Menagih Honor Freelancer yang Belum Dibayar: Bukti, Somasi, dan Gugatan Sederhana

Apa itu penagihan honor dan siapa yang terkena

Honor adalah imbalan atas jasa atau hasil kerja yang diberikan kepada penyedia jasa. Bila klien tidak membayar sesuai kesepakatan, perbuatannya disebut wanprestasi, yaitu ingkar janji dalam perjanjian. Penagihan adalah upaya hukum dan non-hukum untuk memperoleh pembayaran itu.

Artikel ini ditujukan bagi freelancer yang hubungannya dengan klien adalah perjanjian pemberian jasa. Bila hubungan Anda sebenarnya hubungan kerja, yaitu ada pekerjaan, upah, dan perintah, tuntutan upah mengikuti jalur hubungan industrial yang berbeda. Cara membedakannya dijelaskan di freelancer: perjanjian kerja atau perjanjian jasa.

Pihak yang terkena meliputi:

• freelancer dengan honor proyek yang belum dibayar sebagian atau seluruhnya;
• freelancer yang proyeknya dibatalkan sepihak setelah pekerjaan dimulai;
• klien perorangan, perusahaan, atau agensi yang menunda atau menolak membayar;
• pihak ketiga, misalnya agensi yang meneruskan proyek dari klien akhir.

Aturan yang berlaku dengan bahasa sehari-hari

Perjanjian yang sah mengikat. Menurut KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Kesepakatan harga, lingkup, dan tenggat adalah isi perjanjian itu, termasuk bila hanya tercatat di surel atau pesan.

Wanprestasi. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban dapat dituntut membayar kewajibannya dan ganti rugi. Pada umumnya, pihak yang lalai perlu diberi peringatan lebih dulu agar dinyatakan lalai. Peringatan itulah yang disebut somasi. Pembahasan umumnya ada di somasi dan wanprestasi.

Beban pembuktian. Freelancer yang menagih perlu membuktikan adanya perjanjian, bahwa ia sudah memenuhi kewajibannya, dan bahwa klien belum membayar. Karena itu bukti sangat menentukan.

Gugatan sederhana. Mahkamah Agung mengatur tata cara penyelesaian gugatan sederhana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Menurut ulasan yang dirujuk, perkara yang dapat diajukan adalah wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan paling banyak lima ratus juta rupiah. Perkara tertentu tidak dapat memakai prosedur ini, misalnya sengketa yang menjadi kewenangan pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah. Pembahasan lebih lengkap ada di gugatan sederhana di pengadilan negeri: batas nilai dan cara.

Mengumpulkan bukti

Bukti adalah modal utama. Susunlah dalam folder rapi berdasarkan kategori.

Cetak atau simpan percakapan dengan tanggal dan jam yang terlihat. Bukti elektronik seperti surel dan pesan dapat dipakai sebagai alat bukti bila memenuhi syarat sah menurut hukum acara dan peraturan tentang informasi elektronik. Pastikan Anda menyimpan salinan asli di perangkat, bukan hanya tangkapan layar.

Satu hal yang sering dilupakan adalah identitas klien. Gugatan tidak dapat berjalan bila nama dan alamat tergugat tidak jelas. Bila klien berbentuk perusahaan, cari nama badan usaha yang sah, misalnya pada kop surat, faktur, atau kontrak.

Langkah praktis menagih

1. Tagih dengan sopan dan tertulis. Kirim pesan atau surel yang menyebut proyek, nilai, tanggal jatuh tempo, dan rekening. Beri tenggat wajar, misalnya tujuh hari.
2. Kirim pengingat kedua. Cantumkan bahwa Anda akan menempuh langkah hukum bila pembayaran tidak diterima.
3. Susun somasi. Somasi adalah surat peringatan resmi. Isi dengan identitas pengirim dan penerima, ringkasan kesepakatan, fakta pekerjaan selesai, jumlah yang belum dibayar, tenggat pembayaran, dan konsekuensi bila diabaikan. Kirim lewat cara yang bisa dibuktikan: pos tercatat, kurir dengan tanda terima, atau surel dengan konfirmasi. Beberapa freelancer meminta bantuan advokat agar somasi lebih meyakinkan.
4. Tawarkan penyelesaian. Cicilan dengan jadwal tertulis dapat lebih baik daripada tidak menerima apa pun. Buat kesepakatan tertulis dan jelaskan akibat bila cicilan terlambat.
5. Pertimbangkan mediasi atau pihak ketiga. Asosiasi profesi, komunitas, atau penengah yang dipercaya dapat membantu.
6. Siapkan gugatan. Bila nilai tagihan di bawah batas dan syarat terpenuhi, ajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri. Pengajuan dapat melalui kepaniteraan atau sistem pendaftaran elektronik pengadilan. Siapkan formulir gugatan, bukti, dan identitas para pihak.
7. Hadiri persidangan. Menurut ulasan yang dirujuk, para pihak hadir langsung, dengan atau tanpa kuasa. Hakim pada pemeriksaan awal menilai apakah perkara memenuhi syarat gugatan sederhana.
8. Setelah putusan. Pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan dalam tujuh hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Putusan atas keberatan bersifat akhir pada tingkat itu. Bila tergugat tidak melaksanakan putusan, ajukan permohonan eksekusi.

Pertimbangan biaya dan manfaat

Pengadilan memungut biaya perkara yang jumlahnya ditentukan pengadilan setempat. Besaran tidak disebut di sini karena bervariasi dan dapat berubah. Pertimbangkan juga biaya transportasi, waktu, dan kemungkinan memperoleh bantuan hukum cuma-cuma bila memenuhi syarat.

Keuntungan gugatan sederhana adalah prosesnya lebih singkat dan tidak mensyaratkan pengacara. Kerugiannya: bila tergugat tidak punya aset atau tidak dapat ditemukan, putusan sulit dilaksanakan. Menang di pengadilan tidak otomatis berarti uang tertagih. Nilai tagihan yang sangat kecil dibandingkan biaya dan waktu juga dapat membuat jalur ini kurang bermanfaat. Dalam kasus seperti itu, somasi dan negosiasi bisa menjadi pilihan realistis.

Jika klien berada di kota atau negara lain, kemungkinan eksekusi lebih rumit. Periksa wilayah hukum dan kemampuan pengadilan menjangkau tergugat sebelum mengajukan. Bagi klien di luar negeri, pertimbangkan klausul pilihan hukum dalam kontrak dan layanan perantara pembayaran yang dipakai.

Contoh isi somasi

Somasi tidak harus rumit. Kerangka berikut dapat disesuaikan.

1. Kop dan tanggal. Nama pengirim, alamat, dan tanggal surat.
2. Identitas penerima. Nama klien atau badan usaha dan alamat.
3. Perihal. Contoh: "Somasi pertama atas pembayaran honor proyek desain identitas merek".
4. Latar belakang. Ringkasan kesepakatan: tanggal, lingkup, nilai honor, tenggat pembayaran.
5. Fakta pelaksanaan. Pekerjaan telah diserahkan pada tanggal tertentu, dan klien menyatakan menerima.
6. Tagihan. Jumlah yang belum dibayar dan rekening pembayaran.
7. Tenggat dan konsekuensi. Mintalah pembayaran dalam jangka waktu tertentu dan sebutkan bahwa Anda akan menempuh upaya hukum bila diabaikan.
8. Tanda tangan. Lampirkan salinan kontrak dan bukti penyerahan.

Gunakan bahasa tegas tetapi sopan. Tidak perlu menyebut pasal yang tidak Anda pahami. Surat yang tenang dan lengkap lebih meyakinkan daripada surat yang penuh ancaman.

Bila klien berbadan hukum atau berada di kota lain

Jika klien adalah perseroan terbatas, gugatan diajukan terhadap perseroan itu, bukan terhadap karyawan yang kebetulan menghubungi Anda. Cari nama resmi perseroan dan alamat kantornya dari kontrak, faktur, atau dokumen publik. Direksi dapat mewakili perseroan di pengadilan.

Jika klien berada di kota lain, aturan tentang pengadilan mana yang berwenang menjadi penting. Periksa ketentuan wilayah hukum pengadilan dan, bila ada, klausul pilihan forum dalam kontrak. Menurut Perma 4/2019, pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana mengalami penyesuaian. Karena rinciannya perlu dibaca langsung dari teks resmi, tanyakan kepada kepaniteraan pengadilan negeri tempat Anda berencana mengajukan.

Jika klien berada di luar negeri, penegakan putusan Indonesia di negara lain umumnya sulit. Pilihan yang lebih praktis antara lain menahan penyerahan file akhir sampai pelunasan, memakai layanan penjaminan pembayaran dari platform, dan memilih klausul penyelesaian sengketa di kontrak.

Perlindungan data dan bukti elektronik

Dalam menagih honor, freelancer sering memakai tangkapan layar percakapan. Beberapa catatan:

• Simpan percakapan asli di perangkat dan cadangkan.
• Jangan mengubah isi tangkapan layar. Rekayasa bukti dapat menjadi masalah pidana.
• Jangan membagikan percakapan yang memuat data pribadi orang lain di media sosial.
• Jangan mengakses akun atau surel klien tanpa izin untuk mencari bukti.

Bukti yang diperoleh secara tidak sah dapat dipersoalkan dan menyeret Anda ke masalah hukum sendiri. Bila bukti penting berada di pihak klien, mintalah melalui jalur persidangan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Gugatan sederhana mengalami perubahan penting pada tahun 2019. Batas nilai gugatan yang sebelumnya lebih rendah dinaikkan menjadi lima ratus juta rupiah, cakupan perkara dipertegas, dan pendaftaran serta pemeriksaan dapat memakai sistem elektronik. Dampaknya, lebih banyak sengketa freelancer, usaha kecil, dan konsumen dapat memakai prosedur ini.

Perubahan lain yang perlu dicatat adalah hukum acara pidana. KUHAP lama (UU 8/1981) tidak lagi berlaku dan digantikan UU 20/2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Bila klien menolak membayar dengan cara menipu, laporan pidana tunduk pada hukum acara yang baru dan KUHP baru, namun sengketa pembayaran murni tetap sebaiknya ditempuh sebagai perkara perdata. Rincian pasalnya tidak dibahas di sini.

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 dan baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Belum dapat dipastikan apakah undang-undang itu mengubah hubungan freelancer, jadi periksa naskah resminya.

Kesalahan umum

Contoh: Tito, ilustrator fiktif, menyelesaikan proyek ilustrasi buku untuk sebuah penerbit kecil dengan honor yang disepakati melalui surel. Setelah buku terbit, honor tidak dibayar. Tito mengirim tagihan tertulis, lalu pengingat kedua, tetapi tidak ditanggapi. Ia membuat somasi dengan tenggat tujuh hari dan mengirimkannya melalui kurir dengan tanda terima. Penerbit menawarkan cicilan. Tito setuju dengan syarat tertulis. Ketika cicilan kedua terlambat, Tito mengajukan gugatan sederhana karena nilai tagihannya di bawah batas. Hasil perkara tidak dapat dipastikan, tetapi bukti kontrak dan korespondensinya lengkap. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya wajib memakai pengacara untuk gugatan sederhana? Tidak. Menurut ulasan yang dirujuk, para pihak hadir langsung, dengan atau tanpa kuasa. Namun, nasihat hukum dapat membantu menyusun somasi dan gugatan.

Apakah somasi wajib sebelum menggugat? Secara praktik sangat dianjurkan karena membuktikan klien sudah diberi kesempatan dan dinyatakan lalai. Gugatan tanpa somasi dapat dipersoalkan lawan.

Bagaimana jika nilai tagihan lebih dari batas gugatan sederhana? Anda dapat mengajukan gugatan perdata biasa atau mempertimbangkan memecah tagihan, tetapi pemecahan semata-mata untuk menghindari batas dapat dipersoalkan oleh pengadilan. Pertimbangkan nasihat hukum.

Bisakah saya melaporkan klien ke polisi? Sengketa pembayaran pada dasarnya perkara perdata. Laporan pidana hanya relevan bila ada unsur pidana, misalnya tipu muslihat sejak awal, dan harus didukung bukti. KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Konsultasikan dahulu.

Ringkasan

• Honor yang tidak dibayar adalah wanprestasi; penagihan dilakukan bertahap.
• Bukti tertulis tentang kesepakatan, pekerjaan selesai, dan tagihan sangat menentukan.
• Somasi adalah peringatan resmi dengan tenggat yang jelas.
• Gugatan sederhana menurut Perma 4/2019 untuk wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai paling banyak lima ratus juta rupiah.
• Putusan yang menang perlu dieksekusi; periksa kemampuan membayar klien.
• Periksa teks resmi terbaru karena UU Pelindungan Ketenagakerjaan belum berlaku.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
• Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Baca juga

• Somasi dan Wanprestasi: Langkah Sebelum Menggugat
• Freelancer: Perjanjian Kerja atau Perjanjian Jasa? Memahami Pasal 1601 KUH Perdata

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.