Bekerja Sampingan atau Ganda: Apakah Dilarang Perusahaan

Tidak ada larangan umum, tetapi ada batasnya

Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak melarang pekerja memiliki penghasilan lain di luar jam kerja. Seseorang yang bekerja delapan jam sehari, lima hari seminggu, memiliki waktu pribadi di luar itu. Pada prinsipnya, waktu pribadi adalah haknya.

Namun kebebasan itu dibatasi oleh hal-hal berikut:

• Perjanjian kerja. Pekerja terikat pada isi perjanjian yang ia tandatangani. Bila perjanjian melarang kerja rangkap tanpa izin, larangan itu mengikat selama tidak bertentangan dengan hukum.
• Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB). Dokumen ini sering memuat tata tertib dan sanksi.
• Kewajiban setia dan menjaga rahasia. Pekerja tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan atau merugikan perusahaan.
• Benturan kepentingan. Pekerja tidak boleh bertindak yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan.

Karena itu, jawaban atas "boleh atau tidak" hampir selalu dimulai dengan membaca dokumen kerja Anda.

Apa itu benturan kepentingan

Benturan kepentingan terjadi bila kegiatan pribadi pekerja dapat mempengaruhi, atau tampak mempengaruhi, kemampuannya bekerja secara jujur dan objektif bagi perusahaan. Contohnya:

• bekerja pada pesaing langsung perusahaan;
• membuka usaha yang menjual produk serupa kepada pelanggan perusahaan;
• memakai data pelanggan atau harga perusahaan untuk usaha pribadi;
• menjadi pemasok perusahaan tanpa pemberitahuan;
• memberi keuntungan kepada usaha keluarga lewat jabatan.

Tidak semua kerja sampingan menimbulkan benturan. Seorang karyawan bank yang menulis buku masak di akhir pekan umumnya tidak berbenturan dengan perusahaannya. Sebaliknya, seorang tenaga penjualan yang menjual produk saingan kepada pelanggan yang sama jelas berbenturan.

Larangan bersaing dan kerahasiaan

Banyak kontrak memuat dua klausul yang sering dikaitkan dengan kerja ganda.

Perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA). Pekerja berjanji tidak membuka informasi rahasia perusahaan, seperti daftar pelanggan, resep, atau strategi harga. Pembahasan dasar ada di Perjanjian kerahasiaan (NDA) dan Rahasia dagang dan NDA.

Larangan bersaing (non-compete). Klausul ini melarang pekerja bekerja pada pesaing atau membuka usaha serupa, kadang berlaku setelah berhenti kerja. Klausul ini harus wajar dari sisi waktu, wilayah, dan jenis kegiatan. Larangan yang terlalu luas dan membuat pekerja tidak dapat mencari nafkah sulit dibenarkan. Kewajaran akhirnya dinilai berdasarkan kasus.

Perbedaan menurut jenis hubungan kerja

Untuk aparatur sipil negara, ketentuan disiplin pegawai berbeda dan lebih ketat. Periksa peraturan yang berlaku bagi instansi masing-masing.

Menggunakan waktu dan aset perusahaan

Garis paling jelas: kerja sampingan tidak boleh memakai waktu kerja dan aset perusahaan. Beberapa pelanggaran umum:

• mengurus usaha pribadi lewat komputer, internet, atau telepon kantor pada jam kerja;
• memakai kendaraan dinas untuk usaha sampingan;
• memakai cap, kop surat, atau nama perusahaan untuk kepentingan pribadi;
• membawa barang inventaris untuk kegiatan sampingan;
• kelelahan karena kerja sampingan sehingga kinerja menurun atau sering terlambat.

Walaupun tidak ada larangan tertulis, pelanggaran di atas dapat dianggap pelanggaran tata tertib. Bila terjadi berulang dan terbukti, perusahaan dapat menjatuhkan sanksi sesuai peraturan.

Langkah bagi pekerja yang ingin bekerja sampingan

1. Baca perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Cari kata "rangkap", "eksklusif", "pekerjaan lain", dan "benturan kepentingan".
2. Nilai apakah ada persaingan. Tanyakan: apakah pelanggan, produk, atau data saya sama dengan perusahaan?
3. Pisahkan waktu dan perangkat. Gunakan laptop, ponsel, dan akun terpisah.
4. Minta izin tertulis bila ragu. Tulis ringkas kegiatan, jam, dan jaminan tidak berbenturan.
5. Jaga kinerja. Kerja sampingan tidak boleh menurunkan kualitas pekerjaan utama.
6. Simpan bukti izin. Jawaban perusahaan, baik setuju maupun dengan catatan, perlu diarsipkan.
7. Tinjau ulang secara berkala. Perubahan jabatan atau proyek dapat menimbulkan benturan baru.

Contoh: Seorang staf administrasi sebuah klinik gigi ingin menerima pesanan desain grafis di akhir pekan. Perjanjian kerjanya melarang kerja rangkap yang "berbenturan dengan kepentingan perusahaan". Ia menilai desain grafis tidak bersaing dengan klinik, tetapi tetap menulis surel singkat kepada atasan yang menjelaskan jenis pekerjaan, jam kerjanya, dan bahwa ia tidak memakai perangkat kantor. Atasan membalas persetujuan dengan catatan agar tidak menerima pesanan dari mitra klinik. Dengan begitu posisinya aman.

Bila perusahaan melarang atau menjatuhkan sanksi

Jika perusahaan menegur atau menjatuhkan sanksi karena kerja sampingan, perhatikan prosedurnya:

• Apakah larangan tertulis dan sudah diketahui sebelumnya?
• Apakah ada bukti pelanggaran nyata atau hanya dugaan?
• Apakah sanksi sesuai tingkatan di peraturan perusahaan, misalnya teguran, surat peringatan, lalu tindakan lanjutan?
• Apakah pekerja diberi kesempatan memberi penjelasan?

PHK karena pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan umumnya mensyaratkan surat peringatan bertahap. Rincian alasan dan prosedurnya bisa dibaca di Alasan PHK yang sah menurut PP 35/2021. Bila Anda menerima surat peringatan yang menurut Anda keliru, sampaikan keberatan tertulis dan minta dasar pelanggarannya.

Perusahaan yang melarang pekerja memiliki penghasilan lain sama sekali, tanpa alasan sah dan tanpa membayar upah yang memadai, dapat dipersoalkan karena membatasi kebebasan pekerja yang berlebihan. Namun penilaian ini bergantung pada fakta, sehingga konsultasikan.

Kerja sampingan di era daring

Kerja daring membuat pertanyaan baru. Misalnya: apakah menjual barang lewat media sosial pribadi di luar jam kantor melanggar? Apakah menjadi pengemudi daring paruh waktu bermasalah? Apakah menjadi pembuat konten yang menyebut nama perusahaan diperbolehkan?

Panduan praktis:

• Jangan menyebut perusahaan tempat bekerja dalam promosi usaha pribadi tanpa izin.
• Jangan memakai data atau foto internal perusahaan.
• Jangan menjadikan rekan kerja atau pelanggan perusahaan sebagai target promosi bila itu dilarang kebijakan.
• Perhatikan pedoman media sosial perusahaan, karena banyak perusahaan memilikinya.
• Jangan memakai akun kantor untuk kegiatan pribadi.

Contoh isi klausul dan cara membacanya

Klausul kerja rangkap tidak selalu seragam. Beberapa bentuk yang sering muncul:

• Larangan mutlak. "Karyawan dilarang bekerja pada pihak lain selama masa kerja." Klausul ini tegas, tetapi dapat dipertanyakan bila diterapkan pada kegiatan yang jelas tidak berkaitan dan di luar jam kerja. Penilaiannya bergantung pada kewajaran dan perlindungan terhadap hak pekerja.
• Larangan bersyarat. "Karyawan tidak boleh bekerja pada pihak lain tanpa izin tertulis perusahaan." Bentuk ini paling lazim dan paling mudah dipenuhi: cukup minta izin.
• Larangan terhadap pesaing. "Karyawan tidak boleh bekerja atau memiliki kepentingan pada usaha yang bersaing dengan perusahaan." Fokusnya pada persaingan, bukan semua pekerjaan.
• Kewajiban memberi tahu. "Karyawan wajib melaporkan kegiatan usaha di luar perusahaan." Pekerja tidak dilarang, tetapi harus terbuka.

Perhatikan pula kata-kata seperti "atas penilaian perusahaan" atau "sewaktu-waktu". Kata-kata ini memberi ruang luas bagi perusahaan, sehingga sebaiknya diminta penjelasan tertulis tentang contoh kegiatan yang dilarang dan yang diizinkan.

Pertimbangan khusus bagi profesi tertentu

Sebagian profesi memiliki kode etik atau aturan khusus tentang pekerjaan rangkap. Dokter, advokat, notaris, akuntan publik, dan auditor, misalnya, terikat oleh kode etik profesi dan aturan lembaga masing-masing. Pegawai bank dan lembaga keuangan mungkin terikat aturan benturan kepentingan yang ketat. Pekerja di sektor yang diatur ketat, seperti penerbangan atau pertambangan, dapat terikat ketentuan keselamatan yang membatasi kelelahan akibat kerja ganda.

Jika Anda termasuk profesi seperti itu, periksa selain kontrak juga kode etik dan peraturan sektor Anda. Pelanggaran kode etik dapat berakibat sanksi profesi, terpisah dari sanksi perusahaan.

Kerja sampingan dan batas waktu istirahat

Satu hal sering terlupa: kerja sampingan tidak boleh menghilangkan hak istirahat dan keselamatan Anda sendiri. Waktu kerja normal diatur agar pekerja punya waktu pulih. Bila Anda bekerja sepanjang hari di dua tempat tanpa libur, risiko kecelakaan dan sakit meningkat. Perusahaan yang melihat Anda kelelahan dapat menilai hal itu sebagai alasan keselamatan untuk meminta Anda menyesuaikan jadwal. Pelajari batas jam kerja normal di Jam kerja normal, istirahat, dan hari libur mingguan.

Kesalahan umum

• Mengira tidak ada aturan sama sekali karena undang-undang tidak melarang.
• Tidak membaca klausul eksklusivitas sebelum menandatangani kontrak.
• Memakai laptop kantor untuk usaha pribadi.
• Menerima pelanggan perusahaan sebagai klien usaha sendiri.
• Menjawab bohong ketika ditanya atasan.
• Terlalu lelah sehingga kinerja utama turun.
• Mengabaikan surat teguran.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perusahaan boleh melarang karyawan punya usaha sendiri? Tidak ada larangan umum dalam undang-undang. Perusahaan dapat mengatur lewat perjanjian dan peraturan, terutama untuk mencegah persaingan dan benturan kepentingan. Usaha yang tidak berhubungan dan dilakukan di luar jam kerja umumnya lebih sulit dilarang.

Apakah saya harus memberi tahu perusahaan? Jika kontrak mewajibkan pemberitahuan, ya. Bila tidak, memberi tahu tetap bijak ketika ada potensi benturan. Sampaikan secara tertulis.

Apakah kerja sampingan bisa menjadi alasan PHK? Bisa bila melanggar kontrak atau peraturan perusahaan secara nyata dan prosedur peringatan dijalankan. PHK tidak boleh sewenang-wenang. Periksa teks resmi dan konsultasikan kasus konkret.

Ringkasan

Kerja sampingan tidak dilarang secara umum oleh undang-undang. Batasnya ada pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, larangan bersaing, kewajiban menjaga rahasia, dan larangan memakai waktu atau aset perusahaan. Nilai benturan kepentingan, pisahkan perangkat, minta izin tertulis bila ragu, dan jaga kinerja. Bila perusahaan menjatuhkan sanksi, periksa dasar aturan dan prosedur peringatannya.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
• UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Baca juga

• Alasan PHK yang Sah Menurut PP 35/2021 dan Kewajiban Pemberitahuannya
• PKWTT dan Masa Percobaan Kerja: Maksimal 3 Bulan, Upah, dan Status Karyawan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.