Berakhirnya Surat Kuasa Karena Pemberi Kuasa Meninggal: Pasal 1813 KUH Perdata dan Akibatnya

Apa itu berakhirnya kuasa dan siapa yang terkena

Pemberian kuasa adalah persetujuan bahwa seseorang (penerima kuasa) bertindak atas nama orang lain (pemberi kuasa). Kewenangan penerima kuasa berasal dari pemberi kuasa. Karena itu, bila pemberi kuasa tidak ada lagi, sumber kewenangan itu ikut hilang, kecuali dalam keadaan tertentu.

Persoalan ini menyentuh banyak orang:

• ahli waris yang menemukan bahwa almarhum pernah memberi kuasa kepada saudara atau pihak lain;
• penerima kuasa yang sedang mengurus tanah, rekening, atau perkara ketika pemberi kuasa meninggal;
• bank, notaris, PPAT, dan instansi yang diminta memproses tindakan atas nama almarhum;
• pihak ketiga, misalnya pembeli atau mitra usaha, yang bertransaksi dengan penerima kuasa tanpa tahu pemberi kuasa telah wafat.

Pasal-pasal KUH Perdata yang menjadi dasar

KUH Perdata mengatur berakhirnya kuasa dalam beberapa pasal. Yang paling penting:

Pasal 1814 mengatur bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila dikehendaki, dan dapat memaksa penerima kuasa mengembalikan surat kuasa itu bila ada alasan. Pasal 1817 memberi hak serupa kepada penerima kuasa: ia dapat membebaskan diri dengan memberitahukan penghentian kepada pemberi kuasa, tetapi harus mengganti kerugian bila pemberitahuan itu merugikan pemberi kuasa karena kesalahannya sendiri. Pasal 1819 mengatur arah sebaliknya: bila penerima kuasa yang meninggal, ahli warisnya yang mengetahui adanya kuasa wajib memberitahukannya kepada pemberi kuasa dan sementara itu mengambil tindakan yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa. Bunyi dan penomoran dalam terjemahan dapat berbeda, sehingga untuk perkara tertentu bacalah teks resmi.

Prinsip dasarnya:

• Meninggalnya pemberi kuasa mengakhiri kuasa.
• Penerima kuasa yang tidak tahu pemberi kuasa meninggal dilindungi: tindakan yang ia lakukan dalam keadaan tidak tahu itu sah.
• Pihak ketiga yang beritikad baik juga dilindungi, artinya ia tidak tahu dan tidak patut tahu.

Pengecualian bisa muncul dari undang-undang khusus. Contoh yang dikenal adalah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), yang menurut Pasal 15 ayat (2) UU Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apa pun kecuali telah dilaksanakan atau habis jangka waktunya. Pengecualian itu hanya berlaku untuk keperluan yang diatur, bukan untuk kuasa umum.

Apa yang terjadi pada tindakan yang sudah dilakukan

Pertanyaan praktis berikutnya adalah soal waktu. Tindakan dibagi menjadi tiga kelompok.

Sebelum pemberi kuasa meninggal. Tindakan yang sudah selesai dan sah tetap sah. Misalnya penerima kuasa sudah menandatangani akta jual beli dan pembeli sudah membayar. Peralihan itu tidak batal hanya karena pemberi kuasa kemudian meninggal.

Setelah meninggal, penerima kuasa tidak tahu. Menurut prinsip Pasal 1818, tindakan itu sah dan perikatan dengan pihak ketiga yang beritikad baik harus dipenuhi. Penerima kuasa yang menerima uang atau barang dalam keadaan tidak tahu wajib menyerahkannya kepada ahli waris.

Setelah meninggal, penerima kuasa sudah tahu. Ia tidak lagi berwenang melakukan tindakan baru atas nama almarhum. Bila tetap melakukannya, tindakan itu rentan dibatalkan dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, bahkan pidana bila terdapat unsur penipuan atau penggelapan. Pembahasan terkait ada pada pemalsuan surat dan dokumen.

Satu hal yang sering diabaikan: tindakan yang sudah dilakukan tetap menyisakan kewajiban melapor dan mempertanggungjawabkan, baik terhadap pemberi kuasa maupun ahli warisnya. Pasal 1802 mewajibkan penerima kuasa memberi laporan tentang apa yang telah dilakukan serta perhitungan atas segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasa. Penerima kuasa harus menyerahkan hasil, seperti uang penjualan, kepada yang berhak.

Ada pula ketentuan yang tampak berlawanan dengan prinsip di atas. Pasal 1800 ayat kedua menyatakan penerima kuasa wajib menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakannya ketika pemberi kuasa meninggal, bila urusan itu dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan. Maksudnya bukan memberi kuasa baru untuk bertindak bebas, melainkan mencegah kerugian, misalnya menyelesaikan pembayaran yang sudah berjalan. Batas pastinya bergantung pada fakta tiap kasus, jadi catat apa yang dilakukan dan mengapa, lalu laporkan kepada ahli waris.

Siapa yang berwenang setelah pemberi kuasa meninggal

Setelah kuasa berakhir, kewenangan atas harta peninggalan beralih menurut hukum waris yang berlaku bagi almarhum. Ahli waris menjadi pihak yang berhak mengambil keputusan, bersama-sama sesuai bagiannya. Untuk melanjutkan urusan yang tertunda, misalnya penjualan tanah, ahli waris dapat:

• memberikan kuasa baru kepada penerima kuasa lama atau orang lain;
• menandatangani sendiri akta yang diperlukan, setelah dibuktikan haknya lewat surat keterangan waris atau penetapan pengadilan sesuai ketentuan;
• bila ahli waris banyak, menunjuk satu orang melalui kuasa dari seluruh ahli waris.

Uraian tentang pengurusan warisan secara umum ada pada warisan dikuasai satu ahli waris: panduan pembagian. Hati-hati bahwa tanah yang sertifikatnya masih atas nama almarhum biasanya memerlukan proses pewarisan lebih dulu sebelum dijual.

Langkah praktis bagi ahli waris dan penerima kuasa

1. Pastikan fakta dan tanggal kematian. Siapkan akta kematian. Tanggal ini menentukan tindakan mana yang terjadi sebelum atau sesudah kuasa berakhir.
2. Penerima kuasa menghentikan tindakan baru atas nama almarhum, dan menyampaikan kabar duka kepada pihak yang sedang bertransaksi.
3. Buat daftar tindakan yang sudah dan belum selesai. Cantumkan tanggal, pihak, dan nilai.
4. Serahkan hasil dan dokumen. Penerima kuasa menyerahkan uang, sertifikat, atau berkas yang dipegang kepada ahli waris, dengan tanda terima.
5. Beri tahu bank atau instansi. Bank biasanya menghentikan akses rekening setelah mengetahui nasabah wafat. Ahli waris mengikuti prosedur pencairan bank.
6. Putuskan kelanjutan. Ahli waris menentukan apakah urusan dilanjutkan, dengan kuasa baru atau dilakukan sendiri.
7. Simpan bukti. Simpan salinan kuasa lama, bukti tindakan, serta bukti penyerahan hasil.

Kuasa dalam perkara dan usaha ketika pemberi kuasa meninggal

Dua situasi khusus sering menimbulkan kebingungan.

Perkara di pengadilan. Bila seorang penggugat atau tergugat perorangan meninggal, kuasa hukumnya ikut berakhir. Perkara dapat dilanjutkan oleh ahli waris bila hak yang diperkarakan memang dapat diteruskan, misalnya sengketa harta, dan ahli waris bersedia meneruskan. Ahli waris biasanya perlu menunjuk kuasa hukum kembali dengan surat kuasa baru. Pengadilan akan menilai apakah perkara dapat dilanjutkan, dihentikan, atau memerlukan penggantian pihak. Sifat perkara menentukan, sehingga konsultasikan dengan advokat atau panitera.

Usaha dan jabatan. Bila pemberi kuasa adalah pemilik usaha perorangan, kuasa untuk menandatangani kontrak atau mengelola rekening usaha berakhir bersama dengan wafatnya. Usaha perlu diteruskan oleh ahli waris atau pengurus baru dengan dokumen yang sah. Untuk badan hukum seperti perseroan terbatas, kuasa diberikan oleh pengurus yang mewakili perseroan. Meninggalnya satu pengurus tidak otomatis membubarkan perseroan, tetapi kuasa pribadinya berakhir dan susunan pengurus perlu ditinjau menurut anggaran dasar.

Dalam kedua situasi, yang paling aman adalah mengganti kuasa lama dengan kuasa baru yang jelas, bukan mengandalkan kuasa lama sambil berharap tidak ada yang bertanya.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Ketentuan KUH Perdata tentang berakhirnya kuasa merupakan aturan lama yang inti pengaturannya relatif stabil. Tidak ada perubahan penting terhadap prinsip bahwa meninggalnya pemberi kuasa mengakhiri kuasa. Yang bergeser adalah praktik di lapangan.

Pertama, bank, notaris, dan kantor pertanahan umumnya memeriksa status hidup pemberi kuasa, kadang lewat data kependudukan, sebelum memproses tindakan besar. Kedua, KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mengubah nomor pasal pidana, misalnya penipuan menjadi Pasal 492 dan penggelapan menjadi Pasal 486. Bila penerima kuasa tetap bertindak setelah mengetahui kematian, rujukan pidana mengikuti nomor baru, dan ancamannya dibaca dari teks resmi. Ketiga, untuk perkara di pengadilan, kuasa hukum yang dikuasakan oleh pihak yang meninggal harus diperbarui melalui ahli waris, sebagaimana dibahas pada surat kuasa khusus dan kuasa insidentil.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Surya, tokoh fiktif, memberi kuasa kepada adiknya untuk menjual sebidang tanah. Dua hari sebelum akta jual beli, Pak Surya meninggal. Sang adik belum mengetahuinya dan menandatangani akta di hadapan PPAT bersama pembeli yang membayar penuh. Tindakan itu dapat dipertahankan karena dilakukan tanpa pengetahuan tentang kematian, terutama bila pembeli beritikad baik. Adik wajib menyerahkan uang kepada ahli waris. Seandainya ia sudah tahu kematian itu, ahli waris dapat mempersoalkan akta tersebut. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua surat kuasa otomatis berakhir bila pemberi kuasa meninggal? Pada prinsipnya ya menurut KUH Perdata. Pengecualian ada pada hal yang diatur undang-undang khusus, seperti SKMHT. Klausul dalam surat kuasa yang mencoba mengesampingkan hal ini sering dipersoalkan, terutama untuk tanah.

Bagaimana dengan kuasa kepada advokat dalam perkara? Bila pihak yang memberi kuasa meninggal, kuasanya berakhir, dan kelanjutan perkara bergantung pada ahli waris yang meneruskan atau menolak. Kuasa baru dari ahli waris diperlukan bila perkara dilanjutkan.

Bolehkah bank mencairkan dana almarhum kepada penerima kuasa? Setelah bank mengetahui nasabah wafat, bank umumnya mengikuti prosedur pencairan oleh ahli waris. Ketentuan internal tiap bank berbeda, jadi tanyakan langsung. Bahasan terkait ada pada surat kuasa membuka rekening dan mengambil dokumen.

Bagaimana bila penerima kuasa yang meninggal? Pasal 1813 juga menyebut meninggalnya penerima kuasa sebagai sebab berakhirnya kuasa. Kuasa tidak otomatis berpindah ke ahli waris penerima kuasa. Pemberi kuasa perlu membuat kuasa baru.

Ringkasan

• Meninggalnya pemberi kuasa mengakhiri kuasa, menurut Pasal 1813 KUH Perdata.
• Tindakan sebelum kematian tetap sah; tindakan setelahnya oleh penerima kuasa yang tidak tahu dilindungi.
• Penerima kuasa yang sudah tahu tidak lagi berwenang dan berisiko bertanggung jawab.
• Pengecualian ada pada aturan khusus seperti SKMHT.
• Ahli waris menjadi pihak yang menentukan kelanjutan urusan, termasuk memberi kuasa baru.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), bagian pemberian kuasa
• UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Surat Kuasa Mutlak: Larangan, Akibat Hukum, dan Pilihan yang Lebih Aman
• Kuasa Menjual Tanah: Isi yang Aman, Batas Berlaku, dan Risiko Disalahgunakan
• Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Insidentil: Syarat Sah dan Kesalahan Umum
• Surat Kuasa Membuka Rekening dan Mengambil Dokumen: Syarat Umum dan Alasan Ditolak

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.