Cara Membentuk Serikat Pekerja di Perusahaan dan Mencatatkannya di Dinas Ketenagakerjaan

Apa itu serikat pekerja dan siapa yang boleh membentuk

Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuannya memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, atau aliran politik. Menurut UU 21/2000, serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang pekerja. Pekerja kontrak, pekerja baru, dan pekerja perempuan sama-sama dapat menjadi pendiri.

Pembentukan serikat adalah hak, bukan sesuatu yang memerlukan izin perusahaan. Pengusaha tidak boleh menghalangi, memberi sanksi, atau memutus hubungan kerja karena pekerja membentuk atau menjadi pengurus serikat. Larangan itu berkaitan dengan larangan PHK dalam kondisi tertentu. Gambaran hak berserikat ada di hak berserikat dan serikat pekerja.

Tingkatan organisasi serikat

Serikat dapat dibentuk di beberapa tingkatan.

Untuk pekerja yang ingin mulai dari awal, tingkat paling praktis adalah serikat pekerja di perusahaan. Bergabung ke federasi atau konfederasi dapat dilakukan kemudian untuk mendapat dukungan advokasi dan pelatihan. Angka pada tabel merupakan gambaran dari UU 21/2000 yang dikenal luas; periksa teks resmi.

Langkah praktis membentuk serikat

1. Kumpulkan calon pendiri. Ajak rekan kerja yang sepakat. Minimal sepuluh orang. Dalam praktik jumlah lebih besar membuat serikat lebih kuat.
2. Adakan rapat pembentukan. Catat tanggal, tempat, dan daftar hadir. Di rapat ini disepakati nama serikat, tujuan, dan arah organisasi.
3. Susun anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). AD memuat dasar organisasi, sedangkan ART mengatur teknisnya. UU 21/2000 mengharuskan AD memuat hal-hal tertentu, seperti nama dan lambang, asas, tujuan, dan cara pemilihan pengurus. Contoh kerangkanya dapat diminta dari serikat lain atau lembaga bantuan.
4. Pilih pengurus. Lakukan pemilihan yang demokratis dan catat dalam berita acara.
5. Buat daftar nama. Daftar pendiri dan daftar anggota beserta tanda tangan.
6. Beri tahu secara tertulis ke instansi ketenagakerjaan kabupaten atau kota tempat serikat berada, dengan melampirkan: daftar nama anggota dan pendiri, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta susunan dan nama pengurus.
7. Terima bukti pencatatan. Instansi mencatat serikat dan memberikan nomor bukti pencatatan. Menurut UU 21/2000, instansi wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan paling lama 21 hari kerja sejak pemberitahuan diterima dengan lengkap.
8. Beri tahu pengusaha. Serikat memberitahukan keberadaannya kepada perusahaan secara tertulis. Ini penting agar perusahaan tidak berdalih tidak mengetahui.

Contoh: Lestari dan sembilan rekannya, pekerja fiktif di sebuah pabrik tekstil, membentuk serikat setelah upah lembur dua bulan terlambat. Mereka menggelar rapat di luar jam kerja, menyusun AD/ART dengan bantuan serikat lain, dan memilih ketua, sekretaris, serta bendahara. Berkas diserahkan ke dinas ketenagakerjaan, dan mereka menerima nomor bukti pencatatan. Surat pemberitahuan lalu disampaikan kepada pimpinan perusahaan dengan tanda terima. Kisah ini rekaan.

Pencatatan: apa fungsinya

Pencatatan bukan izin pembentukan. Serikat berdiri sah sejak dibentuk, tetapi pencatatan diperlukan agar serikat memiliki bukti keberadaan dan dapat menjalankan hak tertentu, misalnya berunding perjanjian kerja bersama (PKB) dan mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan. Karena itu setiap serikat sebaiknya segera mencatatkan diri.

Beberapa catatan praktis:

• Pencatatan dilakukan oleh instansi kabupaten atau kota tempat serikat berada. Bila serikat mencakup beberapa daerah, instansi tingkat lebih tinggi dapat terlibat sesuai struktur.
• Instansi dapat meminta perbaikan berkas yang tidak lengkap. Pencatatan dapat ditolak bila syarat tidak terpenuhi, sehingga lengkapi berkas dengan teliti.
• Bukti pencatatan perlu disimpan baik-baik, karena serikat harus menunjukkannya saat berunding atau berperkara.
• Perubahan pengurus atau AD/ART perlu dilaporkan kembali.

Syarat serikat berunding PKB dibahas di perundingan PKB dan syarat keterwakilan serikat.

Isi anggaran dasar yang perlu disiapkan

Anggaran dasar adalah "konstitusi" serikat. Menurut UU 21/2000, anggaran dasar memuat hal-hal pokok, dan serikat yang mengabaikannya berisiko bermasalah saat dicatat. Sebagai gambaran, bagian yang lazim ada:

• nama, lambang, dan alamat serikat;
• dasar negara, asas, dan tujuan organisasi;
• tanggal pendirian dan tempat kedudukan;
• keanggotaan: syarat menjadi anggota dan cara berhenti;
• hak dan kewajiban anggota, termasuk iuran;
• susunan, tugas, dan wewenang pengurus, serta masa jabatan;
• tata cara pemilihan pengurus dan rapat anggota;
• sumber keuangan dan pertanggungjawabannya;
• ketentuan perubahan anggaran dasar dan pembubaran.

Bagian keuangan perlu perhatian khusus. Iuran anggota, pengelolaan kas, dan laporan keuangan tahunan harus transparan. Banyak sengketa internal bermula dari kas yang tidak jelas. Karena itu, tunjuk bendahara yang dipercaya, catat semua pemasukan dan pengeluaran, dan laporkan kepada anggota secara berkala.

Mengelola serikat setelah berdiri

Pencatatan baru langkah awal. Agar serikat bertahan, beberapa kebiasaan baik perlu dibangun.

1. Rapat anggota berkala. Bahas isu kerja, keluhan, dan rencana. Catat dalam notulen.
2. Pendidikan anggota. Latih anggota memahami hak, cara menghitung upah, dan prosedur penyelesaian perselisihan. Bahan dapat diambil dari perselisihan hubungan industrial: tahapan.
3. Komunikasi dengan perusahaan. Bangun dialog bipartit secara berkala, tidak hanya saat ada masalah.
4. Dokumentasi. Simpan dokumen pencatatan, notulen, dan korespondensi.
5. Regenerasi pengurus. Pergantian pengurus sesuai AD/ART menjaga legitimasi.

Serikat yang sehat tidak hanya menuntut, tetapi juga memberi masukan yang konstruktif. Hubungan yang baik membuat perundingan PKB lebih mudah dan mengurangi sengketa. Bila terjadi perselisihan, serikat dapat mewakili anggotanya dalam mediasi dan di PHI sebagai kuasa. Pembahasan jalur mediasi ada di mediasi, konsiliasi, dan arbitrase hubungan industrial.

Perlindungan bagi pendiri dan pengurus

Undang-undang melarang siapa pun menghalang-halangi pekerja membentuk atau menjadi pengurus serikat, termasuk dengan PHK, penurunan jabatan, mutasi, intimidasi, atau kampanye antiserikat. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi pidana menurut UU 21/2000. Karena nominal sanksi di undang-undang di luar KUHP dapat disesuaikan oleh UU Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, besaran sanksi tidak disebut di sini. Periksa teks resmi terbaru.

Beberapa langkah berjaga-jaga bagi pendiri:

• Lakukan kegiatan serikat di luar jam kerja, kecuali ada kesepakatan lain, agar tidak dituduh mangkir.
• Simpan bukti prestasi kerja untuk menghadapi tuduhan kinerja yang tiba-tiba.
• Dokumentasikan setiap perubahan perlakuan: mutasi, teguran baru, atau pemotongan.
• Laporkan segera ke dinas ketenagakerjaan atau pengawas bila terjadi intimidasi. Lihat pengaduan ke pengawas ketenagakerjaan.
• Baca studi kasus serikat pekerja, pengurus dimutasi sebagai gambaran.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU 21/2000 relatif stabil dan tidak diubah oleh UU 6/2023. Perubahan kebijakan lebih terlihat pada layanan pencatatan yang kini banyak dilakukan daring dan pada pentingnya bukti pencatatan ketika serikat berunding PKB. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan juga menegaskan hak berserikat. Selain itu, putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menegaskan musyawarah untuk mufakat dalam bipartit PHK, tempat serikat sering berperan.

UU 11/2020 sudah tidak berlaku dan diganti UU 6/2023. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, yang menurut Kementerian Ketenagakerjaan baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan; undang-undang itu dapat menyentuh hak berserikat. Karena naskahnya belum ditemukan, uraian ini memakai aturan yang berlaku sekarang.

Pada akhirnya, kekuatan serikat terletak pada kesediaan anggotanya untuk terlibat. Serikat yang hanya hidup di atas kertas akan sulit dihormati pengusaha, sedangkan serikat yang aktif, tertib, dan santun dalam berunding biasanya lebih dihargai. Mulailah dari langkah kecil, rapikan administrasi, dan bangun kepercayaan anggota secara bertahap.

Jika serikat sudah berjalan tetapi pengusaha belum memberi respons, dokumentasikan setiap surat dan upaya komunikasi. Dokumentasi itu menjadi dasar bila kelak diperlukan pengaduan atau perundingan melalui pihak ketiga.

Kesalahan umum

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pekerja kontrak boleh menjadi pengurus? Boleh. Hak berserikat tidak bergantung pada status kontrak atau tetap.

Apakah perusahaan boleh melarang serikat di tempat kerjanya? Tidak. Melarang atau menghalangi dilarang undang-undang.

Apakah serikat boleh memungut iuran? Boleh sesuai AD/ART. Syarat pemotongan iuran dari upah dibahas di iuran serikat pekerja dan pemotongan upah.

Apakah satu perusahaan boleh punya lebih dari satu serikat? Boleh. Bila ada beberapa serikat, ada ketentuan tentang siapa yang berhak berunding. Baca artikel PKB.

Ringkasan

• Serikat pekerja dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya sepuluh pekerja menurut UU 21/2000.
• Langkahnya: rapat pembentukan, AD/ART, pemilihan pengurus, pemberitahuan tertulis ke dinas ketenagakerjaan, dan bukti pencatatan.
• Pencatatan bukan izin, tetapi penting untuk berunding dan berperkara.
• Pendiri dan pengurus dilindungi dari PHK dan intimidasi; nominal sanksi perlu dicek pada teks resmi terbaru.
• Beri tahu pengusaha secara tertulis dan simpan semua bukti.
• UU Pelindungan Ketenagakerjaan baru berlaku satu tahun setelah ditetapkan; periksa naskahnya.

Dasar hukum

• UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Hak Berserikat dan Serikat Pekerja: Cara Mendirikan, Hak Anggota, dan Larangan PHK
• Perundingan PKB: Syarat Keterwakilan Serikat, Ambang Anggota, dan Tahapan
• Iuran Serikat Pekerja dan Pemotongan Upah: Persetujuan, Batas, dan Hak Keluar dari Serikat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.