Klausul Non-Kompetisi dan Non-Solicitation dalam Perjanjian Kerja: Batas yang Wajar

Apa itu klausul non-kompetisi dan non-solicitation

Klausul non-kompetisi melarang pekerja, setelah hubungan kerja berakhir atau bahkan selama bekerja, untuk bekerja pada pesaing atau mendirikan usaha sejenis dalam jangka waktu dan wilayah tertentu.

Klausul non-solicitation lebih sempit. Ia tidak melarang pekerja bekerja di tempat lain, tetapi melarangnya mengajak pelanggan atau mengajak rekan kerja agar pindah mengikutinya. Ada dua jenisnya: non-solicitation pelanggan dan non-solicitation karyawan.

Klausul ini lazim pada posisi yang memegang informasi sensitif, hubungan pelanggan, atau keahlian khusus: tenaga penjualan, manajer, programmer, peneliti, dan tenaga ahli. Pengusaha memakainya untuk melindungi investasi pada pelanggan dan rahasia dagang, sementara pekerja berkepentingan agar kesempatan kerja berikutnya tidak tertutup.

Penting dibedakan dari kewajiban kerahasiaan. Kewajiban menjaga rahasia melarang membocorkan informasi. Non-kompetisi melarang pindah atau bersaing. Keduanya berbeda, walaupun sering ada dalam satu kontrak. Pembahasan perjanjian kerahasiaan ada pada perjanjian kerahasiaan karyawan: batas dan sanksi.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Indonesia tidak memiliki pasal khusus yang secara terang mengatur atau melarang klausul non-kompetisi dalam hubungan kerja. Penilaiannya bertumpu pada ketentuan umum:

• Asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Para pihak bebas mengatur isi, selama tidak melanggar hukum.
• Syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Sebab yang halal berarti tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, sebagaimana juga ditegaskan Pasal 1337.
• Hukum ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah melalui Cipta Kerja, mengakui bahwa setiap tenaga kerja punya kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.
• Hak untuk bekerja. Konstitusi menjamin hak setiap orang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena itu, larangan yang membuat orang praktis tidak dapat mencari nafkah dipandang rawan.

Konsekuensinya, pengadilan menilai klausul seperti ini dengan melihat kewajaran, bukan sekadar bunyi kontrak. Putusan bisa bervariasi antar kasus.

Faktor kewajaran yang biasa dinilai

Tidak ada rumus tunggal, tetapi hal berikut biasanya diperhatikan:

Semakin kuat alasan usaha, semakin sempit batasannya, dan semakin jelas imbalannya, semakin besar peluang klausul dianggap sah dan dapat ditegakkan. Jika sebaliknya, klausul dapat dinilai tidak patut, dan tuntutan ganti rugi dapat ditolak sebagian atau seluruhnya.

Non-solicitation: lebih mudah diterima

Larangan mengajak pelanggan atau karyawan untuk ikut pindah lazimnya dipandang lebih ringan dibanding larangan bekerja di pesaing. Pekerja tetap bebas mencari nafkah, hanya tidak boleh memanfaatkan hubungan yang dibangun dengan biaya perusahaan untuk merebut pelanggan atau menarik tim. Tetap saja klausul ini harus jelas: siapa yang termasuk pelanggan, berapa lama, dan apa yang disebut mengajak. Pelanggan yang menghubungi sendiri tanpa diajak umumnya berbeda dari pelanggan yang didekati.

Langkah praktis bagi pengusaha

1. Tentukan kepentingan yang dilindungi. Rumuskan secara konkret: rahasia dagang tertentu, daftar pelanggan strategis, atau tim kunci.
2. Terapkan secara selektif. Gunakan hanya untuk posisi yang relevan, bukan semua karyawan.
3. Batasi waktu dan wilayah. Pilih angka yang bisa dipertanggungjawabkan dengan alasan bisnis.
4. Pertimbangkan kompensasi. Imbalan selama masa pembatasan memperkuat kewajaran klausul.
5. Rumuskan jelas. Hindari istilah samar seperti usaha sejenis tanpa penjelasan.
6. Sesuaikan dengan peraturan perusahaan. Pastikan konsisten dengan perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan.
7. Dokumentasikan penerimaan. Karyawan menandatangani setelah diberi waktu membaca.
8. Tegakkan secara proporsional. Mulai dengan teguran tertulis sebelum menggugat.

Langkah praktis bagi pekerja

1. Baca dan pahami. Jangan menandatangani sebelum memahami isi.
2. Tanyakan alasannya. Mintalah penjelasan mengapa klausul diperlukan untuk posisi Anda.
3. Negosiasikan. Minta jangka waktu lebih pendek, wilayah lebih sempit, definisi pesaing yang jelas, atau kompensasi.
4. Simpan salinan. Dokumentasikan perjanjian yang ditandatangani.
5. Sebelum pindah kerja, tinjau ulang. Konsultasikan bila ada risiko dituntut.
6. Hindari tindakan berisiko. Jangan membawa dokumen atau data pelanggan ketika keluar.
7. Komunikasikan dengan pemberi kerja baru. Jelaskan adanya pembatasan agar tidak terjadi kejutan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Tidak ada perubahan undang-undang yang secara khusus mengatur non-kompetisi, sehingga aturan intinya relatif stabil. Namun lingkungan hukum sekitarnya bergerak:

• Undang-Undang Cipta Kerja yang kini menjadi UU 6 Tahun 2023 mengubah sejumlah ketentuan ketenagakerjaan, dan peraturan pelaksananya terus diperbarui. Klausul perlu diselaraskan dengan aturan terbaru tentang perjanjian kerja.
• DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip media, undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Nomor dan naskahnya belum ditemukan, sehingga uraian di atas memakai aturan yang berlaku saat ini. Periksa teks resmi.
• Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022) memperketat penggunaan data pelanggan yang dibawa pekerja.
• Pemagangan dan praktik kerja juga memunculkan klausul serupa. Lihat magang, PKL, dan perjanjian non-kompetisi.

Contoh rumusan yang lebih wajar dan yang berisiko

Perbedaan kecil dalam kata-kata dapat mengubah penilaian kewajaran. Berikut gambaran perbandingan, sebagai ilustrasi dan bukan template siap pakai.

Pengusaha sebaiknya menyertakan alasan bisnis dalam kontrak atau dokumen pendukung, misalnya investasi pelatihan atau akses terhadap rahasia dagang tertentu. Pekerja sebaiknya menanyakan alasan itu dan meminta pembatasan yang spesifik. Bila terjadi sengketa, pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan akan menilai fakta, bukan sekadar tulisan. Untuk perkara perselisihan hubungan industrial, rujukan awal ada pada risalah bipartit dan risalah mediasi sebagai syarat gugat PHI.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang manajer penjualan di perusahaan distribusi bahan bangunan menandatangani klausul yang melarangnya bekerja pada pesaing di kota yang sama selama enam bulan, dengan uang kompensasi bulanan selama masa itu. Ia pindah ke kota lain dan bekerja di perusahaan serupa. Karena wilayah dan waktu terbatas serta ada imbalan, klausul tampak wajar. Karena ia pindah di luar wilayah, tidak ada pelanggaran.

Contoh lain: Seorang staf administrasi tingkat awal menandatangani larangan bekerja di industri sejenis di seluruh Indonesia selama lima tahun, tanpa imbalan. Bila perusahaan menuntut, hakim dapat menilai klausul itu berlebihan karena posisinya tidak memegang informasi strategis dan pembatasannya terlalu luas.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perusahaan boleh menahan ijazah atau gaji untuk menegakkan klausul ini? Tidak. Penahanan dokumen pribadi atau hak upah bukan cara sah menegakkan perjanjian. Penegakan dilakukan melalui jalur perdata atau penyelesaian perselisihan.

Ke mana sengketanya dibawa? Perselisihan yang timbul dari hubungan kerja umumnya melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bila menyangkut perdata murni atau rahasia dagang, jalurnya dapat berbeda. Lihat mediasi, konsiliasi, dan arbitrase hubungan industrial.

Apakah klausul non-kompetisi berlaku setelah PHK? Dapat berlaku bila perjanjian menyatakannya dan klausul itu wajar. Namun bila PHK dilakukan sepihak dan tanpa pesangon, kewajaran penegakan klausul dapat dipertanyakan.

Bolehkah pekerja mendirikan usaha sendiri selama masih bekerja? Tergantung peraturan perusahaan dan kontrak. Bekerja pada pesaing saat masih terikat kerja dapat melanggar kewajiban kesetiaan.

Ringkasan

• Non-kompetisi melarang bekerja pada pesaing, non-solicitation melarang mengajak pelanggan atau rekan kerja.
• Tidak ada pasal khusus; penilaian bertumpu pada KUH Perdata, hukum ketenagakerjaan, dan asas kepatutan.
• Kewajaran dinilai dari jangka waktu, wilayah, kepentingan yang dilindungi, kompensasi, dan posisi pekerja.
• Klausul sempit dan jelas lebih mungkin ditegakkan.
• Periksa perkembangan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Magang, PKL, dan Perjanjian Non-Kompetisi: Batas Hukum bagi Peserta dan Perusahaan
• Rahasia Dagang: Syarat Perlindungan, Bentuk Pelanggaran, dan Cara Menjaganya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.