Mengganti Pengacara di Tengah Perkara: Pencabutan Kuasa

Hak klien mengganti pengacara

Hubungan klien dan advokat dibangun di atas kepercayaan. Bila kepercayaan hilang, atau komunikasi tidak berjalan, klien dapat mengakhiri hubungan itu. Hukum perdata memberi dasar: pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasa yang ia berikan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan tentang berakhirnya pemberian kuasa terdapat dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814. Pasal 1813 menyebut cara berakhirnya kuasa, antara lain penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa dan pemberitahuan penghentian oleh penerima kuasa, serta meninggal atau pailitnya salah satu pihak. Pasal 1814 menyatakan pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya, dan jika ada alasan, dapat memaksa penerima kuasa mengembalikan surat kuasa.

Perlu diingat bahwa para pihak dapat menyimpangi aturan itu lewat perjanjian. Misalnya perjanjian jasa hukum yang memuat klausul bahwa klien tidak dapat menarik kuasa kecuali dalam keadaan tertentu. Karena itu, baca kembali perjanjian dengan advokat sebelum bertindak. Klausul yang terlalu menyulitkan klien perlu dikonsultasikan lagi, sebab kewajaran dan itikad baik tetap dinilai.

Alasan yang wajar untuk mengganti

Alasan mengganti pengacara berbeda-beda. Beberapa yang sering muncul:

• komunikasi buruk: pesan tidak dibalas, perkembangan perkara tidak dijelaskan;
• advokat tidak hadir sidang atau terlambat menyerahkan dokumen;
• perbedaan strategi yang mendasar;
• dugaan pelanggaran kode etik;
• perubahan kebutuhan, misalnya perkara berpindah ke tingkat banding yang menuntut keahlian lain;
• masalah biaya yang tidak transparan.

Tidak semua alasan harus dibuktikan, karena klien berhak mengganti. Namun alasan yang jelas membantu menjaga hubungan baik dan memudahkan penyelesaian hak serta kewajiban setelahnya. Bila ada dugaan pelanggaran etik, klien dapat melapor kepada organisasi advokat atau dewan kehormatan sesuai prosedur.

Langkah mencabut kuasa

1. Baca perjanjian jasa hukum dan surat kuasa. Catat ketentuan tentang pencabutan, pemberitahuan, honorarium, dan pengembalian berkas.
2. Kumpulkan data: tahap perkara, jadwal sidang terdekat, dokumen di tangan advokat, dan rincian biaya yang sudah dibayar.
3. Cari advokat pengganti terlebih dahulu bila sidang sudah dekat, agar tidak ada kekosongan kuasa.
4. Tulis surat pencabutan kuasa kepada advokat. Sebutkan nomor perkara, tanggal pencabutan, dan permintaan pengembalian berkas serta dokumen asli.
5. Kirim surat dengan cara yang dapat dibuktikan: diterima langsung dengan tanda terima, atau pos tercatat, atau surel dengan bukti baca.
6. Beri tahu pengadilan secara tertulis melalui kepaniteraan bahwa kuasa dicabut, dan serahkan surat kuasa baru bila sudah ada. Pada perkara yang memakai pendaftaran elektronik, ikuti petunjuk pembaruan kuasa pada sistem pengadilan.
7. Selesaikan honorarium dan administrasi dengan advokat lama.
8. Pastikan advokat baru mempelajari berkas dan jadwal sidang.

Tanggal berlaku pencabutan sebaiknya jelas. Selama pengadilan belum diberi tahu, advokat lama masih dicatat sebagai kuasa dalam berkas, sehingga pemberitahuan kepada pengadilan penting.

Pengaruh pada jalannya sidang

Pergantian kuasa tidak otomatis menghentikan perkara. Majelis hakim tetap menjalankan jadwal. Namun advokat baru perlu waktu mempelajari berkas, sehingga klien dapat meminta penundaan singkat untuk persiapan. Hakim menilai kewajarannya, dan penundaan berkali-kali karena pergantian kuasa dapat dipandang menghambat.

Beberapa catatan praktis:

• Hindari mencabut kuasa tepat sebelum tenggat penting, misalnya batas mengajukan jawaban, bukti, atau memori banding. Tenggat tidak ikut ditunda hanya karena pergantian.
• Pastikan advokat baru memegang seluruh salinan berkas, bukti, dan catatan agenda.
• Jika perkara menjelang putusan atau upaya hukum, koordinasikan agar tidak ada tenggat yang terlewat.

Untuk tenggat upaya hukum, misalnya pernyataan banding, hitung hari dengan hati-hati dan konfirmasikan kepada advokat pengganti begitu ia ditunjuk. Pembahasan mengenai upaya hukum dapat dibaca pada banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Urusan honorarium

Honorarium adalah imbalan jasa advokat. Undang-Undang Advokat memberi dasar bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan, dan besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua pihak. Karena itu, pencabutan kuasa tidak otomatis menghapus kewajiban membayar jasa yang sudah dikerjakan.

Hal yang perlu dibahas dengan advokat lama:

1. Pekerjaan apa yang sudah dilakukan: konsultasi, penyusunan gugatan, kehadiran sidang, pembuatan bukti.
2. Bagaimana perjanjian mengatur honorarium bila kuasa dicabut sebelum perkara selesai.
3. Apakah uang yang sudah dibayar masih mencakup pekerjaan tersisa dan apakah ada sisa yang harus dikembalikan.
4. Apakah ada biaya operasional yang sudah dikeluarkan dan perlu diganti, dengan bukti.
5. Apakah honorarium berhubungan dengan hasil perkara. Honorarium tidak boleh dijanjikan menjamin kemenangan, dan klausul semacam itu perlu ditinjau kewajarannya.

Bila para pihak tidak sepakat, jalur penyelesaian biasanya dimulai dari perundingan, lalu mediasi, atau pengaduan ke organisasi advokat untuk persoalan etik. Jalur perdata tersedia bila ada sengketa pembayaran yang tidak selesai.

Berkas dan dokumen klien

Dokumen asli milik klien harus dikembalikan. Klien berhak meminta kembali dokumen asli yang diserahkan kepada advokat, seperti sertifikat, akta, dan surat penting. Salinan berkas perkara, seperti gugatan, jawaban, bukti, dan berita acara sidang, sebaiknya juga diserahkan agar advokat baru dapat melanjutkan.

Buat daftar serah terima: apa yang diserahkan, tanggal, dan siapa yang menerima. Minta tanda tangan kedua pihak. Jangan menunda karena kehilangan dokumen asli di tengah perkara dapat merugikan.

Advokat terikat kewajiban menjaga rahasia klien, termasuk setelah kuasa dicabut. Informasi yang diperoleh selama menangani perkara tidak boleh dibuka kepada pihak lain tanpa dasar sah.

Contoh: Bu Rahma menggugat perusahaan pemasok atas pembayaran yang tertunda. Setelah tiga kali sidang, ia merasa pengacaranya jarang memberi kabar. Ia membaca perjanjian jasa hukum, mencari advokat baru, lalu mengirim surat pencabutan kuasa disertai permintaan pengembalian dokumen asli. Pengadilan diberi tahu secara tertulis bersama surat kuasa baru. Honorarium untuk pekerjaan yang sudah dilakukan dihitung bersama dan dibayar. Pada sidang berikutnya, advokat baru meminta waktu singkat untuk mempelajari berkas, dan majelis memberinya kesempatan.

Bentuk surat pencabutan kuasa

Surat pencabutan tidak harus rumit, tetapi perlu memuat unsur-unsur berikut agar jelas dan dapat dibuktikan.

• Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa.
• Rujukan surat kuasa yang dicabut: tanggal, nomor, dan perkara.
• Pernyataan tegas bahwa kuasa dicabut dan sejak tanggal berapa.
• Permintaan mengembalikan surat kuasa, dokumen asli, dan salinan berkas.
• Permintaan rincian pekerjaan dan biaya yang sudah dikeluarkan.
• Tanda tangan pemberi kuasa dan tembusan kepada advokat pengganti bila perlu.

Nada surat sebaiknya sopan dan netral. Hindari tuduhan yang belum dapat dibuktikan, sebab surat ini bisa dibaca pengadilan atau organisasi advokat di kemudian hari. Bila ada keluhan serius, sampaikan lewat jalur pengaduan yang tepat, bukan di dalam surat pencabutan.

Pengganti, kuasa bersama, dan pendampingan sementara

Tidak semua perubahan harus berupa pergantian total. Ada pilihan lain yang bisa dipertimbangkan.

1. Menambah advokat. Klien dapat memberi kuasa kepada advokat tambahan tanpa mencabut kuasa advokat lama, misalnya untuk menangani bagian tertentu. Surat kuasa harus menjelaskan pembagian peran.
2. Mengganti sebagian. Bila kuasa diberikan kepada beberapa advokat, klien dapat mencabut kuasa untuk satu orang saja.
3. Meminta pendapat kedua. Klien boleh berkonsultasi dengan advokat lain tentang strategi tanpa memberi kuasa, sehingga keputusan mengganti dapat diambil dengan pertimbangan lebih matang.

Bila perkara berada pada tahap sensitif, seperti menjelang pembuktian atau putusan, menambah advokat sering lebih aman daripada mengganti seluruhnya. Namun keputusan tetap pada klien, dengan memperhatikan biaya dan efektivitas kerja sama.

Pada akhirnya, hubungan klien dan advokat adalah hubungan kerja sama. Komunikasi terbuka sejak awal tentang harapan, jadwal laporan, dan biaya adalah cara terbaik menghindari perpisahan di tengah jalan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mencabut kuasa tanpa membaca perjanjian jasa hukum.
• Tidak memberi tahu pengadilan.
• Mengganti pengacara tepat sebelum tenggat penting.
• Tidak meminta dokumen asli kembali.
• Menahan seluruh honorarium padahal ada pekerjaan yang sudah dilakukan.
• Menyalahkan advokat atas hasil perkara tanpa bukti kelalaian.
• Menyebarkan keluhan di media sosial sebelum mencoba jalur resmi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya perlu alasan untuk mencabut kuasa? Secara umum klien berhak mencabut kuasa, tetapi perjanjian jasa hukum dapat mengatur syarat tertentu. Alasan yang jelas memudahkan penyelesaian hak dan kewajiban.

Apakah honorarium yang sudah dibayar bisa diminta kembali? Itu bergantung pada pekerjaan yang sudah dilakukan dan isi perjanjian. Bila pekerjaan belum dilaksanakan, sebagian dapat diminta kembali. Perhitungannya harus wajar dan terdokumentasi.

Apakah sidang ditunda jika pengacara diganti? Tidak otomatis. Klien dapat meminta waktu persiapan, dan majelis hakim memutuskan kewajarannya.

Ringkasan

• Klien umumnya berhak menarik kuasa (Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUH Perdata), kecuali perjanjian mengatur lain.
• Baca perjanjian jasa hukum sebelum bertindak.
• Kirim pencabutan tertulis kepada advokat dan beri tahu pengadilan.
• Selesaikan honorarium atas pekerjaan yang sudah dilakukan.
• Minta kembali dokumen asli dan serahkan berkas kepada advokat baru.
• Jaga tenggat perkara agar tidak terlewat.

Dasar hukum

• KUH Perdata, Pasal 1813 dan Pasal 1814 (berakhirnya dan penarikan kuasa)
• UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Baca juga

• Surat Kuasa Khusus: Apa Isinya dan Kenapa Harus Jelas
• Gugatan Kabur dan Putusan Tidak Dapat Diterima: Penyebab dan Cara Menghindarinya
• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.