Undang-Undang Darurat
243 UU Darurat tercatat, 220 berstatus berlaku menurut sumber. Cari judul, saring tahun dan status, lalu unduh PDF atau buka sumber resminya.
Bukan naskah resmi; rujuk sumber resmi. Data dan PDF diambil otomatis dari JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id), yang menghimpunnya dari instansi pemerintah terkait. Bila ada perbedaan, yang berlaku adalah naskah di sumber resmi; gunakan tautan "Sumber resmi" pada tiap peraturan.
243 peraturan; 50 terbaru di bawah.
- UU No. 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 16 Tahun 2024 tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera UtaraBerlaku
- UU No. 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di AcehBerlaku
- UU No. 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di AcehBerlaku
- UU No. 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di AcehBerlaku
- UU No. 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di AcehBerlaku
- UU No. 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di AcehBerlaku
- UU No. 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di AcehBerlaku
- UU No. 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di AcehBerlaku
- UU No. 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di AcehBerlaku
- UU No. 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera SelatanBerlaku
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaBerlaku, diubahDiubah dengan: UU No. 1 Tahun 2026
- UU No. 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan TimurBerlaku
- UU No. 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan BaratBerlaku
- UU No. 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan SelatanBerlaku
- UU No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)Tidak BerlakuDicabut dengan: UU No. 1 Tahun 2004
- PERPU No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok PerumahanBerlaku
- PERPU No. 36 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana EkonomiBerlaku
- PERPU No. 12 Tahun 1960 tentang Pembubaran Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan HakBerlaku
- PERPU No. 1 Tahun 1960 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana EkonomiBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPU No. 26 Tahun 1960
- UUDrt No. 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan MakassarBerlaku
- UUDrt No. 6 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang MahaputeraBerlaku
- UUDrt No. 5 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik IndonesiaBerlaku
- UUDrt No. 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda KehormatanBerlaku
- UUDrt No. 3 Tahun 1959 tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959Berlaku
- UUDrt No. 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang GarudaBerlaku
- UUDrt No. 1 Tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan TanahBerlaku
- UU No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang DarmaTidak BerlakuDiubah dengan: UU No. 4 Tahun 1972Dicabut dengan: UU No. 20 Tahun 2009
- UU No. 22 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-UndangBerlaku
- UUDrt No. 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana EkonomiBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPU No. 36 Tahun 1960
- UUDrt No. 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949Berlaku
- UUDrt No. 6 Tahun 1958 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara 1958 No. 116)Berlaku
- UUDrt No. 5 Tahun 1958 tentang Kedudukan Hukum Apotek DaruratBerlaku
- UU No. 4 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-UndangBerlaku
- UUDrt No. 4 Tahun 1958 tentang Pengubahan "Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953" (Undang- Undang No. 27 Tahun 1953, Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 77)Berlaku
- UUDrt No. 3 Tahun 1958 tentang Urusan PerumahanTidak BerlakuDicabut dengan: PERPU No. 6 Tahun 1962