Hukum Pidana

Contoh Surat Permintaan Salinan Putusan Pidana dan Cara Mengisinya

Diperbarui Singkatnya: surat permintaan salinan putusan dipakai pihak dalam perkara pidana untuk meminta salinan resmi putusan dari pengadilan, dan berisi identitas, nomor perkara, jenis salinan, serta keperluan. Artikel ini memberi kerangka yang dapat disesuaikan dan cara mengisinya. Contoh ini hanya titik awal. Tata cara, biaya, dan syarat resmi mengikuti ketentuan pengadilan dan hukum acara yang berlaku, termasuk KUHAP baru sejak 2 Januari 2026.

Isi artikel

Ilustrasi edukatif, dibuat khusus untuk artikel ini.

Apa itu salinan putusan pidana

Putusan pengadilan adalah hasil akhir pemeriksaan di persidangan. Dokumen aslinya disimpan pengadilan. Pihak yang membutuhkan putusan dapat meminta salinan, yaitu fotokopi yang disahkan petugas berwenang. Salinan resmi biasanya diperlukan untuk upaya hukum, pengurusan administrasi, atau keperluan lain.

Perlu dibedakan antara salinan resmi dan putusan yang diunduh dari situs. Putusan dalam direktori elektronik dapat dibaca umum, tetapi tidak selalu berstatus salinan resmi. Pembahasan umum ada di salinan putusan: cara memintanya dan upaya hukum dari putusan.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Terdakwa, penasihat hukum, jaksa, dan pihak yang berkepentingan dapat meminta salinan putusan menurut hukum acara. KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Rincian siapa yang berhak dan kapan salinan wajib diberikan perlu dicek pada teks resmi tanpa nomor pasal lama.
Mahkamah Agung memiliki kebijakan keterbukaan informasi di pengadilan dan layanan putusan elektronik. Bentuk layanan dapat berubah, sehingga cek halaman resmi pengadilan.
Putusan yang dipublikasikan sering menutup identitas tertentu, misalnya identitas anak atau korban. Aturan pengaburan identitas berlaku untuk perkara tertentu.
Biaya salinan dapat berlaku menurut ketentuan pengadilan. Periksa informasi di loket atau situs resmi pengadilan.
Waktu pengajuan upaya hukum berjalan dari putusan diucapkan atau diberitahukan. Karena itu salinan sebaiknya diminta segera. Lihat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Salinan palsu atau yang diubah adalah pemalsuan. Perbuatan itu dapat dipidana menurut KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023).

Ilustrasi oleh InfoHukum.com

Kerangka surat permintaan salinan yang dapat disesuaikan

Tanda [....] harus diganti. Hapus bagian yang tidak perlu.

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri [....] (u.p. Panitera/Kepala Kepaniteraan Pidana), di [kota]

Perihal : Permohonan Salinan Putusan Perkara Pidana
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama lengkap : [....]
Nomor KTP : [....]
Alamat dan nomor telepon : [....]
Kedudukan dalam perkara : [terdakwa / terpidana / penasihat hukum / korban / ahli waris / kuasa dari ....]
Dengan ini memohon salinan putusan perkara pidana:
Nomor perkara : [....]
Nama terdakwa : [....]
Tanggal putusan : [....]
Tingkat putusan : [pengadilan negeri / banding / kasasi / peninjauan kembali]
Jenis salinan : [salinan resmi putusan / petikan putusan / salinan lengkap berikut berita acara], sebanyak [....] rangkap.
Keperluan : [pengajuan upaya hukum / administrasi / keperluan lain yang sah].
Cara pengambilan : [diambil sendiri / dikirim ke alamat / lewat layanan elektronik bila tersedia].
Pemohon bersedia membayar biaya yang berlaku menurut ketentuan.
Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya.
[Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]
Pemohon, [tanda tangan] [nama terang]

Penjelasan tiap bagian

Tujuan. Alamatkan kepada pengadilan yang memutus perkara, melalui kepaniteraan pidana. Untuk putusan banding atau kasasi, tanyakan kepada pengadilan tingkat pertama bagaimana cara memperoleh salinannya.

Perihal. Satu frasa singkat: permohonan salinan putusan. Jangan menambahkan keluhan.

Kedudukan. Tulis posisi Anda. Pengadilan dapat membatasi pemberian salinan kepada pihak yang berkepentingan. Korban atau ahli waris dapat diminta menunjukkan bukti.

Data perkara. Nomor perkara, nama terdakwa, dan tanggal putusan adalah tiga data kunci. Salah satu salah dapat membuat petugas mencari ulang.

Jenis salinan. Petikan putusan memuat amar, yaitu bagian yang memutuskan. Salinan lengkap memuat seluruh pertimbangan. Pilih sesuai kebutuhan.

Keperluan. Alasan yang sah membantu petugas. Misalnya untuk menyiapkan memori banding.

Cara pengambilan. Tanyakan layanan yang tersedia, termasuk pengiriman elektronik bila ada.

Biaya. Kalimat kesediaan membayar menegaskan itikad Anda. Besarnya mengikuti ketentuan resmi. Periksa informasi di loket atau situs pengadilan.

Daftar lampiran

Fotokopi KTP pemohon.
Surat kuasa khusus bila diwakili advokat. Lihat surat kuasa pendampingan pidana.
Bukti kedudukan: akta kematian dan kartu keluarga bagi ahli waris, atau surat panggilan bagi korban.
Bukti identitas terdakwa dan nomor perkara, misalnya fotokopi surat panggilan sidang atau pemberitahuan putusan.
Surat tugas bila pemohon adalah lembaga.

Langkah praktis

Catat nomor perkara. Lihat surat panggilan atau cari lewat sistem informasi penelusuran perkara.
Tentukan salinan. Tanyakan apakah Anda butuh petikan atau salinan lengkap.
Tulis surat. Gunakan kerangka di atas.
Ajukan di loket. Datang ke kepaniteraan pidana atau layanan terpadu.
Bayar bila diminta. Simpan bukti pembayaran.
Ambil dan periksa. Cocokkan nama, nomor perkara, dan jumlah halaman. Pastikan ada pengesahan petugas.
Simpan. Fotokopi untuk arsip dan simpan asli di tempat aman.

Perbedaan jenis salinan

Jenis	Isi	Kegunaan umum
Petikan putusan	Ringkasan amar putusan	Administrasi dan eksekusi
Salinan putusan	Putusan lengkap dengan pertimbangan	Upaya hukum dan kajian
Salinan elektronik	Berkas digital yang dikirim lewat sistem	Penggunaan cepat bila diterima instansi
Putusan publikasi	Teks umum di direktori	Bacaan umum, bukan dokumen resmi

Tanyakan kepada instansi yang meminta dokumen jenis apa yang diterima. Sebagian instansi hanya menerima salinan resmi yang berstempel.

Cara membaca salinan putusan yang Anda terima

Menerima salinan hanyalah awal. Putusan pidana memuat beberapa bagian dengan fungsi berbeda.

Bagian	Isi	Mengapa penting
Kepala putusan	Irah-irah, nomor perkara, nama pengadilan	Memastikan dokumen benar
Identitas terdakwa	Nama, tempat lahir, alamat, pekerjaan	Mencegah salah orang
Dakwaan	Perbuatan yang didakwakan jaksa	Menilai cakupan perkara
Pertimbangan	Alasan hakim menilai fakta dan hukum	Dasar menyusun upaya hukum
Amar	Isi putusan: bersalah atau tidak, pidana, barang bukti	Menentukan akibat hukum
Penutup	Hari sidang, susunan majelis, tanda tangan	Menandai putusan sah

Mulailah dari amar, lalu baca pertimbangan. Perhatikan apakah identitas terdakwa benar dan apakah putusan menyinggung barang bukti. Bila ada kesalahan ketik pada nama atau tanggal, tanyakan kepada kepaniteraan cara memperbaikinya.

Hubungan salinan putusan dengan tenggat upaya hukum

Upaya hukum seperti banding memiliki tenggat yang berjalan sejak putusan diucapkan atau diberitahukan. Salinan putusan membantu menyusun alasan, tetapi tenggat tidak otomatis berhenti menunggu salinan jadi. Karena itu:

Catat tanggal putusan diucapkan dan tanggal Anda menerima pemberitahuan.
Tanyakan kepada advokat atau kepaniteraan berapa batas waktu menurut hukum acara yang berlaku.
Ajukan pernyataan upaya hukum tepat waktu, lalu lengkapi alasan sesudah salinan diterima, sepanjang aturan mengizinkan.
Simpan bukti penyerahan setiap dokumen.

Karena KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, jangan mengandalkan angka tenggat dari artikel lama. Periksa teks resmi atau tanyakan kepada pengadilan.

Jika permohonan salinan tidak ditanggapi

Kadang permohonan tertahan tanpa alasan jelas. Jangan langsung menyimpulkan ada pelanggaran. Ikuti urutan berikut.

Tanyakan status permohonan di loket dengan membawa tanda terima.
Tanyakan apakah ada kekurangan berkas atau biaya yang belum dibayar.
Tulis surat pengingat singkat yang menyebut tanggal pengajuan.
Minta bantuan layanan informasi atau pengaduan pengadilan.
Bila tetap tidak ada jawaban, pertimbangkan pengaduan ke pengawas internal atau Ombudsman, dan konsultasikan dengan advokat.

Catat nama petugas dan tanggal setiap kontak. Catatan ini berguna bila Anda perlu menjelaskan keterlambatan, misalnya saat tenggat upaya hukum terdampak. Lihat pengaduan layanan publik Ombudsman untuk jalur pengaduan yang umum.

Salinan untuk keperluan non-pengadilan

Salinan putusan pidana juga dapat diminta untuk keperluan lain, misalnya melengkapi berkas administrasi pekerjaan atau pengurusan hak tertentu. Dalam kasus ini tanyakan lebih dulu kepada instansi penerima dokumen apa yang mereka minta: petikan, salinan lengkap, atau surat keterangan lain.

Sebagian keperluan sebenarnya tidak memerlukan putusan lengkap, melainkan surat keterangan dari kepaniteraan. Mintalah dokumen yang dibutuhkan saja. Putusan lengkap mungkin memuat data pribadi pihak lain yang tidak perlu dibagikan kepada instansi lain. Simpan salinan dengan aman dan jangan menyebarkannya di media sosial.

Kesalahan umum

Kesalahan	Akibat	Cara menghindari
Nomor perkara salah	Petugas tidak menemukan berkas	Salin dari surat resmi
Mengira putusan unduhan sama dengan salinan resmi	Ditolak instansi	Minta salinan berstempel
Meminta terlambat saat tenggat upaya hukum	Kehilangan waktu	Minta segera setelah putusan
Tidak memeriksa isi salinan	Ada halaman hilang	Hitung halaman dan baca amar
Meminta untuk perkara yang dibatasi	Ditolak	Tanyakan syarat pihak berkepentingan

Contoh: Seorang terdakwa yang divonis ingin banding. Penasihat hukumnya mengajukan surat permintaan salinan putusan, melampirkan kuasa dan fotokopi KTP, serta menyebut keperluan penyusunan memori banding. Ia mencatat tanggal pengajuan dan meminta tanda terima. Saat menerima salinan, ia memeriksa seluruh halaman sebelum menandatangani tanda terima.

Contoh: Keluarga korban ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara pencurian di rumah mereka. Mereka menulis surat dengan melampirkan kartu keluarga dan surat pemberitahuan dari jaksa. Petugas menjelaskan prosedur pemberian salinan kepada korban sesuai kebijakan pengadilan.

Kapan perlu advokat atau notaris

Notaris tidak diperlukan. Advokat berguna bila salinan dibutuhkan untuk upaya hukum, batas waktu mepet, atau pengadilan menolak permohonan. Prosedur peradilan, termasuk format resmi permohonan dan batas waktu upaya hukum, mengikuti ketentuan pengadilan dan hukum acara yang berlaku. KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026.

Peringatan

Contoh ini harus disesuaikan dengan fakta dan hukum yang berlaku. Jangan mengubah atau memalsukan salinan, dan jangan membayar pihak mana pun di luar biaya resmi. Jangan menunggu salinan diterima untuk memikirkan upaya hukum bila tenggat sudah dekat.

Tips

Tanyakan kepada kepaniteraan apakah amar putusan dapat diberikan lebih dahulu bila salinan lengkap belum jadi. Ini membantu Anda mulai menyusun langkah.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan dapat mengatur ulang ketentuan pemberitahuan putusan serta pemberian salinan. Layanan elektronik pengadilan juga terus berkembang, sehingga sebagian proses yang dulu harus datang langsung kini dapat dilakukan daring. Periksa halaman resmi pengadilan yang bersangkutan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa saja yang boleh meminta salinan putusan pidana? Terutama pihak dalam perkara. Pihak lain tunduk pada kebijakan keterbukaan dan pembatasan pengadilan.

Apakah gratis? Ketentuan biaya mengikuti aturan yang berlaku dan dapat berbeda. Tanyakan di loket.

Berapa lama salinan jadi? Waktu berbeda tiap pengadilan dan perkara. Tanyakan perkiraan saat mengajukan.

Bagaimana bila salinan belum jadi tetapi tenggat banding mendekat? Tanyakan prosedur kepada kepaniteraan dan advokat. Jangan menunggu tanpa kepastian.

Ringkasan

Surat ini meminta salinan resmi putusan dari pengadilan.
Data kunci: nomor perkara, nama terdakwa, tanggal putusan.
Pilih petikan atau salinan lengkap sesuai kebutuhan.
Bawa identitas dan bukti kedudukan.
Periksa isi salinan saat menerimanya.
Contoh harus disesuaikan.

📌 Catatan

Artikel ini informasi umum untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus punya fakta dan dokumen yang berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat.

📚 Sumber Rujukan

Peraturan BPK: pusat data peraturan — peraturan.bpk.go.id/

Informasi per Oktober 2026. Peraturan dapat berubah; cek teks resmi di peraturan.go.id atau situs instansi terkait.

Dasar hukum

UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana