⬆ Dasar hukum (0)
tidak ada⬅ Diubah / dicabut dengan (0)
tidak adaUU 5/1974Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Mengubah / mencabut ➡ (0)
tidak ada⬇ Peraturan pelaksana (13)
UU 9/1996PP 41/1986PP 11/1984PP 12/1984PP 7/1984UU 4/1984UU 5/1984PP 29/1983+5 lainnyaBuka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (13)
- UU 9/1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- PP 41/1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Klaten
- PP 11/1984 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Kecamatan Tanjung Balai Utara di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
- PP 12/1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka
- PP 7/1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan ke Kota Lubuk Pakam di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
- UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- UU 5/1984 tentang Perindustrian
- PP 29/1983 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
- PP 29/1979 tentang Pemindahan Ibukota Proponsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Dari Bukittinggi Ke Padang
- PP 30/1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Dari Isimu Ke Limboto
- PP 23/1978 tentang Penyelesaian Masalah Pasukan Bersenjata Di Timor Timur
- PP 15/1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan
- PP 19/1977 tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan, Dan Hak Kepegawaian Lainnya Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Dirujuk oleh (3)
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.