Contoh Surat Kuasa Pendampingan Pidana dan Cara Mengisinya

Apa itu surat kuasa pendampingan pidana

Surat kuasa adalah dokumen yang menyatakan seseorang memberi wewenang kepada orang lain untuk bertindak atas namanya. Dalam perkara pidana, penerima kuasa umumnya advokat. Tugasnya mendampingi pemberi kuasa dalam pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Pemberi kuasa bisa tersangka, terdakwa, saksi, atau korban. Posisi ini penting karena tindakan advokat berbeda untuk tiap peran. Pembahasan hak didampingi ada di didampingi penasihat hukum. Untuk gambaran umum surat kuasa, lihat surat kuasa advokat dan surat kuasa khusus dan insidentil.

Dalam perkara pidana pada dasarnya ada hal yang tidak dapat diwakilkan penuh. Misalnya kehadiran terdakwa di sidang. Kuasa mendampingi, bukan menggantikan sepenuhnya.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• Profesi advokat diatur UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat terikat kode etik dan wajib bertindak sesuai kuasa yang diberikan.
• Surat kuasa khusus disusun untuk perkara tertentu dan tindakan tertentu. Kuasa yang terlalu umum dapat ditolak instansi.
• Surat kuasa tidak harus dibuat oleh notaris. Notaris diperlukan bila instansi tertentu mensyaratkan atau para pihak ingin bukti lebih kuat.
• Hak mendapat bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa dijamin dalam hukum acara pidana. KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Karena itu, rincian hak dan cara pendampingan perlu dicek pada teks resmi tanpa mengandalkan nomor pasal lama. Lihat hak tersangka saat ditangkap (KUHAP baru).
• Bagi yang tidak mampu, dikenal bantuan hukum cuma-cuma. Syarat dan lembaganya perlu ditanyakan ke pemberi bantuan hukum resmi.
• Meterai dapat dipersyaratkan untuk dokumen yang dipakai sebagai alat bukti. Periksa ketentuan bea meterai terbaru atau tanyakan kepada instansi penerima.

Kerangka surat kuasa pendampingan pidana yang dapat disesuaikan

Tanda [....] harus diganti. Hapus bagian yang tidak perlu.

SURAT KUASA KHUSUS

• Yang bertanda tangan di bawah ini:
• Nama lengkap : [....]
• Nomor KTP : [....]
• Pekerjaan : [....]
• Alamat : [....]
• Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.
• Dengan ini memberi kuasa kepada:
• Nama advokat : [....]
• Nomor kartu advokat : [....]
• Kantor/alamat : [....]
• Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
• KHUSUS
• Untuk mendampingi dan mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara dugaan tindak pidana [....] sebagaimana Laporan Polisi Nomor [....] tanggal [....] (atau perkara Nomor [....]), pada tingkat [penyidikan / penuntutan / pemeriksaan di pengadilan / seluruh tingkat].
• Untuk itu Penerima Kuasa berhak:
• 1. Mendampingi Pemberi Kuasa dalam pemeriksaan dan memberi nasihat hukum.
• 2. Menghubungi dan menerima salinan dokumen perkara yang diizinkan oleh peraturan.
• 3. Mengajukan permohonan, keberatan, atau surat lain yang diperlukan.
• 4. Menghadap pejabat yang berwenang dan menghadiri persidangan.
• 5. Menerima dan menandatangani tanda terima surat.
• 6. [Tindakan khusus lain, bila ada, misalnya permohonan penangguhan penahanan].
• Hal-hal yang tidak dikuasakan : [....].
• Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai [perkara selesai / tanggal ....], dan dapat dicabut setiap waktu secara tertulis.
• Honorarium dan biaya diatur dalam perjanjian terpisah antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
• [Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]
• Pemberi Kuasa, [meterai bila diperlukan] [tanda tangan] [nama terang]
• Penerima Kuasa, [tanda tangan] [nama terang]

Penjelasan tiap bagian

Judul. Gunakan "Surat Kuasa Khusus". Judul ini menunjukkan bahwa kuasa dibatasi.

Identitas pemberi kuasa. Tulis sesuai KTP. Bila pemberi kuasa anak atau tidak cakap, orang tua atau wali yang bertindak. Jelaskan kedudukannya.

Identitas penerima kuasa. Cantumkan nama, nomor kartu advokat, dan alamat kantor. Penyidik biasanya meminta fotokopi kartu dan bukti sumpah advokat.

Perkara. Sebut nomor laporan atau perkara, jenis dugaan, dan tahap pemeriksaan. Jika kuasa dimaksudkan untuk semua tahap, tulis jelas. Jika baru tahap penyidikan, tulis begitu. Kuasa yang kabur membuat instansi meminta perbaikan.

Tindakan yang dikuasakan. Rinci apa yang boleh dilakukan advokat. Hindari kalimat "segala tindakan yang dianggap perlu" tanpa batas karena instansi bisa menolaknya.

Hal yang tidak dikuasakan. Bagian ini menegaskan batas. Misalnya, advokat tidak berwenang menyatakan damai atau mencabut laporan tanpa persetujuan tertulis baru.

Masa berlaku dan pencabutan. Sebut kapan kuasa berakhir. Pemberi kuasa berhak mencabutnya secara tertulis, dan pencabutan itu perlu diberitahukan kepada instansi.

Honorarium. Surat kuasa tidak perlu memuat angka. Sebaiknya diatur dalam perjanjian jasa hukum terpisah.

Tanda tangan. Pemberi dan penerima kuasa menandatangani. Tanggal harus benar.

Daftar lampiran

• Fotokopi KTP pemberi kuasa.
• Fotokopi kartu advokat dan bukti sumpah penerima kuasa.
• Salinan laporan polisi atau surat panggilan.
• Bukti hubungan wali atau orang tua bila pemberi kuasa anak.
• Perjanjian jasa hukum, bila diminta instansi, meskipun tidak selalu.

Langkah praktis

1. Pilih advokat. Periksa kartu dan bidang yang ditangani. Tanyakan lingkup tugas.
2. Sepakati tugas. Tentukan tingkat pemeriksaan dan tindakan yang diharapkan.
3. Lengkapi data. Siapkan identitas dan dokumen perkara.
4. Susun surat. Gunakan kerangka di atas dan baca ulang isinya.
5. Tanda tangan. Pemberi kuasa menandatangani setelah isi dipahami.
6. Serahkan ke instansi. Penyidik atau pengadilan mencatat kuasa.
7. Simpan salinan. Simpan satu asli dan satu salinan.

Perbedaan kuasa untuk tersangka, saksi, dan korban

Ruang lingkup kuasa berbeda menurut peran.

Dalam semua peran, hindari kuasa yang memberi advokat wewenang menandatangani pernyataan pribadi atas nama Anda. Pernyataan seperti itu sebaiknya Anda tandatangani sendiri setelah dibaca. Lihat BAP yang belum dibaca.

Kapan kuasa perlu dicabut atau diganti

Kuasa dapat dicabut bila hubungan kerja tidak berjalan baik, advokat tidak menjalankan tugas, atau ada perubahan strategi. Ikuti langkah berikut.

• Buat surat pencabutan tertulis yang menyebut nomor perkara dan tanggal surat kuasa awal.
• Serahkan salinannya kepada penyidik, jaksa, atau pengadilan.
• Minta advokat sebelumnya mengembalikan dokumen asli dan menyerahkan catatan perkara.
• Selesaikan kewajiban honorarium yang telah disepakati secara wajar.
• Buat surat kuasa baru bila menunjuk advokat lain.

Hubungan surat kuasa dengan perjanjian jasa hukum

Dua dokumen ini sering dicampur. Surat kuasa ditujukan kepada pihak luar, yaitu penyidik, jaksa, atau pengadilan. Isinya menjelaskan wewenang advokat. Perjanjian jasa hukum ditujukan kepada para pihak sendiri. Isinya mengatur hubungan kerja, seperti ruang lingkup layanan, honorarium, cara pembayaran, dan kerahasiaan.

Pemisahan ini bermanfaat. Instansi tidak perlu tahu besarnya honorarium. Sebaliknya, pemberi kuasa perlu kejelasan biaya agar tidak terjadi sengketa kemudian. Hal-hal yang sebaiknya masuk perjanjian jasa hukum adalah sebagai berikut.

• Tahap pemeriksaan yang ditangani dan tahap yang belum termasuk.
• Cara dan jadwal pembayaran, serta biaya di luar honorarium seperti ongkos perjalanan.
• Kewajiban pemberi kuasa menyampaikan informasi dengan jujur dan lengkap.
• Kewajiban advokat menjaga rahasia dan melaporkan perkembangan.
• Cara mengakhiri hubungan bila salah satu pihak ingin berhenti.

Perjanjian jasa hukum tidak menjamin hasil perkara, dan advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan. Waspadai pihak yang menjanjikan perkara pasti selesai atau meminta uang untuk "mengurus" aparat.

Hal yang perlu dicek sebelum menandatangani

Sebelum membubuhkan tanda tangan, lakukan pemeriksaan sederhana berikut.

1. Nama Anda dan nama advokat ditulis benar dan sesuai dokumen.
2. Nomor laporan atau perkara cocok dengan surat panggilan.
3. Tingkat pemeriksaan sesuai kesepakatan.
4. Daftar tindakan tidak memuat hal yang tidak Anda setujui.
5. Tanggal berlaku dan masa berlaku jelas.
6. Tidak ada kolom kosong yang bisa diisi belakangan.

Bila ada kolom yang tidak dipakai, beri tanda strip agar tidak dapat ditambah. Kebiasaan kecil ini mencegah penyalahgunaan dokumen.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pegawai dipanggil sebagai saksi atas dugaan penggelapan di kantornya. Ia menunjuk advokat untuk mendampingi. Surat kuasa menyebut nomor laporan, tahap penyidikan, dan tindakan yang boleh dilakukan, yaitu mendampingi dan memberi nasihat. Penyidik menerima fotokopi kartu advokat dan menyimpannya dalam berkas.

Contoh: Seorang pemilik usaha ditetapkan sebagai tersangka. Ia memberi kuasa untuk seluruh tingkat pemeriksaan, tetapi menulis bahwa pencabutan laporan dan perdamaian memerlukan persetujuan tertulisnya. Setelah beberapa bulan ia mencabut kuasa karena beda pandangan, dan menyerahkan surat pencabutan kepada instansi.

Kapan perlu notaris atau tambahan lain

Notaris tidak selalu diperlukan. Bila instansi atau pengadilan meminta legalisasi, atau pemberi kuasa berada jauh dan sulit hadir, tanyakan apakah legalisasi diperlukan. Prosedur peradilan, termasuk bentuk resmi surat kuasa untuk persidangan, mengikuti ketentuan pengadilan dan hukum acara yang berlaku. KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, jadi periksa persyaratan terbaru.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

Hukum acara pidana berganti dengan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) sejak 2 Januari 2026. Hak didampingi advokat tetap dikenal, tetapi tahapan dan istilah dalam pemeriksaan dapat berbeda dari yang tertulis pada contoh lama. Aturan tentang profesi advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 relatif stabil. Periksa teks resmi untuk perubahan lanjutan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah surat kuasa harus bermeterai? Tidak selalu. Hal ini bergantung pada penggunaan dan ketentuan bea meterai. Tanyakan kepada instansi penerima dan periksa aturan terbaru.

Bisakah satu surat kuasa untuk semua tingkat? Bisa, bila dinyatakan jelas. Sebagian orang lebih suka membuat surat per tingkat agar lebih terkendali.

Apakah advokat boleh mewakili terdakwa tanpa kehadirannya di sidang? Pada umumnya terdakwa wajib hadir. Kuasa mendampingi, bukan menggantikan kehadiran.

Bagaimana jika advokat tidak menjalankan tugas? Cabut kuasa secara tertulis dan laporkan sesuai mekanisme profesi bila perlu.

Ringkasan

• Surat kuasa pendampingan pidana menunjuk advokat untuk perkara dan tahap tertentu.
• Rinci tindakan yang boleh dan tidak boleh.
• Lampirkan identitas dan kartu advokat.
• Notaris tidak selalu diperlukan.
• Kuasa dapat dicabut secara tertulis.
• Contoh harus disesuaikan dan mengikuti ketentuan instansi.

Dasar hukum

• UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Baca juga

• Surat Kuasa Khusus: Apa Isinya dan Kenapa Harus Jelas
• Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Insidentil: Syarat Sah dan Kesalahan Umum
• Didampingi penasihat hukum: untuk apa di ruang pemeriksaan
• Ditangkap Polisi, Apa Hak Anda Menurut KUHAP Baru 2026?
• Berita acara pemeriksaan yang belum dibaca jangan ditandatangani

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.