Biaya Pengacara Dapat Dibebankan ke Pihak yang Kalah?

Dua jenis biaya yang berbeda

Ada dua kelompok biaya dalam perkara perdata.

• Biaya perkara: biaya resmi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, seperti panjar biaya perkara, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemeriksaan setempat, dan biaya materai. Besarnya ditetapkan pengadilan.
• Honorarium advokat: imbalan jasa yang dibayarkan klien kepada advokatnya, berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Hukum acara perdata, yaitu HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), mengatur bahwa pihak yang kalah pada umumnya dihukum membayar biaya perkara. Itu sebabnya amar putusan lazim memuat kalimat "menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar...". Periksa teks resmi hukum acara untuk bunyi lengkapnya.

Honorarium advokat berbeda. Ia lahir dari perjanjian pribadi antara klien dan advokat. Pihak lawan bukan bagian dari perjanjian itu. Karena itu, secara umum honorarium tidak otomatis termasuk biaya perkara yang dibebankan kepada pihak yang kalah. Pembahasan umum tentang biaya perkara ada pada artikel panjar biaya perkara dan prodeo.

Honorarium menurut Undang-Undang Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya, dan besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua pihak. Penjelasan lebih lanjut tentang hak klien dan honorarium tersedia pada kuasa hukum, hak klien, dan honorarium.

Intinya, pihak yang membayar honorarium adalah klien. Pihak lawan tidak otomatis wajib menggantinya hanya karena kalah.

Bisakah diminta sebagai ganti rugi

Sekalipun tidak otomatis, ada jalan untuk meminta honorarium sebagai bagian ganti rugi, terutama bila perkara berasal dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pengadilan di Indonesia pernah mengabulkan ganti rugi yang mencakup sebagian biaya pengacara dalam perkara tertentu, dan ada pula yang menolaknya. Karena nomor dan isi putusan-putusan itu tidak diverifikasi di sini, bagian ini hanya memberi gambaran umum, bukan kepastian.

Dasar umumnya adalah ketentuan KUH Perdata tentang ganti rugi, yaitu penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam perkara wanprestasi, kerugian yang dituntut harus benar-benar terjadi akibat pelanggaran perjanjian dan dapat dibuktikan. Dalam perbuatan melawan hukum, kerugian juga harus berhubungan langsung dengan perbuatan itu.

Hakim menilai tuntutan semacam ini dengan hati-hati. Pertimbangan yang lazim:

• Apakah biaya pengacara benar-benar dikeluarkan dan dibuktikan dengan perjanjian jasa dan kuitansi?
• Apakah biaya itu merupakan akibat langsung dari perbuatan pihak lawan, misalnya karena ia memaksa pihak lain menempuh jalur hukum?
• Apakah jumlahnya wajar, sebanding dengan kerumitan perkara?
• Apakah perkara itu perlu ditempuh untuk memulihkan hak?
• Apakah ada klausul dalam perjanjian yang mengatur penggantian biaya hukum?

Klausul dalam perjanjian

Cara yang lebih kuat adalah mengatur penggantian biaya hukum dalam perjanjian sejak awal. Sebuah klausul dapat menyatakan bahwa pihak yang melanggar wajib mengganti biaya yang wajar atas penagihan, termasuk honorarium advokat. Klausul ini lazim dalam perjanjian bisnis dan pinjam-meminjam.

Tetap saja, hakim dapat menilai kewajaran jumlahnya. Klausul yang sangat memberatkan satu pihak dapat dikurangi atau dikesampingkan. Pada perjanjian baku, perhatikan juga aturan tentang klausula baku.

Langkah menyusun tuntutan

1. Tentukan dasar gugatan: wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
2. Buat perjanjian jasa hukum tertulis dengan advokat, yang memuat ruang lingkup dan honorarium.
3. Simpan bukti pembayaran: kuitansi, bukti transfer, dan tagihan.
4. Pisahkan biaya yang termasuk biaya perkara dari honorarium. Jangan mencampur.
5. Cantumkan tuntutan ganti rugi dengan rincian jelas dan alasannya dalam gugatan.
6. Siapkan pembuktian hubungan sebab-akibat: mengapa biaya itu muncul akibat tindakan lawan.
7. Perhatikan kewajaran: jumlah yang berlebihan lebih mungkin ditolak.
8. Siap menerima bahwa hakim dapat menolak atau mengurangi.
9. Minta tuntutan pokok lebih dulu didahulukan; jangan sampai tuntutan biaya melemahkan tuntutan utama.
10. Tetap sediakan anggaran sendiri, karena hasil tuntutan tidak dapat dipastikan.

Contoh: CV Mulia menagih pembayaran dari pelanggan yang menunggak. Dalam perjanjian dagang mereka tercantum bahwa pihak yang lalai mengganti biaya penagihan yang wajar, termasuk jasa advokat. Setelah somasi tak ditanggapi, CV Mulia menggugat dan melampirkan perjanjian jasa hukum serta bukti pembayaran. Majelis dapat menilai klausul itu bersama bukti lain dan memutuskan apakah dan berapa biaya yang pantas dibebankan. Hasilnya tidak dapat dipastikan sejak awal.

Perbandingan ringkas

Bila Anda yang digugat

Pihak tergugat juga dapat mengajukan tuntutan serupa melalui gugatan balik atau jawaban, bila ada dasar. Namun jangan berharap berlebihan. Bila gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, tergugat pada umumnya terbebas dari tuntutan, dan penggugat biasanya dibebani biaya perkara. Penggantian honorarium kepada tergugat tidak otomatis.

Bagi pihak yang tidak mampu, ada bantuan hukum cuma-cuma. Biaya pengacara bukan alasan untuk tidak membela diri. Mintalah informasi kepada pengadilan atau organisasi bantuan hukum terakreditasi.

Biaya di luar perkara perdata

Pada perkara pidana, biaya hukum tidak dibebankan seperti dalam perkara perdata. Terdakwa yang dihukum umumnya dibebani biaya perkara dalam jumlah kecil, sedangkan honorarium tetap urusan antara terdakwa dan penasihat hukumnya. Bagi korban yang menuntut ganti rugi, mekanismenya diatur tersendiri. Karena itu, uraian dalam artikel ini terutama menyangkut perkara perdata.

Menghitung biaya dan manfaat sebelum berperkara

Sebelum menggugat, hitung apa yang dipertaruhkan dan apa yang akan dikeluarkan. Banyak sengketa kecil berakhir lebih mahal daripada nilai yang diperjuangkan.

Komponen yang perlu dihitung:

• Panjar biaya perkara dan biaya tambahan seperti pemanggilan dan pemeriksaan setempat.
• Honorarium advokat, termasuk biaya per tahap dan kemungkinan banding.
• Waktu yang dihabiskan, termasuk cuti kerja untuk hadir di sidang.
• Biaya eksekusi putusan bila pihak kalah tidak mau melaksanakan.
• Kemampuan pihak lawan membayar. Putusan yang menang tetapi tidak dapat dieksekusi tidak banyak berguna.

Setelah itu, pertimbangkan jalan alternatif. Somasi, mediasi, atau gugatan sederhana untuk nilai kecil dapat lebih hemat. Pelajari gugatan sederhana, yang memiliki aturan acara lebih ringkas dan tidak mewajibkan kuasa hukum.

Bagi sebagian orang, kesepakatan damai yang memuat pembagian biaya hukum jauh lebih sehat secara keuangan. Bicarakan hal ini dengan advokat Anda sejak awal, dan minta penjelasan tertulis tentang strategi biaya.

Cara memperkuat bukti biaya

Bila Anda memutuskan menuntut penggantian biaya hukum, bukti yang rapi menentukan. Simpan perjanjian jasa hukum yang ditandatangani, rincian tahapan pekerjaan, kuitansi atau bukti transfer atas nama yang jelas, serta korespondensi yang menunjukkan bahwa jasa hukum diperlukan karena tindakan pihak lawan. Hindari menaikkan angka secara tidak wajar. Majelis hakim biasanya membandingkan jumlah yang diminta dengan kerumitan perkara dan nilai sengketa. Tuntutan yang masuk akal lebih mudah dipertimbangkan daripada tuntutan yang tampak dibesar-besarkan.

Peran kewajaran dan etika profesi

Advokat terikat kode etik yang menuntut keterbukaan soal biaya. Klien berhak mengetahui dasar perhitungan honorarium sejak awal, termasuk apa yang tercakup dan apa yang tidak. Jika kemudian honorarium diminta dari pihak lawan, kewajaran jumlah menjadi sorotan utama. Karena itu, keterbukaan sejak awal bukan hanya soal etika, tetapi juga membantu pembuktian di pengadilan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menyamakan biaya perkara dengan honorarium advokat.
• Menuntut biaya pengacara tanpa bukti pembayaran.
• Mengajukan angka yang jauh dari wajar.
• Tidak mengatur penggantian biaya hukum dalam perjanjian bisnis.
• Mengira menang perkara berarti semua ongkos dikembalikan.
• Menggabungkan tuntutan biaya dengan dalil yang lemah.
• Membuat perjanjian jasa hukum secara lisan.
• Tidak memperhitungkan ongkos eksekusi putusan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Jika menang, apakah semua biaya pengacara dikembalikan? Tidak otomatis. Yang lazim dibebankan kepada pihak kalah adalah biaya perkara. Honorarium hanya dapat diganti bila diminta sebagai ganti rugi dengan dasar dan bukti yang cukup, dan hakim menilai kewajarannya.

Apakah klausul biaya pengacara dalam perjanjian pasti dipakai hakim? Klausul itu menjadi dasar kuat, tetapi hakim tetap dapat menilai kewajaran jumlahnya dan dapat mengurangi bila memberatkan.

Apakah honorarium advokat bisa dihitung persentase dari kemenangan? Besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan advokat dan harus wajar. Aturan etik profesi advokat membatasi cara tertentu, jadi tanyakan kepada advokat dan periksa kode etik yang berlaku.

Ringkasan

• Biaya perkara dan honorarium advokat adalah dua hal berbeda.
• Pihak yang kalah pada umumnya dibebani biaya perkara, bukan otomatis honorarium.
• Honorarium dapat dituntut sebagai ganti rugi dengan dasar, bukti, dan kewajaran, tetapi hasilnya tidak pasti.
• Klausul penggantian biaya hukum dalam perjanjian memperkuat tuntutan.
• Simpan perjanjian jasa hukum dan bukti pembayaran.
• Jangan menggantungkan pembayaran jasa pada harapan menang.

Dasar hukum

• UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
• KUH Perdata, ketentuan tentang ganti rugi (periksa teks resmi)
• HIR dan RBg, ketentuan tentang biaya perkara (periksa teks resmi)

Baca juga

• Gugatan Wanprestasi Langkah demi Langkah: dari Somasi sampai Putusan
• Klausula Baku dalam Perjanjian: Yang Dilarang dan Cara Mengenalinya
• Mengganti Pengacara di Tengah Perkara: Pencabutan Kuasa

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.