tunduk pada kebebasan berkontrak, tetapi harus menjawab pertanyaan hukum yang berlaku dan forum sengketa.
• UU 24/2000 mengatur perjanjian internasional antarnegara, bukan kontrak dagang swasta.
• Sediakan versi bahasa Indonesia, dan atur versi yang diutamakan.
• Arbitrase sering dipilih karena putusan arbitrase asing lebih mudah dilaksanakan.
• Periksa teks resmi dan putusan terbaru; konsultasikan dengan advokat untuk transaksi bernilai besar.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (perjanjian)
• UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
• UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
• UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Baca juga

• Incoterms: Arti FOB, CIF, EXW, dan Pembagian Risiko Pengiriman dalam Kontrak Dagang
• Arbitrase dan Klausul Arbitrase dalam Kontrak: Kekuatan Putusan dan Beda dengan Pengadilan
• Mediasi Bisnis dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.