Delik Berlanjut yang Berawal 2025 dan Berakhir 2026: Aturan Mana yang Dipakai?

Apa itu delik berlanjut dan perbuatan berlangsung

Dua istilah ini sering dicampuradukkan.

Perbuatan berlanjut (dalam bahasa Belanda disebut voortgezette handeling) adalah beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dilakukan dengan satu niat atau satu keputusan kehendak, dan sejenis, serta berkaitan dalam waktu sehingga dipandang sebagai satu rangkaian. Contohnya mengambil uang kas sedikit demi sedikit setiap pekan karena satu niat awal. KUHP lama mengatur perbuatan berlanjut sebagai bentuk perbarengan; KUHP baru juga mengatur perbarengan. Pembahasan ada di Perbarengan Tindak Pidana: Satu Perbuatan Banyak Pasal, Cara Menghitung Pidana.

Perbuatan yang berlangsung terus-menerus (voortdurend delict) adalah satu perbuatan yang keadaan terlarangnya berlangsung selama beberapa waktu, misalnya merampas kemerdekaan orang selama beberapa hari atau menguasai barang tanpa hak secara terus-menerus. Di sini tidak ada banyak perbuatan terpisah; ada satu keadaan melanggar hukum yang bertahan.

Perbedaannya penting untuk memilih aturan. Perbuatan berlanjut terdiri dari beberapa tindakan yang masing-masing punya waktu terjadi. Perbuatan berlangsung hanya satu perbuatan yang waktu terjadinya membentang.

Mengapa tanggal 2 Januari 2026 penting

Karena KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026, perbuatan yang melintasi tanggal itu berada di dua dunia sekaligus. Bagian sebelum tanggal itu tunduk pada aturan lama sebagai titik tolak. Bagian sesudahnya terjadi ketika aturan baru berlaku dan pelaku dianggap mengetahui larangan baru.

Prinsip dasar yang aman: tidak ada pemberatan surut. Pelaku tidak boleh dihukum lebih berat atas bagian perbuatan sebelum 2026 hanya karena aturan baru lebih berat. Pada saat yang sama, jika bagian sesudah 2026 jelas dilarang oleh aturan baru, pelaku tidak bisa berlindung di balik fakta bahwa perbuatan itu dimulai sebelum 2026. Bagaimana menggabungkan kedua bagian itu dalam satu dakwaan merupakan persoalan yang dapat dinilai berbeda dalam praktik. Periksa putusan terbaru dan teks resmi.

Cara berpikir untuk perbuatan berlanjut

• Pisahkan tiap tindakan menurut tanggal. Misalnya tiga kali pengambilan uang pada 2025 dan dua kali pada 2026.
• Tentukan rangkaian tindakannya masih satu kesatuan atau sudah terpisah. Satu niat dan jarak waktu yang wajar menjadi petunjuk.
• Bandingkan aturan untuk tiap bagian. Bagian 2025 dinilai dengan aturan 2025 sebagai titik tolak; bagian 2026 dengan aturan baru.
• Perhatikan ancaman gabungan. Perbuatan berlanjut biasanya dikenai satu ancaman pokok yang tertinggi dengan kemungkinan pemberatan menurut aturan perbarengan. Rumusan pasti perlu dicek pada teks resmi.
• Jaga agar tidak ada pemberatan surut. Bagian 2025 tidak boleh menjadi alasan memakai ancaman lebih berat yang baru ada pada 2026.

Banyak pendapat dalam doktrin menyatakan bahwa perhitungan seperti ini rumit; karena itu penasihat hukum perlu menyusun analisis tertulis yang menjelaskan bagian mana yang dipakai.

Cara berpikir untuk perbuatan yang berlangsung

Untuk perbuatan berlangsung, pertanyaannya: apakah pada masa 2026 perbuatan itu masih terjadi? Bila ya, pada hari-hari sesudah 2 Januari 2026 pelaku masih melakukan perbuatan terlarang ketika aturan baru berlaku. Karena itu aturan baru dapat dikenakan terhadap perbuatan yang masih berlangsung, sehingga tidak dianggap berlaku surut. Namun pelaku dapat menghentikan keadaan itu; bila ia menghentikan pada atau sebelum 1 Januari 2026, perbuatan selesai sebelum aturan baru berlaku.

Dua konsekuensi praktis. Pertama, menghentikan keadaan terlarang sesegera mungkin sangat menentukan. Kedua, bukti tanggal penghentian menjadi vital. Misalnya, bukti bahwa barang dikembalikan, pembangunan dibongkar, atau konten diturunkan, lengkap dengan tanggalnya.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dampaknya: perkara yang melintasi tanggal itu cenderung dianalisis lebih lama. Jaksa dapat menyusun dakwaan alternatif atau kumulatif. Terdakwa perlu memeriksa apakah dakwaan sudah memisahkan bagian sebelum dan sesudah 2 Januari 2026 dan apakah ancaman yang dipakai sesuai.

Langkah praktis

1. Buat kronologi bertanggal. Setiap tindakan satu baris: tanggal, tindakan, nilai, saksi atau bukti.
2. Tentukan apakah perbuatan berlanjut atau berlangsung. Diskusikan dengan penasihat hukum.
3. Tandai garis 2 Januari 2026. Pisahkan bagian sebelum dan sesudah.
4. Cari aturan untuk tiap bagian. Tulis pasal lama dan padanan baru.
5. Bandingkan ancaman dan akibat. Termasuk perbarengan.
6. Periksa dakwaan. Apakah memisahkan waktu dengan jelas? Dakwaan yang kabur soal waktu dapat dipersoalkan.
7. Susun analisis tertulis dan sampaikan pada eksepsi atau pembelaan.
8. Hentikan perbuatan yang masih berlangsung bila ada.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang bendahara kelompok mengambil sebagian dana kas beberapa kali dengan alasan yang sama. Dua kali terjadi pada November dan Desember 2025, satu kali pada Februari 2026. Penasihat hukum menyusun tabel: tanggal, jumlah, dan alasan. Ia menilai apakah ketiganya satu rangkaian dengan satu niat. Bila ya, rangkaian itu diperlakukan sebagai perbuatan berlanjut. Ia lalu menandai bahwa dua tindakan terjadi sebelum KUHP baru berlaku dan satu sesudahnya, kemudian membandingkan rumusan penggelapan lama dan baru, termasuk nomor Pasal 486 pada KUHP baru. Analisis ini disampaikan secara tertulis. Penentuan akhir ada pada hakim.

Contoh perbuatan berlangsung dan akibat penghentian

Contoh: Seorang penghuni menguasai bidang tanah milik orang lain tanpa hak sejak 2024 dan terus memakainya. Pada 2026 pemilik melaporkan. Penguasaan itu bersifat berlangsung. Bila ia masih menguasai pada atau sesudah 2 Januari 2026, aturan baru dapat relevan terhadap keadaan yang berlangsung itu. Jika ia mengosongkan lahan pada Desember 2025, penguasaannya selesai sebelum tanggal berlakunya KUHP baru. Karena itu, bukti tanggal pengosongan, misalnya berita acara serah terima atau foto bertanggal, bernilai penting. Perhatikan pula bahwa aturan yang berlaku, termasuk ketentuan di luar KUHP, harus dicek; lihat contoh perkara serupa pada Studi Kasus: Menanami Lahan Kosong Tetangga dan Dilaporkan Memakai Tanah Tanpa Hak.

Hubungan dengan daluwarsa dan pengaduan

Waktu terjadinya perbuatan juga menentukan kapan daluwarsa dihitung. Untuk perbuatan berlanjut atau berlangsung, perhitungan dapat dimulai dari saat berakhirnya perbuatan, tetapi hal ini bergantung aturan dan putusan. Untuk delik aduan, batas waktu mengadu pun terhubung dengan waktu perbuatan diketahui korban. Baca Daluwarsa Penuntutan Perkara Lama Saat KUHP Baru Berlaku dan Delik Aduan Lama dan Baru: Batas Waktu Mengadu di Masa Peralihan. Karena rumit, jangan berasumsi, melainkan periksa teks resmi.

Mengapa dakwaan harus jelas soal waktu

Surat dakwaan wajib menguraikan waktu dan tempat perbuatan. Untuk perbuatan yang melintasi tanggal peralihan, kejelasan waktu menjadi vital. Dakwaan yang hanya menyebut "pada tahun 2025 sampai 2026" tanpa pemisahan dapat mengaburkan aturan yang dipakai dan merugikan pembelaan. Terdakwa berhak mengajukan keberatan atas dakwaan yang tidak cermat. Jaksa, di sisi lain, dapat menyusun dakwaan dengan cara yang menjaga kepastian: memisahkan bagian sebelum dan sesudah tanggal berlakunya KUHP baru, atau menyusun dakwaan alternatif. Majelis hakim lalu menilai mana yang terbukti. Penting bagi terdakwa untuk meminta dakwaan yang jelas, bukan menunggu sampai putusan.

Contoh kesalahan penilaian yang sering terjadi

Kesalahan pertama: menganggap bahwa karena niat bermula pada 2025, seluruh rangkaian tunduk pada aturan lama. Padahal tindakan yang terjadi sesudah 2 Januari 2026 dilakukan ketika aturan baru berlaku. Kesalahan kedua: menganggap karena rangkaian berakhir 2026, seluruhnya tunduk pada aturan baru yang lebih berat. Ini berisiko menabrak larangan pemberatan surut. Kesalahan ketiga: menganggap tindakan kecil sesudah 2 Januari 2026 tidak penting. Satu tindakan setelah tanggal itu dapat menjadi pintu bagi penerapan aturan baru atas rangkaian. Kesalahan keempat: tidak mencatat tanggal secara akurat. Satu hari pun bisa menentukan.

Untuk menghindarinya, buatlah garis waktu yang rinci, lengkap dengan bukti tiap titik. Jika sebagian tindakan tidak dapat dibuktikan tanggalnya, tandai sebagai tidak pasti dan diskusikan dengan penasihat hukum cara menanganinya.

Peran bukti elektronik dalam menentukan waktu

Dalam banyak perkara masa kini, tanggal tindakan dapat ditelusuri dari jejak digital: riwayat transfer, stempel waktu pesan, metadata berkas, dan log akses. Bukti seperti ini bernilai tinggi tetapi perlu diamankan dengan benar agar dapat diterima. Simpan tangkapan layar beserta sumbernya, ekspor riwayat transaksi dari bank atau aplikasi, dan jangan mengubah berkas asli. Bila bukti diragukan, ahli digital forensik dapat membantu. Tanggal pada bukti digital pun dapat dipersoalkan, misalnya akibat pengaturan zona waktu, sehingga penasihat hukum perlu memeriksa konsistensi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perbuatan berlanjut yang berakhir 2026 otomatis memakai KUHP baru? Tidak otomatis. Bagian sebelum tanggal berlaku mempunyai pertimbangan khusus agar tidak ada pemberatan surut; praktiknya dapat berbeda sehingga periksa putusan.

Bagaimana jika saya sudah menghentikan perbuatan sebelum 2026? Perbuatan itu selesai sebelum aturan baru berlaku; aturan saat itu menjadi titik tolak, dengan kemungkinan aturan baru lebih menguntungkan.

Apa bedanya dengan perbarengan? Perbarengan adalah istilah umum untuk beberapa tindak pidana oleh satu orang; perbuatan berlanjut adalah salah satu bentuknya.

Siapa yang menentukan apakah itu berlanjut atau berlangsung? Hakim, berdasarkan fakta dan hukum. Penasihat hukum menyampaikan analisis.

Ringkasan

• Bedakan perbuatan berlanjut (beberapa tindakan satu kesatuan niat) dari perbuatan berlangsung (satu keadaan terlarang yang bertahan).
• Bagian sebelum 2 Januari 2026 tidak boleh dipidana lebih berat karena aturan baru; bagian sesudahnya dapat tunduk pada aturan baru.
• Buat kronologi bertanggal dan bukti penghentian.
• Periksa dakwaan agar memisahkan waktu dengan jelas.
• Periksa teks resmi dan konsultasikan dengan penasihat hukum.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Perbarengan Tindak Pidana: Satu Perbuatan Banyak Pasal, Cara Menghitung Pidana
• Cara Menentukan Tempus Delicti pada Perkara yang Melintasi Pergantian KUHP
• Daluwarsa Penuntutan Perkara Lama Saat KUHP Baru Berlaku
• Ancaman Pidana Diperberat di KUHP Baru untuk Perbuatan Tahun 2025: Aturan Mana yang Berlaku?
• Perbuatan yang Baru Dipidana di KUHP Baru dan Asas Tidak Berlaku Surut

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.